Kas adalah elemen kunci dalam penentuan kebijakan operasional dalam pemerintahan. Praktik manajemen kas yang buruk tidak saja dapat menyebabkan pemborosan namun juga menghambat pertumbuhan pasar keuangan suatu negara dan dapat mengurangi efektifitas dari kebijakan moneter. Menurut Yibin Mu (2006), dalam mencapai tujuan manajemen kas pemerintah yang efektif pemerintah harus memiliki tiga building blocks fungsional, yaitu: Manajemen Penerimaan dan Pembayaran Kas Pemerintah, Kemampuan Cash Flow Forecasting yang akurat,  dan Manajemen Saldo Kas Pemerintah.

Penerapan prosedur perencanaan kas dalam rangkaian prosedur pelaksanaan anggaran dilakukan untuk melakukan perbaikan proses pengambilan keputusan pada otoritas kuasa BUN. Perencanaan Kas merupakan suatu usaha untuk melakukan sebuah pengelolaan Kas yang baik. Pengelolaan kas yang baik adalah memiliki uang dalam jumlah yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah dengan biaya yang efisien dan resiko yang terkendali. (Storkey, 2003)...

naskah penelitian ada disini

Untuk mempersiapkan aspek Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Setditjen Perbendaharaan mengadakan Inventarisasi Pejabat/Pegawai di Bidang Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan isi Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4725/PB.1/2011 tanggal 11 Mei 2011.
Inventarisasi bertujuan untuk mengumpulkan data terkait pegawai/pejabat di bidang pengadaan barang/jasa di unit-unit kerja di lingkup DIrektorat Jenderal Perbendaharaan. Data-data tersebut akan dipergunakan unutk merencanakan pengembangan SDM di Pengadaan Barang/Jasa dan sebagai dasar pengajuan kolektif Konversi Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan sebelum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah diberlakukan.

Pada tahun 2011, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada instansi vertikal Kementerian negara/ lembaga (K/L) lingkup dua belas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Acara ini merupakan agenda tahunan Dit. APK yang pada tahun ini secara khusus mengambil tema “Penguatan Peran Satker Menuju LKKL Dan LKPP Yang WTP Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”. Sosialisasi dilaksanakan selama dua hari dan masing-masing sosialisasi diikuti oleh sekitar 80 peserta yang berasal dari UAPPA-W lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Adapun sasaran utama peserta sosialisasi adalah pegawai pengelola keuangan, pegawai akuntansi dan penyusun laporan keuangan. 

Pada saat ini STAN sedang melakukan penelitian Tracer Study untuk Alumni STAN tahun 1975 – 2009. Tracer Study ini bertujuan untuk menilai pengalaman belajar para alumni STAN tahun 1975 – 2009 dan menilai proses pembelajaran di STAN selama ini serta untuk memperbaiki proses pembelajaran di STAN dalam rangka meningkatkan kualitas alumni STAN pada masa yang akan datang.

Mengingat Tracer Study ini sangat penting bagi peningkatan kualitas lulusan dan pembelajaran di kampus kebanggaan kita, maka kami mengharapkan partisipasi dari Bapak dan Ibu rekan-rekan alumni STAN. Pengisian dan pengiriman kuesioner dapat dilakukan secara elektronik dengan mengunduh file ini. Rekap data alumni dapat diunduh disini. S-9268/PB.01/2010 dapat diunduh disini

Oleh : Fajar Sidik*
”Kata-kata tidak mengenal waktu. Kita harus mengucapkannya atau menuliskannya agar menjadi abadi.”  Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh aristokrat, cendikiawan maupun filsuf. Perkataan dan tulisan dijadikan sarana paling efektif dalam melestarikan pemikiran-pemikirannya. Sehingga wajarlah jika hingga saat ini, kearifan hidup Plato, kecerdasan Einstein, kemuliaan Muhammad, maupun ketokohan Soekarno, tetap hidup dan menginspirasi manusia dunia.

"Sistem reformasi birokrasi Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, cukup unik. Pegawainya merasa terus menerus dipantau. Jika pengawasan kontinu ini dilaksanakan ke ditjen lainnya, maka tidak ada kasus Gayus. Seperti apa sistem itu?"

Siang itu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II, Jakarta Pusat. Dipenuhi orang - orang yang mengurus surat menyurat. Pegawai sibuk menguji dokumen surat permintaan pembayaran serta melakukan tugas pokok lainnya. Namun demikian, tidak ada suara hiruk pikuk. Apalagi “bermain mata” dengan menyuap petugas supaya urusannya dipermudah. Mengapa?

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Salah satu fungsi yang diemban oleh Ditjen Perbendaharaan adalah pengelolaan investasi pemerintah, di mana fungsi tersebut belum cukup populer di tengah masyarakat. Padahal, investasi pemerintah cukup potensial dalam menyokong penerimaan negara.
Diantara bentuk Investasi pemerintah ditujukan untuk pembiayaan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pelayanan public. Jenis investasi tersebut diantaranya pinjaman yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Pelaksanaan pengelolaan pinjaman daerah yang dilaksanakan oleh Subdit Pinjaman Daerah Direktorat SMI, terdiri dari penyelesaian Piutang Negara pada PDAM, penyelesaian Piutang Negara pada Pemerintah Daerah, pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Dalam Rangka Pengembangan Sistem Air Minum, serta pelaksanaan Pemberian Penerusan Pinjaman

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan investasi pemerintah dan memperluas wawasan pengetahuan serta mengembangkannya berdasarkan best practices terkait investasi pemerintah, telah dilakukan beberapa kegiatan dalam bentuk seminar/lokakarya/sosialisasi terkait dengan peraturan kebijakan dalam rangka mendukung pelaksanaan investasi pemerintah. Seminar dilakukan dengan topik Kerugian Negara dengan harapan dapat menambah, memperluas, dan memberikan pembelajaran terkait dengan Kerugian Negara, yang intinya adalah untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan Kerugian Negara, baik dari pengalaman masa lalu maupun dalam rangka implementasi paket perundang-undangan dibidang Keuangan Negara.

Tinjauan dasar hukum

Secara hukum Laporan Arus Kas mempunyai aturan yang sangat kuat yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Pasal 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan catatan atas laporan Keuangan pemerintah (CALK). Ketentuan tersebut dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah dan berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan yang lebih implementatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa LAK adalah salah satu bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban (accountability report) pelaksanaan APBN dan penatausahaan keuangan pemerintah.