Jumlah Pengunjung :
18,327,422
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


MENDUDUKKAN BENDAHARA SESUAI TEMPATNYA
Senin, 24 Februari 2014 | Oleh: redaksi () | 6862 x dibaca

Liputan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013
Jakarta,Perbendaharaan.g.id-
Bertempat di Mezzanine Room, Gedung Djuanda I, sekitar 140 orang hadir mewakili 78 Kementerian/ Lembaga hadir dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selain para Direktur lingkup DJPBN, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan serta perwakilan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta dan Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta juga hadir dalam acara itu. Dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati, acara sosialisasi ini menjadi executive level meeting terkait peraturan tentang Bendahara.

jktDalam sambutannya. Anny menekankan urgensi pengaturan terkait Bendahara yang diatur dalam PMK No. 162/PMK.05/2013 dan peran setiap Setjen dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Anny juga menekankan hubungan pengelolaan uang oleh Bendahara dengan kebijakan fiskal Indonesia. Sementara pemaparan isi PMK disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dengan moderator Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudy Widodo.

Pada sesi tanya jawab, terungkap fenomena keengganan pegawai untuk ditunjuk sebagai Bendahara meski mendapat honor karena Bendahara biasanya menjadi obyek pertama pemeriksaan apabila terjadi kasus penyalahgunaan uang di satker. Namun, Marwanto justru menegaskan bahwa adanya peraturan ini mendudukkan Bendahara sesuai fungsinya dan menegaskan hal-hal yang menjadi tanggung jawab seorang Bendahara. Marwanto pun menjelaskan fungsi LPJ Bendahara dalam mendukung akuntabilitas LKKL.

Acara ini rencananya akan diikuti dengan sosialisasi tingkat teknis terkait penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara, dengan menggunakan aplikasi SiLaBI (Sistem Laporan Bendahara Instansi) yang pada acara tersebut juga mulai diperkenalkan. Namun yang utama dalam acara sosialisasi ini adalah adanya sinergi antara Kementerian Keuangan sebagai BUN dengan setiap K/L dalam mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan PMK dimaksud.

Oleh : Arie (Kontributor Direktorat Pengelolaan Kas Negara)

Berita Berita Terkini Lainnya

Strategy Cascading Refresh Training Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014
Pengelola TIK Ditjen Perbendaharaan Menjadi “The Man Behind The Gun”
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan: "Sebanyak 1.683 paket pekerjaan pengadaan barang/jasa, dengan total pagu sebesar Rp284,57 milyar di laksanakan di tahun 2014."
Piagam Borneo, Menyatukan Tekad dan Komitmen Bersama
Dirjen Perbendaharaan: Ditjen Perbendaharaan mendapat predikat risk defined atau risk maturity level 3 dari 5 level."
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia