Jumlah Pengunjung :
18,475,849
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Mohon bantuan user id dan password untuk satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat (kode satker 089076) User ID dan Password yang ada setelah dimasukkan keluarnya satker 089012 Terimakasih

Mohon Saudara informasikan lebih jelas permasalahan aplikasi apa ini?

Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya kami mau tanya masalah SPM 13.0.5. ketika mau ambil data kontrak dan tekan "terima" muncul “connectivity error: [MySQL] ODBC 5.1 Driver]{mysqld-5.1.51-community] Data too long for column'nourutkon' at row 1 Do you want to quit?” data kontrak tidak bisa diterima aplikasi spm.bagaimana solusinya? . atas jawabannya kami ucapkan Terima Kasih

Proses update aplikasi SPM 2013 versi 13.0.5 belum sempurna. Update tersebut dapat diulang.

KAmi sudah membaca pertanyaan2 sebelumnya terkait error saat rekam paghu kontrak, sesuai saran saya sudah pakai aplikasi SPM versi 13.0.5 tanggal 4 Juni 2013, tapi masih aggal juga, MOHON PENCERAHANNYA...TERIMA KASIH

Tolong informasikan kepada kami pada saat klik proses apa, mengalami error, agar kami bisa menganalisa lebih lanjut.


ADK Revisi tidak dapat direstore ke Aplikasi SPM dengan ada tanda hijau menyatakan pagu minus. Bagaimana cara mengatasinya?

Dapat menghubungi Kanwil DJPBN mitra kerja Satker Saudara.

Salah satu satker di wilayah kerja KPPN Bogor, akan melakukan pembayaran atas kerugian negara yang dilakukan oleh KPA (menghilangkan modil dinas). Akun apakah yang tepat untuk mengembalikan uang negara tersebut? apakah 423921 (Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara) atau 423922 (Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara). Sebelumnya kami telah menyarankan agar disetor menggunakan akun 423921 namun kanwil dan eselon 1 satker yang bersangkutan menyarankan menggunakan 423922. Mohon petunjuknya pak. Terima kasih   

Sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada BAS maka pembayaran kerugian negara yang diakibatkan karena kelalaian pegawai yang bukan Bendahara disetorkan dengan menggunakan akun 423921 (Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara), sedangkan untuk akun 423922 (Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara) digunakan untuk penyetoran kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian Bendahara.






















kenapa rkakldipa online man ketapang tidak bisa dibuka

Dapat menghubungi helpdesk Ditjen Anggaran seperti yang tertera pada aplikasi RKAKL-DIPA 2013.

bisa atau tidak MAK 522191 didalam satu paket digunakan untuk memberikan honor pembicara, pengadaan ATK pada saat pelaksanaan kegiatan, sewa,dan uang saku Full Board, yang disebutkan didalam rincian kontrak???

Pembayaran untuk kegiatan paket meeting yang dilaksanakan di hotel dengan mengundang narasumber yang kompeten tetap harus dipisahkan akunnya sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013 Tanggal 3 Juli 2013 tentang Penjelasana Lebih Lanjut Penggunaan Akun Perjalanan Dinas Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013, disebutkan bahwa  biaya sewa ruangan, uang saku paket fullboard atau uang harian (baik peserta, panitia maupun narasumber), transpor (baik peserta, panitia, maupun narasumber) dalam hal di dalam kota dibebankan ke dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota). Apabila dilaksanakan di luar kota menggunakan akun 524119 (Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting Luar Kota). Untuk pembayaran honor narasumber tetap menggunakan akun 522151 (Belanja Jasa Profesi).






















Pembelian bbm untuk operasional kantor seharusnya masuk di MAK apa?

Biaya pembelian BBM untuk menunjang kegiatan operasional satker dapat dibebankan ke dalam akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran).



saat ini sya menggunakan aplikasi SPM. 13.05, saat membuat SPP LS dan akan mau menyimpan (save) selalu muncul variable "GEN" is not found, kmudian sy kilik OK dan bisa di save, tetapi saat akan  di catat sebagai SPM SPP tersebut tidak muncul sama sekali dan SPP utk jenis yg lain juga ikut tidak muncul. Mohon bantuan untuk masalah ini

Solusi akan diemail melalui email dinkes.bb@gmail.com













Yth. Help desk.. kami dari satker Lemsaneg RI mengalami masalah di aplikasi SPM.. ketika membuat kontrak tidak ada masalah tapi ketika merekam spp dan memanggil kontrak yg telah di buat, data supliernya jadi kosong (tidak ada) padahal di kontrak ketika di cetak ada.. mohon pencerahannya

Silahkan saudara download update SPM 2013 dengan versi 13.0.5 dari website www.perbendaharaan.go.id atau hubungi KPPN mitra kerja Saudara.




Saya telah mentransfer Dipa Revisi dengan kode barcode yang benar ke Aplikasi SPM tapi muncul pesan kode barcode tidak sesuai dengan ADK. Bagaimana penyelesaiannya?

Dapat dimintakan copy file hasser ke Ditjen Anggaran.

Saya baru di bagian perekaman PIN untuk Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Pada saat perekaman, petugas KPPN diberitahu berapa PIN PPSPM agar PIN tersebut dapat aktif. Menurut saya hal ini membahayakan petugas KPPN karena dia tahu berapa PIN seorang PPSPM. Saya usul agar aktivasi PIN PPSPM tidak perlu memberitahukan PIN ke petugas KPPN. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Terimakasi, Usul akan kami tindak lanjuti.

Pada akhir TA 2012 terdapat sisa UP uang Muka Restitusi PPN Sesuai PER 37/PB2012 (Langkah2 akhir Tahun) UP tersebur tidak disetor ke Kas Negara. Pada bulan Mei 2013 Satker menihilkan UP tahun 2012 tersebut melalui potongan SP2D dengan menggunakan aku 815115 (Penerimaan Pengemb UP Restitusi Pajak . Menurut seksi pencairan dana  penggunaan akun 815115 mengacu ke PER-12/PB/2012 ttg Juknis Pembayaran Pengemb PPN... (ps 14 (2)) Namun saya berpendapat lain, karena  karena penihilan dilakukan tidak pada th berjalan (2012) seharusnya akun yg digunakan adalah815114 (Penerimaaan Pengembalian UP TYL). PAsal 14 (2) tersebut menurut saya untuk penegasan dari ayat 1 yg menyebutkan bahwa sisa UP-KP yang tidak digunakan sampai dgn akhir TA wajib disetor ke kas negara. Mohon segera jawaban, apakah pertanggungjawaban sisa UP tersebut yang dilakukan pada th 2013 seharusnya menggunakan akun 815115 atau 815114

Akun 815114 DAN 825114 dibuat terlebih dahulu sebelum akun 815115, sehingga pada penggunaannya akun 815114 hanya digunakan untuk menihilkan UP yang berasal dari Rupiah Murni, PHLN, dan PNBP. Akun 815115 dan 825115 dibuat secara khusus untuk memudahkan dalam pengelolaan dan pengawasan uang untuk keperluan restitusi PPN yang hanya terdapat pada beberapa satker mitra kerja KPPN tertentu. Dengan alasan tersebut, walaupun sudah melewati tahun anggaran berkenaan maka pengembalian UP Restitusi PPN sebaiknya tetap menggunakan akun 815115.

















saya Mau Taya Apakah SPBy di Aplikasi SPP Harus Di Input....?Mohon Penjelasannya.....

Betul, SPBy harus diimput pada Aplikasi SPP.

Yth. Helpdesk Perbendaharaan Mohon penjelasan, bagaimana pembuatan SPM TUP nihil, karena pas saya buat pengajuan saya mengalami kendala di menu MAK/MAP akunnya tidak keluar dan sewaktu saya keluar dari menu tersebut (MAK/MAP) muncul keterangan "VAlidasi Akun" bagaimana cara mengatasinya, atas bantuannya terima kasih

Tolong informasikan kepada kami permasalahannya lebih detil supaya dapat kami analisa. Kirimkan ke aplikasispm@gmail.com.



Yth. Tim Helpdesk. Terkait Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan No. 22 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan yang telah ditindaklanjuti  dengan terbitnya  SE-21/PB/2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan dan SE-22/PB/2013 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan, mohon pencerahannya untuk realisasi pembayaran tunjangan tersebut, apakah ada update Aplikasi GPP untuk penyesuaian tarifnya. Terima kasih.

Mohon ditunggu update aplikasi GPP 2013 bulan ini (Juli 2013)

Salam untuk perjalanan dinas dalam kota dalam rangka inventarisasi BMN dimana karena masalah transportasi sehingga waktu perjalanan dinas selama 1 minggu (menunggu jadwal kapal) apakah menggunakan akun 524111 ataukah 524113? terima kasih

Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, pengertian Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi sehingga masih dalam batas wilayah kota/kabupaten yang sama, dan memperhatikan surat Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor  S-4599/PB/2013 Tanggal 3 Juli 2013 maka perjalanan dinas tersebut menggunakan akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota).














untuk merekam data awal pagu anggaran bagaimana? ambil dari RKAKL DIPA ONLINE? kalo id dan pasword lupa bagaimana?

Silahkan saudara download update SPM 2013 dengan versi 13.0.5 dari website www.perbendaharaan.go.id atau hubungi KPPN mitra kerja Saudara.




assalamualaikum..kenapa pd saat perekaman data kontrak selalu diminta rekam dulu data pagu..padahal saya sudah berkali kali rekam dan ketika disimpan selalu muncul connectivity error (mysql)......data too long for column norevisi at row 1..mohon solusiny pk..tq

Dapat menghubungi atau berkunjung ke KPPN Jayapura untuk memudahkan mendapatkan Update Aplikasi yang sulit diunduh.

setelah terbitnya akun 524113 dan 241114 akun 521119 dan akun 521219 digunakan untuk apa saja, mohon contoh

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013 yang ditindaklanjuti dengan surat Nomor S-4599/PB/2013 tentang Penjelasana Lebih Lanjut Penggunaan Akun Perjalanan Dinas Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013 disebutkan bahwa biaya paket meeting dalam kota dan transpor lokal tidak dibebankan lagi dalam akun 521119 atau 521219 tetapi dibebankan ke dalam akun 524114. Sedangkan akun 524113 digunakan untuk Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.
















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia