Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Direktur PKN: Seluruh Penerimaan Negara Harus Disetorkan Melalui Bank/Pos Persepsi Dengan Menggunakan MPN

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan Rudy Widodo menyampaiakan bahwa seluruh penerimaan negara harus disetorkan melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara (M...

Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini Provinsi Lampung

Bandar Lampung, perbendaharaan.go.id - Kementerian Keuangan melalui sinergi antara Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini, Kamis (21/8) di Hotel...

Membangun Sinergi mencapai Visi Baru Ditjen Perbendaharaan dengan Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah dan Akuntansi Berbasis Akrual

Liputan Kegiatan FGD dan Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Sumatera
Batam, perbendaharaan.go.id - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bekerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi ...

Dirjen Perbendaharaan: “Melalui KSP, kerja sama bilateral diantara Indonesia dan Korea Selatan akan semakin terjalin erat"

Liputan Demand Identification KSP 2014
Jakarta, perbendaharaan.go.id, -
Knowledge Sharing Program (KSP) adalah bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Korea dengan berbagai negara termasuk Indonesia untuk berbagi penga...

158 CPNS Ditjen Perbendaharaan Mendapatkan SK Penempatan Definitif

Jakarta, perbendaharaan.go.id – Sebanyak 158 Calon Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perbendaharaan mendapat Surat Keputusan (SK) penempatan definitive di unit instansi vertical Ditjen Perbendaharaan. Sebelumnya, para CPNS tersebut menyel...

BERITA TERKINI

Direktur PKN: Seluruh Penerimaan Negara Harus Disetorkan Melalui Bank/Pos Persepsi Dengan Menggunakan MPN
Jumat, 5 September 2014 | Oleh: sugeng (pengembangan) | 1339 x dibaca

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan Rudy Widodo menyampaiakan bahwa seluruh penerimaan negara harus disetorkan melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN). Hal tersebut disampaikan pada workshop Peningkatan Akuntabilitas Penerimaan Negara Melalui Pembatasan Setoran Langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan Optimalisasi Pemanfaatan Modul Penerimaan Negara (MPN), Rabu (27/8), di Jakarta.

[baca...]
Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini Provinsi Lampung
Selasa, 2 September 2014 | Oleh: sugeng (pengembangan) | 885 x dibaca

Bandar Lampung, perbendaharaan.go.id - Kementerian Keuangan melalui sinergi antara Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini, Kamis (21/8) di Hotel Novotel Lampung. Seminar dihadiri 130 peserta terdiri dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Pusat Bank Daerah Lampung, para pejabat instansi vertikal di Provinsi Lampung, pejabat pemerintah daerah setempat, para ekonom, akademisi, serta pengusaha/wakil asosiasi ekonomi/perdagangan. Seminar dilaksanakan dengan tujuan memberikan gambaran perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi regional Provinsi Lampung kepada publik Lampung serta ajang sharing opinion di antara para pelaku ekonomi Lampung dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas fiskal di Provinsi Lampung.

[baca...]
» Membangun Sinergi mencapai Visi Baru Ditjen Perbendaharaan dengan Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah dan Akuntansi Berbasis Akrual
» Dirjen Perbendaharaan: “Melalui KSP, kerja sama bilateral diantara Indonesia dan Korea Selatan akan semakin terjalin erat"
» 158 CPNS Ditjen Perbendaharaan Mendapatkan SK Penempatan Definitif
» “STOP-START-CONTINUE” PENGAMALAN INTERNALISASI NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN
Lainnya »»

PENGADUAN

telefon

NUSANTARA

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD Sumatera
Senin, 15 September 2014 | Oleh: Media (Media Center DJPBN) | 285 x dibaca

Padang, perbendaharaan.go.id - ”Hasil akhir yang kita harapkan bersama adalah semakin optimalnya pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)/ Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) demi tercapainya tujuan dan misi pembentukan BLU/BLUD secara umum yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” Demikian harapan yang disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, R. Wiwin Istanti, S.E., Ak. M.Laws saat membuka acara Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD dan Pembentukan Forum Komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan Satker BLU Se-Provinsi Sumatera Barat, Kamis (14/8), di Aula Kanwil.

[baca...]
Asistensi Pembentukan RSUD Liun Kendage Tahuna menjadi BLUD
Jumat, 12 September 2014 | Oleh: Media (Media Center DJPBN) | 231 x dibaca

Tahuna, Perbendaharaan.go.id- Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dengan Bupati Kabupaten Sangihe meneguhkan komitmen melakukan pendampingan dan asistensi pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liun Kendage Tahuna Kabupaten Sangihe menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) (28/08).

[baca...]
» Satker Berkinerja Terbaik Triwulan II Mendapatkan Kartu Prioritas Bebas Antrian Di KPPN Makassar II
» “Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 Di Bumi Gurindam 12”
» KPPN Medan I Siaga Satu “Mengawal Piloting SPAN”
» Rakorev Kegiatan Pembangunan Dana APBN/APBD Triwulan II Provinsi Gorontalo
» Focus Group Discussion Evaluasi Penerapan Perencanaan Kas G-2
Lainnya »»

FOTO BERITA

20140630090344@teleconfrence_dgkanwil.jpg20140630090308@sosialisasi_pmk_bendahara_01.jpg20140630090222@radin_makassar_01.jpg
20140630090134@treasury_dealing_room_01.jpg20140630090037@buka_jak_6_7_00.jpg20140630085939@ttd_iku_01.jpg

Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-4182/PB/2014 hal Penegasan Kembali Terkait Surat Palsu dan Modus Penipuan dengan Mengatasnamakan DJPBN. Contoh surat klik di sini

MEDIA CENTER

PERATURAN

>> PER-27/PB/2014

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi/Devisa Persepsi/ Pos Persepsi


[2037 hits] [Added: Senin, 15 September 2014]
>> PER-25/PB/2014

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman Japan International Cooperation Agency Nomor IP-564 untuk Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development II


[342 hits] [Added: Senin, 15 September 2014]
>> PER-24/PB/2014

Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman International Bank For Reconstruction and Development Nomor 8336-ID dan Hibah TF015470 untuk Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) Project
[957 hits] [Added: Selasa, 9 September 2014]


>> KEP-189/PB/2014

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-26/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara


[127560 hits] [Added: Senin, 8 September 2014]
>> S-5583/PB/2014

Perpanjangan Closing Date Hibah IBRD TF99721 (FCPF:REDD+ Redlines Preparation)


[900 hits] [Added: Rabu, 3 September 2014]
>> 154/PMK.05/2014

Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara


[4682 hits] [Added: Selasa, 2 September 2014]
>> KEP-225/PB/2013

Kodefikasi Segmen Satuan Kerja, KPPN, Program, Output, Dana, Bank, Kewenangan, Lokasi, Anggaran, Antar Entitas, dan Cadangan pada Bagan Akun Standar


[19643 hits] [Added: Selasa, 19 Agustus 2014]
>> S-4274/PB/2014

Penambahan Kode Akun PNBP Kementerian Kehutanan terkait PP No. 12 Tahun 2014


[1253 hits] [Added: Jumat, 15 Agustus 2014]
>> KEP-173/PB/2014

Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan
[1190 hits] [Added: Jumat, 15 Agustus 2014]


>> KEP-172/PB/2014
Penunjukan Citibank, N.A. Sebagai Bank Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
[404 hits] [Added: Jumat, 15 Agustus 2014]
Lainnya »»

POJOK LKPP

Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013
Rabu, 30 Oktober 2013 | Oleh: yuf (PBD-DTI) | 3648 x dibaca

Foto-foto kegiatan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 pada tanggal 12 September 2013.

[baca...]
» PERKEMBANGAN, PENCAPAIAN DAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
» Sosialisasi Perkembangan RUU Pertanggungjawaban APBN
Lainnya »»
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR