Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
19,010,295
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI BELANJA PEGAWAI DI MAPOLRES MUKOMUKO
Jumat, 21 Desember 2012 | Oleh: redaksi () | 735 x dibaca

Liputan kegiatan bimtek aplikasi belanja pegawai di KPPN Mukomuko
Mukomuko, perbendaharaan.go.id –
Setelah launching aplikasi BPP Polri melalui website perbendaharaan, KPPN Mukomuko langsung mengambil langkah cepat untuk segera menyosialisasikannya pada POLRES Mukomuko. Langkah ini diambil dengan harapan mereka segera melakukan persiapan khususnya untuk segera melengkapai dokumen yang dipersyaratkan sebelum dilakukannya penyerahan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada satuan kerja polri. Satu pecan setelah lanching, atau tepatnya tanggal 9 November 2012, KPPN Mukomuko mengundang satuan kerja Polres Mukomuko untuk menerima BIMTEK aplikasi BPP. Hadir pada saat itu lima anggota Polres Mukomuko untuk belajar dan berlatih aplikasi BPP ini. Jumlah tersebut dimaksudkan agar dalam pelakasanaannya nanti tidak tergantung kepada satu anggota saja, shingga apabila operator utama berhalangan anggota yang lain bisa menggantikannya. Karena antusiasnya peserta mengikuti BIMTEK Aplikasi BPP sampai lupa waktu dimana pelaksanaan yang dimulai dari jam 10.00 s.d. 10.30 WIB yang kemudian dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB untuk BIMTEK APLIKASI BPP hingga berakhir sampai pukul 17.30 WIB.

Karena pertemuan di KPPN Mukomuko dirasa belum cukup, maka Polres Mukomuko pada tanggal 21 November 2012 mengundang tim dari KPPN Mukomuko untuk melakukan sosialisasi terkait Rencana Pelaksanaan Pengalihan Administrasi belanja dimaksud. Hadir pada saat itu adalah Kabag/Kasat/Kapolsek di lingkungan Polres Mukomuko untuk mendengarkan secara langsung terkait kelengkapan dokumen apa saja yang dibutuhkan sebelum dilakukan penyerahan. Wakapolres Mukomuko, AKBP Wisnu Widarto menyampaikan ungkapan rasa terima kasih atas kedatangan dan kesedian KPPN Mukomuko untuk hadir dan memberikan informasi terkait dengan aplikasi BPP.

Sementara itu kepala KPPN Mukomuko, Zamrudin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesungguhan dan keseriusan Polres Mukomuko untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk perekaman pada aplikasi BPP. Pada saat narasumber Akhmad Labib menjelaskan dokumen apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan PER-38/PB/2012, namun ditengah penjelasannya salah satu peserta dengan sikap sigap mengangkat tangan sambil berkata “ijin Pak“ yang ternyata salah seorang perwira mengajukan pertanyaan tentang KGB dua periode terakhir yang menjadi persyaratan, dimana peserta tersebut sudah memilik masa kerja 6 tahun tapi belum sekalipun memiliki SKEP-KGB hal ini dikarenakan untuk pengurusan Skep-KGB perwira dan pangkat IPDA keatas menjadi kewenangan POLDA dan mereka mengusulkan untuk Skep-KGB tersebut bisa diproses oleh KAPORES Mukomuko sehingga mempermudah pengurusannya. Oleh narasumber dijawab dengan lugas bahwa hal tersebut akan diteruskan ke Kantor Pusat DJPb terkait permasalahan dimaksud.

Kegitan ini selain dalam rangka koordinasi juga sebagai ajang untuk mempererat tali silaturrahmi anatara Polres Mukomuko dan KPPN Mukomuko dan sebagai wujud implementasi nilai-nilai kementerian keuangan yang salah satunya adalah melakukan sinergi dengan mitra kerja KPPN Mukomuko.

Oleh : Akhmad Labib – Kontributor KPPN Mukomuko
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Berita Nusantara Lainnya

Semarak Hari Keuangan Dari Timur Borneo
Konsep “Ala kadarnya” Satbrimob Polda Sulsel, kunci meraih prestasi.
Rapat Koordinasi Gubernur dan Kanwil DJPBN Prov. Bangka Belitung
Benah-benah KPPN Wates dalam implementasi ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu
Apapun Permasalahannya, solusinya adalah infrastruktur
Tidak ada komentar tentang artikel ini
Semua Komentar tidak langsung ditampilkan tetapi melalui penyuntingan.
Nama :
Email :
Judul Komentar :
Isi Komentar :
Kode : Security Code [ Barui kode ]
Tuliskan Kode :
Penting: Semua Harus diisi.
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR