Jumlah Pengunjung :
17,104,915
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
apakah transport lokal ataupun transport lokal perserta (521219) dikenakan PPh 21?   terima kasih

Transport lokal (521219) diberikan secara lumpsum sesuai standar biaya dan tidak dikenakan PPh 21. 

1. Pada Pajak PPn dan PPh 22 teradapat ketentuan bahwa PPn dipungut apabila melebihi 1 juta, dan PPh 22 melebihi 2 juta dan keduanya disebutkan bukan pembayaran yang terpecah-pecah. Maksud dari terpecah-pecah tersbut bagaimana, apakah kuitansi yang berbeda pada hari yang sama atau bagimana . 2. Apakah SPBy boleh terdiri dari 1 kuitansi dari toko/penyedia, saya coba kumpulkan jawaban dari berbagai tanya jawab, di wikiapbn, SPby boleh terdiri dari beberapa kuitansi toko/penyedia 3. Apabila memang boleh, contoh kasus, Pembelian ATK tgl 2 April 2013 sebesar 700.000, tgl 4 April 2013 Dibeli kembali ATK sebesar 500.000, Pada saat SPby maka akan muncul jumlah pembelian ATK sebesar 1200.000 . Bagaimana dengan pajaknya dikenakan atau tidak, mengingat sumber dokumentasi kuitansi berbeda tanggal (apakah tidak dipungut). Terimakasih atas jawabannya.

Terkait dengan pemungutan pajak, ketentuan tidak terpecah-pecah dimaksudkan bahwa pemungutan pajak berdasarkan transaksi. Dengan demikian, 2 transaksi di bawah 1 juta tersebut tidak termasuk dalam transaksi yang harus dipungut pajaknya. SPBy di sisi lain merupakan bentuk pertanggungjawaban melakukan pembayaran, di mana ketentuannya membolehkan beberapa transaksi dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama.













Salam. Jika unit kerja kami membuat pameran atau acara penganugerahan, dan terdapat stand-stand yg dapat dipergunakan. Bolehkah stand itu kami sewakan kepada pihak swasta dan pemerintah?  Atau bolehkah kami 0engadaan event organizer dipaketkan dengan lokasi kegiatan, dan kemudian si Event Organizer menyewa tambahan arena utk mereka sewakan ke pemerintah atau swasta yg ingin mengikuti pameran pada kegiatan tsb?  Mihon bantuan penjelasannya utk menghindarindoubke costing d an pnbp ilegal. Terima kasih.

Bisa disewakan yang akan menghasilkan PNBP jenis umum. Hal ini di atur dalam PP No 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tata cara penghitungan dan penyetoran diatur dalam PP No 29 Tahun 2009.








terkait dengan judul penelitian tersebut, penekanan teoritis nya lebih pada pa?

Penekanan teoritisnya kepada teori yang terkait ilmu ekonomi pembangunan (daerah/keuangan daerah) dan ilmu ekonomi makro, namun untuk lebih meyakinkan anda, kami sarankan agar anda berkonsultasi kepada dosen peembimbing atau pengajar di civitas akademika yang kompeten.






Apakah setiap perjalanan dinas Luar Daerah Pejabat Negara dan Eselon II diberikan uang representase?

Sesuai PMK No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2012, selama melakukan perjalanan dinas, pejabat negara, pejabat Eselon I dan Eselon II dapat diberi uang representasi.




Di RSJ Dr. Soeharto Heerdjan ada tenaga PNS untuk Medical Record berencana melaksanakan lembur untuk penyelesaian input data kode perawatan pasien, pertanyaan saya : apakah tenaga MR (fungsional) dapat diberikan lembur pegawai ? terimakasih

Pemberian uang lembur kepada pegawai merupakan kewenangan PPK.

selamat siang, saya mau nanya, apakah bendahara langsung membayar ke rekanan dengan up, ataukah pelaksana kegiatan yang membayarkannya ke rekanan. terima kasih

Atas perintah PPK, Bendahara membayarkan pengeluaran atas beban APBN dengan mekanisme UP kepada pelaksana kegiatan. Apabila langsung kepada rekanan, biasanya dengan mekanisme LS dan hal tersebut dapat dilakukan atas perintah PPK.





Aslmkm...Yth bapak Admin MOhon bantuan untuk update referensi akun transport dalam kota pada aplikasi SPM belum terbaca dan muncul tanda " ????"....terima kasih sebelumnya pak...

Akan dilakukan update untuk aplikasi SPP-SPM 2013.

Mohon bantuannya pak. Pada SPBy sesuai PMK 190, pada kolom penerima uang/ Uang muka kerja siapakah yang menandatanganinya? Apakah rekanan?? atau petugas Satker yang melakukan transaksi??? Jika rekanan, bagaimana dengan transaksi yang telah terlanjur berlangsung dan yang menandatangani sebagai penerima uang adalah petugas dari Satker, apakah harus dibuat ulang dan meminta kembali TTD rekanan?? Terima kasih.

SPBy merupakan dokumen/bukti pembayaran UP atas beban/tagihan APBN oleh Bendahara atas perintah PPK, maka pada kolom penerima uang/uang muka kerja ditandatangani oleh pelaksana kegiatan/petugas di satker berkenaan.





Bagaimana mengatasi: Connectivity error: [MySQL][ODBC 5.1 Driver]Access denied for user ppk@\\\'localhost\\\' (using password: YES)

User yang dimasukkan salah/huruf besar dan kecil berpengaruh.




Mohon pencerahannya, setelah aplikasi RKAKL DIPA kami update pada tanggal 13-4-2013 kemudian direstore menggunakan adk revisi 1 2013, nomor DIPA tidak sesuai dengan nomor DIPA petikan yang telah diberikan. Semula : Nomor :DIPA-015.08.2.527797/2013  menjadi Nomor: SP-015.08.2.527797/AG/2013, kira-kira apa penyebabnya?

Silahkan dilakukan proses update aplikasi RKAKL-DIPA 2013 menggunakan versi 9.2. Atau dapat menghubungi Direktorat Jenderal Anggaran atau Kanwil DJPBN setempat.



Ass.wr.wb.saya ingin menanyakan beberapa hal sbb:1.Apabila beberapa orang ditugaskan di suatu daerah (Yogya),kemudian didaerah tersebut (Yogya) menyewa sebuah mobil,apakah orang2 tersebut masih mendapat uang taksi (dari bandara yogya ke tempat tujuan)?dan apabila mendapat uang taksi dapatkah Sewa Mobil dimasukkan dalam spj pengeluaran riil?2.Bila suatu kegiatan FullBoard pengeluaran riilnya sebesar Rp.3 juta,spjnya apakah dibuatkan dokumen2 seperti penawaran harga hotel dari rekanan,dll.atau cuma kwitansi saja tidak perlu membuat dokumen2 penawaran harga (SPK) dll?tks

1. Biaya sewa mobil/kendaraan dalam kota di tempat tujuan perjalanan dinas diperuntukan bagi pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas dan diberikan secara at cost. Kepada pelaksana SPD dimaksud (yang bukan pejabat negara) diberikan biaya taksi dari Bandara untuk menuju ke tempat tujuan perjalanan dinas.  2. Pengeluaran sd 10 juta cukup dengan bukti pembelian atau sd 50 juta cukup dengan kuitansi.











Selamat pagi.. mohon bantuannya tentnag peraturan yang mengatur bahwa bendahara pengeluaran satker tidak boleh memecah kwitansi untu kmenghindari pembayaran pajak Terima kasih

Sebagai aparat pemerintah yang mengelola keuangan negara tentu diharapkan kontribusinya untuk meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya adalah pajak. Sehingga tidaklah etis untuk menghindari pembayaran pajak apapun caranya, termasuk memecah kuitansi.







Asswrwb. di aplikasi GPP,2013 menu ruh kekurangan gaji manual tiadak ada,cuma ruh kek.gj otomatis, sehingga kami mengalami kesulitan ketika input kekurangan gaji tunj umum tidak dapt diminta, padahal ada pgw kami slm setahun Tunj.umum belum diminta karena tidak ada akun bel.tunj.Umum dipa TA 2012, gimana caranya pak...kami pun sudah mencoba di kppn, maksh wassalam.. 

Menu RUH Kekurangan Gaji manual pada Aplikasi Gaji 2013 memang sudah tidak ada.

Assalamu'alaikum..Kami mau mengadakan raker di luar kota menginap selama 3 (tiga) hari (paket fullboard), melibatkan beberapa instansi luar, yang kami tanyakan peserta raker mendapat uang perjadin berupa apa saja dan besarannya berapa?

Kegiatan dalam rangka raker dengan menggunakan paket meeting (akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia penyelenggara), kepada peserta raker diberikan uang harian berupa uang saku paket meeting/fullboard di luar kota sesuai standar biaya selama kegiatan meeting.






bagai mana merubah tanggal Spby ? kenapa tgl PPK bisa di rubah tanggalnya kalo harus sama dgn tgl SPBY? soalnya saya punya kasus berat tgl SPBY sama tanggal PPK tidak sama tolong masak saya harus hapus dan ulang tanda tangan ke negeri jauh sana tolong siapa saja yg ngerti penderitaan bendahara baru

Tidak ada peraturan yang manyatakan tanggal SPBy dan tanggal PPK harus sama.











Bolehkah melakukan perjalanan dinas tanpa ada dasar surat undangan misalnya melakukan konsultasi dan koordinasi? kalau boleh siapa saja yang bisa melakukannya? Terima kasih...

Perjalanan dinas dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan penugasan dari atasan, misalnya dalam rangka konsultasi.


- MOhon penjelasan akun yang harus digunakan untuk pasang baru listrik/air/telepon - akun untuk pengadaan gorden

Mengingat gorden merupakan bagian dari peralatan dan mesin maka pembelian gorden sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi per barang maka dibebankan pada akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin).





Mohon informasinya atas update aplikasi SP2D/Vera, karena sampai saat ini muncul validasi kode output : 3364.016; 3364.019; 3357.013; 3355.004; 3357.011; 3356.007. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu.

 Kode output tersebut akan segera kami tambahkan pada tabel referensi. Mohon ditunggu update nya. Terima kasih.








apabila ada belanja barang/ modal yang nilainya di bawah 50 juta, apakah harus menggunakan spk atau cukup dengan kwitansi saja dan pada saat pengajuan spmnya harus dilampiri dengan karwas kontrak?

Tata cara pengadaan barang dan jasa harap berpedoman kepada Perpres 70 tahun 2012 pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan 50 juta cukup dengan kuitansi. Pada saat pengajuan SPM ke KPPN, apabila dilakukan dengan mekanisme UP tidak perlu ada lampiran. Namun apabila dilakukan dengan mekanisme LS, SPM LS dilampiri dengan SSP dan/atau bukti setor lainnya dengan terlebih dahulu menyampaikan data perjanjian/kontrak ke KPPN.










««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia