Jumlah Pengunjung :
18,332,404
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


“Arah Langkah Kita Dari BAU menjadi WANGI”
Rabu, 22 April 2009 | Oleh: admin | 4413 x dibaca

Direktur Transformasi Perbendaharaan paparkan arah pengembangan sistem perbendaharaan yang baru.
DENPASAR, PERBENDAHARAN.GO.ID "Arah langkah kita dari BAU menjadi WANGI." Demikian paparan Direktur Transformasi Perbendaharaan (TP), Paruli Lubis, saat melakukan sosialisasi Pemikiran Arah Pengembangan Sistem Perbendaharaan Yang Baru, di Denpasar Selasa (14/04). 

BAU yang dimaksud Direktur Transformasi Perbendaharaan bukanlah aroma tidak sedap, melainkan kepanjangan dari "Business As Usual". Sedangkan WANGI yang dimaksud adalah "Wilingness to Adapt ‘New Gear' Instantaneusly". Bila disimpulkan, Ditjen Perbendaharaan akan menempuh proses metamorfosis dari sebuah organisasi yang biasa-biasa saja, menuju organisasi yang lebih baik, didasari dengan keinginan untuk mengadaptasi sistem baru dengan cepat.

dtpPak Paruli memberikan gambaran kepada para pegawai lingkup Kanwil XX Ditjen Perbendaharaan Denpasar bahwa keniscayaan dari sebuah transformasi tidak dapat dielakan, seiring perubahan yang mengalir di sekitar kita. Pantang lelah untuk berubah menuju organisasi yang lebih baik sangat ditekankan. Beliau berharap Grand Design transformasi Ditjen Perbendaharaan dapat dipahami oleh seluruh pegawai dalam rangka soliditas internal organisasi. Komponen transformasi tersebut meliputi aspek Bussiness Process, Information Technology, dan Change Management.

Dalam rangka proses transformasi maupun kinerja organisasi secara keseluruhan, Ditjen Perbendaharaan menyusun methodologi proses transformasi terencana, meminimalkan resiko, mendukung terciptanya proses transformasi yang lancar, serta menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang reliable, akurat, dan diterima oleh semua stakeholder. Hal tersebut yang secara internal disebut sebagai pengadopsian sebuah sistem terintegrasi dengan penyempurnaan dan penyederhanaan bussiness process termasuk koneksitasnya dengan pihak eksternal.

Pengaruh dari transformasi bussiness process selanjutnya sudah dapat dipastikan, yaitu optimalisasi keunggulan teknologi informasi sebagai enabler dalam mewujudkan sistem informasi dan manajemen keuangan negara yang terintegrasi. Maka sistem yang otomatis dan terintegrasi dengan basis IT yang tinggi menjadi ujung tombak dari pelayanan yang memudahkan. Secara sederhana, Pak Paruli menjadikan sistem pelayanan perbankan sebagai contoh nyata yang hendak dituju.

Secara bersamaan langkah eksternal transformasi diarahkan bagi seluruh mitra kerja Ditjen Perbendaharaan, baik perbankan, maupun Kementerian/Lembaga. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Ditjen Perbendaharaan menjadi kesatuan dengan Kementerian/Lembaga beserta perbankan. Ditjen Perbendaharaan turut serta membangun kemandirian dan memastikan transfer of knowledge dalam setiap aktivitas yang melibatkan pihak eksternal, baik dalam pengembangan sistem informasi dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan penyempurnaan kinerja.

Arah pemetaan transformasi pada pihak satker digulirkan pada konsep change management, dengan melakukan institusionalisasi perubahan untuk menjamin terciptanya perubahan dan transformasi organisasi yang terencana dan berkelanjutan. Satker diposisikan untuk memprioritaskan peran sentral dari sumber daya manusia (SDM) sebagai pengguna, pemilik dan agent of change

dtp"Penerbitan SP2D dalam waktu 1 jam yang telah dilakukan KPPN Percontohan sesungguhnya belum berdaya maksimal bagi perekonomian Indonesia, jika proses pembuatan SPM di pihak Satker memakan waktu 1 bulan dari permintaan pembayaran Pihak Ketiga. Dengan demikian, proses penyerapan dana/anggaran pada masyarakat tetap saja lambat. Pemerintah juga yang rugi dengan keadaan tersebut," jelas Pak Paruli memberi contoh mengenai perlunya proses penyempunaan sistem yang tidak hanya pada wilayah internal saja.

Realitas tersebut menuntut dibentuknya standarisasi proses pencairan dana pada pihak Satker, sehingga penyerapan dana sampai di masyarakat terlaksana dengan cepat dan terukur.

Ke depan, transformasi perubahan pola pikir dan karakter dibentuk dengan cara membuat revitalisasi Kepala Satuan Kerja (satker). Kedudukan Kepala satker sebagai kepanjangan tangan dari Pengguna Anggaran dirubah menjadi seorang Manajer. Seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran yang terdiri dari perencanaan, hingga pertanggungjawaban diwajibkan untuk dikuasai secara utuh. Kepala satker seyogyanya mampu mengatur sumber daya dalam sebuah bussiness process yang benar untuk mencapai output dan outcomes yang nyata, meski tetap berpedoman pada nilai ekonomis dan efisisen.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh satker tidak lagi sekedar ‘menghabiskan anggaran', melainkan perlu dilandasi dengan sebuah output yang jelas. Pelaksanaan DIPA tidak lagi bersifat text book. Output beserta outcomes adalah acuan titik sentral dari pelaksanaan DIPA.

Saat ditanya mengenai waktu perwujudan proyeksi transformasi tersebut, Direktur Transformasi Perbendaharaan menjelaskan bahwa langkah yang diambil step by step dengan target realisasi tahun 2012.

Acara sosialisasi ini diikuti oleh para pegawai di tiga tempat berbeda, Kanwil XX Ditjen Perbendaharaan Denpasar, KPPN Denpasar, dan KPPN Singaraja. Selain sosialisasi Pemikiran Arah Pengembangan Sistem Perbendaharaan Yang Baru, para Kepala Bidang di lingkup Direktorat Transformasi juga melakukan identifikasi kelemahan proses bisnis yang saat ini diterapkan, sekaligus mengumpulkan masukan permasalahan dalam rangka penyempurnaan bussiness process internal Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut dilakukan dengan metode diskusi serta pengamatan langsung.

Oleh : Kontributor Denpasar - Novri Hendri Subara Tanjung

Berita Berita Terkini Lainnya

Strategy Cascading Refresh Training Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014
Pengelola TIK Ditjen Perbendaharaan Menjadi “The Man Behind The Gun”
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan: "Sebanyak 1.683 paket pekerjaan pengadaan barang/jasa, dengan total pagu sebesar Rp284,57 milyar di laksanakan di tahun 2014."
Piagam Borneo, Menyatukan Tekad dan Komitmen Bersama
Dirjen Perbendaharaan: Ditjen Perbendaharaan mendapat predikat risk defined atau risk maturity level 3 dari 5 level."
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia