Triwulan I pelaksanaan APBN sudah terselesaikan. Sejak reformasi birokrasi yang ditabuh genderangnya pada 30 Juli dua tahun lalu oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indarwati, orientasi pelayanan KPPN telah berubah. Kecepatan (dan sebagai indikasinya: ketepatan penyelesaian SP2D) menjadi salah satu janji utama KPPN sejak saat itu.
Dari laporan monitoring penyelesaian SP2D di KPPN Percontohan dapat digambarkan bahwa setelah dua tahun, baru ada 5 buah KPPN yang mampu mencapai angka 100% ketepatan waktu. Mereka adalah: KPPN Jakarta I, Jakarta II, Serang, Makasar dan Palu.
Sementara yang mendekati sempurna (99%) terdapat 7 KPPN yakni: KPPN Manado, Palembang, Bandung II, Banjarmasin, Denpasar, Mataram dan Semarang II. Sedang 25 KPPN lain masih harus berjuang lebih keras lagi untuk memenuhi janji KPPN Percontohan. Tingkat penyelesaiannya baru pada angka 98% atau kurang dari itu.
Namun yang tidak boleh dilupakan adalah angka 98% yang didapat KPPN Jakarta IV. Meski masih tergolong rendah, tetapi jika dilihat volume kerja yang mencapai 4 kali lipat dari kantor-kantor lain, kantor ini tetap perlu mendapatkan apresiasi. Tanpa mengecilkan perjuangan KPPN-KPPN lain tentunya, yang sudah berupaya mencapai hasil maksimal, maski belum tercapai.
Satu kantor, yang harus diberikan tanda tanya adalah KPPN Kupang. Kantor ini baru dapat mencapai angka ketepatan 89%. Tentu masih jauh dari janji reformasi yang dicanangkan. Hal ini harus menjadikan perhatian, sebab di sisi lain KPPN Jakarta I yang volume kerjanya 7% dan KPPN Jakarta II yang 6% mampu mencapai 100% tingkat ketepatan. Tetapi, apapun yang didapatkan pada triwulan ini, para pegawai KPPN Percontohan sudah berupaya sekuat tenaga. Kesungguhan mereka untuk berubah menjadi bersih, bekerja tanpa pamrih dan bekerja tanpa kenal waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas patut diberikan apresiasi yang tinggi. Sambil berupaya mendorong untuk terus meningkatkan kinerja yang lebih baik.