Liputan Pelantikan Pejabat Eselon III di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto, melantik pejabat eselon III di lingkungan Ditjen Perbendaharaan pada hari Jumat, (06/14) di gedung Prijadi Praptosuhardjo II. Acara pelantikan tersebut dihadiri pula oleh para pejabat eselon II Kantor Pusat dan beberapa pejabat eselon III sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Pelaksanaan UAT SPAN pekan ketiga
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto bersama jajaran pejabat kantor pusat Ditjen PBN, DJA, dan Pusintek melakukan kunjungan ke Direktorat Transformasi Perbendaharaan untuk meninjau langsung kegiatan UAT (User Acceptance Test), Rabu (29/5). Acara siang itu dibuka dengan laporan dari Ketua Tim UAT tentang progress pelaksanaan tes.

Liputan “Capacity Building” Tim Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel
Banjarmasin, perbendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan capacity building bagi Tim Kajian Fiskal Regional, Senin (27/5). Kegiatan ini menindaklanjuti surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2882/PB/2013 hal jadwal kegiatan regional economist 2013 dan No. S-3064/PB/2013 hal kajian fiskal regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Rakor Dan Outbound KPPN Sampit
Sampit, perbendaharaan.go.id. Jumat sore tanggal 24 Mei 2013, para pegawai KPPN Sampit melakukan blusukan ke Kabupaten Seruyan, tepatnya di Pantai Sei Bakau. Pantai yang menjadi objek wisata unggulan Pemda Seruyan ini dipilih menjadi tempat kegiatan Rapat Koordinasi dan outbound dengan salah satu dinas di Seruyan. Kegiatan ini dirancang oleh Kasi Vera dan Kepatuhan Internal Joko Sumedhi, sebagai upaya mendekatkan diri atau turun ke lapangan untuk mencari solusi terbaik atas penyerapan anggaran satker yang masih rendah. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana peningkatan kapasitas pegawai KPPN Sampit.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU APBN, Pemerintah telah menyusun dan menyajikan LKPP yang komprehensif sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).