Liputan Rapat Paripurna DPR Pengesahan atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Kerja keras jajaran Kementerian Keuangan RI dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBN 2009 berbuah manis. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 disahkan menjadi UU oleh rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (31/8). Persetujuan pengesahan RUU menjadi UU tersebut dilakukan secara aklamasi oleh DPR.

Liputan Buka Bersama Kantor Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Ramadhan bulan yang penuh berkah. Mengajak berbuat baik dan berprestasi sangat mudah di bulan ini. Moment ini digunakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai sarana memotivasi pegawai untuk meraih prestasi. Melalui acara buka bersama yang digelar di kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, Selasa, 31 Agustus 2010, Dirjen Perbendaharaan meminta kepada seluruh pegawai untuk menjaga dan mengawal reformasi birokrasi yang berjalan.

Liputan Rakor Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua
Jayapura, perbendaharaan.go.id – Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada tingkat kinerja baik individu maupun kelompok. Menyadari hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor). Acara digelar pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2010 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura.

Kendari, perbendaharaan.go.id – Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan satu terobosan baru di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Salah satu unit eselon I DJPBN ini melakukan pemeringkatan atas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) melalui penilaian beberapa unsur terkait laporan keuangan. Ini adalah salah satu upaya memotivasi para pengelola keuangan tingkat satuan kerja (satker) di Provinsi Sulawesi Tenggara agar meningkatkan kepeduliannya dalam menyajikan laporan keuangan secara tertib, tepat waktu, dan berkualitas. Acara pengumuman peringkat penilaian dan penghargaan di lakukan pada hari Jum’t (13/8) di Ruangan Aula Kanwil DPBN Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyajian pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa LKPP dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 diamanatkan mulai TA 2006, namun Pemerintah bertekad untuk mempercepat pelaksanaan reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan dengan menyusun LKPP TA 2004. Pemerintah menyadari berbagai kesulitan dan konsekuensi penyusunan LKPP TA 2004, termasuk kemungkinan terjadinya ekspektasi yang tinggi yang sering disertai kekurangpahaman terhadap berbagai aspek teknis maupun pengetahuan yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat juga tentu akan menuntut perbaikan kualitas laporan keuangan negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau bahkan cenderung secara instan. Sementara itu, kondisi pengelolaan keuangan negara di masa sebelumnya yang tidak sesuai dengan prinsip reformasi keuangan negara dan tata kelola yang baik, dipastikan akan menghasilkan opini audit "Tidak Menyatakan Pendapat" (Disclaimer) oleh BPK. Tantangan-tantangan ini tidak mengurangi kesungguhan Pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.