Liputan Kunjungan Wakil Ketua Komisi Xi Dpr-Ri Ke Kppn Parepare
Parepare.perbendaharaan.go.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, A. Timo Pangerang, melakukan kunjungan ke KPPN Parepare, Rabu (25/7). Dalam Kunjungannya, Ia ingin melihat dari dekat bagaimana kinerja dan pelayanan pegawai KPPN Parepare dalam melayani stakeholders. Selain itu, ia ingin mengetahui kendala-kendala dibidang tugas pencairan dana dan manajemen penerimaan.

Tepat pada pukul 09.30 WITA rombongan tiba di KPPN Parepare, Timo langsung menuju ke ruang pelayanan Front Office (FO), beliau sangat terkesan dengan layout dan tatanan interior KPPN Parepare, “Saya bangga Kantornya bagus sekali, menurut saya sudah sangat mewah untuk kantor pelayanan, saya harapkan kantor bagus sehingga para pegawai bersemangat dalam bekerja dan tercipta output yang bagus juga” ucap Timo. Kemudian beliau menyapa para petugas FO serta berinteraksi dengan beberapa stakeholders serta menanyakan bagaimana pelayanan di KPPN Parepare,”Pelayanan KPPN sudah sangat bagus Bu, ramah dan tidak ada pungutan” tutur Anthy salah satu petugas satker menjawab pertanyaan Timo.

Kemudian Wakil Ketua XI DPR-RI melanjutkan untuk melihat ruangan Middle Office maupun Back Office KPPN Parepare.Dirinya mengakui sangat kagum dengan tata layout interior KPPN Pare-pare.

Setelah itu, Timo mengadakan diskusi kepada para pegawai KPPN Parepare di Aula KPPN, dimulai dengan menyapa dan berkenalan satu persatu para pegawai, ”saya ingin berkenalan satu persatu untuk mengetahui bidang tugas kalian selaku Pelayan Masyarakat yang berintegritas,” ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI

Sebelumnya, Drs. Mattaro Nurdin Arta, Kepala KPPN Parepare memberikan ucapan selamat datang dan sambutannya kepada Timo, ”pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin memberikan gambaran visi misi, layanan prima, inovasi serta capaian kinerja maupun prestasi KPPN Parepare sebagai gambaran tugas Bendahara Umum Negara di daerah untuk menjadi masukan ataupun inspirasi di Senayan” ucap Kepala KPPN.

Mattaro Nurdin Arta melanjutkan, kesulitan yang sudah kronis dalam pelaksanaan APBN adalah kecenderungan penyerapan anggaran DIPA rendah dan lambat diawal tahun, sehingga terjadi penumpukan tagihan di akhir tahun. Dengan pola seperti itu, tujuan APBN untuk memberikan stimulus dan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.
Selain itu Kepala Kantor juga menjelaskan beberapa hambatan yang terjadi terkait pencairan dana APBN, “Terlambatnya proses pengadaan Barang dan Jasa, terlambatnya penetapan pejabat perbendaharaan, terlambatnya pelimpahan penyetoran penerimaan Negara Persepsi adalah beberapa sebab hambatan yang terjadi” tambahnya.

Drs. Mattaro Nurdin Arta juga melaporkan bahwa realisasi APBN diwilayah AJJATAPPARENG pada triwulan II mencapai 43,47% dari pagu total Rp. 1.075.503.151.000 diatas realisasi nasional yang baru mencapai 33% serta penerimaan Negara yang terdiri dari pajak dan PNBP mencapai Rp. 200.842.912.986,-

Dalam arahannya, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, A Timo Pangerang, menjelaskan agar para pegawai senantiasa meningkatkan pelayanan, kinerja dan prestasi, “Berbicara tupoksi Ditjen Perbendaharaan para pegawai harus siap Implementasi SPAN ( Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, red) di tahun 2013, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel, capaian kinerja sesuai dengan IKU yang ditetapkan, termasuk akurasi perencanaan dan ketepatan penarikan dana karena hal-hal tersebut merupakan indikator yang akan disampaikan kepada DPR-RI pada saat pengajuan anggaran” ucap Timo

Masih dalam arahannya, Timo juga mengingatkan kepada para pegawai agar bersinergi dengan pemerintah daerah setempat, “Pegawai Kemenkeu harus banyak – banyak koordinasi dengan Pemda agar tercipta harmonisasi Pusat dan Daerah sehingga Pekerjaan akan mendapat hasil yang optimal, jadi tugas dan fungsi Menteri Keuangan pada hakekatnya, keakuratannya ada di tangan para pegawai Kementerian Keuangan” imbuhnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau berpesan kepada seluruh pegawai untuk senantiasa memberikan perbaikan demi kesempurnaan pelayanan, “Ada banyak hal yang perlu diharmoniskan agar Pemerintah Pusat dan DPR dalam membuat kebijakan tidak sulit dilaksanakan dan efektif dalam pelayanan masyarakat , sehingga saya harapkan bapak dan ibu bisa memberi input kepada saya baik hambatan peraturan maupun hambatan koordinasi di bidang perbendaharaan sebagai masukan” ungkap Timo sebelum ke KPPN Parepare dalam kunjungannya, dirinya juga juga mengunjungi Bank Mandiri dan meneruskan Perjalanannya ke Palopo.

Oleh : Imam Saroni - Kontributor KPPN Parepare (edited by novri)