Liputan Bimtek Permenkeu No. 192 Tahun 2009 dan Perdirjen No. 88 Tahun 2011
Medang, perbendaharaan.go.id – Segala sesuatu harus dapat direncanakan dengan baik. Perencanaan sangat penting sebelum melakukan kegiatan. Kegiatan yang direncanakan dengan yang tidak direncanakan pasti hasilnya akan berbeda. Perencanaan yang baik akan membuahkan hasil yang memuaskan. Hasil yang memuaskan berbanding lurus dengan ketepatan dan kecepatan program pembangunan. Ketepatan dan kecepatan program pembangunan akan berimbas pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat sangat pentingnya perencanaan, maka KPPN Medan I mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Forecasting Satker (AFS) pada tanggal 29 Mei 2012. Kegiatan tersebut dipadu dengan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No.PER-88/PB/2011. Hadir sebagai peserta adalah KPA dan Operator AFS seluruh satker di wilayah pembayaran KPPN Medan I.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Medan I ‘Ria Hot Juanita Simbolon’ menyampaikan arti pentingnya perencanaan. Tujuan perencanaan antara lain untuk memastikan ketersediaan dana, mengambil tindakan yang efektif dan efisien, mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas, ketepatan dan kecepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Beliau juga menyampaikan semua SSP yang akan dilampirkan saat pengajuan SPM harus sudah dikonfirmasi terlebih dahulu oleh KPPN. Dulu dispensasi TUP diajukan bersamaan dengan pengajuan SPM TUP. Sekarang harus ada persetujuan dispensasi TUP kemudian bisa mengajukan SPM ke KPPN. Sehingga apabila izin TUP tidak diberikan tidak akan mempengaruhi perencanaan yang ada.

Bimtek dilaksanakan dalam dua angkatan. Angkatan pertama jam 08.30 sampai dengan jam 11.30 dan angkatan kedua jam 14.00 sampai dengan jam 17.00. Agar materi yang disampaikan para narasumber bisa terserap dan diimplementasikan dalam tupoksi masing-masing satker.

Materi pertama disampaikan oleh Teguh Budiarto yaitu Per-88/PB/2011 tentang Petunjuk Penerbitan SPM. Materi ini meliputi : petunjuk pengisian SPM, uraian cara bayar SPM, sampai dengan keperluan pembayaran sesuai jenis SPM. Pemateri kedua Sintong Sibuea mengenai landasan hukum pelaksanaan perencanaan kas bagi satker maupun KPPN. AFS bukan kemauan KPPN tetapi merupakan tuntutan reformasi keuangan. Reformasi keuangan menghendaki adanya transparansi dalam segala kegiatan, lini, dan keadaan. Materi AFS menjadi stressing agar satker mempunyai pemahamam yang utuh mengenai arti strategis perencanaan kas baik dalam skala lokal maupun nasional.

Materi terakhir adalah simulasi AFS yang dipandu oleh Heli Rudi, Ruben Fabian Posma, Muhammad Khabibi, Warnoto, Supardi, dan Sri Wahyuningsih. Materi ini berlangsung sangat dinamis mengingat AFS versi sekarang terintegrasi dengan aplikasi RKAKLDIPA 2012. Pengintegrasian tersebut merupakan hal baru bagi satker. Peserta begitu proaktif mengikuti setiap langkah dalam simulasi tersebut.

Dalam kesempatan Bimtek kali ini dibagikan survey kepada seluruh satker. Dari hasil survey akan dijadikan bahan evaluasi dan introspeksi. Mudah-mudahan dapat memacu pegawai KPPN Medan I dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders. KPPN Medan I menegaskan kembali komitmennya bahwa semua jenis layanan adalah zero cost atau tidak dipungut biaya. Kepada seluruh satker agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Kami berusaha semaksimal mungkin menjadi bagian dari solusi. Terus berbenah dan bergandeng tangan untuk melaksanakan SOP sesuai peraturan.

Melalui perencanaan diharapkan satker dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dengan lebih baik. Pada akhirnya, akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Program pembangunan dapat berjalan lancar sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat betul-betul dapat dirasakan.

Oleh : Warnoto – Kontributor KPPN Medan I
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan