Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,781,954
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pada tahun 2010 satker KPU palembang menerima DIPA BA 999 dan berdasar temuan pemeriksaan maka di tahun 2011 KPU palembang menyetor dengan MAP 423913. Apakah KPU palembang menyetor denganmenggunakan BA 999 sesuai realisasi dulu atau dengan BA 076 karena sampai dengan saat ini mereka tidak menerima lagi DIPA BA 999?terimakasih

Seharusnya penyetoran menggunakan kode satker dan BA yang sama pada saat melakukan realisasi (BA 999), setelah itu satker tersebut menyusun laporan keuangan penutupan. Laporan keuagan tersebut disampaikan ulang ke BA 999. Namun apabila memang hal ini menyulitkan maka disetorkan saja dengan BA 076 dengan akun 423999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain).




Pada tahun 2010 satker KPU palembang menerima DIPA BA 999 dan berdasar temuan pemeriksaan maka di tahun 2011 KPU palembang menyetor dengan MAP 423913. Apakah KPU palembang menyetor dengan menggunakan BA 999 sesuai realisasi dulu atau dengan BA 076 karena sampai dengan saat ini mereka tidak menerima lagi DIPA BA 999? terimakasih

Seharusnya penyetoran menggunakan kode satker dan BA yang sama pada saat melakukan realisasi (BA 999), setelah itu satker tersebut menyusun laporan keuangan penutupan. Laporan keuagan tersebut disampaikan ulang ke BA 999. Namun apabila memang hal ini menyulitkan maka disetorkan saja dengan BA 076 dengan akun 423999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain).




Apakah pengadaan aplikasi yang mendukung operasional tupoksi/kantor menggunakan mak 522119, bila hasil outputnya merupakan software apakah tercatat pada aset lainnya ?  

Sepanjang memenuhi kriteria sofware yang merupakan bagian dari Aset Lainnya maka dibebankan ke dalam akun 536111


Apakah pengadaan aplikasi yang mendukung operasional tupoksi/kantor menggunakan mak 522119, bila hasil outputnya merupakan software apakah tercatat pada aset lainnya ?  

Sepanjang memenuhi kriteria sofware yang merupakan bagian dari Aset Lainnya maka dibebankan ke dalam akun 536111


Aslm...Disaker kami setiap hari jumat akan diadakan senam. bolehkah Biaya untuk membayar instrukur senam diambil di mak 521111 atau di mak mana??? Thx tim helpdesk

Biaya instruktur senam boleh dibebankan dalam akun 521111 atau 521119.

Aslm...Disaker kami setiap hari jumat akan diadakan senam. bolehkah Biaya untuk membayar instrukur senam diambil di mak 521111 atau di mak mana??? Thx tim helpdesk

Biaya instruktur senam boleh dibebankan dalam akun 521111 atau 521119.

Aslm...Disaker kami setiap hari jum'at akan diadakan senam. bolehkah Biaya untuk membayar instrukur senam diambil di mak 521111 atau di mak mana??? Thx tim helpdesk

Biaya instruktur senam boleh dibebankan dalam akun 521111 atau 521119.

Mohon solusinya untuk permasalahan yang menyangkut penyetoran pendapatan dan pengembalian belanja di luar wilayah bayar KPPN sehingga muncul hasil rekonsiliasi yang tidak sama. Transaksi yang tidak sama tersebut ada dalam KPPN dengan mitra bank penerima setoran. Jika demikian, hasil rekon menjadi tidak sama terus hingga akhir tahun. Seharusnya bisa dibuatkan mekanisme transfer data transaksi antar KPPN.

Atas permasalahan yang Saudara hadapi memang seharusnya kedua KPPN melakukan komunikasi untuk menyelesaikan penerimaan yang disetorkan bukan di bank mitra kerja untuk dilakukan koreksi. KPPN mitra kerja bank penerima menyampaikan data penerimaan/setoran kepada KPPN mitra kerja satker yang bersangkutan, sehingga data realisasi setoran yang ada dalam SAI benar-benar dapat diyakini kebenarannya. Perbedaan data antara data SAI dan KPPN mitra kerja harus dijelaskan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.Seharusnya pada saat dilakukan rekonsiliasi di tingkat UPPA Es 1 dengan Dit. APK menunjukkan angka yang sama.








apakah mungkin remunerasi ke 13 yang diterima tidak sesuai(di anggap lebih) dan bagai mana prosedur negara menarik kelebihan pembayaran remunerasi tersebut

Melalui Bendahara Pengeluaran agar mengembalikan kelebihan pembayaran renumerasi tersebut dan disetorkan ke Kas Negara (form Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB di KPPN setempat)





Bagaimana mengidentifikasi satker SKPA melalui Aplikasi Vera dalam rangka monitoring rekonsiliasi? Begitu pula dengan pagu SKPA yang belum tersedia pada menu rekonsiliasi.

Pagu SKPA memang tidak di rekon di Vera karena pagu SKPA tidak di posting di SAKPA . Pagu SKPA hanya di proses di Satker pemberi SKPA. Yang di rekon di vera realisasinya saja adapun SKPA di satker penerima hanya berfungsi untuk pencairan dana saja










Mohon ditambahkan pada menu Aplikasi Vera dan SAKPA untuk memroses laporan perpajakan yang dipungut dan disetor oleh Bendahara (mis. Pajak UP/GU) terpisah dari nilai pajak yang dipotong oleh KPPN (pajak SPM-LS). Informasi ini bisa sangat membantu dalam verifikasi BP Pajak dan dalam LPJ Bendahara.

Untuk setoran pajak, hanya diproses pada satker Direktorat Jenderal Pajak. Laporan setoran pajak pada satker dapat dicetak melalui menu Laporan --> Rekap Potongan Pajak, yang dapat digunakan sebagai informasi Bendahara berapa pajak yang sudah disetor ke Kas Negara.











apakah mungkin remunerasi ke 13 yang diterima tidak sesuai(di anggap lebih) dan bagai mana prosedur negara menarik kelebihan pembayaran remunerasi tersebut

Melalui Bendahara Pengeluaran agar mengembalikan kelebihan pembayaran renumerasi tersebut dan disetorkan ke Kas Negara (form Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB di KPPN setempat)






MOHON INFO PENCAIRAN DANA SERTIFIKASI VIA KP2N SEMARANG TRI WULAN III ( JULI S/D SEPTEMBER 2011) YANG BIASANYA DITRANSFER VIA BANK BNI SAMPAI SEKARANG BELUM CAIR, PADAHAL YANG MELALUI BPD JATENG SUDAH TIGA MINGGU YANG LALU. MOHON KONFIRMASI. TRIMS.

Kalau SPM-nya sudah diajukan ke KPPN Semarang, silahkan Saudara menghubungi langsung KPPN Semarang, apakah SPM yang Saudara ajukan sudah diterbitkan SP2D-nya atau ada pengembalian SPM (ditolak)




MOHON INFO PENCAIRAN DANA SERTIFIKASI VIA KP2N SEMARANG TRI WULAN III ( JULI S/D SEPTEMBER 2011) YANG BIASANYA DITRANSFER VIA BANK BNI SAMPAI SEKARANG BELUM CAIR, PADAHAL YANG MELALUI BPD JATENG SUDAH TIGA MINGGU YANG LALU. MOHON KONFIRMASI. TRIMS.

Kalau SPM-nya sudah diajukan ke KPPN Semarang, silahkan Saudara menghubungi langsung KPPN Semarang, apakah SPM yang Saudara ajukan sudah diterbitkan SP2D-nya atau ada pengembalian SPM (ditolak)




Saya mau tanya,, Apakah pemeliharaan halaman (523111) dapat digunakan untuk membuat taman yang ukurannya kecil (karena halaman yang ada hampir semuanya sudah dipaving block) dan untuk membeli pot bunga serta bibit pohon/bunga/tanaman. Kalo boleh, apakah ada batasan nominal nya untuk membeli pot dan bibit pohon/bunga/tanaman. Terima kasih............

Taman berupa bangunan permanen merupakan bagian dari Gedung dan Bangunan dengan batas minimal nilai kapitalisasi sebesar Rp. 10.000.000,- sepanjang nilainya dibawah Rp. 10.000.000,- dapat dibebankan ke dalam akun 523111 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan).






Pot bunga yang terpisah dari gedung dan bangunan merupakan bagian dari peralatan dan mesin. Demi alasan kepraktisan pengadaan tanaman dapat disatukan dengan pengadaan pot saja.Nilai minimal kapitalisasi peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,- Sepanjang pembelian pot dibawah Rp. 300.000,- dibebankan ke dalam akun 523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin).



bagaiamana pertanggungjawaban biaya pendaftaran (registration fee) short course/training di Luar Negeri? apakah masuk dalam komponen SPPD LN (524211) atau belanja barang non opersional lainnya (52219)? mengingat di PMK 97/2010 pasal 7 angka 2 huruf h dsebutkan bahwa biaya perjalanan dinas LN dapat dibebankan untuk kegiatan training,diklat, kursus singkat atau kegiatan sejenis mohon infonya. terima kasih  

Sesuai dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap bahwa perjalanan dinas luar negeri dapat digunakan untuk kegiatan trainning/short course, namun pengeluaran yang dapat dibebankan ke dalam komponen biaya perjalanan dinas luar negeri hanya yang berkaitan langsung dengan kegiatan perjalanan dinasnya (seperti: biaya transportasi, uang harian, uang representasi, biaya asuransi perjalanan, biaya pemetian, biaya angkutan jenazah, biaya lumpsum barang pindahan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Untuk kegiatan trainning harus dibebankan ke dalam akun terpisah yaitu 521219









bagaiamana pertanggungjawaban biaya pendaftaran (registration fee) short course/training di Luar Negeri? apakah masuk dalam komponen SPPD LN (524211) atau belanja barang non opersional lainnya (52219)? mengingat di PMK 97/2010 pasal 7 angka 2 huruf h dsebutkan bahwa biaya perjalanan dinas LN dapat dibebankan untuk kegiatan training,diklat, kursus singkat atau kegiatan sejenis mohon infonya. terima kasih  

Sesuai dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap bahwa perjalanan dinas luar negeri dapat digunakan untuk kegiatan trainning/short course, namun pengeluaran yang dapat dibebankan ke dalam komponen biaya perjalanan dinas luar negeri hanya yang berkaitan langsung dengan kegiatan perjalanan dinasnya (seperti: biaya transportasi, uang harian, uang representasi, biaya asuransi perjalanan, biaya pemetian, biaya angkutan jenazah, biaya lumpsum barang pindahan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Untuk kegiatan trainning harus dibebankan ke dalam akun terpisah yaitu 521219





yth. tim helpdesk, jika Aset Yg Dibatasi Penggunaannya dari saldo awal sampai dengan akhir september 2011 sudah hilang, namun karena ada sesuatu hal teknis maka dalam Neraca KUN akun tersebut muncul kembali. pertanyaan saya Akun tersebut seharusnya muncul atau tidak muncul. Sebab jika muncul tidak akan terjadi pengurangan apabila ada permintaan pengembalian dana retur karena yang berkurang adalah Rekening Kas di KPPN. Jika sudah terlanjur muncul bagaimana cara memperbaikinya?, apakah cukup dijurnal koreksi atau ada jalan keluar lainnya. demikian disampaikan terima kasih.

Aset Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Kelompok Akun 4 digit dalam Neraca SAKUN untuk mengakomodasi Rekening Retur yang ada di KPPN untuk posting rules yag lama. Namun kelompok akun 4 digit tersebut kita ganti dengan Rekening Kas di KPPN.Jadi Aset Yang Dibatasi Penggunaannya seharusnya sudah tidak ada. Apabila masih ada silahkan diidentifikasi penyebab munculnya akun tersebut.







Apakah MAK untuk pemeliharaan gedung dan bangunan dengan nilai lebih dari 10 juta rupiah harus dengan MAK 53xxx atau boleh dengan MAK 52xxx?

Pengeluaran dapat dibebankan ke dalam 533XXX sepanjang memenuhi syarat yaitu:

a. menambah masa manfaat/umur ekonomis, kapasitas, standar kerja atau volume, dst. Jadi pengeluaran dapat dibebankan ke dalam 53


b. Memenuhi batas nilai minimal kapitalisasi Gedung dan Bangunan sebesar RP. 10.000.000,-

Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka dibebankan ke dalam belanja barang 523XXX.

Yth Bpk/Ibu, Kami ingin bertanya mengenai hal berikut ini: sebenarnya utk menentukan jumlah gedung dan bangunan itu berdsarkan apa ya pak? -apa berdsarkan berdirinya bangunan? shg jika berdirinya terpisah dianggap bangunan yg berbeda -atau berdasarkan penghuni bangunan tsb sbg dasar pembuatan KIB misal apakah dalam satu bangunan rumah dinas terdapat 2 penghuni dilantai bawah dan atas, maka apakah bisa dicatat dengan gedung & bangunan yg berbeda (nup 1 bawah & nup 2 atas) shg KIB jg akan menjadi 2. atau hanya bsa dicatat sebagai satu gedung & bangunan (1 NUP) shg KIB atas 2 penghuni?? terima kasih pak

Penentuan jumlah gedung dan bangunan disesuaikan dengan kodefikasi barang yang telah ditetapkan dalam PMK No. 29 Tahun 2010 tentang penggolongan dan kodefikasi BMN. Untuk gedung bertingkat dicatat 1 (satu) NUP, tidak melihat siapa pengguna aset tersebut.








««« | « Previous | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR