Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Departemen Keuangan
Rubrik : Nusantara
KPPN BANDA ACEH AWARD
Publikasi: Kamis, 11 Juli 2013

KPPN BANDA ACEH AWARD
Liputan KPPN Banda Aceh Award
Banda Aceh, perbendaharaan.go.id –
KPPN Banda Aceh menggelar Sosialisasi/Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara dan Aplikasi SAKPA 2013, Selasa tanggal 28 dan 29 Mei 2013. Kegiatan tersebut diikuti oleh 516 Satker Kementerian/Lembaga sebagai stakeholder KPPN Banda Aceh yang diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara Lt.3 Banda Aceh.

Untuk pertama kalinya KPPN Banda Aceh memberikan apresiasi dan penghargaan kepada satker yang melakukan langkah nyata meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2012 dan triwulan I 2013, demikian dilaporkan oleh Kepala KPPN Banda Aceh Fauzil Amri selaku panitia penyelenggara kegiatan Sosialisasi PMK-73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/Satker dan Aplikasi SAKPA 2013 yang turut hadir Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, para Kepala Bidang dan Kabag Umum serta Bendahara Pengeluarandan Operator.

Sosialisasi Gebyar ini merupakana agenda pertama dari rencana awal memasuki tahun 2013. Hadir pada Sosialisasi tersebut untuk hari pertama (Selasa,28/5) sekitar 594 peserta yang terdiri dari bendahara dan operator SAKPA dan hari ke-dua (Rabu,29/5) sebanyak 438 peserta yang didominasi oleh Satker Kementerian Agama.

Sebelum acara sosialisasi, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Isnain Fikriansyah sebagai ketua tim penilai melaporkan bahwa dari 516 satker dalam wilayah kerja KPPN Banda Aceh dibagi menjadi tiga kategori penilaian, yaitu pertama satker dengan Pagu DIPA dibawah 1 Milyar, kedua Satker Pagu DIPA 1 s.d 4 Milyar dan Satker dengan Pagu DIPA diatas 4 Milyar, kriteria penilaian meliputi ketepatan rekonsiliasi, kecepatan penyampaian, keakuratan data, kelengkapan laporan berkas Rekon, penyerapan anggaran, dan pengurangan nilai antara lain adanya retur SP2D, perbaikan/ralat SPM, perbaikan LPJ.
Penyerahan Penghargaan dalam bentuk plakat kepada Sembilan satker (masing-masingperingkat 1, 2 dan 3 untuksetiapkatagori) danenamsatkerpenerimakartu MUTIARA (MudahTanpaIkutAntrianRealisasiAnggaran) yaitukartulayananprioritasbebasantrianselamatigabulan yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin dan Kepala KPPN Banda Aceh, Fauzil Amri.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dalam sambutan pada pembukaan sosialisasi LPJ BendaharadanAplikasi SAKPA 2013 menyampaikan selamat kepada satker terbaik yang menerima Plakat dan Kartu MUTIARA, agar prestasi yang diperolehtahun 2012 dapat dipertahankan dan ditingkatkant ahun-tahun mendatang dan kepada satker yang belum berhasil agar bekerja keras lagi meningkatkan Kinerjanya dalam Pengelolaan Keuangan Negara. 

Achmad Saefudin menyampaikan bahwa rendahnya realisasi anggaran sampai dengan 27 Mei 2013 baru mencapai 20% hal ini disebabkan banyaknya DIPA K/L tahun 2013 yang diblokir (*) yang pembukaan blokir/revisi baru dapat diajukan setelah terbit PMK Nomor : 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tentang Tata Cara RevisiAnggaranTahunAnggaran 2013. Beliau mengharapkan kepada seluruh satuan kerja agar segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam POK/DIPA dan mengajukan permintaan pembayaran ke KPPN diharapkan sampai dengan semester I tahun 2013 Realisasi Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial dapat mencapai target yang ditentukan. Selain itu, Revisi Anggaran yang tidak terkait dengan kebijakan penghematan/pemotong ananggaran, untuk sementara prosesnya ditangguhkan sejak 22 Mei 2013 sampai dengan adanya peraturan lebih lanjut. Satker diharapkan senantiasa berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DitjenPerbendaharaandan KPPN Banda Aceh bilamana ada masalah/kendala dalam proses pencairan dana.

Sosialisasi/Bimtek kali ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu, Abdullah (Kepala Seksi Vera pada KPPN Banda Aceh), Ismail Manurung (Staf Seksi Vera), Alfa M.H. Simanungkalit (Staf Seksi Vera) dan dipandu oleh moderator Zakaria yang merupakan Staf Seksi Vera.

Abdullah (narasumber I) dengan materi Pembukuan Bendahara pada Instansi Pemerintah mengharapkan para peserta sebagai mitra kerja KPPN dengan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan satker menjadi pengelola keuangan yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien. Harapan ke depan setidaknya tercipta keseragaman dalam pola pembukuan bendahara, sehingga perbedaan persepsi pada penerapan pembukuan oleh bendahara di tempat tugas dapat dihindari.

Rekonsiliasi adalah kewajiban setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), sesuai Pasal 10 ayat (1) PMK 190/PMK.05/2012, tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, bahwa KPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya. Dan dalam Pasal 9 ayat (1) dari huruf "a" s.d huruf "h" yaitu tentang tanggung jawab KPA menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu semua UAKPA yang menerima DIPA wajib menyampaikan laporan keuangan setiap bulan secara tepat waktu ke KPPN.

Pada hari pertama pembukaan Kepala KPPN Banda Aceh, Fauzil Amri dalam laporannya menyatakan bahwa kompleksitas tugas pengelola keuangan kementerian/lembaga dituntut tidak hanya piawai dalam hal teknis sesuai tupoksi tetapi juga memahami kondisi perekonomian global dan juga bisa memenuhi harapan dalam rangka pelaksanan APBN dengan penyerapan anggaran yang proporsional. Artinya tidak terjadi realisasi anggaran yang menumpuk pada akhir tahun anggaran. Jika ini terjadi besar kemungkinan pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan serba terburu-buru, maka otomatis dapat dibayangkan bagaimana tentang kualitasnya.

Pemberian Reward telah diumumkan sbb :
A. Pemenang KPPN Award Tahun 2012 untuk kategori Satker dengan pagu DIPA 1 Milyar Rupiah adalah : 1). MIN Krung Raya Kab. Aceh Besar, 2). MIN LamteubaKab. Aceh Besar, dan 3). MIN Lampaku I Kab. Aceh Besar.
Untuk Kategori Satker dengan pagu DIPA 1 Milyar sampai dengan 4 Milyar Rupiah adalah : 1). MTsN Cut Glumpang Kab. Pidie, 2). MIN Tiba Kab. Aceh Pidie, dan 3). MIN Tijue Kab. Pidie.
Kemudian Katagori satker dengan pagu DIPA diatas 4 Milyar Rupiah adalah : 1). MTsNSigli Kab. Pidie, 2). KPU Kota Banda Aceh, 3). MTsN Meureudu Kab. Pidie.

B. Pemenang yang memperoleh Kartu MUTIARA untuk perioritas bebas antri adalah : Katagori I : adalah1). MTsN Lhoong, 2). MIN Kruengmak Kab. Aceh Besar. Katagori II :adalah : 1). MTsN Sabang, 2). MIN Tiba Kab. Pdie. Sedangkan untuk katagori III adalah : 1). Kejaksaan Negeri Sigli, 2). PTUN Banda Aceh.

Oleh: Abdullah – Kontributor KPPN Banda

Direktorat Jenderal Perbendaharaan : http://www.perbendaharaan.go.id/new
Versi Online : http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=lihat&id=3179