Jumlah Pengunjung :
18,347,017
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
saya ingin bertanya tentang : 1. batas/limit pembayaran atas kegiatan oleh Bendahara, misal perjadin; pada PMK 113/PMK.05/2012, BAB IX pasal 34, ayat (1) pada kata \\\"paling lambat\\\" apakah itu berarti bendahara tidak boleh membayar, jika lebih dari 5 hari?? 2. dalam keadaan Anggaran diblokir, pos kegiatan yg harus dilaksanakan, di bebankan pada siapa? 3. apakah ada batas kadaluarsa pembayaran atas kuitansi oleh bendahara? jika tanggal kuitansi bulan januari, apakah bisa di mintakan GU pada bulan Mei??  

untuk pertanyaan 1 dan 2 :  Biaya transportasi bisa di-spj-kan dengan membuat daftar pengeluaran riil dengan mencantumkan besaran biaya transportasi mengacu pada biaya transportasi umum yang berlaku atau sesuai SBU, tanpa melampirkan bukti pengeluaran. Kemudian akan dilakukan penilaian kewajaran oleh PPK sebelum dibayarkan kepada Pelaksana SPD.   3. Sewa kendaraan/mobil tidak dapat di-spj-kan sebagai komponen biaya perjadin.  Walaupun dalam pelaksanaannya menggunakan rental mobil mengingat lebih efisien dan efektif, sebaiknya tetap di-spj-kan sebagai biaya transportasi, dicantumkan dalam daftar pengeluaran rill tanpa melampirkan bukti pengeluaran.    4. Biaya transportasi tidak dapat dibayarkan apabila menggunakan mobil dinas.    5. Bantuan transport lokal menggunakan akun baru yaitu akun 524113 (bukan akun 524114), dapat dibayarkan tanpa menerbitkan SPD, atau cukup dengan surat tugas saja yang telah disahkan/ ditandatangani pejabat yang ditunjuk di tempat tujuan sebagai bukti bahwa perjadin dalam kota sd 8 jam tersebut memang telah dilaksanakan.



























saya ingin bertanya tentang : 1. batas/limit pembayaran atas kegiatan oleh Bendahara, misal perjadin; pada PMK 113/PMK.05/2012, BAB IX pasal 34, ayat (1) pada kata "paling lambat" apakah itu berarti bendahara tidak boleh membayar, jika lebih dari 5 hari?? 2. dalam keadaan Anggaran diblokir, pos kegiatan yg harus dilaksanakan, di bebankan pada siapa? 3. apakah ada batas kadaluarsa pembayaran atas kuitansi oleh bendahara? jika tanggal kuitansi bulan januari, apakah bisa di mintakan GU pada bulan Mei??  

1.   Dalam Pasal 34 PMK 113/2012 hanya mengatur norma waktu penyampaian pelaksanaan dan biaya perjadin, namun tidak mengatur mengenai sanksi keterlambatan penyampaian pelaksanaan dan biaya perjadin. Hal tersebut agar diatur lebih lanjut internal satker dalam bentuk SOP.   2. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan apabila masih diblokir.    3.  Dalam PMK 190/2012 telah diatur mengenai norma waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN.
Sesuai dengan PER-47/PB/2009...Bendahara wajib menyampaikan LPJ Bendahara ke KPPN, Menteri/Pimp. Lembaga, dan BPK.. Yang kami pertanyakan, pengiriman LPJ Bendahara yang ke BPK disini. Apakah ke BPK Pusat yang di Jakarta atau ke BPK Perwakilan di tiap provinsi...???? Terima Kasih

Penyampaian LPJ Bendahara kepada BPK adalah terkait dengan pemeriksaan/audit BPK ke satker. Sehingga LPJ Bendahara sebaiknya disampaikan kepada BPK yang akan memeriksa unit Saudara.





Helpdesk Yth. Mohon petunjuk, di Kantor kami terdapat beberapa Seksi dan masing-masing Seksi telah tersedia alokasi anggaran dalam DIPA untuk melaksanakan kegiatan. 1. Apakah dibenarkan masing-masing Seksi tersebut meminta dana (uang) dari Bendahara untuk dibelanjakan barang/bahan sendiri,  tanpa melalui bagian umum selaku penanggungjawab pengadaan barang ?  2. Dalam tupoksi kami adalah selaku pelayanan masyarakat yang menerbitkan suatu dokumen, apakah diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan pembinaan pegawai seperti dengan melaksanakan kegiatan out bond untuk pegawai ? Mohon dapatnya  diberi pencerahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat jangan sampai kami dianggap menghambat realisasi anggaran, tapi kami hanya melaksanakan prinsip kehati-hatian. Atas bantuan dan informasinya disampaikan terima kasih.

Mohon maaf, pertanyaan yang disampaikan tidak jelas.

uang harian dibayarkan untuk perjadin ap saja?

Uang harian dibayarkan untuk semua perjadin yang dilakukan di dalam kota lebih dari 8 jam (sebesar 75% untuk yang tidak menginap), and full untuk yang menginap dan keluar kota. Sedangkan uang harian dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket meeting diberikan sesuai standar biaya.







bagaimana cara kita, untuk menyeting no SPBy di Aplikasi SPM? trims atas jawabannya

Tidak ada fasilitas untuk melakukan setting nomor SPBy.



Mengapa pemanggilan peserta diklat serta lampiran pendaftaran diklat ppakp filenya tidak bisa kita download? 

Terimakasih atas pertanyaannya, Terkait kesulitan untuk melakukan unduh aplikasi melalui website Perbendaharaan, dapat diinformasikan bahwa lokasi file yang akan diunduh berada pada server Kementerian Keuangan (yang dikelola oleh PUSINTEK). Dengan demikian server tersebut digunakan oleh seluruh lingkup Kementerian Keuangan, sehingga pada jam kerja terkadang proses download file menjada terlambat karena banyaknya lalu lintas data. Untuk itu disarankan melakukan pengunduhan file diluar jam kerja. Untuk mendapatkan File tersebut Saudara dapat mengubungi Kanwil Ditjen Perbendaharaan terdekat.
















Pertama kami membuat data kontrak, kemudian ruh spp dan cetak spp pada user PPK. Masuk ke user PPSPM lalu catat SPM dan cetak SPM. Ketika pengajuan ke KPPN Tanjungpinang (beserta adk SPM dan ADK Kontrak) ditolak karena dana pada aplikasi di KPPN untuk belanja modal tersebut tidak mencukupi, padahal kami baru mau mengajukan. Sampai saat ini KPPN tanjungpinang belum dapat mengatasi permasalahan ini. Satu hal lagi, ketika akan membatalkan SPM untuk No spm belanja modal tersebut maka akan muncul peringatan "TOTAL REALISASI KONTRAK MELEBIHI PAGU KONTRAKNYA" Terima Kasih.

Tolong dikonfirmasi kembali apakah akun tersebut sudah digunakan untuk membuat SPM yang lain atau belum, sehingga tidak mencukupi untuk mengajukan SPM kontrak tersebut.


















Menurut surat edaran dari kementerian keuangan bahwa dinyatakan untuk peserta paket meeting secara kontraktual di dalam kota menggunakan akun 524114. yang ingin kami tanyakan bagaimana paket meeting untuk peserta luar kota apakah menggunakan akun 524119 atau 521219?

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Langkah-Langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas, bahwa akun 524114 hanya digunakan untuk pengeluaran paket meeting dalam kota, sedangkan kegiatan paket meeting luar kota, pengeluarannya dibebankan ke dalam akun 524119









Dengan hormat, kami menanyakan  pagu anggaran yang terblokir (*) kira-kira kapan dibuka blokirnya/ tanda bintang (*). Terima kasih

Anggaran yang masih diblokir dapat diproses revisi buka blokirnya dengan mengajukan revisi buka blokir ke Ditjen Anggaran.



Jika dalam akun 521219 terdapat : - Paket fullboard (kontrak) - uang saku peserta peserta dan panitia - transport peserta dan panitia yang harus dipindah ke akun 524114 keseluruhan detil atau hanya uang saku dan transport saja.  Penjelasan sangat kami tunggu, karena terkait dengan UP yang harus segera kami pertanggungjawabkan. terima kasih

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan paket meeting dalam kota dari semula menggunakan akun 521219 direvisi menjadi akun 524114,. Biaya yang direvisi meliputi biaya transport, uang harian paket meeting, dan biaya paket meeting (biaya penginapan untuk yang fullboard) menjadi satu akun 524114. 








  Yth.   Dalam rkakl tertulis sbb: peserta dalam jawa 20 org dan peserta luar jawa 30 orang, kemudian dlm pelaksanaanya diubah mjd : peserta dalam jawa 23 orang dan peserta luar jawa 27 orang dan dana yang ada sudah mencukupi. Pertanyaan adalah : Apakah perubahan tsb di atas diperbolehkan? terima kasih

Bisa saja, cukup dengan revisi detail belanja/POK-nya.

Dear Admin, saya mencoba download ADK DIPA REVISI 1 TA. 2013 dari RKAKLDIPA online dengan format D99_99999_99_999999_9.1301, kemudian direstore ke Aplikasi RKAKL 2013 successfull. Saya Cek melalui menu DIPA-->Petikan DIPA, isi Kolom Rev masih 0 padahal ADKnya adalah Revisi 1 yaitu D99_99999_99_999999_99.1301), dan dicoba Backup dari menu SPAN-->Kirim Data ke DJA, hasilnya d99_99999_99_999999_9.13 seharusnya = d99_99999_99_999999_9.1301. Pertanyaan : 1. Apakah ADK Revisi DIPA yang direstore posisinya kembali ke 0? 2. Bagaimana supaya file ADK Backup Revisi DIPA  = file ADK saat Restore (d99_99999_99_999999_9.1301/ Revisi 1).   Terima Kasih

1. Memang pada aplikasi RKAKL 2013 seperti itu adanya. Penomoran Revisi hanya di Kanwil Perbendaharaan dan DJA.

2. ADK yang mengandung Revisi dikeluarkan oleh Kanwil Perbendaharaan/DJA.

bagaimana cara merestore/menerima adk skpa dari penerbit skpa ke aplikasi spm karena kami sudah coba restore adk skpa melalui menu pagu_terima skpa(penerima skpa)_proses.. tapi di pagu satker kami tidak muncul pagu skpa yang diterima tadi. mohon bantuannya.    

Pagu yang berasal dari SKPA akan terpisah dengan pagu satker penerima SKPA.











saya Edi Prayitno dari KPPN Purwakarta, ditempat kami terdapat Bank Persepsi yang salah melimpahkan penerimaan persepsi, seharusnya dilimpahkan ke KPPN Bandung I, namun telah dilimpahkan ke KPPN Surakarta. akibat dari kesalahan limpah ini KPPN Purwakarta membukukan sebagai 824111 (pengeluaran kiriman uang antar kppn) dan KPPN surakarta membukukan 814111 (penerimaan). pertanyaan saya,apakah Bank Persepsi tersebut masih berkewajiban untuk melimpahkan penerimaan persepsi ke KPPN Bandung I sebagai akun 824128, dan kemudian atas kesalahan pelimpahan ke surakarta direstitusi dengan SPM PP???mohon petunjuknya  

Pembukuan yang dilakukan oleh KPPN Purwakarta dan KPPN Surakarta sudah tepat, sehingga bank persepsi tersebut tidak perlu lagi melimpahkan penerimaan ke KPPN Bandung I dan KPPN Surakarta tidak perlu mengembalikan kesalahan pelimpahan tersebut.















kebetulan saya terlanjur memasukkan data pagu revisi yang tidak berurutan, bagaimana cara menghapus pagu revisi tersebut agar dapat dimasukkan kembali data pagu yang berurutan, terima kasih

Sampai saat ini kami masih mempelajari permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan Bapak.








Kenapa Aplikasi SPPAW tidak bisa di unduh apa solusinya...? Mksh..

Aplikasi SAPPAW sudah kami kirimkan melalui email dankkempas@yahoo.co.id.


Dear Admin, pada Aplikasi RKAKL 2013 saya sudah melakukan beberapa Revisi POK pada belanja yang tidak diblokir (*) REVISI DIPA ke-0 (Data Awal). Saya cek di Aplikasi RKAKLDIPA Online ada info REVISI DIPA ke-1 padahal saya belum mengajukan Revisi DIPA. Next, Saya download ADK Revisi DIPA ke-1 tersebut, dan Restore ke Aplikasi RKAKL2013.Hasilnya Beberapa Revisi POK yang pernah saya lakukan sebelumnya hilang semua/ kembali ke kondisi semula. Pertanyaan : 1.Bagaimana supaya Revisi POK yang sudah saya lakukan tidak hilang pada saat setelah merestore ADK REVISI DIPA dari RKAKLDIPA ONLINE? 2. Apakah setiap melakukan revisi POK kita harus mengirim ADK Revisi POK tersebut ke DJPB/ DJA?

1. Dikarenakan perubahan database DJA maka DIPA Awal yang sudah revisi ataupun yang belum dianggap Revisi-1. Oleh karena itu jika ADK Revisi-1 tersebut sudah diunduh maka harus disesuaikan kembali dengan Revisi POK yang sudah dilakukan.

2. Tidak Perlu.

mohon pencerahan, kami sdh restore ADK revisi diaplikasi RKAKL tapi pada Dipa petikan tidak muncul perubahan revisi ke 1 dan seterus y

Memang pada aplikasi RKAKL 2013 seperti itu adanya. Penomoran Revisi hanya di Kanwil Perbendaharaan dan DJA.




Mengapa anggaran ada yang diblokir ? trus.. untuk buka blokir itu gimana cara dan prosedurnya? Berapa lama proses pembukaan blokir tersebut? Terima kasih sebelumnya

Anggaran diblokir karena terdapat persyaratan yang belum dipenuhi pada saat pembahasan anggaran, misalnya belum menyampaikan RAB/TOR, atau belum mendapat persetujuan dari DPR. Untuk membuka blokir, silakan mengajukan revisi pencairan blokir yang dilengkapi dengan lampiran sebagai persyaratan buka blokir kepada Ditjen Anggaran.












««« | « Previous | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia