Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Departemen Keuangan
Rubrik : Nusantara
KPPN CILACAP SOSIALISASIKAN IMPLEMENTASI KPPN PERCONTOHAN DAN SPAN
Publikasi: Rabu, 9 Mei 2012

Liputan Sosialisasi Implementasi KPPN Percontohan dan SPAN
Cilacap, perbendaharaan.go.id –
KPPN Cilacap Sosialisasikan implementasi KPPN Percontohan dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Senin (23/4), di gedung PWP Cilacap. Sosialisasi tersebut terkait agenda Ditjen Perbendaharaan dalam pembentukan KPPN Percontohan dan roll out SPAN. KPPN Cilacap direncanakan akan launching pada menjadi KPPN Percontohan pada bulan Juni 2012.

Kepala KPPN Cilacap, Burhani A.S. menyampaikan bahwa latar belakang dibentuknya KPPN Percontohan diantaranya adalah tuntutan reformasi birokrasi Kementrian Keuangan menuju good governance, optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, permintaan dari berbagai satker tentang pelayanan prima dan pemanfaatan teknologi informasi, serta penempatan pegawai secara lebih tepat berbasis kompetensi. Hal itu disampaikan dihadapan sekitar 150 peserta sosialisasi yang berasal dari 56 Satker di wilayah pembayaran KPPN Cilacap.

Lebih jauh dikatakan, “Perlu diketahui bahwa jajaran Kemenkeu khususnya Ditjen Perbendaharaan sudah mendapat pengakuan dari KPK tentang peringkat tertinggi survey integritas layanan, Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), serta penerima Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI “ papar Burhani.

Dijelaskan pula bahwa model KPPN Percontohan menggunalkan format one stop service (semua pelayanan dilakukan di Front Office ), business process yang sederhana, informasi real time, minimazing paper work , more transparant and accountable, didukung SOP yang jelas dan semua pelayanan tanpa dipungut biaya.

Sementara itu Duta SPAN KPPN Cilacap, Sugino dalam rangka sosialisasi Implementasi SPAN untuk yang kedua kalinya mengatakan, bahwa dalam rangka interkoneksi data Satker dengan KPPN dalam modul pembayaran SPAN diperlukan portal SPAN dan SMS gateway yang menghubungkan antara data SPAN dan data Satker pada Aplikasi SAKTI ( System Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi ) untuk Satker.

“Dengan demikian diharapkan pola koneksitas antara Satker dan KPPN semakin sempurna, penyempurnaan proses bisnis, terdapat penerapan jatuh tempo tagihan dan mengurangi penggunan kertas (less paper)” terang Sugino
Dikatakan Sugino bahwa untuk mendukung penerapan jatuh tempo tagihan maka disempurnakan Aplikasi RKAKL/DIPA TA.2012 dengan Rencana Penarikan Anggaran(RPA) yang terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga memudahkan satker dalam mengoperasikan aplikasi. Dengan demikian pengiriman Aplikasi Forecasting Satker nantinya dapat disempurnakan.
“Untuk tanggal jatuh tempo tidak dapat berubah, sehingga apabila Satker ingin mengajukan atau mundur penarikan dana harus melakuan update terlebih dahulu” papar Sugino.

Lebih jauh dikatakan bahwa guna lebih meningkatkan pengamanan database ke KPPN, rencananya pada TA.2012 ini juga akan diberlakukan PIN Penerbit SPM (PIN-PPSPM ) yang bekerja layaknya PIN pada ATM. Hal ini dilatarbelakangi adanya perintah undang-undang tehnologi informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan bahwa penggunaan dokumen elektronik harus didukung dengan peningkatan standar keamanan transaksi, disamping sebagai perlindungan hukum kepada pegawai dilingkungan Ditjen Perbendaharaan khususnya pegawai KPPN, apabila terjadi kecurangan, penyusupan data, mengingat data transaksi dan volume yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada kesempatan itu juga disosialisasikan ketentuan terkait pelaksanaan anggaran tahun 2012 antara lain Penerapan Bagan Akun Standar berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011, mekanisme pengiriman dan Koreksi data pada KPPN berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No.PER-89/PB/2011, mekanisme pencairan dana non belanja pegawai khususnya terkait dengan pengujian-pengujian yang dilakukan oleh KPPN terhadap SPM dari Satker berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No.SE-14/PB/2012 dan ketentuan mengenai Revisi Anggaran/DIPA/POK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK-02/2012 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-15/PB/2012.

Pada sesi terakhir juga disampaikan materi terkait Aplikasi GPP PNS dan Aplikasi GPP Anggota POLRI seiring dengan rencana pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai di lingkunan POLRI pada tahun anggaran 2012.

Oleh: Ali Rosidin/ Y.Purwanto - Kontributor KPPN Cilacap.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan : http://www.perbendaharaan.go.id/new
Versi Online : http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=lihat&id=2889