Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,623,495
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


MPN G2, Menuntut Komitmen dan Kolaborasi Semua Lini
Kamis, 2 Februari 2012 | Oleh: redaksi () | 3986 x dibaca

Liputan Kick Off Meeting Proyek Pengembangan Aplikasi Settlement MPN G2
Jakarta, perbendaharaan.go.id –
Sekjen Kementerian Keuangan K.A. Badarudin memimpin Kick Off Meeting Proyek Pengembangan Aplikasi Settlement Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), Rabu (1/2), di Gedung Juanda I Kemenkeu, Jakarta. Acara dihadiri para pejabat eselon I dan II dari Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Teknologi Informasi, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, serta Ditjen Bea dan Cukai.

K.A. Badarudin menyampaikan bahwa tujuan awal pembangunan sistem MPN adalah untuk menciptakan suatu sistem penerimaan negara yang terintegrasi dengan menggunakan single database. Sebelumnya, sistem penerimaan negara yang dikelola oleh masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai sistem yang terpisah. Dalam perjalanannya, kendala dan permasalahan muncul sehingga mempengaruhi aspek pelayanan terhadap para wajib pajak, wajib bayar, dan wajib setor. Untuk mencapai tujuan penatausahaan penerimaan negara yang lebih mudah, aman, cepat, akurat, dan efisien dalam rangka menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap MPN.

Badarudin melanjutkan bahwa dengan pelaksanaan Kick off Meeting “Proyek Pengembangan Aplikasi Settlement MPN G2”, dirinya berharap seluruh komponen di lingkungan Kementerian Keuangan dapat semakin meningkatkan dukungan dan komitmen bersama untuk mewujudkan adanya sistem penerimaan negara yang dapat diandalkan. Faktor kesuksesan dalam pelaksanaan proyek pengembangan aplikasi settlement ini adalah ketersediaan Aplikasi Settlement MPN yang andal dan dapat melayani kebutuhan stakeholder. Namun faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan komitmen seluruh pimpinan Unit Eselon I dalam proses penyempurnaan MPN.

Senada dengan Sekjen Kementerian Keuangan, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Teknologi Informasi Bobby A.A. Nazief mengharapkan komitmen yang kuat dari semua lini. “Solusi teknologi tidak melulu yang utama dalam sebuah sistem. Kuncinya justru bukan dari teknologi informasi, melainkan kolaborasi semua pihak.” ujar Bobby.

Terkait dengan sistem settlement yang akan dibangun, diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran, rekonsiliasi hingga penyampaian data-data kepada pihak terkait. Penyempurnaan MPN ini nantinya akan merubah peran dari masing-masing pemangku kepentingan seperti peran dari wajib pajak, peran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta peran dari bank/pos persepsi. Untuk itu, diharapkan adanya sosialisasi kepada pihak-pihak tersebut sehingga permasalahan yang mungkin terjadi akan dapat dihindari.

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo – Media Center Perbendaharaan

Berita Berita Terkini Lainnya

Direktur PKN: Seluruh Penerimaan Negara Harus Disetorkan Melalui Bank/Pos Persepsi Dengan Menggunakan MPN
Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini Provinsi Lampung
Membangun Sinergi mencapai Visi Baru Ditjen Perbendaharaan dengan Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah dan Akuntansi Berbasis Akrual
Dirjen Perbendaharaan: “Melalui KSP, kerja sama bilateral diantara Indonesia dan Korea Selatan akan semakin terjalin erat"
158 CPNS Ditjen Perbendaharaan Mendapatkan SK Penempatan Definitif

Komentar Pengunjung

DJBC agar ikut dilibatkan
2012-02-06 09:48:59, - oleh : Mr span
Untuk pelaksanaan MPN selama ini hambatan justru datang dari DJBC, dimana direktorat bersangkutan masih bersikukuh menggunakan sistem EDI yang mana banyak data tidak terkoneksi dengan MPN.harap untuk ditampung aspirasi ini.Thx


Semua Komentar tidak langsung ditampilkan tetapi melalui penyuntingan.
Nama :
Email :
Judul Komentar :
Isi Komentar :
Kode : Security Code [ Barui kode ]
Tuliskan Kode :
Penting: Semua Harus diisi.
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR