Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pemerintah Bentuk BLU Untuk Meningkatkan Produktifitas Kelapa Sawit Indonesia

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Indonesia telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, diikuti oleh Malaysia di urutan kedua. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia tahun 2014 mencapai sebesar 33 juta ton. Mening...

Coaching and Counseling Atasi Kesenjangan Kompetensi SDM

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta. “Kegiatan ...

Stakeholder Makin Dimanjakan dengan Layanan Bersama Co-location di Surabaya

Surabaya, djpbn.kemenkeu.go.id- Di ruang pelayanan KPKNL Surabaya tonggak sejarah Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) b...

Realisasi baru 20% dari pagu, Dirjen Perbendaharaan Minta Percepat Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Jakarta, Perbendaharaan.go.id- Kinerja mesin organisasi tidak lepas dari dukungan finansial yang membiayai gerak dan aktivitasnya. Sekretariat Ditjen Perbendaharaan mengkonsolidasikan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)...

Kunjungan Kerja Menteri Keuangan di Sulawesi Utara

Manado,djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengawali kunjungan kerjanya di provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Bolmong (19/6)untuk melakukan sosialisasi tentang penggunaan...

BERITA TERKINI

Pemerintah Bentuk BLU Untuk Meningkatkan Produktifitas Kelapa Sawit Indonesia
Rabu, 29 Juli 2015 | Oleh: Media_Center (DJPBN) | 410 x dibaca

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Indonesia telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, diikuti oleh Malaysia di urutan kedua. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia tahun 2014 mencapai sebesar 33 juta ton. Meningkatkan layanan kepada public, Menteri Keuangan menetapkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Penetapan tersebut dilaksanakan dengan penyerahan Keputusan Menteri Keuangan dan ditandatanganinya Pakta Integritas oleh direksi dan dewas BLU (15/07).

[baca...]
Coaching and Counseling Atasi Kesenjangan Kompetensi SDM
Senin, 13 Juli 2015 | Oleh: Media_Center (DJPBN) | 3048 x dibaca

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta. “Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, secara keseluruhan diikuti oleh 208 peserta yaitu Para Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen PBN dan Para Kepala KPPN yang terbagi dalam 6 (enam) angkatan.” Ucap Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana dalam penyampaian laporan kegiatan.

[baca...]
» Stakeholder Makin Dimanjakan dengan Layanan Bersama Co-location di Surabaya
» Realisasi baru 20% dari pagu, Dirjen Perbendaharaan Minta Percepat Pelaksanaan Paket Pekerjaan
» Kunjungan Kerja Menteri Keuangan di Sulawesi Utara
» Dunia pun Inginkan Dit. SP Berkinerja
Lainnya »»

PENGADUAN

telefon
telefon

NUSANTARA

Badan Narkotika Nasional Apresiasi KPPN Amlapura
Kamis, 30 Juli 2015 | Oleh: Media (DJPB) | 106 x dibaca

Amlapura, djpbn.kemenkeu.go.id - Mens sana in corpore sano, adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah "Jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat" sebuah ungkapan yang memberikan gambaran bahwa terdapat hubungan yang erat antara sehat-jiwa  dan sehat-tubuh.

[baca...]
Pastikan Penyaluran Hibah Untuk Pilkada Serentak Tahun 2015 Provinsi Sumatera Barat
Jumat, 3 Juli 2015 | Oleh: Media (DJPB) | 1253 x dibaca

Padang, djpbn.kemenkeu.go.id - Banyaknya permasalahan terkait mekanisme pengelolaan hibah langsung pemerintah daerah (pemda) pra-pilkada serentak tahun 2015 mendorong Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Barat mengumpulkan para ketua dan sekretaris satker KPU, Bawaslu dan Panwaslu dari wilayah provinsi dan 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat (23/06). Pertemuan itu mendiskusikan kesiapan mengelola dana hibah maupun menggali kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

[baca...]
» Dirjen Perbendaharaan Ingikan KPPN Berinovasi di Bumi Laskar Pelangi
» Seminar Kebijakan Fiskal, Menguak Kondisi Terkini Perekonomian Lampung
» Seminar Penguatan Kebijakan Fiskal untuk Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Mengembangkan Sektor-sektor Strategis Sulbar
» Jawa Barat Sinergikan Entitas Akuntansi Untuk Opini WTP
» Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai Denmako Koarmatim di Surabaya
Lainnya »»

FOTO BERITA

20150420090409@penetapan_iso_kppn_01.jpg20150420090300@mou_gaji_kemenhan_tni_01.jpg20150420090136@kick_off_akrual_01.jpg
20141217095126@sosialisasi_hcdp_01.jpg20141217095201@rapat_koordinasi_pengelolaan_kinerja_2014_01.jpg20141217094750@lokakarya_ekonomi_rakyat_smi_01.jpg

Memitigasi maraknya modus penipuan menggunakan surat palsu dan mengantisipasi kerugian yang tidak diinginkan, telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-4182/PB/2014 tanggal 2/07/2014 hal Penegasan Kembali Terkait Surat Palsu dan Modus Penipuan dengan Mengatasnamakan Ditjen Perbendaharaan. Contoh surat palsu, klik di sini

MEDIA CENTER

ARTIKEL, ULASAN & OPINI

Cahaya Spending Review
Kamis, 30 Juli 2015 | Oleh: Media (DJPB) | 675 x dibaca

“Apa itu Spending Review?”
“Apa yang direviu atau dianalisis?”
“Apa bedanya dengan Public Expenditure Review yang diterbitkan Bank Dunia?”


Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang menunjukan rasa penasaran itu terbesit saat pertama kali mendengar Spending Review yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

[baca...]
» Buletin Kinerja sebuah implementasi manajemen kinerja Kementerian Keuangan
» Cash and Debt Management: Kebutuhan Untuk Meminimumkan Total Cost of Holding Cash Pemerintah.
» EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN KAS di TINGKAT SATUAN KERJA
» INVENTARISASI, BIMTEK & SERTIFIKASI PBJ
» PELAKSANAAN SOSIALISASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 201
Lainnya »»

PERATURAN

>> S-6408/PB.3/2015

Audit Kinerja Bank/Pos Persepsi


[235 hits] [Added: Jumat, 31 Juli 2015]
>> PER-17/PB/2015

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dan Penggantian Biaya Pelimpahan Bank Persepsi Mata Uang Asing


[361 hits] [Added: Rabu, 29 Juli 2015]
>> S-6323/PB/2015

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2015 pada UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan


[660 hits] [Added: Rabu, 29 Juli 2015]
>> S-6324/PB/2015
Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang TA 2015
[741 hits] [Added: Rabu, 29 Juli 2015]
>> S-6157/PB/2015

Pencabutan Surat Penghentian Sementara Pencairan Dana Kegiatan Proyek IFAD (Pinjaman)


[118 hits] [Added: Selasa, 28 Juli 2015]
>> SE-27/PB/2015

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2015


[344 hits] [Added: Senin, 27 Juli 2015]
>> KEP-211/PB/2015

Penambahan dan Pengurangan Unit Badan Lainnya yang Tercantum dalam Daftar Unit Badan Lainnya Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya


[378 hits] [Added: Senin, 27 Juli 2015]
>> S-5992/PB/2015

Batas Akhir Waktu Pengajuan Permohonan Persetujuan Kembali atas Rekening yang telah Dibuka


[1238 hits] [Added: Selasa, 14 Juli 2015]
>> SE-23/PB/2015

Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap II Tahun Anggaran 2015


[1379 hits] [Added: Rabu, 8 Juli 2015]
>> S-5629/PB/2015

Perubahan Closing Date dan Executing Agency PNPM Mandiri Perdesaan (IBRD No.8217-ID)


[393 hits] [Added: Senin, 6 Juli 2015]
Lainnya »»

POJOK LKPP

Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013
Rabu, 30 Oktober 2013 | Oleh: yuf () | 5949 x dibaca

Foto-foto kegiatan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 pada tanggal 12 September 2013.

[baca...]
» PERKEMBANGAN, PENCAPAIAN DAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
» Sosialisasi Perkembangan RUU Pertanggungjawaban APBN
Lainnya »»

POJOK TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Arah Jabatan Fungsional Penyuluh Perbendaharaan
Jumat, 6 Maret 2015 | Oleh: Media (DJPB) | 2741 x dibaca

Perbendaharaan.go.id - Pembentukan Jabatan Fungsional pada Ditjen Perbendaharaan merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung Transformasi Kelembagaan pada Ditjen Perbendaharaan. Salah satu jabatan fungsional yang akan dibentuk adalah Penyuluh Perbendaharaan. Sebagai langkah awal, pada tahun 2015 ini akan diusulkan Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Perbendaharaan kepada Kementerian PAN dan RB. Dalam rangka mempersiapkan dokumen pendukung usulan tersebut Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan rapat mengenai Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Penyuluh Perbendaharaan. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 3 Maret 2015 di Ruang Rapat Direktorat Sistem Perbendaharan Lantai 4 Gedung Praptosuhardjo III Ditjen Perbendaharaan. Rapat ini dihadiri pejabat dan staf Direktorat Sistem Perbendaharaan, PMO Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Bagian Kepegawaian dan Bagian OTL Setditjen Perbendaharaan, Biro Organta Setjen Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN dan RB.

[baca...]
» Lounching Perdana Mini Treasury Seminar di Tahun 2015
» Perubahan adalah KITA
» Pengenalan Program Transformasi Kelembagaan DJPBN Kepada Pejabat Eselon IV Baru Tahun 2015
» SOFT LAUNCHING BOOTH TRANSFORMASI KELEMBAGAAN CORNER (TK CORNER)
Lainnya »»
  © 2007 - 2015 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR