Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
19,187,515
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
bagaimana cara penginputan nomor NPWP, alamat dan data bank untuk menginput Bendahara Umum Negara sebagai bendaharawan untuk pertanggungjawaban TUP? karena kalau tidak diinput pada menu tersebut, aplikasi tidak bisa beroperasi? lalu tadi di satker kami mengalami kendala, pada aplikasi, kami sudah input kode BPP dengan nomor "016", tapi pada KPPN, yang terbaca hanya "01". bagaimana solusinya? terima kasih

Untuk Bendahara Umum Negara direkam dengan kode supplier 07 lalu npwp, alamat sementara mengikuti bendahara pengeluaran. Data bank diisi (-).
















Pertanyaan yang hampir sama dengan yang lain, bagaimana cara agar penulisan amail dan sebagainya pada lampiran spm hanya satu kali, tidak setiap membuat lampiran spm, selalu menulis amail secara manual?terima kasih

Mohon dapat dijelaskan pertanyaan dan amail yang dimaksud?

ini salah satu jawaban dari pertanyaan yg diajukan, tapi masih blm paham yang saya tebalkan, karena di satker kami ada tenaga honorer yang jadi operator SPM tapi selama ini tidak dimasukan dalam pengelola keuangan "Karena keterbatasan SDM, pengelola keuangan boleh pegawai non PNS/tenaga hononer sepanjang terdapat dasar pelaksanaannya (SK KPA/ SK Bupati) dan dialokasikan anggarannya dalam DIPA. Kepada  pegawai non PNS/tenaga hononer dimaksud dapat dibayarkan honor berdasarkan SK."

Tenaga honorer yang jadi operator SPM tapi selama ini tidak dimasukan dalam pengelola keuangan, hal tersebut merupakan kewenangan KPA. Apabila tenaga honorer/non PNS dimaksud akan dimasukan ke dalam tim pengelola keuangan, agar diterbitkan SK sebagai tim pengelola keuangan oleh KPA dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan anggaran.

kami melakukan pengeluaran untuk FC dan pembelian snack rapat dan mendapatkan nota, apa perlu kami buatkan kuitansi dan minta ttd dan cap toko?atau cukup membuat kuitansi UP? Terkadang toko penyedia jasa/barang tidak menomori notanya, untuk penulisan no kuitansi/bukti pembelian di SPBy apa kita boleh menulis sendiri no notanya atau harus memakai no kuitansi UP yang kita buat? Bagaimana penjelasan atas SE-46/pb/2013 (ttg Format Pertanggungjawaban UP yang sulit dikuitansikan)?apa bisa qt pakai untuk mempertanggungjawabkan belanja snack rapat yang bukti pembeliannya hanya nota tetapi nama tokonya berbeda?jika qt sudah membuat Daftar Rincian Pembayaran sesuai SE-46 apa perlu membuat Daftar Rincian Perminataan Pembayaran juuga?

Nomor kuitansi/nota/bukti lainnya dimaksud sifatnya tertib administratif, artinya pembayaran UP oleh Bendahara dengan bukti dokumen SPBy tanggal dan nomor (xxx) harus didukung dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/nota/bukti lainnya dengan nomor (yyy). Apabila tidak terdapat nomor dimaksud, agar mencantumkan informasi lain atas kuitansi/nota/bukti lainnya tersebut atau penanggung jawab kegiatan mengadministrasikan dengan membuat sistem penomoran tersendiri. Apabila belanja sudah didukung dengan bukti pengeluaran antara lain nota pembelian, maka tidak perlu dibuatkan kuitansi lagi.

Dalam BAS terdapat Akun Dana Yang Dibatasi Penggunaanny. Apa yang dimaksud tersebut dan apa penggunaannya?

Dana yang dibatasi penggunaannya digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.




dalam perekaman SPBy apabila ada kesalahan maka dilakukan penghapusan, tapi masalahnya nomor SPBy yang dihapus tersebut tidak bisa dipergunakan kembali karena otomatis lanjut ke nomor berikutnya oleh sistem di aplikasi spm. apakah tidak masalah seperti itu? atau ada solusi untuk mengembalikan nmr yg \\\'hilang\\\' tersebut?

Memang seperti itu. Nomor akan bertambah terus dan nomor yang dihapus tidak dapat digunakan lagi.












Dengan hormat, Kaitannya dengan PP 94/2012 ttg Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pasal 2 huruf (j) \\\"tunjangan lain\\\", apakah termasuk didalamnya tersebut tunjangan uang makan pns atau setidaknya apakah Hakim masih berhak menerima uang makan pns yang notabene skrng sebagai Pejabat Negara. Mohon Penjelasan...

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 94/2012 tersebut, yang dimaksud dengan tunjangan lainnya yang diberikan untuk Hakim berupa:
a.tunjangan keluarga;
b.tunjangan beras; dan
c.tunjangan kemahalan
sehingga pemberian uang makan tidak termasuk dalam tunjangan lain yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf j tersebut.


admin yth, saya adalah widyaiswara yang telah mendapatkan tunjangan kinerja (blm 100%). ada beberapa hal yang ingin sy tanyakan: 1. apakah benar widyaiswara tidak boleh mendapat biaya sbg narasumber dalam mengajar di pelatihan diklat.? 2. saat ini kami tidak memiliki balai diklat, jadi kegiatan pelatihan dilaksanakan di hotel baik dalam kota maupun di luar kota. nah apakah kami widyaiswara berhak mendapatkan uang transport  dll sesuai lampiran V PMK 113 tahun 2012? 3. apakah widyaiswara boleh meminta hak perjalanan dinas jika mengajar  di luar tempat kedudukan? terimakasih

1) Widyaiswara tidak dapat menerima honor narasumber karena sudah menerima honor mengajar sesuai dengan pengangkatannya.

2) Uang transport tidak diberikan untuk kegiatan yang sifatnya rutin, dalam hal ini meskipun pelaksanannya di hotel, kepada widyaiswara tidak dapat dibayarkan uang transpor sebagaimana Lampiran V PMK No. 113/PMK.05/2012.

3) Mengacu pada PMK 113/PMK.05/2012, widyaiswara dapat saja melakukan perjalanan dinas sepanjang persyaratan dalam PMK tersebut terpenuhi.



Yth. Tim Helpdesk GPP Masalah 1. Kami tidak bisa mencetak Daftar Lampiran SPM untuk gaji Maret 2013, padahal SPM nya bisa di cetak. SPM yang digunakan versi Update 13.0.2a, dan GPP versi update 10 Januari 2013. Saran helpdesk pada kasus sama di Satker lain adalah "Dapat dilihat pada buku petunjuk operasional/manual aplikasi SPP-SPM 2013" tapi itu tidak menjadi solusi. Masalah 2. Pembuatan kekurangan gaji.  Nilai tunjangan beras Gaji Lama, berubah ketika "OK" di klik meskipun default referensi tarif sudah diubah ke tarif Lama. Mohon bantuan solusinya. Terimakasih  

Aplikasi akan segera diperbaiki

Ass, wr. wb. Admin Setelah saya Update SPM Versi 13.0.2, ketika membuat LS-Gaji Induk ternyata pada saat rekam di SPP Daftar Lampiran muncul : 'Field' phrase is not found dan alias 'C_BANKAKTIF Is not Found dan pilih kode Bank Default sesuai DAftar Bank Aktif di KPPN Mitra Kerja sedangkan saya sudah tandai Banknya, demikian atas jawaban dan penjelasan saya ucapkan terima kasih.

Lakukan Update Referensi 13.0.2 yang ada di folder c:\AplikasiSPM2013

















Mohon di upload Lampiran Perdirjen 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Akuntansi Belanja Yang masih Harus Dibayar

Peraturan tersebut dapat di domnload di www.bppk.depkeu.go.id/webpka/index.php

Yth. Helpdesk       Bagaimana cara melakukan revisi akun pada aplikasi SPM, karena pada aplikasi SPM tidak terdapat menu ubah atau edit. kami melakukan Revisi POK Akun 52119 ke 524111 dlm satu kegiatan/output. di Aplikasi RKAKL/DIPA  sudah diedit ketika ditransfer ke Aplikasi SPM tidak bisa, mohon solusinya, tk

Setelah diedit, lakukan Validasi Data. Setelah itu buat ADK melalui menu SPAN - Transfer data ke DJA




Apakah diperbolehkan KPPN melakukan pembayaran atas tagihan belanja sewa  apabila kontraknya berjangka waktu lebih dari satu tahun anggaran?

Mohon diperjelas terlebih dahulu, kontrak dimaksud untuk peruntukan belanja sewa apa? Pengeluaran belanja sewa yang diperbolehkan melewati tahun anggaran adalah antara lain sewa untuk rumah tinggal, ruang kantor, STNK.






mohon di cek Update SPM.2013.0.2. pada saat pengisian daftar lampiran pada spm gaji induk setelah selesai di lakukan kemudian masuk ke menu berikutnya muncul eror \" pilih  default kode bank sesuai bank mitra kerja kppn dll........ \" mohon segera jawabannya .... terima kasih

Masuk menu Utiliti - Setting Bank Operasional




Yang terhormat tim helpdesk perbendaharaan.go.id kami telah menggunakan aplikasi GPP update 10 Januari 2013 dan SPM 13.0.2, pertanyaan saya adalah1. saat didaftar lampiran harus mengisi kota,provinsi dan email secara manual, apa tidak bisa conect dengan GPP agar bisa otomatis.2. setelah semua isian dilampiran di isi tetapi sampai pada isian MAK/MAP keluar warning pilih bank default KPPN dan selalu berulang-ulang begitusampai saat ini kami belum bisa memasukan SPM-LS gaji indukmohon jawabannya terima kasih...

Pilih bank default melalui menu Utiliti - Setting Bank Operasional.





















Yang terhormat tim helpdesk perbendaharaan.go.id kami telah menggunakan aplikasi GPP update 10 Januari 2013 dan SPM 13.0.2, pertanyaan saya adalah1. saat didaftar lampiran harus mengisi kota,provinsi dan email secara manual, apa tidak bisa conect dengan GPP agar bisa otomatis.2. setelah semua isian dilampiran di isi tetapi sampai pada isian MAK/MAP keluar warning pilih bank default KPPN dan selalu berulang-ulang begitusampai saat ini kami belum bisa memasukan SPM-LS gaji indukmohon jawabannya terima kasih...

Pilih bank default melalui menu Utiliti - Setting Bank Operasional.





















apakah ada batasan waktu untuk penggunaan sisa MP PNBP  TAYL sebgaiamana tercantum dalam PMK190_PMK.05/2012 pasal 67 (10)?

Batasan waktu yang dimaksud dalam PMK190/PMK.05/2012 adalah tahun lalu (setahun yang lalu). Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dengan Perdirjen Perbendaharaan yang sedang disusun oleh Ditjen Perbendaharaan.

Admin yg kami hormati,  pada saat menjalankan aplikasi gaji GPP Satker, muncul tulisan \\\" error;my sql odbc 3,5l Driver unknown mysql server hest localhest (0) mohon jawabannya, segera... trims,..  

Database belum terkoneksi. Jalakan mysql-install. Run as administrator.






Yth, admin, mohon bantuan tentang referensi kode bank yang tidak perlu,dan uraian saja yang di tuliskan yang anda maksud pada penanya sebelumnya, persoalannya saya sudah men cek berulang kali namun masih tetap juga menemukan kendala seperti itu (Kode Bank Pusat tidak boleh kosong, Isian data belum benar) , pada SPM 13.0.2 mohon pencerahannya.

Untuk lebih jelas dan menyakinkan tentang kode bank, Bapak/Ibu dapat menghubungi/datang ke KPPN mitra kerja satker Bapak/Ibu. Terima kasih.














Yth Help Desk, Setelah PMK 190/PMK.05/2012 terbit, dalam pengajuan SPM Gaji Induk ke KPPN apakah masih melampirkan Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)? Makasih jawabannya.

Sesuai PMK 190/2012, pengajuan SPM Gaji Induk ke KPPN tidak perlu lampiran SPTJM lagi.

««« | « Previous | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR