Jumlah Pengunjung :
18,459,545
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Wamenkeu : Pastikan Dalam Masa-masa Terakhir Sensitif, dan Jaga Legal-nya Dengan Baik
Jumat, 12 Nopember 2010 | Oleh: redaksi () | 2354 x dibaca

Liputan Penutupan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati mewanti-wanti para pejabat Ditjen Perbendaharaan agar berhati-hati dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2010. Hal tersebut disampaikan saat menutup kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan secara resmi, Kamis (11/11) di Hotel Gran Melia, Jakarta.

“Hari ini adalah hari-hari terakhir, karena tinggal satu bulan setengah. Bapak-Ibu pasti dikejar-kejar revisi dan sebagainya. Pastikan dalam masa-masa terakhir sensitif, dan jaga legal-nya dengan baik,” pesan beliau dihadapan para peserta Rapimnas.

Selain isu hangat mengenai langkah akhir tahun anggaran, beberapa hal yang menjadi agenda pembahasan dalam Rapimnas ditanggapi oleh Wakil Menteri Keuangan. Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi pada jajaran Ditjen Perbendaharaan merupakan hal pertama yang diulas oleh beliau. Dengan karakteristik keibuannya Anny Ratnawati mengingatkan, “Inti reformasi birokrasi adalah menegakan good governance, menegakan etika, dan itu artinya menghargai diri kita, karena kita adalah ciptaan yang tertinggi dari Tuhan Yang Maha Kuasa.” Ucap beliau.

Dalam hal restrukturisasi, seiring dinamisasi yang terjadi pada tubuh Ditjen perbendaharaan, beliau pun memberkan ulasannya. Menurut beliau, perlu adanya evaluasi dalam organisasi. Hal tersebut dilakukan guna menghilangkan fungsi yang tumpang tindih, atau efisiensi dan efektifitas organisasi. Beliau menggambarkan bentuk ideal sebuah organisai adalah ramping secara struktur, namun kaya akan fungsi, kecuali suatu waktu memang dibutuhkan struktur yang besar, bila tingkat urgensinya tinggi.

Mengenai pengelolaan SDM, Anny Ratnawati sepakat dengan apa yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan yaitu menggunakan metode assessment. Kriteria assessment tersebut harus bisa diakses dan dipahami oleh semua karyawan pada semua level. Transparansi criteria tersebut memotivasi setiap pegawai untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Keadaan tersebut juga menghilangkan persangkaan-persangkaan buruk.

Membahas penataan arsip pada Ditjen Perbendaharaan, birokrat yang juga akademisi ini mengusulkan penggunaan e-file dalam bentuk soft copy. Pengelolaan arsip tidak bisa dianggap sepele, karena merupakan bagian dari pertanggungjawaban tugas di era keterbukaan. Beliau menuturkan pentingnya pengelolaan arsip yang baik. “Kita biasanya baru sibuk soal arsip kalau dipanggil oleh kejaksaan sebagai saksi, atau saksi ahli,” beliau mencontohkan.

Menyongsong implementasi akuntansi berbasis akrual, Anny Ratnawati mengingatkan perlu mengkomunikasikan hal itu kepada public. Komunikasi itu dianggap perlu untuk menghilangkan kesalahpahaman. Transaksi penerimaan yang telah dibukukan, meskipun secara kas belum diterima, bisa jadi menimbulkan kesalahan persepsi. Kesalahan itu bisa jadi pula akan menimbulkan polemic.

Wakil Menteri Keuangan saat ini, yang juga merangkap menjadi Dirjen Anggaran menjelaskan penghapusan SAPSK (Satuan Anggaran Per Satuan Kerja) untuk DIPA tahun 2011. Hal itu merupakan penyederhanaan dokumen guna percepatan penyerapan anggaran. Sebelumnya, beberapa pihak menganggap bahwa kelambatan penyerapan anggaran diakibatkan panjangnya mata rantai proses DIPA.

Terkait maraknya bencana alam, keadaan ini tentu sangat sensitif terhadap pencairan anggaran. Wakil Menteri Keuangan menekankan agar hal ini tidak menjadi isu yang bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang. Persetujuan DPR mengenai alokasi dana bencana, baru saja dikeluarkan hari ini (11/11), sehingga ada kemungkinan penyerapan anggarannya sedikit terlambat. Beliau berharap seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan dapat menjaga dan mengkomunikasikan dengan baik, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar.

Terakhir dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan mendukung penuh target Ditjen Perbendaharaan atas rencana penyerahan DIPA yang akan dilakukan pada minggu keempat di Bulan Desember 2010. “Inisiatif yang luar biasa. Supaya ini menjadi catatan sejarah baru, bahwa DIPA tidak lagi kita serahkan pada awal tahun anggaran baru, tetapi bisa kita selesaikan pada bulan desember,” demikian puji beliau.

Sebagai penutup, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo memberikan cinderamata bagi Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan dengan ramah-tamah sebelum beliau meninggalkan ruangan Rapimnas berlangsung.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Bambang Kismanto – Media Center Ditjen Perbendaharaan

Berita Berita Terkini Lainnya

Menkeu Melantik Tiga Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Baru
Empat KPPN segera bersertifikat ISO 9001:2008
Strategy Cascading Refresh Training Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014
Pengelola TIK Ditjen Perbendaharaan Menjadi “The Man Behind The Gun”
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan: "Sebanyak 1.683 paket pekerjaan pengadaan barang/jasa, dengan total pagu sebesar Rp284,57 milyar di laksanakan di tahun 2014."
Tidak ada komentar tentang artikel ini
Semua Komentar tidak langsung ditampilkan tetapi melalui penyuntingan.
Nama :
Email :
Judul Komentar :
Isi Komentar :
Kode : Security Code [ Barui kode ]
Tuliskan Kode :
Penting: Semua Harus diisi.
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia