Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
19,161,549
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Yth. Admin. saya ada beberapa pertanyaanterkait perjadin 1. Kalau PPK yang melakukan perjadin atas kegiatannya sendiri, SPD yang tanda tangan siapa? 2. Seorang narasumber yang ditugaskan keluar, apakah uang hariannya juga dibayarkan selama dia mengajar? Mis berangkat 1 April, mengajarr 2 s.d. 4 Apr, pulang 5 Apr?  

1.  Aapabila PPK yang melakukan perjadin, maka tetap PPK yang tanda tangan SPD, karena penugasan yang diberikan kepada yang bersangkutan adalah bukan sebagai PPK.  2. Sesuai PMK No.113/2012, uang harian dapat diberikan kepada narasumber yang melakukan perjadin berdasarkan penilaian PPK di luar jadwal mengajar. Misalnya mengajar tanggal 2-4 April, tanggal 1 dan 5 dapat diberikan uang harian dengan pertimbangan memang diperlukan waktu 1 hari sebelumnya untuk tiba di tempat mengajar dan 1 hari setelahnya untuk kembali ke tempat semula.














Dalam memudahkan pelaporan keuangan Satuan Kerja, untuyk kiranya dapat diberikan pola diklat berlanjut kepada Bendaharawan dalam memberikan pemahaman /kemudahan dalam melaksanakan tugas pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah.  

Diklat bagi Bedahara bisa dilakukan oleh unit penyelenggara diklat masing-masing kementerian/lembaga sedangkan diklat PPAKP diselenggarakan setiap tahun oleh Ditjen Perbendaharaan. Anda pun sebagai bendahara bisa meminta pembinaan kepada KPPN terdekat.







SAYA PPSPM, DLM PENGGAJIAN SUDAH pake gpp 2013 versi 3.0 tgl 10 JANUARI 2013, saat membuat kekurangan gaji hakim KHUSUSNYA KEKURANGAN TUNJANGAN KEMAHALAN HAKIM  masih muncul program error \"Object OZONA is not found\" saya pilih ignore muncul program error \"variable \'HASILCEK\' is not found,\" sebanyak 2x.setelah itu layar tampilan akan putih..tidak bisa melanjutkan perhitungan kekurangan gaji untuk yang lainnya. mohon petunjuknya..padahal aplikasi GPP nya sudah saya coba instal ulang tapi hasilnya tetap error..

Tunggu Aplikasi GPP Satker terbaru, yang akan di publis melalui web perbendaharaan.go.id awal bulan Mei 2013.


















Apakah Boleh untuk rekening Belanja Modal Masuk dalam rekening kegiatan Sosialisasi atau kursus singkat

Mohon diperjelas maksud rekening dalam pertanyaan tersebut. Apabila yang dimaksud adalah akun maka sebuah pengeluaran haruslah sesuai dengan kriteria akun tersebut.




1.      Salam Kenal,  ada tiga hal yang akan kami tanyakan mengenai perjalanan dinas : 1. Perjalanan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kementerian yang pelaksanaannya tanggal 1-5 April 2013 di Jakarta, bagi peserta sudah harus hadir dan daftar ulang di tanggal 31 Maret 2013 pukul 19.00 WIB (untuk makan tidak ditanggung panitia)  dan penutupan acara kegiatan tanggal 5 April 2013 pukul 21.00 WIB (jadi peserta pulang di tanggal 6 April 2013), untuk akomodasi dan uang saku tanggal 1 s/d 5 April 2013 ditanggung kementerian sedangkan untuk transport dan uang harian ditanggung satker. Pertanyaannya: apakah untuk uang harian bisa di bayarkan penuh (menurut SBU uang harian Jakarta Rp.530.000) di tanggal 31 Maret 2013 dan di tanggal 6 April 2013,?  1.       2. Pada saat melakukan perjalanan dinas mengunakan pesawat tujuan Surabaya ke Pangkal Pinang untuk meghadiri undangan pertemuan, biaya rill yang di keluarkan (at cost) Rp. 2.650.000 untuk pembelian tiket pesawat Pulang-Pergi (PP) sedangkan di RKAKL satker hanya dianggarkan Rp. 2.500.000, apakah bisa dibayarkan melampaui RKAKL sesuai at cost sedangkan jika dihitung masih ada dana mencukupi???? Apakah harus revisi POK??? 3. Ditempat kami jika melakukan perjalanan bintek ke wilker untuk yang tanda tangan di SPD itu kami minta ke instansi pemerintah (Pejabat Struktural) setempat apakah sudah benar??? Karena wilker kita tidak mempunyai hak untuk menandatangani dan menyetempel SPD karena bukan struktural, sedangkan klo minta ke instansi pemerintahan lain tidak mau mengasih tandatangan dan stempel karena tujuan bintek kita bukan ke instansi tersebut, klo pun mau kami harus mengasih uang, gimana solusinya, terimakasih atas pencerahannya.

1.  Berdasarkan jadwal kegiatan pelatihan dimaksud, penerbit Surat Tugas menerbitkan Surat Tugas dengan mencantumkan penugasan mulai tanggal 31 Maret sd. 6 April 2013. Karena akomodasi dan uang harian berupa uang saku paket meeting tanggal 1 sd. 5 April ditanggung oleh panitia penyelenggara,  maka biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh satker berkenaan adalah biaya transportasi (at cost) dan uang harian perjalanan dinas (full) untuk tanggal 31 Maret dan 6 April (2 hari).  2. POK direvisi untuk membayar biaya perjalanan dinas dimaksud sesuai bukti pengeluaran.   3.  Tanda tangan SPD adalah pejabat yang ditunjuk di tempat tujuan perjalanan dinas.















Ass HelpDesk yang terhormat.......di satker kami terdapat rumah dinas yang belum memiliki sertifikat tanah, dan di TA. 2013 ini kami mendapat Dana sebesar Rp. 69.393.000 untuk pengadaan sertifikat tanah dengan akun 521111, yang kami mau tanyakan apakah untuk pengadaan sertifikat tanah tersebut bisa menggunakan mekanisme TUP atau melalui LS kontrak dengan Pihak ke tiga, dan kalau menggunakan mekanisme TUP apa saja yang di lampirkan untuk pertanggung jawabannya,,,? karena di PMK.190 pasal 42 hanya menjeleskan pembayaran pengadaan tanah bukan sertifikat tanah.... terima kasih....

Prinsipnya pembayaran atas beban APBN dilakukan dengan pembayaran langsung (LS). Pengadaan sertifikat tanah dapat dilakukan dengan LS dengan pihak ketiga, yaitu dibayarkan langsung ke rekening penyedia jasa pengadaan sertifikat tanah.






Selamat Pagi, Kami mengalami kesulitan dalam mendownload Peraturan SE-14/PB/2013 tentang Mekansime Pencairan Dana Non Gaji Melalui Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS Non Gaji (Lembur/Vakasi/Honor/Uang Makan/Belanja Barang/Belanja Modal/Belanja Bantuan Sosial/Belanja Lain-lain). Apakah ada solusi agar kami dapat mendownload peraturan tersebut? Atas Bantuannya di ucapkan terimakasih

Terimakasih atas pertanyaannya, Terkait kesulitan untuk melakukan unduh aplikasi melalui website Perbendaharaan, dapat diinformasikan bahwa lokasi file yang akan diunduh berada pada server Kementerian Keuangan (yang dikelola oleh PUSINTEK). Dengan demikian server tersebut digunakan oleh seluruh lingkup Kementerian Keuangan, sehingga pada jam kerja terkadang proses download file menjada terlambat karena banyaknya lalu lintas data. Untuk itu disarankan melakukan pengunduhan file diluar jam kerja. Kami sarankan untuk menghubungi KPPN mitra kerja Saudara untuk mendapatkan file tersebut.
















Yang terhormat admin, apakah SPBy harus tetap dilampirkan nota walau sudah dilampirkan kuitansi? sebagaimana tersebut pada pasal 51 ayat 2 pmk 190. Seperti apakah nota yang dimaksud? apabila toko tidak menyediakan apakah ada format tertentu?

SPBy dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran/ dokumen pembayaran yang telah disahkan PPK, dapat berupa nota pembelian dan/atau kuitansi. Dalam hal toko tidak menyediakan nota pembelian atau kuitansi dimaksud, agar membuat kuitansi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI PMK 190/2012.








kami diundang oleh kementerian untuk rapat koordinasi di DKI Jakarta. kegiatan berjalan selama 3 hari tanggal 10 s/d 12 April 2013. Akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia selama kegiatan berlangsung. kami berangkat tanggal 10 dari padang dan check in jam 13-15 wib, kemudian pembukaan jm4, tanggal 11 kegiatan full sampai penutupan, tanggal 12 kami sudah bisa checkout paginya. pertanyaannya, biaya uang harian yang dikenakan Fullboard (Rp.180.000) apa hanya tanggal 11 April saja, sedangkan tgl 10 dan 12 April Full (Rp. 530.000). atau selama tiga hari itu kami dikenakan biaya fullboard?? terima kasih atas jawaban yang sangat membantu kami pak.

Uang harian berupa uang saku paket meeting diberikan selama/sejumlah hari rill pelaksanaan kegiatan meeting. Tanggal 10 dan 11 diberikan uang harian berupa uang saku paket fullboard luar kota, sedangkan pada tanggal 12 dapat diberikan uang harian perjalanan dinas (full), dikecualikan bagi satker yang lokasinya masih satu kota dengan lokasi penyelenggaraan kegiatan dan sekitarnya (misalnya Bogor dan sekitarnya). Namun hal tersebut merupakan kewenangan PPK satker penyelenggara.








Aslm admin, kami suatu Instansi yang sering melakukan pekerjaan di luar negeri dengan mengunakan rupaiah murni, dalam hal ini kami ingin bertanya bagaimana mekanisme pembayaran pekerjaan kepada penyedia barang/jasa (pekerjaan penyediaan ruangan pertemuan atau Hall untuk pameran ) di luar negeri penyedia jasa di atas tidak mau di ikat dengan kontrak meraka maunya bayar langsung dan apakah boleh pembayaran mengunakan TUP setelah mendapat dispensasi dari Ditjen PB dan apa saja bukti pendukungnya . TKS

Dalam Perpres 54 tahun 2010 diatur bahwa perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan. Berdasarkan pengaturan tersebut maka apabila perikatan dalam bentuk perjanjian/kontrak dan dibayarkan dengan valuta asing maka harus ijin menteri keuangan, namun demikian apabila dibayarkan langsung tanpa kontrak dan dibayarkan dengan UP maka nilainya paling tinggi 50 Juta, apabila lebih dari nilai tersebut harus ijin Dirjen Perbendaharaan. Namun demikian hal ini kan berdampak pada timbulnya selisih kurs karena rupiah murni harus ditukarkan ke valas untuk dibayarkan ke rekanan. Selisih kurs tersebut tidak dapat dibebankan pada negara namun menjadi tanggungjawab satker bersangkutan.  





















pada aplikasi gpp2013, pada menu kirim data pegawai ke aplikasi rkakl2013 gagal terbentuk. bagaimana solusinya untuk itu?terima kasih

Coba bapak backup dahulu dan hasil backup-annya Bapak kirim ke gajikoe@gmail.com, selanjutnya hasil analisa data dan solusi akan di e-mail balik.




Assalamualaikum, maaf pak saya mau menanyakan perihal akun 521219. Di kantor kami diadakan kegiatan seleksi calon petugas haji dan penggunaan dananya melalui akun 521219. Dalam rinician anggaran biaya yang diajukan oleh Staf PPK ada honor untuk  panitia. Apakah honor tersebut bisa dibayarkan , sedangkan dalam dipa nya sendiri tidak ada akun 521213? Apakah uang saku rapat bisa dibayarkan lewat akun 521219 ini? Apakah uang lelah panitia bisa dibayarkan lewat akun 521219, sedangkan dalam SBU 2013 tidak ada uraian yang menjelaskan tentang uang lelah panitia kegiatan? Mohon solusinya

Kegiatan dimaksud dapat dibayarkan honornya sepanjang terdapat dasar pelaksanaannya (SK KPA), menggunakan  akun 521213. Apabila tidak terdapat dalam POK agar dilakukan revisi POK yang merupakan kewenangan KPA. Uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja dan uang saku rapat paket meeting (halfday/ fullday/ fullboard) yang diselenggarakan di luar kantor di dalam kota  menggunakan akun 524114. Uang lelah panitia dimaksud apabila semacam honor yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan agar menggunakan akun 521213. Namun apabila panitia dimaksud dalam rangka sosialisasi/bimtek dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan menggunakan paket meeting dibebankan pada akun 524114 (untuk yang dalam kota).



















Jika satu orang masuk dalam lebih dari satu pokja dalam satu bulan dengan kegiatan yang berbeda, contoh pokja logistik bersamaan dengan pokja kampanye dan pokja pemungutan suara, apakah yang bersangkutan berhak menerima honor ketiga pokja tersebut??

Iya bisa, karena pada TA 2013 belum terdapat pembatasan pembayaran honor terkait dengan output kegiatan, kepada pegawai dimaksud dapat dibayarkan honor per masing-masing kegiatan dengan output yang dihasilkan berbeda.





Selamat malam,  saya Shofia Maharani mahasiswi FEUI sedang menyusun skripsi terkait pelaporan keuangan BP Migas yang saat ini berubah menjadi SKK Migas. saya ingin menanyakan: 1. Apa Standar Akuntansi yang digunakan oleh BP Migas dalam penyusunan laporan keuangannya? apa alasan digunakannya Standar Akuntansi tersebut? 2. Apakah setelah berubah menjadi SKK Migas terdapat perubahan di dalam pelaporan keuangan lembaga tersebut? Demikian pertanyaan yang saya ajukan, terimakasih untuk perhatiannya. Salam. 

Terimakasih atas pertanyaannya,  untuk Sdri Shofia Maharani, sebelumnya kita perlu mengetahui apa status dari SKK Migas didalam pemerintahan  negara kita :

1. Apabila SKK Migas statusnya sebagai satker pemerintah pusat maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan Standar Akuntansi pemerintahan (PP.71 tahun 2010) dan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-55/PB/2012

2. Akan tetapi apabila SKK Migas tersebut statusnya sebagai satker BLU maka wajib menyusun 2 (dua) laporan keuangannya , yaitu laporan keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010 dan Perdirjen  Nomor PER-55/PB/2012 untuk digabungkan ke entitas diatasnya juga menyusun laporan keuangan berdasarkan akuntansi komersial.







Helpdesk, Mohon pencerahannya Pada pertengahan bulan terjadi pergantian PPTK dari si A ke Si B, yang ingin kami tanyakan untuk Honor PPTKnya pada bulan tersebut ke pada siapa sebaiknya kami bayarkan Cat : Jumlah total PPTK 21 orang dan anggaran yang ada untuk honor perbulan juga hanya 21 orang / bulan Terima Kasih

Iya bisa, karena pada TA 2013 belum terdapat pembatasan pembayaran honor terkait dengan output kegiatan, kepada pegawai dimaksud dapat dibayarkan honor per masing-masing kegiatan dengan output yang dihasilkan berbeda.





1.Bila seseorang diundang melakukan rekonsiliasi keuangan dari  jakarta menuju depok waktu acaranya dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam, apakah dia mendapat uang saku (yg 150.000) plus transport atau mendapat uang harian (yg 430.000) plus transport? 2.Apakah Paket Fullboard dpt digunakan untuk kegiatan sehari (tidak menginap) 3.Apakah dpt menggunakan paket Fullboard Sehari (dihari pertama) dan paket fullday (dihari kedua acara selesai pukul 7 malam dihari kedua) 4.Apakah paket Fullday dpt dilaksanakan diluar kota katakanlah di depok?

1. Hal dimaksud termasuk perjadin ke luar kota, apabila rekonsiliasi dimaksud diselenggarakan dengan paket meeting yang ditanggung oleh panitia, maka petugas dimaksud diberikan uang harian berupa uang saku paket meeting. Namun apabila tidak, maka diberikan biaya perjadin berupa uang harian perjadin (full) dan biaya transport sesuai bukti riil.    2. Tidak dapat, karena paket fullboard digunakan hanya bilamana diperlukan menginap. Apabila tidak diperlukan menginap maka tidak dapat menggunakan paket meeting fullboard.   3.  Dalam satu kegiatan, hanya satu jenis paket yang digunakan   4. Paket fullday tidak dapat dilaksanakan di luar kota.















1.       Perjalanan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kementerian yang pelaksanaannya tanggal 1-5 April 2013 di Jakarta, bagi peserta sudah harus hadir dan daftar ulang di tanggal 31 Maret 2013 pukul 19.00 WIB (untuk makan tidak ditanggung panitia)  dan penutupan acara kegiatan tanggal 5 April 2013 pukul 21.00 WIB (jadi peserta pulang di tanggal 6 April 2013), untuk akomodasi dan uang saku tanggal 1 s/d 5 April 2013 ditanggung kementerian sedangkan untuk transport dan uang harian ditanggung satker. Pertanyaannya: apakah untuk uang harian bisa di bayarkan penuh (menurut SBU uang harian Jakarta Rp.530.000) di tanggal 31 Maret 2013 dan di tanggal 6 April 2013,? Terimakasih atas jawabannya.

Mengingat memang diperlukan waktu 1 hari sebelum kegiatan untuk tiba di tempat tujuan dan 1 hari setelah kegiatan untuk tiba kembali ke tempat kedudukan semula, serta sepanjang surat tugas yang diterbitkan mencantumkan perintah pelaksanaan perjadin dari tanggal 31 Maret sd 6 April 2013, maka pada tanggal 31 Maret dan 6 April dapat diberikan uang harian perjadin (penuh).













Sesuai PMK no.242 2012, bahwa dana DID digunakan untuk bidang pendidikan khususnya rehabilitasi bangunan sekolah, Apakah dana DID 2012 tersebut bisa dialihkan penggunaannya menjadi anggaran belanja pegawai, terimah kasih.

Dalam PMK tersebut dinyatakan bahwa penggunaan DID dimaksud diutamakan untuk rehabilitasi bangunan, yang di pasal selanjutnya disebutkan bahwa jika hal tersebut telah dituntaskan, maka penggunaannya dapat dialihkan untuk kegiatan lain yang menunjang fungsi pendidikan, dengan jenis belanja di antaranya belanja pegawai.









Mohon aturan terkait, apakah biaya tol bisa di biayakan jika tidak diberikan transpot dan kalau bisa diklasifikasikan dalam akun apa?  terimakasih 

Apabila dilakukan perjalanan dinas tanpa dibayarkan biaya transportasinya, asumsinya perjalanan dinas dimaksud dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas, biaya tol dimaksud dapat dibebankan sebagai bagian dari biaya operasional/BBM (akun 5211).






Untuk suatu kegiatan luar kota selama tiga hari melibatkan 50 orang, apakah salah bila komponen dalam dipa terdapat uang harian 3 hari,   uang penginapan 2 hari,  biaya penyelenggaraan 1pkt, sewa gedung dan sewa penyelenggaraan. Bukan paket fulboard 3 hari, kalo disalahkan inspektorat apakah harus mengembalikan kelebihan uang harian yang seharusnya fulboard. Trimakasih

Sesuai PMK 113/PMK.05/2012, kegiatan yang dilakukan bersama-sama/rombongan di suatu hotel/tempat menginap lainnya dalam rangka repat/pertemuan termasuk jenis perjadin dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya. Komponen biaya yang diberikan meliputi uang harian berupa uang saku paket meeting sejumlah hari rill pelaksanaan kegiatan, biaya transportasi, dan biaya penginapan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan pembayaran biaya perjadin, kelebihan tersebut harus disetorkan ke kas negara.













««« | « Previous | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR