Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,669,755
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Senin, 15 Oktober 2012 | Oleh: redaksi () | 1611 x dibaca

Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Liputan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI
di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh
Lhokseumawe, perbendaharaan.go.id -
Pelaksanaan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI dilakukan secara serentak pada Bulan Oktober 2012 di seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan. Sementara itu, Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI di lingkungan Kanwil Ditjen Propinsi Aceh dipusatkan di salah satu KPPN yaitu KPPN Lhokseumawe, Senin (8/10). KPPN Percontohan merupakan salah satu bentuk komitmen Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dan implementasinya didasari adanya kebutuhan pencairan dana APBN secara cepat, tepat dan memiliki sistem yang andal.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefuddin menyampaikan bahwa dengan adanya soft launching tersebut akan menjadi penegas bahwa KPPN Lhokseumawe dan seluruh KPPN Non Percontohan lainnya telah mengimplementasikan Standard Operating Procedures (SOP) KPPN Percontohan sebagai wujud wujud nyata dari pelaksanaan prinsip-prinsip KPPN Percontohan. Achmad Saefuddin melanjutkan bahwa pada dasarnya mulai tahun 2010 penerapan SOP tersebut telah diimplementasikan oleh 134 KPPN Non Percontohan, sebelum adanya penetapan implementasi KPPN Percontohan ini.

Dalam acara Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah seperti Walikota Lhokseumawe,Bupati Aceh Utara, Bupati Bireuen, Ketua DPRK dari Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Unsur Muspida Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen. Sebagi wujud partisipasi dan kontribusi dukungan implementasi KPPN Percontohan, Walikota Lhokseumawe menyampaikan sambutannya bahwa KPPN Lhokseumawe selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Satker di wilayah kerjanya dalam rangka pengelolaan keuangan negara di daerah. Selain itu, ia juga berharap agar KPPN selalu komitmen untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan dan menjalankan fungsinya secara secara transparan dan akuntabel.

Puncak kegiatan soft launching tersebut secara simbolis dilakukan pelepasan balon udara yang dilakukan oleh Walikota Lhokseumawe, Bupati Bireun, dan Direktur PPK BLU.

“Memang mudah untuk membuat sesuatu, akan tetapi akan lebih sulit untuk menjaganya. Saya berpesan, marilah kita terus menjaga komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder dan demi terlaksananya reformasi birokrasi. Jangan sampai usaha keras kita rusak oleh tindakan yang melanggar kode etik pegawai”, demikian disampaikan oleh Direktur PPKBLU, Zamhari, dalam sambutan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI tersebut.

Demi peningkatan kualitas layanan, Direktur PPK BLU mengeaskan bahwa SDM KPPN Percontohan mau tidak mau harus terus belajar dari waktu ke waktu terkait dengan peraturan dan proses bisnis yang baru maupun perkembangan teknologi informasi mengingat perkembangan organisasi salah satunya akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai Kemenkeu maupun dengan kegiatan yang yang bersifat positif dan membangun.

Direktur PPKBLU juga berpesan agar KPPN selalu berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mempercepat dan meningkatkan layanan sepanjang inovasi tersebut sesuai Standard Operating Procedures (SOP) dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Selain itu, Direktur PPKBLU juga berharap agar mitra kerja KPPN dan para pemangku kepentingan lain (stakeholder) selalu memberikan dukungan dalam melakukan reformasi birokrasi dengan cara tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai kami dalam bentuk apapun serta kritik dan saran yang mebangun dari mitra kerja KPPN sangat diperlukan agar pelayanan publik yang dilakukan KPPN semakin lebih baik.

Selanjutnya, sebagai ujung acara soft launching ini, Kepala KPPN menegaskan kepada seluruh mitra kerja KPPN Lhokseumawe bahwa KPPN akan selalu meningkatkan pelayanan publik baik terkait kinerja pelaporan, daya serap anggaran yang dilakukan satker, perencanaan kas maupun kinerja Bank/Pos selaku mitra kerja KPPN. Untuk memotivasi kinerja tersebut diwujudkan dengan memberikan penghargaan kepada MIN Meurah Mulia Kab. Aceh Utara selaku Juara Kategori Satker dengan Kinerja Pelaporan Terbaik, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kab. Aceh Utara selaku Satker dengan Daya Serap dan Perencanaan Kas Terbaik, dan BNI Cabang Lhokseumawe selaku Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Lhokseumawe Terbaik. Sebagai wujud implementasi KPPN Percontohan telah dinyatakan dilaksanakan di seluruh KPPN di Lingkungan Kanwil Prov.Aceh, Direktur PPK BLU selaku wakil Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pengguntingan pita di pintu masuk KPPN Lhokseumawe.

Setelah dilakukan kegiatan soft launching di KPPN Lhoseumawe rombongan kembali ke Banda Aceh dan melakukan pertemuan kepada seluruh pegawai pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh dan KPPN Banda Aceh pada esok harinya. Dalam Kegiatan pertemuan tersebut, disamping Direktur memberikan arahan, juga dilakukan diskusi tanya jawab yang dipimpin oleh Kepala Bagian OTL dengan didampingi oleh Kasubag Tata Laksana Bagian OTL dan Kasubag Mutasi Bagian Administrasi Kepegawaian serta dimoderatori oleh Kepala Bidang PP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh. Dalam diskusi, para pegawai sangat antusias dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis perbendaharaan, pengelolaan kinerja, sistem pengendalian internal, pengelolaan SDM dan tata kelola KPPN Percontohan. Dan seluruh pertanyaan dapat dijelaskan secara jelas kepada seluruh pegawai, sehingga pegawai merasa puas atas hasil diskusi tanya jawab dimaksud.

Oleh: Sugiharto – Bagian OTL Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Berita Berita Terkini Lainnya

Wamenkeu II : Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus menjadi Adviser Pemerintah Daerah
Sesditjen Perbendaharaan : Pengelolaan Kinerja Harus Kritis dan Selalu Memberikan Masukan yang Konstruktif.
Wakil Presiden Menginstruksikan Pemerintah Daerah Untuk Mempersiapkan Langkah-langkah Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
Direktur PKN: Seluruh Penerimaan Negara Harus Disetorkan Melalui Bank/Pos Persepsi Dengan Menggunakan MPN
Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini Provinsi Lampung
Tidak ada komentar tentang artikel ini
Semua Komentar tidak langsung ditampilkan tetapi melalui penyuntingan.
Nama :
Email :
Judul Komentar :
Isi Komentar :
Kode : Security Code [ Barui kode ]
Tuliskan Kode :
Penting: Semua Harus diisi.
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR