Meningkatkan qualitas pelayanan, KPPN Makassar I mengadakan Grand Launching produk inovatifnya berupa  Layanan OptimaMitra Prima, Senin (9/5), di Makasar.Layanan Optima Mitra Prima adalah sebentuk apresiasi KPPN Makassar I  kepada para stakeholder yang berada dalam wilayah kerjanya, yang terbukti mampu menjawab tantangan untuk merealisasikan pencairan dananya dengan cepat, tepat dan efisien. Satker-satker yang berprestasi tersebut ditetapkan menjadi  Mitra Prima KPPN Makassar I selama satu bulan berikutnya. Sebagai Mitra Prima, maka satker berhak atas reward berupa Privilege untuk mengakses Ultimate Service.

Jakarta, perbendaharaan.go.id –Tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah banyaknya indikator keberhasilan Kementerian Keuangan menjaga konsistensi perjalanan reformasi birokrasinya, masih ada beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat, antara lain mengenai penyerapan anggaran yang ditengarai masih terkesan lambat. Hal ini pula yang diangkat Harian Kompas pada hari Rabu (8/9) dengan judul “Anggaran Kemkeu Lambat, Sepuluh Masalah Menghambat Penyerapan Anggaran” yang terdapat pada kolom Bisnis dan Keuangan hal. 17. Artikel lengkap dapat dilihat di sini

Dalam beberapa kesempatan Direktur Jenderal Perbendaharaan berharap bahwa beberapa Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi etalase perbendaharaan Indonesia, sehingga dapat menjadi model yang  mengakomodir seluruh Kanwil dan KPPN di Indonesia. Salah satu Kanwil tersebut adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, mengingat letak strategis Bali yang tidak bisa lepas dari pesona wisata bagi para delegasi luar negeri. Sehingga kelak, para delegasi dari luar negeri yang datang untuk melakukan studi banding dapat melihat “etalase” Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia melalui Kanwil dan KPPN di lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Seperti halnya delegasi The Federal Treasury of Rusia yang berkunjung ke Bali beberapa waktu lalu. Tentu saja harapan tersebut menjadi ‘pekerjaan rumah’ khusus bagi segenap Pegawai di lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.
Terkait hal tersebut, Novri H.S. Tanjung dari perbendaharaan.go.id melakukan wawancara dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Ni Luh Putu Kumalawati. Berikut petikan hasil wawancara tersebut.

Dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2009 kepada DPR-RI di Gedung DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 (audited) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya, terjadi peningkatan opini atas LKPP dari lima tahun sebelumnya (2004 – 2008) yang selalu memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat atau disclaimer opinion. :Pencapaian prestasi ini melebihi target Kementerian Keuangan yang mencanangkan opini WDP pada LKPP tahun 2010. Secara khusus, BPK menghargai hasil kerja keras pemerintah dalam rangka memperbaiki akuntabilitas keuangan negara.

Wawancara dengan Kakanwil Ditjen PBN Provinsi  Sulawesi Utara (Hasudungan Siregar)
Apa pendapat Bapak mengenai sosialisasi SPAN yang diadakan di Manado ini?
Pertama-tama kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan kantor pusat DJPBN kepada kota manado sebagai kota tujuan pertama dalam rangka pelaksanaan sosialisasi / roadshow SPAN, dimana para pesertanya adalah para kepala KPPN, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Aklap dalam wilayah Indonesia Bagian Timur dan beberapa satker vertikal instansi pusat. Khusus peserta dari satuan kerja mungkin akan lebih efektif apabila yang mewakili adalah satker - satker tingkat wilayah sehingga diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini mereka dapat menginformasikan kembali apa yang mereka peroleh kepada satker - satker di bawahnya.

Wawancara Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Bagaimana pendapat Bapak menanggapi pengarahan Menteri Keuangan pada Rapimtas April 2010 mengenai regenerasi kepemimpinan pada Ditjen Perbendaharaan?
Pengarahan Ibu Menteri sangat relevan dengan kondisi Ditjen Perbendaharaan mengingat banyak pejabat yang akan pensiun. Di tahun 2010 ini pejabat esselon dua ada 3 orang pensiun, esselon tiga ada 70 orang dan esselon empat ada 116 orang. Di samping itu, mengapa regenerasi kepemimpinan ini penting, ada sesuatu yang memprihatinkan terkait ketersediaan pegawai yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk mengisi jabatan di atasnya. Kita sangat kekurangan pegawai yang memenuhi persyaratan kepangkatan, meskipun sesungguhnya jika dilihat dari sudut kompetensi mereka sangat bagus. 

Surat Keputusan mengenai pengenaan sanksi disiplin terhadap beberapa pegawai KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Hal tersebut menindaklanjuti temuan pelanggaran (gratifikasi) dari Tim Irjen Kemenkeu beberapa waktu lalu. Hendy S. Yudhiyanto dan Novri H.S. Tanjung dari perbendaharaan.go.id melakukan wawancara dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Jean A.E. Rombot. Bagaimana tanggapan beliau tentang pengenaan sanksi disiplin tersebut, berikut ini perbincangan kami dari Kota Bandung.

Wawancara perbendaharaan.go.id dengan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Vincentius Sonny Loho

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bukan hanya merupakan alat pertanggungjawaban keuangan pemerintah saja, tetapi juga merupakan indikator kredibilitas pemerintah yang tercermin dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sehingga, penyusunan LKPP yang berkualitas bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan telah menjadi sebuah tuntutan untuk dipenuhi.

Wawancara perbendaharaan.go.id dengan Dirjen Perbendaharaan.

Jakarta, perbendaharaan.go.id, Reformasi birokrasi sebagai never ending process. Itulah kalimat yang harus tertanam di dalam jiwa seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan (DJPBN). Pernyataan Pak Dirjen ini, menegaskan bahwa opini-opini yang selama ini terbentuk dalam pemberitaan-pemberitaan di media massa yang terkadang menampilkan berita kurang berimbang, tidak akan mempengaruhi jalannya proses reformasi birokrasi pada lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan sebuah unit eselon II di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) yang memiliki tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, penetapan, bimbingan teknis, evaluasi dan monitoring pengelolaan keuangan BLU. Banyak hal yang sangat menarik untuk disoroti dalam pelaksanaan pekerjaan direktorat ini. Mulai dari filosofi pembentukan BLU, penetapan sebuah satker menjadi BLU, optimalisasi layanan setelah menjadi BLU sampai dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dit. PPK-BLU saat ini.