Jumlah Pengunjung :
17,035,797
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
helpdesk Yth. Satker kami mengadakan semacam pelatihan, dimana pesertanya itu berasal dari luar kota bahkan luar provinsi dimana biaya transportasi peserta (PP) ditanggung oleh panitia (MAK 524119) tanpa uang harian tapi hanya berupa uang saku (MAK 521213), sebagai pertanggungjawaban thdap biaya perjalanan peserta trsbt yang hanya berupa biaya transport (524119) apakah peserta juga wajib menyampaikan/ menyerahkan SPD (Surat Perintah Jalan) selain bukti moda transportasi dan Surat Tugas? Makasih

Pencantuman akun belanja perjalanan (524) pada Halaman IV DIPA sebagai pagu anggaran tertinggi adalah dalam rangka  pengendalian biaya perjalanan dinas. Mengingat revisi akun 6 digit dalam satu jenis belanja merupakan kewenangan KPA, kecuali revisi terhadap akun 6 digit yang tercantum pada Halaman IV DIPA harus melalui pengesahan Kanwil DJPB. Pencantuman alokasi perjalanan dinas dimaksud dimulai bulan Maret 2013, sehingga perlu diberikan masa transisi kepada satker. Sehingga belanja perjalanan dinas masih dapat dilakukan revisi mengikuti ketentuan PMK No. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013. 
























helpdesk yang terhormat..mohon infonya..pada rancangan rkakl daerah (propinsi/dekon) banyak terdapat alokasi anggaran berupa insentif yang ditujukan untuk petugas..dimana petugas yang diberi insentif ini adalah petugas pada instansi tersebut (PNS)..dan insentif yang diberikan ini adalah untuk pekerjaan yang memang sudah menjadi tupoksinya..apakah pemberian/alokasi anggaran yang berupa insentif ini dapat dibenarkan..apabila memang boleh, apa akun yang tepat untuk hal ini..dan jika tidak boleh, adakah aturannya..terimakasih

Kami belum memahami insentif sebagaimana yang Saudara maksud namun demikian pembayaran berupa honor yang terkait dengan output kegiatan dan honor terkait operasional satker diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan penyusunan RKAKL dan Standar Biaya Umum.















Apakah pagu belanja uang makan dapat direvisi ke pagu belanja uang lembur?? Sesuai surat Direktur PA no: S-2519/PB/2013, point 1 menyebutkan bahawa alokasi belanja perjalanan (524) dicatat pada halaman IV DIPA sebagai pagu anggaran tertinggi. pertanyaannya adalah apakah sesuai point tersebut untuk pagu perjalanan (524) tidak bisa dilakukan revisi tambah atau revisi kurang?? Terima Kasih

Pencantuman akun belanja perjalanan (524) pada Halaman IV DIPA sebagai pagu anggaran tertinggi adalah dalam rangka  pengendalian biaya perjalanan dinas. Mengingat revisi akun 6 digit dalam satu jenis belanja merupakan kewenangan KPA, kecuali revisi terhadap akun 6 digit yang tercantum pada Halaman IV DIPA harus melalui pengesahan Kanwil DJPB. Pencantuman alokasi perjalanan dinas dimaksud dimulai bulan Maret 2013, sehingga perlu diberikan masa transisi kepada satker. Sehingga belanja perjalanan dinas masih dapat dilakukan revisi mengikuti ketentuan PMK No. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013. 
























tanya: Dalam pelaksanaan keg. workshop di luar kota selama 3 hari apa saja biaya detailnya yang hrs dibayarkan kepada peserta. mohon contoh detailnya, Tk

Untuk kegiatan workshop (biaya penyelenggaraan - akomodasi dan konsumsi) ditanggung oleh satker panitia penyelenggara, maka kepada para peserta  dibayarkan biaya transportasi PP secara at cost sesuai bukti pengeluaran yang sah dan uang harian berupa uang saku fullboard di luar kota secara lumpsum sesuai standar biaya sejumlah hari rill pelaksanaan workshop.









Yth. Helpdesk APK, Mohon penjelasan atas hal-hal sbb: 1) Adakah ketentuan/peraturan bahwa pembayaran BOP Penyuluh Pertanian (PNS atau Non PNS) dapat dibayarkan melalui Rekening Bendahara Pengeluaran?; 2) Pada salah satu satker terdapat dua DIPA yaitu untuk DK dan TP, bolehkah diangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk menangani salah satu DIPA tersebut?; 3) Apakah berlaku ketentuan Pasal 36 PMK.190 terhadap Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) untuk Belanja Bantuan Sosial? Terima kasih.                         

1. Apabila dalam satu satker terdapat 2 DIPA, bisa ditunjuk Bendahara Pengeluaran untuk orang yang sama dengan kewajiban terjadi pemisahan dalam segala administrasinya untuk setiap DIPA termasuk pembukuan dan pertanggung jawabannya. Dan diperkenankan pula menunjuk seorang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Hanya saja, untuk kasus Saudara mengapa tidak sekalian saja BPP tersebut menjadi Bendahara Pengeluaran.

2. Pembayaran kepada pihak ketiga namun melalui Bendahara memiliki dasar hukum dengan istilah LS melalui Bendahara Pengeluaran. Sehingga apakah BOP bisa dibayarkan dengan mekanisme tersebut atau tidak maka tergantung aturan terkait BOP tersebut memungkinkan untuk menggunakan LS melalui Bendahara Pengeluaran atau tidak

3. Sesuai pasal dimaksud maka Saudara harus menyampaikan data/dokumen yang dengan jelas tertuang untuk disampaikan kepada KPPN.

sebelumnya trimakasih atas jawaban tgl 19-4-03 saya kerja sampai gak tau hari libur, jadi tgl SPBy Salah, karna otak saya kena virus tgl SPBy hehehehe, masalahnya sekarang, boleh tidak tgl SPBy di perbaiki dengan coret dua tgl/bln/thn lalu saya paraf, PPK ada perjalanan ful dari tgl 1-10, rekan-rekan kami ada perjalanan tgl 4-5 nah disini sya salah lagi tgl SPBy masak PPK tanda tangan tgl 4, redaksi untuk pembayan menulis tex kok terbatas ya jdi saya tulis singkat-aja alias SMS boleh tidak?. mudah2 besok tdk da pemeriksaan tekor dah saya bismillah AS WM WB Salam   Super    

Sebaiknya dokumen SPBy tidak ada coretan, bila terdapat koreksi, SPBy dapat diedit, selanjutnya dicetak kembali, dengan menggunakan menu edit. Jangan menggunakan menu hapus, akan mengubah/ menambah no SPBy.






yth helpdesk, apabila saya merencanakan rapat fullboard tgl 3-5, uang saku rapat fullboard 3 hari. paket rapat fullboard nya dihitung 2 atau 3 hari? tks.

Paket fullboardnya 2 hari.

yth.helpdesk apakah bisa dibayarkan biaya perjalanan dinas apabila melakukan perjalanan dari jakarta pusat ke jakarta timur??? kebetulan kan kantor saya di jakarta pusat. terima kasih

Penugasan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur termasuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri, sehingga dapat dibayarkan biaya perjalanan dinas berupa biaya transpor dalam kota sesuai standar biaya.





Kantor saya berkedudukan di Jakarta Pusat. Kemudian saya ditugaskan untuk menghadiri undangan ke Kanwil DJPB di Daerah Jakarta Timur. Apakah saya bisa mendapatkan pembiayaan perjalanan dinas luar kota sebagaimana yang diatur dalam PMK 113 tahun 2012???

Penugasan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur termasuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri, sehingga dapat dibayarkan biaya perjalanan dinas berupa biaya transpor dalam kota sesuai standar biaya.





saya pegawai pada sebuah kantor veritkal kemenkeu di Wamena ditugaskan untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi PBJ selama 4 hari, semua biaya dibebankan di DIPA kantor. Kalo masalah uang harian, apakah dibayarkan full atau cuma maks 30% sesuai di aturan SBU 2013 (PMK-37/2012), mengingat dari panitia penyelenggara tidak menyediakan akomodasi (penginapan)?

Uang harian (full) dapat diberikan kepada peserta diklat dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.





Yth. Helpdesk, Pertanyaan  saya terdahulu belum ada jawaban kami sangat mengharapkan jawabannya sbb:  Transport dalam kota sesuai SBU tahun 2013 sebesar Rp110.000 OK, tetapi di beberapa instansi K/L memberikan transport dalam kota memperhitungkan PP menjadi Rp220.000 sekali kegiatan, tolong penjelasan yang sesuai dengan SBU tahun 2013 ? apakah Rp110.000 per kegiatan atau Rp220.000 per kegiatan. Salam terimakasih penjelasannya demi akuntabilitas penggunaan uang negara.

Biaya transpor dalam kota sesuai SBU 2013 diberikan sebesar maksimal Rp110.000,- untuk satu kali pergi-pulang (tidak menginap) dengan satuan orang/kali.





Saya bekerja di Kementerian Luar Negeri. Terdapat kebiasaan bhw jika saat mutasi ke LN dgn anak di bawah 6 thn, pegawai diperkenankan membawa pengasuh dgn tiket dibiayai negara. Namun jika saat penugasan di LN tsb si anak bertambah usianya dan melewati usia 6 thn maka saat kepulangan pengasuh tsb tidak diberikan tiket utk kepulangannya. Akan tetapi jika melihat Peraturan Menkeu No 97/pmk.05/2010 Pasal 12 ayat 3 berbunyi:     Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus bagi     a. ….     b. ….     c. Pejabat Negara/Pegawai Negeri, yang pada saat berangkat untuk melaksanakan perjalanan dinas pindah membawa anak yang masih berusia dibawah 6 (enam) tahun diperkenankan pula untuk membawa 1 (satu) orang nurse/pengasuh anak atas biaya negara. Selanjutnya pada Pasal 20 huruf e menjabarkan isi pasal 12 di atas: Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan biaya-biaya sebagai berikut:     a. ….     b. ….     c. ….     d. ….     e. Biaya transportasi keberangkatan dan pemulangan bagi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi terendah yang digunakan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri pembawa.   Menurut saya pasal ini menjabarkan individu yang disebut dalam pasal 12 ayat 3 ditanggung biaya keberangkatan dan pemulangannya. Pemahaman saya, jika saat berangkat pejabat dimaksud diperbolehkan membawa nurse/pengasuh atas tanggungan negara karena memiliki anak di bawah 6 tahun, maka saat kepulangannya, negara juga menangggung biaya transportasinya tanpa lagi memandang usia si anak, karena di pasal 20 huruf e tersebut sama sekali tidak menyinggung usia anak. Jadi pertanyaan saya, apabila pengasuh saat berangkat biaya transportasinya dibiayai negara karena anak berusia di bawah 6 tahun, apakah negara bertangungjawab untuk tiket kepulangannya ketika anak saya telah lewat 6 tahun atau tidak? Terimakasih

Dalam ketentuan tidak disebutkan perubahan usia anak menyebabkan kepulangan pengasuh tidak ditanggung. Dan sangat masuk akal jika saat keberangkatan ditanggung maka kepulangannya juga harus ditanggung. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa kepulangan pengasuh tidak dapat ditanggung.









apakah sewa rumah bisa masuk ke belanja sewa, apakah uang pengipanan bisa dipakai untuk sewa rumah mengingat pelaksanaan kegiatan pengumpulan data selama 60 hari bisa apa tidak terima kasih

Sewa rumah menggunakan akun belanja sewa (akun 522141). Uang penginapan dimaksud digunakan untuk menginap selama pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data, namun dalam pertanggungjawabannya adalah sebagai komponen biaya perjalanan dinas yaitu biaya penginapan bukan sebagai sewa rumah.









1. Untuk pembelian tiket pesawat utk kegiatan meeting diluar kota atau luar provinsi menggunakan akun 521219 atau 524119 ? terima kasih  

Biaya transpor peserta untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor menggunakan akun 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota).





To. Admin mohon petunjuk, NPWP yang seharusnya  tercantum pada SPM LS Pihak Ketiga (Kontraktual) itu NPWP Pihak Ke 3 atau Bendahara? karena sebelumnya kami sudah membuat SPM Pihak ke 3 dengan menggunakan NPWP Pihak ketiga tetapi pada bulan ini kami megajukan SPM LS pihak ke 3 pihak KPPN meminta NPWP yang dicantumkan NPWP Bendahara? jadi kami mohon petunjuknya dan dasarnya dari peraturan no berapa ? terimakasih

Untuk SPM LS Pihak Ketiga, NPWP yang dicantumkan adalah NPWP Pihak Ketiga.

mohon bantuannya tim help desk. unutk revisi akun 521219 menjadi 524114 pada laporan sakpa sudah terealisasi 50% dari anggaran, bagaimana cara merivisi akun tersebut. terima kasih.

Yang direvisi adalah sisa dana yang belum direalisasikan.

berapa besar honor panitia peneliti dan penghapusan BMN

Agar mencari referensi dari PMK tentang standar biaya. Bila tidak ada istilah yang persis sama, dapat dicari referensi dari deskripsi rinci tugasnya. Dalam hal ini, dari istilah panitia peneliti, perlu dirinci apakah tugasnya terkait dengan tugas panitia yang bersifat adiministratif, ataukah tugas peneliti.








1. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka DIKLAT PIM III di Yogjakarta selama 40 hari, bagaimana pengaturan pemberian perjalanan dinas terhadap pegawai ybs ?

Dengan asumsi biaya penyelenggaraan diklat (akomodasi dan konsumsi) ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka kepada peserta diklat PIM diberikan uang harian sesuai standar biaya (sebesar 30% dari uang harian) sejumlah penugasan dan biaya transport (PP) secara at cost.





Selamat Siang. Dalam Surat Menteri Keuangan No S- 2056 telah dilakukan penambahan 2 Akun baru yaitu 524113 dan 524114 untuk menampung semua jenis biaya perjalanan dinas baik itu transport lokal, uang saku, dan paket meeting yang dilakukan di dalam kota.  Bagaimana dengan kegiatan/meeting yang dilakukan Satker yang lokasinya berada di luar kota, untuk saat ini kegiatan seperti ini kami masukkan ke Akun 521219. pertanyanya : apakah penggunaan akun 524114 juga mengakomodir kegiatan meeting di luar kota atau tidak ? mohon pencerahannya, terima kasih  

Kegiatan untuk pengeluaran paket meeting di luar kota tetap menggunakan akun 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota).















mohon bantuan menurut surat s-2056 ttg revisi akun 521219 menjadi 524114 pada satker kami beberapa akun tsb sudah terealisasi 50%...sbg contoh pada laporan sakpa akun 521219 dng anggaran 5jt realisasi belanjanya 2.5jt...mohon petunjuk untuk dapat merivisi sisa anggaran pada akun 521219 tsb menajdi 524114...dan apakah pada akun 521219 yg terdapat uang saku dan transport harus tanpa adanya paket meeting harus di rubah menjadi 524114..terima kasih atas bantuannya

Revisi anggaran agar mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam PMK mengenai Tata Cara Revisi Anggaran.

Uang saku dan transpor yang tidak melalui kegiatan paket meeting (kegiatan rapat dalam kantor di luar jam kerja) tetap menggunakan akun 524114.






««« | « Previous | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia