Sosialisasi Bisnis Proses Dan Peranan Bank/Pos Persepsi Dalam Sistem MPN Generasi Kedua (MPN G-2)
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sekarang, melakukan transaksi setoran penerimaan negara semakin mudah. Ditjen Perbendaharaan bersama Tim Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2)  telah menciptakan e_Billing (electronic billing system), sehingga siapa saja dapat melakukan transaksi dengan mudah.

Hal itu dibuktikan melalui demo  transaksi setoran PPh pasal 21 melalui e-Billing dihadapan perwakilan Bank/ Pos Persepsi mitra kerja Ditjen Perbendaharaan, Selasa (18/9), di Aula Mezzanine Kementerian keuangan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Sekjen Kementerian Keuangan, Staff Ahli Menteri Keuangan  Bidang Informasi dan Teknologi, Dirjen Perbendaharaan, Kepala PUSINTEK, dan jajaran pejabat eselon II lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Melalui e-Billing system, transaksi penerimaan negara dapat dilakukan melalui ATM ataupun internet banking. Hal tersebut merupakan terobosan pemerintah dalam memudahkan transaksi penerimaan Negara.

Menurut Dirjen Pebendaharaan Agus Suprijanto, Sistem MPN G-2 yang berbasis e_Billing, akan memberikan warna dan pilihan baru bagi Wajib Pajak/ Wajib Bayar untuk melakukan setoran penerimaan negara secara mandiri dan dari sisi waktu sangat fleksible. “Sistem ini kami yakini akan dapat mengubah perilaku Wajib Pajak/Wajib Bayar dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran setoran penerimaan Negara,” ujarnya.

Agus menambahkan, Sistem e_Billing ini menjadi tumpuan harapan bagi perbaikan performance sistem MPN untuk lepas dari permasalahan kualitas data akibat banyaknya kesalahan dalam proses entry data oleh Teller. Hal ini jelas terlihat dari data Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% unreconciled data dan data Reversal diakibatkan oleh ketidakcermatan Teller Bank/Pos Persepsi (human error).

Sementara itu, Sekjen Kementerian Keuangan K.A. Badaruddin dalam keynotespeech menyampaikan bahwa Penerimaan Negara merupakan pilar utama laju pembangunan Bangsa kita. Oleh karena itu, kecepatan dan kepastian diterimanya setoran penerimaan negara sudah selayaknya menjadi perhatian Pemerintah. Oleh karena itu, melalui program pengembangan Sistem MPN, sejak Tahun 2008 lalu, Kementerian Keuangan telah berupaya keras untuk menciptakan suatu sistem Penerimaan Negara yang dapat menjamin kemudahan, kenyamanan, dan rasa aman bagi masyarakat pembayar pajak dan pembayar kontribusi lainnya kepada Negara.

K.A. Badaruddin melanjutkan, bahwa ada banyak kasus yang mencuat terkait transaksi penerimaan negara. Banyak kesulitan masyarakat yang bersumber dari ketidaktersediaan layanan pembayaran akibat faktor geografis dan faktor alam lainnya, tetapi ada pula yang terhalang untuk menyetorkan pembayaran kepada Negara karena ketidaktersediaan layanan pada jam buka loket, terkait berbagai alasan.

“Nah, disinilah nilai penting dari kegiatan ini, yaitu kegiatan yang merupakan deklarasi Pemerintah untuk mengimplementasikan suatu sistem layanan baru di bidang Penerimaan Negara yang, insya Allah, akan dapat mengatasi atau paling kurang meminimalisir berbagai permasalahan tadi,” ungkap K.A. Badaruddin.

Oleh: Novri H.S. Tanjung – Media Center Ditjen Perbendaharaan