Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
19,010,791
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Kementerian Negara/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan Sepakati Upaya Perbaikan Laporan Keuangan
Kamis, 13 September 2012 | Oleh: redaksi () | 1602 x dibaca

Liputan Penutupan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id –
Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto secara resmi menutup kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Rabu (12/9), di Aula Mezanin Kementerian Keuangan. Setelah melalui pembahasan maraton baik di tingkat komisi maupun rapat pleno, Rakernas ini berhasil merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat strategis dan teknis dalam upaya memperbaiki kualitas akuntansi dan laporan keuangan pemerintah.

Agus Suprijanto mengatakan, perlunya komitmen pimpinan di lingkungan kementerian negara/ lembaga, pemerintah daerah, dan kepemimpinan yang mengarahkan dengan baik dan konsisten (consistent leadership) dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan dan meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas. Agus juga menambahkan, “perlunya penyusunan rencana kerja secara jelas dengan target yang terarah dan terukur pada setiap tahapan dalam rangka pencapaian kualitas laporan keuangan yang baik.”

RAKernAS AkuntansiSementara itu, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012 ini telah menghasilkan kesepakatan bersama antara Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan pembahasan dan kajian terhadap realisasi anggaran belanja pemerintah, rendahnya penyerapan anggaran lebih banyak disebabkan oleh kurangnya kualitas penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan, kurangnya perhatian atasan langsung dan aparat pengawasan internal terhadap kualitas rencana penyerapan anggaran. Pada tahap penyusunan, rencana penyerapan anggaran belum dikaitkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan pada tahap pelaksanaannya tidak dilakukan monitoring dan evaluasi antara rencana dan realisasinya.

Kesepakatan Rakernas juga mengingatkan kembali bahwa pejabat publik mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan sumber daya publik dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, pejabat publik dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara transparan dan akuntabel serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sehingga Laporan Keuangan yang dihasil dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam pengambilan keputusan. Para pejabat pengelolan keuangan diminta melakukan penyusunan, penyelesaian, dan monitoring pelaksanaan rencana tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan dan permasalahan yang ada, serta koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

Agus Suprijanto memotivasi para pengelola keuangan untuk dapat berbuat lebih baik lagi. “Kita yakin bahwa beberapa rekomendasi tersebut di atas bila kita jalankan dengan serius akan membawa perbaikan yang signifikan dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah RI secara keseluruhan,” tegasnya.


 


Oleh: Novri dan Tino – Media Center Ditjen Perbendaharaan

Berita Berita Terkini Lainnya

10 Tahun Ditjen Perbendaharaan Mengabdi Untuk Negeri
Akuntansi Berbasis Akrual sebagai Bentuk Reformasi dibidang Pelaporan Keuangan
Semangat Baru Kerja Kemenkeu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
BLU Integrated Online System : a step to accelerate modernization
Dirjen Perbendaharaan: “Jadilah Insan Perbendaharaan yang Mempunyai Nilai”
Tidak ada komentar tentang artikel ini
Semua Komentar tidak langsung ditampilkan tetapi melalui penyuntingan.
Nama :
Email :
Judul Komentar :
Isi Komentar :
Kode : Security Code [ Barui kode ]
Tuliskan Kode :
Penting: Semua Harus diisi.
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR