Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,844,417
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


DENGAN DIBERLAKUKANNYA PMK 190/PMK.05/2012, PERANAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SEMAKIN JELAS DAN TEGAS
Jumat, 22 Februari 2013 | Oleh: redaksi () | 2036 x dibaca

Liputan Sosialisasi PMK 190/PMK.05/2012 kepada seluruh Satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id -
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN yang baru (PMK 190/PMK.05/2012) kepada seluruh satker di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sosialisasi dilakukan secara marathon dari tanggal 21 s.d. 31 Januari 2013. Sosialisasi yang dilaksanakan secara sinergis antara Kanwil dengan KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates tersebut mengundang 4 pejabat satker yang terkait dengan pengelolaan keuangan (KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran). Mengingat jumlah satker sebanyak 439 satker dan jumlah undangan mencapai lebih dari 1600 orang, pelaksanaan sosialisasi dibagi menjadi 14 sesi, yaitu 6 sesi di Kanwil (21-23 Januari 2013), 4 sesi di KPPN Yogyakarta (28-29/1) serta masing-masing 2 sesi di KPPN Wates (28-29 Januari 2013) dan 1 sesi KPPN Wonosari (30-31 Januari 2013).

Dalam overview tentang pengelolaan keuangan negara, Kepala Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro mengatakan bahwa dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 telah mengamanatkan mengenai sistem pembagian kewenangan di dalam pengelolaan Keuangan Negara dimana Presiden sebagai Kepala Pemerintahan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada para pembantunya.

”Selanjutnya melalui PMK ini, pembagian kewenangan antara K/L sebagai Pengguna Anggaran (COO) dengan Menteri Keuangan sebagai BUN (CFO) menjadi semakin jelas dan tegas” demikian paparnya.

Lebih lanjut Hendro mengharapkan agar melalui sosialisasi ini dapat diwujudkan pemahaman dan persepsi yang sama tentang mekanisme pembayaran yang baru, khususnya bagi ke-4 pejabat pilar dimaksud, dimana ujung dari tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis kinerja sebagaimana tema kegiatan yaitu “Mewujudkan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Secara Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel Menuju Penyerapan Anggaran Yang Optimal”.

Dalam kegiatan tersebut selain disosialisasikan materi terkait mekanisme pembayaran sebagaimana diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012, kepada para peserta juga diperkenalkan dengan materi Spending Review sebagai salah satu Tupoksi Ditjen Perbendaharaan yang baru. Satker perlu diinformasikan lebih dini karena tugas ini terkait dengan satker dalam pelaksanaan anggarannya, sehingga dengan mengetahui akan dilakukan evaluasi atau kajian yang berimplikasi pada perencanaan TA berikutnya, satker dapat melaksanakan anggaran secara cepat, tepat, tertib, efektif dan efisien.

“Berhasil atau tidaknya PMK 190/PMK.05/2012 dan sosialisasi yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan ini akan diukur melalui alat evaluasi yang disebut dengan spending review di akhir TA atau awal TA berikutnya” demikian dijelaskan salah satu narasumber.

Bertindak sebagai narasumber materi PMK 190/PMK.05/2012 adalah M.I. Sri Nuryati (Kabid PP I), Istu Wahudi (Kabu), Endah Martiningrum (Kabid Aklap), D.Gatit H. (Kasi PP IIA), sedangkan narasumber materi Spending Review adalah Edy G (Kasi PA A), Evan H (Kasi PA B) dan Arief R (Kasi PP IIC). Untuk sosialisasi yang dilaksanakan di KPPN melibatkan narasumber para Kepala KPPN dan Kasi Pencairan Dana masing-masing KPPN.

Pelaksanaan sosialisasi berlangsung dengan lancar, terbukti adanya antusiasme para peserta yang cukup tinggi melalui pertanyaan dan tanggapan yang dilontarkan pada sesi diskusi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sosialisasi PMK ini sudah ditunggu-tunggu serta pemberlakuannya sejak tanggal 1 Januari 2013. Selanjutnya di setiap akhir sesi dilakukan post test guna mengukur kemampuan peserta dalam menyerap materi serta efektifitas sosialisasi yang dilakukan.

Oleh : Arief - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Berita Nusantara Lainnya

Apapun Permasalahannya, solusinya adalah infrastruktur
Sosilisasi dan Pembentukan Forum Komunikasi BLU/ BLUD Se-Sumatera Utara
Komitmen Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah: “ 2015…….. GO AKRUAL…….GO WTP…..”
Gubernur Provinsi Bengkulu Apresiasi Pelayanan Ditjen Perbendaharaan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel Jalin Komunikasi dengan Pemda Setempat Melalui Forum Bersama Pengelola Keuangan
Tidak ada komentar tentang artikel ini
Semua Komentar tidak langsung ditampilkan tetapi melalui penyuntingan.
Nama :
Email :
Judul Komentar :
Isi Komentar :
Kode : Security Code [ Barui kode ]
Tuliskan Kode :
Penting: Semua Harus diisi.
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR