Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
19,019,848
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Salam, Saya Guru GTT yang telah ikut Diklat PLPG Sertifikasi namun belum menerima tunjangan profesi, setiap bulannya saya menerima honor rutin dari DIPA. pertanyaannya apakah jika saya nanti menerima tunjangan profesi masih boleh menerima honor rutin dari dipa setiap bulannya?

Sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sehingga pemberian tunjangan profesi guru tersebut tidak menghapus hak guru GTT untuk mendapatkan honor setiap bulannya













dikatakan pada lampiran V tersebut untuk transportasi kepulangan peserta untuk pertanggung jawaban tidak perlu melampirkan bukti transpor kepulangan dan biaya transpor diberikan sebesar transpor brkt apa di dalamnya termasuk tiket pesawat, jadi tdk apa2 apabila tidak melampirkan bukti tiket pesawat? makasih

Sesuai Lampiran V PMK 113/2012 dimaksud, biaya transportasi kepulangan mengacu pada biaya transportasi keberangkatan tanpa melampirkan bukti riil pengeluaran kepulangannya. Biaya transportasi dimaksud berlaku untuk semua moda transportasi yang digunakan.









Admin yang kami hormati, apakah ada up date aplikasi SPM terbaru yang bisa mempermudah penyesuaian realisasi pagu pada RUH PAGU di aplikasi SPM sperti tahun-tahun kemarin diaplikasi ada menu EDIT pada RUH PAGU? karena pada aplikasi kami terdapat masalah,realisasi pagu terlalu besar padahal perekaman SPM baru beberapa saja. namun ketika dikirim ke SAKPA realisasi sudah sesuai dengan KPPN. Hanya realisasi pada Aplikasi SPM saja yang lebih besar, dan hanya terdapat pada Akun Belanja Pegawai (51). Mohon pencerahannya

Pada aplikasi SPM 2013 hanya dapat menerima hasil transfer dari aplikasi RKAKL-DIPA















Mohon kiranya dapat diupload surat tentang revisi ke akun 524113 dan 524114, sebagai dasar kami revisi. Terima Kasih

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Langkah-Langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas sudah saya kirimkan ke email Saudari. Terima kasih atas kerja samanya.






Apakah pembayaran tagihan biaya SPP untuk semester 1 dan 2 pada kontrak kerjasama pendidikan dengan universitas dapat sekaligus dibayarkan di semester 1? apakah tidak melanggar ketentuan yang ada bahwa pembayaran dapat dilakukan secara termin atau prosentase dari prestasi pihak kedua yang sudah tercapai ?..

Pada prinsipnya pembayaran dilaksanakan setelah ada prestasi pekerjaan, namun demikian mengingat menurut karakteristik sifat pembayaraannya SPP harus dilakukan di awal maka pembayaran kepada universitas dapat dibayarkan diawal. Terkait dengan pertanyaan apakah dapat dibayarkan 2 (dua) semester sekaligus atau harus per semester sebenarnya sangat tergantung dari pengaturan dalam kontrak kerjasama antara pemerintah dengan universitas, namun demikian memperhatikan prinsip kehati-hatian mengingat prestasi atas pekerjaan tersebut baru didapat setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan per semester maka sebaiknya dapat dibayarkan dulu per semester.














Kepada Yth. Bapak/Ibu Helpdesk. Di satker saya ada kegiatan FGD di luar kota yang pesertanya dari para akademisi, politisi, LSM dan tokoh masyarat di sekitar wilayah kami mengadakan kegiatan FGD. Yang menjadi pertanyaan, apakah biaya pengganti transport bagi peserta FGD ini bisa kami tentukan sendiri atau harus mengikuti standar biaya 2013 yaitu satuan biaya uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota. Mohon Pencerahannya, Terima kasih . 

Besaran biaya transport (atas beban APBN) diberikan dengan berpedoman pada PMK No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.31/PMK.02/2013 dan merupakan pagu maksimal, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA.














Yth. Admin, mohon pencerahan atas pembayaran honor kegiatan, apakah daftar nominatif sebagai dokumen pendukung SPM harus ditandatangani oleh seluruh peserta sebelum dibawa ke KPPN untuk dibuatkan SP2D atau tidak? Apakah ada peraturan yang terdapat bentuk daftar nominatif yang baku? Terima kasih 

Tidak harus ditandatangani oleh seluruh peserta kegiatan sesuai PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Pasal 42 ayat (2) huruf i angka 1 bahwa daftar nominatif ditandatangani oleh PPABP, Bendahara pengeluaran dan KPA/PPK untuk honorarium/vakasi yang merupakan belanja pegawai, sedangkan sesuai Pasal 42 ayat (3) huruf a angka 1 bahwa daftar nominatif cukup ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran untuk honorarium non belanja pegawai .















Selamat sore. Saya mau menanyakan pengisian menu referensi bendahara untuk pengajuan SPM TUP Nihil, karena pada aplikasi SPM 13.03 thn 2013 ini pada menu referensi bendahara diminta Alamat, Bank/Pos, Nomor Rekening. Isian ini harus diisi apa, karena pada menu referensi bendahara aplikasi SPM 2012 utk alamat, bank/pos, nomor rekening bs dikosongkan. Mohon infonya segera. Terima Kasih

Pengisian Referensi BUN disamakan dengan Referensi Bendahara Satker, hanya nomor rekening, nama rekening dan nama bank diisi  tanda setrip (-).















Uang Harian Terdiri dari Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal, Kalau Kita diundang dari Kementerian/Pusat dengan paket fullboard Meeting bagaimana cara memberikan uang harian

Uang harian dalam rangka rapat yang menggunakan paket meeting fullboard diberikan sebesar uang saku paket meeting fullboard sesuai standar biaya, dibayarkan sebanyak hari riil pelaksanaan kegiatan rapat.





BAGAIMANA TATA CARA REVISI MENGGUNAKAN  APLIKASI RKAKL VERSI 9.2 TANGGAL 05 APRIL 2013, MOHON BANTUANNYA. TERIMA KASIH

1. Restore ADK History melalui menu Restore ADK RKAKL.

2. Ubah transaksi melalui form Belanja
3. Cetak Matriks Perubahan
4. Kirim ADK

Dear Help Desk Ada pekerjaan Pekarya jalan dengan melibatkan tenaga luar PNS hanya memakai SK Kepala SKPD, bisa tidak pembiayaannya/ pembayarannya tenaga tersebut saya LS kan ?

Bisa, Analoginya seperti pembayaran tenaga honorer.

Satker mendapat undanganmengikuti Diklat diluar kota selama 20 hari. Selama pelaksanaan Diklat tersebut, panitia menanggung akomodasi, konsumsi dan materi. sedangkan biaya transportasi ditanggung oleh Satker. Berapa hari biaya transpor bisa dibayarkan ?

Biaya transportasi diberikan sesuai bukti riil pengeluaran, untuk 1 kali pergi dan pulang (satu kali PP).



Bagaimana cara membuat data RKKAKL setelah dilakukan Proses Revisi bisa dipakai di Aplikasi SPM untuk dapat digunakan  dalam proses pembayaran ?

Lakukan tranfer dari aplikasi RKAKL-DIPA ke aplikasi SPM melalui menu transfer pagu dan revisi.






Selamat Pagi, Ada seorang tenaga honorer/kontrak yang diangkat dalam satu kegiatan, semua biaya yang timbul akan dibebankan pada kegiatan tersebut, pertanyaannya bolehkan tenaga honorer tersebut dijadikan tim dalam kegiatan yang lain untuk mendapatkan honor tim  lagi ?

Saat ini tidak terdapat pembatasan pembayaran honor terkait dengan output kegiatan bagi tenaga honorer, kepada tenaga honorer dimaksud dapat dibayarkan honor per kegiatan dengan output yang dihasilkan berbeda.






Apakah Pegawai Tidak Tetap dalam sebuah satker boleh menjadi bendahara pengeluaran APBN ? mohon jawabannya beserta dasar hukumnya....tq

Mengingat tuntutan ganti rugi atas keuangan negara, sesuai UU No. 17 tahun 2003, hanya dapat dikenakan kepada pegawai negeri maka jabatan bendahara hanya boleh dijabat oleh pegawai negeri.





Bolehkah PA menerima honor Lakip yang merupakan di kegiatan yang sama sedangkan PA sudah menerima honor bulanan sebagai PA... Trim'

Honorarium PA sebagai pejabat pengelola anggaran telah melekat dalam jabatannya. Sedangkan honorarium tim/panitia/komite pelaksana kegiatan diberikan dalam rangka pencapaian output atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA. Pencapaian output dimaksud merupakan tugas dan tanggung jawab PA/KPA. Sepanjang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara tidak mengatur secara khusus mengenai pembatasan pembayaran honorarium dimaksud, maka pemberian honorarium dimaksud ditetapkan oleh PA/KPA setelah memperhatikan efisiensi dan efektivitas pencapaian output/sasaran.














Pembayaran spj yang telah dilakukan oleh SPM UP tetapi uang UP tidak mencukupi, bisakah kekurangannya dibayarkannya oleh TUP,atas bantuannya diucapkan terima kasih 

Untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda yang tidak cukup didanai dariUP, KPA dapat mengajukan TUP.




assalamualikum wr wb Tim helpdesk yang budiman,mohon bantuanya untuk menjawab pertanyaan sbb 1. Kami memiliki kegiatan pekan olah raga pondok pesantren dengan keg 2128.007.011 akun 521119 yang kami tanyakan apakah dalam keg ini dapat di gunakan untuk pembelian seragam bagi peserta lomba? 2. bolehkan kita merevisi pok 521119 menjadi 521219 ? terimakasih

Kami menyarankan agar pembelian seragam bagi peserta lomba dibebankan ke dalam akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).





Sesuai PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013 maka perubahan akun 521119 menjadi 521219, dalam hal Revisi Anggaran dimaksud tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, KPA mengubah ADK RKA-Satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L-DIPA, mencetak POK, dan menetapkan POK.











saya dari dinkes kab. Batu bara (079461) Telah kami terima DIPA 2013, dan ternyata dalam form belanja DIPA tsb terdapat detail, rincian belanja yg tdk sessuai dengan kbutuhan satker, dan akan kami revisi. Setelah datang ke kanwil DJPB setempat kami malah di tolak dengan alasan blm ada aplikasi untk revisi 2013. mohon bantuan solusi untuk mslaha ini, karena hanya dengan revisi kegiatan kami baru dpt berjalan sesuai dengan kebutuhan yg ada di satker

Saat ini Saudara sudah dapat mengajukan revisi sesuai dengan ketentuan dalam PMK 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran dan PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013.  Aplikasi revisi dapat diunduh pada www.anggaran.depkeu.go.id.












1. Perjalanan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kementerian yang pelaksanaannya tanggal 1-5 April 2013 di Jakarta, bagi peserta sudah harus hadir dan daftar ulang di tanggal 31 Maret 2013 pukul 19.00 WIB (untuk makan tidak ditanggung panitia)  dan penutupan acara kegiatan tanggal 5 April 2013 pukul 21.00 WIB (jadi peserta pulang di tanggal 6 April 2013), untuk akomodasi dan uang saku tanggal 1 s/d 5 April 2013 ditanggung kementerian sedangkan untuk transport dan uang harian ditanggung satker. Pertanyaannya: apakah untuk uang harian bisa di bayarkan penuh (menurut SBU uang harian Jakarta Rp.530.000) di tanggal 31 Maret 2013 dan di tanggal 6 April 2013,? Terimakasih atas jawabannya.

Mengingat memang diperlukan waktu 1 hari sebelum kegiatan untuk tiba di tempat tujuan dan 1 hari setelah kegiatan untuk tiba kembali ke tempat kedudukan semula, serta sepanjang surat tugas yang diterbitkan mencantumkan perintah pelaksanaan perjadin dari tanggal 31 Maret sd 6 April 2013, maka pada tanggal 31 Maret dan 6 April dapat diberikan uang harian perjadin (penuh).











««« | « Previous | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR