Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,781,954
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
terdapat kesalahan dalam pembagian PBB. jumlah nominal untuk akun 611122 dan 611123 tertukar, sedang SP2D sudah terbit dan dana sudah masuk ke rekening penerima. mohon solusi dan referensi aturannya...

Kesalahan jumlah nominal pembagian dimaksud agar diperhitungkan dengan pembagian PBB periode berikutnya (SPM DBH PBB). SKP tetap diterbitkan sesuai proporsi pembagian pada periode tersebut. KPPN memberitahukan perhitungan pembagian kepada Pemda terkait, DJPK, dan instansi terkait lainnya. Untuk mendapatkan jawaban resmi dapat menyampaikan surat terkait permasalahan dimaksud ke Dit. PKN.


APAKAH SPM TAHUN 2012 SUDAH DAPAT DI UNDUH

Sudah, silahkan Saudara unduh

Mohon penjelasan yang detil tentang akun 522112, apakah satker secara umum boleh memakai akun tsb.

Akun ini hanya dipergunakan untuk satker di lingkungan Kementerian Keuangan, bukan di Kementerian lainnya.


Mohon petunjuk Tim Saya telah dikirim oleh SIMAK BMN yang kode Akunnya 5361  setelah diterima SAKPA  pada daftar rekonsiliasi SPM terkait BMN  masih terdapat selisih  sebesar nilai yang dikirim oleh SIMAK BMN dan di SAKPA seolah-olah SPM tersebut tidak ada/tidak di input saya mohon informasinya wass Yusuf

Karena di aplikasi rekonsiliasi SPM di SAKPA  adalah SPM dengan akun 531xxx, 532xxx, 533xxx, dan 534xxx sedangkan 535xxx, 536xxx, dan 537xxx tidak dibuat jurnal korolari untuk rekonsiliasi SAK dengan SIMAK-BMN, maka akan tetap terdapat selisih sebesar nilai yang dikirim oleh SIMAK-BMN dan di SAKPA seolah-olah SPM tersebut tidak ada/tidak di input  dan itu tidak menjadi masalah.








Yth. Bpk/Ibu/Sdr Pengelola Web Helpdesk Perbendaharaan Untuk kemudahan pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan SAU dengan SAI, kami usulkan penambahan menu Cetak Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pada Aplikasi Vera 2012. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menu cetak Berita Acara Rekonsiliasi belum dapat dikeluarkan, karena beberapa keterangan/uraian dalam BAR yang masih tidak sama tidak dapat distandarisasi.








Mengapa pada aplikasi vera versi 11.2.4 apabila dipake posting hasilnya sering ngacau mirip gagal posting? Jadi di bendum ada data di vera tidak, sehingga KPPN Jambi kalo melakukan posting masih menggunakan aplikasi vera versi 2.2a. Apakah boleh tetap memakai aplikasi vera 2.2a? Trimakasih

Lakukan update referensi vera di menu administrator vera












Ass.wr.wb, data pada KPPN dapat berubah-ubah setiap harinya, saya dapat konfirmasi dari Dit.APK bahwa Laporan Hardcopy tdk sama dgn data yg diupload dr Dit.SP hal tersebut pasti akan terjadi karena data pada kami terjadi perbaikan2 untuk data bulan November dan bulan-bulan sebelumnya. Kalau Dit.APK memakai data dari kirim ADK pasti akan sama. Jika Dit APK ingin memakai data Dit SP yg di update tiap hari saya harapkan Dit APK merubah aturan mengenai perbaikan data. Perbaikan data pada TAB harus dicantumkan tanggal buku shg data tersebut akan berubah sesuai dengan tanggal bukunya. Terimakasih

Sudah terbit Perdirjen  Perbendaharaan No.89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan koreksi Data Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
















Saya sangat kesulitan mengawasi pembandingan antara pagu dengan realisasi satuan kerja krn tidak ada laporan yang dapat menampilkan informasi tsb, diharapkan pada tahun 2012 pada aplikasi vera dapat ditampilkan laporan tsb shg dapat mengawasi terjadinya kelebihan penggunaan anggaran per akun, terimakasih

Data pagu hanya dua digit akun

Pd saat rekon pagu DIPA antara Bid. AKLAP dg Bid. PA, pd Data SAU yg dicetak dari aplikasi AKLAP terdapat pagu double, setelah ditelusuri ke masing2 KPPN, ternyata disebabkan oleh adanya revisi DIPA yg diinput oleh petugas server dan terbaca dua kali pada aplikasi Verak. Mohon petunjuk penyelesaiannya sehingga pagu tidak terbaca double. Terimakasih Bapak/Ibu. 
Akan dicek lebih lanjut
Apakah ada Updating untuk Aplikasi AFS 2012? Soalnya DIPA TA 2012 udah keluar?? saya coba untuk import dari RkAKL DIPA 2011 ke AFS 2011 tidak bisa mohon bantuan dan jawabanya? terima kasih atasnya...

Aplikasi AFS 2012 telah dilaunching pada tanggal 30 desember 2011










Sehubungan dengan Surat Dir APK NO S-11174/PB.6/2011 dan S-11542/PB.6.2011. Apakah LKPP bulanan, triwulan, dan semester, Desember 2011 dikirimkan terlebih dahulu paling lambat 10 hari kerja, atau tetap dikirim bersamaan dengan LKPP Tahunan yaitu tgl 24 Januari 2012 (sesuai Per-73 langkah2 akhiar tahun). Selanjtnya, jika dikirim bersamaan apakah dijilid tersendiri atau jadi satu dengan LKPP Tahunan. Mohon jawaban segera

Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan analisa terhadap LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPBN, maka LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPBN bulan Desember cukup mengirimkan LKPP Tahunan saja.










Pada retur SP2D Tayl di seksi Vera terjadi pembukuan dobel (pada Neraca Sau). Hal ini terjadi karena antara pelimpahan dari Bank Persepsi ke Kas Rekening Negara dan retur SP2D ke satker menggunakan akun yang sama yaitu akun 827111. Sesuai perauran penggunaan akun 827111 adalah untuk retur SP2D ke satker. Sedangkan untuk pelimpahannya menggunakan akun lain. Masalahnya menurut konfirmasi Seksi Bendum, akun untuk pelimpahan tersebut belum/tidak ada. Pertanyaannya apakah memang betul sampai saat ini aku tersebut belum terakomodasi di aplikasi Bendum? Kalau sudah ada akun berapa?  Terima kasih atas perhatiannya Operator VERA KPPN Kuningan

Sesuai dengan Perdirjen PBN Nomor PB-62/PB/2010 bahwa penyetoran ke rekening retur menggunakan akun 817111, sedangkan pengeluaran kepada pihak ketiga menggunakan akun 827111. Pada akhir tahun dana di rekening retur disetorkan ke bank Persepsi menggunakan akun 824143, sedangkan di Bank Persepsi membukukan 814143.











yang terhormat Tim Helpdesk, langsung aja kepertanyaan.di satker kami ada 4 ( empat ) DIPA dengan kode satker berbeda namun dengan uraian yg sama ( nama satkernya ) pertanyaan saya : 1. Apakah honor terkait Satker,KPA,Bendaharawan, pengelola Satker dapat kami bayarkan untuk masing - masing petugas untuk ke empat DIPA tersebut  ,meskipun di tiga DIPA tidak ada akun, ataukah kami harus merevisi ketiga DIPA tersebut. 2 Bolehkah ke empat DIPA tersebut bendaharawannya satu orang. demikianlah atas jawabannya kami ucapkan terima kasih.  

1. Honor pengelola DIPA dapat dibayarkan sebanyak DIPA yang dikelolanya, seandainya pada DIPA berkenaan belum terdapat honor pengelola DIPA, maka DIPA tsb dapat direvisi dari akun lainnya.

2. Sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-1176/PB/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 point 2 disebutkan bahwa dalam hal terdapat kendala keterbatasan SDM yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, maka seorang Bendahara Pengeluaran dapat ditunjuk untuk mengelola lebih dari satu DIPA yang penunjukannya ditetapkan dengan SK penunjukan dari KPA.









Terdapat kode satker pajak yang belum ada di referensi aplikasi vera (hasil validasi 3 ) meskipun di referensi aplikasi bendum sudah ada. Hal ini karena merupakan hasil input satker pada potongan pajak SPM LS, akibatnya pada LRA menurut BA muncul uraian satker tidak ada pa referensi. Tambahan penjelasan di aplikasi SPM (KP) tidak ada menu ( SD,CP,Kode satker potongan, akun potongan dan yang lain terkait potongan ) SARAN : Agar dilakukan update aplikasi. Terimakasih. 

Silahkan dilengkapi referensi Satker di Aplikasi SP2D



















Mau tanya di instansi kami ada pengadaan buku akun 536111 setelah dientry di neraca sudah masuk tidak ada selisih tetapi di menu rekonsiliasi BMN pada lembar Rekonsiliasi SPM dan BMN akun 536111 tidak masuk ke lembar rekonsiliasi SPM BMN di kolom SAK nya Kosong, bagaimana cara pemecahannya tolong solusinya  

Aplikasi SAK untuk akun 536XXX tidak mengakomodasi jurnal kolorari (pengakuan aset), yang ada hanya jurnal realisasi sehingga pada saat dilakukan rekonsiliasi internal akan mengakibatkan terjadinya perbedaan data. Hal tersebut tidak menjadi persoalan.









Pada retur SP2D Tayl di seksi Vera terjadi pembukuan dobel (pada Neraca Sakun). Hal ini terjadi karena antara pelimpahan dari Bank Persepsi ke Kas Rekening Negara dan retur SP2D ke satker menggunakan akun yang sama yaitu akun 827111. Sesuai perauran penggunaan akun 827111 adalah untuk retur SP2D ke satker. Sedangkan untuk pelimpahannya menggunakan akun lain. Masalahnya menurut konfirmasi Seksi Bendum, akun untuk pelimpahan tersebut belum/tidak ada. Pertanyaannya apakah memang betul sampai saat ini akun tersebut belum terakomodasi di aplikasi Bendum? Kalau sudah ada akun berapa?  Terima kasih atas perhatiannya Operator VERA KPPN Kuningan

Sesuai dengan Perdirjen PBN Nomor PB-62/PB/2010 bahwa penyetoran ke rekening retur menggunakan akun 817111, sedangkan pengeluaran kepada pihak ketiga menggunakan akun 827111. Pada akhir tahun dana di rekening retur disetorkan ke bank Persepsi menggunakan akun 824143, sedangkan di Bank Persepsi membukukan 814143.




















Pada retur SP2D Tayl di seksi Vera terjadi pembukuan dobel (pada Neraca Sau). Hal ini terjadi karena antara pelimpahan dari Bank Persepsi ke Kas Rekening Negara dan retur SP2D ke satker menggunakan akun yang sama yaitu akun 827111. Sesuai perauran penggunaan akun 827111 adalah untuk retur SP2D ke satker. Sedangkan untuk pelimpahannya menggunakan akun lain. Masalahnya menurut konfirmasi Seksi Bendum, akun untuk pelimpahan tersebut belum/tidak ada. Pertanyaannya apakah memang betul sampai saat ini akun tersebut belum terakomodasi di aplikasi Bendum? Kalau sudah ada akun berapa?  Terima kasih atas perhatiannya Operator VERA KPPN Kuningan

Sesuai dengan Perdirjen PBN Nomor PB-62/PB/2010 bahwa penyetoran ke rekening retur menggunakan akun 817111, sedangkan pengeluaran kepada pihak ketiga menggunakan akun 827111. Pada akhir tahun dana di rekening retur disetorkan ke bank Persepsi menggunakan akun 824143, sedangkan di Bank Persepsi membukukan 814143.




















1. Apakah untuk menjadi Bendahara Pengeluaran wajib memiliki sertifikat bendahara? 2. Untuk aplikasi SPM 2012 pada laptop dengan OS Windows 7 tidak bisa berjalan padahal penginstalan sudah sesuai dengan prosedur dengan 3 file yang harus diinstal. Bagaimana solusinya? (SPM 2011 belum ada di laptop tersebut? 3. Untuk pengadaan 1 s/d 10 juta pembayaran dengan kuitansi. Apakah kuitansi itu dilampiri dengan bon faktur dan pesanan?

1. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Perdirjen Nomor PER-66/PB/2005 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menunjuk PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran. Aturan yang mengatur bendahara pengeluaran harus memiliki sertifikat bendahara tidak ada, namun seorang PNS dapat ditunjuk menjadi bendahara pengeluaran oleh KPA dengan Surat Keputusan yang  memiliki kriteria tertentu, seperti  memiliki kompetensi dalam pembukuan dan pengelolaan uang.

2. Silahkan Saudari menanyakan langsung ke helpdesk Aplikasi.
3. Selain kuitansi sebagai tanda bukti perjanjian untuk pengadaan barang/jasa sampai dengan 10 juta rupiah, juga harus dilengkapi dengan dokumen lain seperti rincian pesanan barang (faktur pesanan barang).







1. Apakah untuk menjadi Bendahara Pengeluaran wajib memiliki sertifikat bendahara? 2. Untuk aplikasi SPM 2012 pada laptop dengan OS Windows 7 tidak bisa berjalan padahal penginstalan sudah sesuai dengan prosedur dengan 3 file yang harus diinstal. Bagaimana solusinya? (SPM 2011 belum ada di laptop tersebut? 3. Untuk pengadaan 1 s/d 10 juta pembayaran dengan kuitansi. Apakah kuitansi itu dilampiri dengan bon faktur dan pesanan?

1. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Perdirjen Nomor PER-66/PB/2005 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menunjuk PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran. Aturan yang mengatur bendahara pengeluaran harus memiliki sertifikat bendahara tidak ada, namun seorang PNS dapat ditunjuk menjadi bendahara pengeluaran oleh KPA dengan Surat Keputusan yang  memiliki kriteria tertentu, seperti  memiliki kompetensi dalam pembukuan dan pengelolaan uang.

2. Silahkan Saudari menanyakan langsung ke helpdesk Aplikasi.
3. Selain kuitansi sebagai tanda bukti perjanjian untuk pengadaan barang/jasa sampai dengan 10 juta rupiah, juga harus dilengkapi dengan dokumen lain seperti rincian pesanan barang (faktur pesanan barang).







Pada DIPA 2011, terdapat mata anggaran 521219 yang digunakan dalam bentuk kontruksi yaitu pembangunan lantai jemur. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam mengimput datanya bisa menggunakan aplikasi SIMAKBMN? Saya sudah mencobanya tp saat melakukanan pengiriman ke SAKPA ternyata pada menu rekonsiliasi BMN dengan SUB Menu Rekonsiliasi SPM ko di SAKPA masih minus sedangkan pada aplikasi SAKPA sudah dilakukan realisasi SPM/SP2D dan sudah diposting namun tetap hasilnya sama juga (minus). Mohon petunjuknya pak. Terima Kasih

Asetnya dapat diinput di aplikasi Simak BMN, namun walaupun sudah dikirim ke SAKPA akan tetap terjadi selisih karena yang akan dibaca oleh aplikasi  rekonsiliasi SPM di SAKPA  adalah SPM dengan akun belanja modal (53).






««« | « Previous | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR