Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,985,821
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
kepada Yth. Tim Helpdesk Ditjen Anggaran sebelum terjadi perubahan kode akun, kami telah mengeluarkan biaya pada akun tersebut, dalam pelaporam apakah dilaporkan dengan kode  akun lama atau kode akun yang baru...?? mohon petunjuk terima kasih

Perubahan akun yang disebabkan karena kesalahan pembebanan agar dilakukan perbaikan, namun apabila perubahan akun disebabkan karena kebijakan perubahan akun di tengah tahun tidak perlu dilakukan perbaikan.






Saya mau menanyakan kapan hasil ujian PPAKP Tahun 2012 diumumkan ? Sebelumnya saya pernah menanyakan dan masih dalam proses, sampai kapan ? Terima kasih 

Hasil Ujian PPAKP tahun 2012 sudah diumumkan di website www.perbendaharaan.go.id






Untuk biaya pengiriman barang berupa kendaraan dinas roda 2 (motor) dibebankan pada MAK mana? Apakah pada MAK 521114 (belanja pengiriman surat dinas) atau 521111 (belanja keperluan perkantoran)? Makasih.

Kami menyarankan agar biaya pengiriman barang tidak disediakan akun khusus maka dapat menggunakan akun 521219 (Belanja non Operasional Lainnya).




1. Adakah dasar hukum yang mengatur tentang tanggal tiket PP harus sesuai dengan tanggal dinas sesuai Surat Tugas pegawai yang melakukan perjalanan dinas ? 2. Adakah dasar hukum yang mengatur tentang batasan hari maksimal seorang pegawai melakukan perjalanan dinas dalam sebulan ?  3. Kantor kami berlokasi di Manado, apabila pegawai ditugaskan ke Jakarta, apa bisa pegawai yang bersangkutan tiketnya ke Jakarta tp yang transit ke Surabaya / Makassar dulu ? Bagaimana sebenernya perlakuan terhadap tiket pesawat transit ini ? Apa bisa diganti ?  4. Apabila pegawai yang ditugaskan sedang berada dalam kota yang sama untuk mengikuti diklat / panggilan dari kantor pusat karena yang bersangkutan sedang cuti, apakah yang bersangkutan harus pulang dulu ke tempat asal bekerja baru berangkat ke tujuan dinas ? Bagaimana pertanggungjawaban tiket PP nya ?Atas perhatian dan jawabannya kami ucapkan terima kasih

Pada prinsipnya honor dibayarkan sesuai kinerja/ output yang dihasilkan. Dalam hal kepala unit kerja/satker masih tetap dapat menghasilkan kinerja/output selama lemhanas, honornya tetap dapat dibayarkan.





mohon penjelasan, di kantor kami dalam satu bulan ada  beberapa kegiatan yang mengharuskan pembentukan tim/pokja yang berbeda outputnya, bisakah honor pokja tersebut diterimakan semua?

Untuk TA 2013, belum terdapat pengaturan mengenai pembatasan pembayaran honor, sepanjang terdapat dasar pembayarannya (minimal SK KPA), honor-honor dimaksud dapat dibayarkan.




SETDA terdiri dari 9 bagian dan terdapat kegiatan kegiatan. dan masing masing BAGIAN ADA kegiatan PERJALANAN DINAS. Di Bag. Keuangan juga ada SPPD rutin yang digunakan utk menampung SPPD bagian2 yang tidak ada dalam kegiatan mereka. ada salah satu bagian melakukan SPPD luar daerah dan disitu ada KEGIATANnya, berhubung DANA nya kurang ingin mengambil di SPPD Rutin Bag. Keuangan.... BOLEH/TIDAK Bag. Keuangan menampung SPPD Bagian tersebut atau mencairkannya...?????? TErima Kasih Sebelumnya

Bisa, mekanisme revisi/realokasi anggaran agar dilakukan mengikuti ketentuan peraturan mengenai revisi.



jika satker mengadakan perjadin ke KPPN termasuk dalam kategori perjadin dan berpakan tarif yang perlu di berikan?karena didalam SBU tidak terdapat besaran tarif untuk perjadin ke KPPN,mohon dengan penjelasannya karena satker masih mengalami keragu-raguan

Perjadin ke KPPN dimaksud dapat dilakukan sepanjang terdapat penugasan/surat tugas. Pembayaran biaya perjadin sesuai dengan kriteria perjadin, yaitu dalam kota sampai dengan 8 jam, dalam kota lebih dari 8 jam atau ke luar kota. Apabila dalam kota sampai 8 jam, maka biaya perjadin yang dibayarkan berupa transport dalam kota sesuai standar biaya. Apabila dalam kota lebih dari 8 jam, biaya perjadin meliputi biaya transportasi at cost, uang harian 75%. Untuk perjadin keluar kota, biaya perjadin meliputi biaya transportasi at cost, uang harian, dan biaya penginapan.












Satker kami melaksanakan kegiatan seminar di sebuah hotel apakah spd dapat di stempel dan tandatangan oleh pihak hotel?

Hal tersebut memang tidak diatur, SPD dapat saja distempel dan tandatangan oleh pihak hotel. Namun dalam hal ini, PPK harus dapat meyakini bahwa kegiatan dimaksud memang benar-benar telah dilaksanakan.





Yth Helpdesk. mohon penjelasannya, jika seorang Pegawai melaksanakan perjalanan dinas pada tanggal 10 jam 17.00, sedangkan pada tanggal 10 tersebut paginya pegawai ytsb masuk kantor. apakah kepada pegawai yang dimaksud dapat dibayarkan uang makan pada tanggal 10, krn dinas luarnya baru dimulai jam 17.00? trimakasih atas penjelasannya.

Uang makan tidak dapat diberikan kepada pegawai yang sedang melaksanakan perjalanan dinas, walaupun dimulai pada pukul 17.00 WIB.




Saya ingin menanyakan mengenai penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 yang berfungsi sebagai batas estimasi pada No:26 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor disana tertera uraiannya .........\"kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor dapat dilaksanakan sepanjang melibatkan eselon I lainnya\"...apakah setiap kita melaksanakan kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor harus mengundang Eselon I?Kalau dipikir tidak relevan juga kalau setiap mengadakan rapat/pertemuan harus mengundang Eselon I...Tks

Sesuai PMK No. 37/PMK.02/2012 dimaksud, kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor memang baru dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan apabila melibatkan eselon I lainnya.




cara mengisi pembukuan di BKU Aplikasi Sibaku bagaimana jika adhaa pajaknyaa dan bagaimana pembukuan GUP....MOHON PENJELASAN...THANK                      

Mohon konfirmasi tentang keberadaan aplikasi Sibaku ini mengingat aplikasi tersebut bukanlah aplikasi resmi dari DJPBN sehingga kami tidak bisa memberikan penjelasan pembukuan dari aplikasi tersebut.




Yth. Helpdesk Perebendaharaan, 1)Salah satu satker terdapat 2 (dua) DIPA yaitu untuk DK dan TP dengan seorang Bendahara Pengeluaran, bolehkah ditunjuk seorang Bendahara Pengeluaran Pembantu yang khusus mengelola salah satu DIPA? 2) Adakah peraturan/ketentuan atas pembayaran BOP (penyuluh pertanian) baik PNS ataupun Non PNS, dapat dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran? 3) Apakah ADK SPKS (Surat Perjanjian Kerjasama)/MoU disampaikan juga ke KPPN sesuai pasal 36 PMK-190? Terima kasih

1. Apabila dalam satu satker terdapat 2 DIPA, bisa ditunjuk Bendahara Pengeluaran untuk orang yang sama dengan kewajiban terjadi pemisahan dalam segala administrasinya untuk setiap DIPA termasuk pembukuan dan pertanggung jawabannya. Dan diperkenankan pula menunjuk seorang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Hanya saja, untuk kasus Saudara mengapa tidak sekalian saja BPP tersebut menjadi Bendahara Pengeluaran.

2. Pembayaran kepada pihak ketiga namun melalui Bendahara memiliki dasar hukum dengan istilah LS melalui Bendahara Pengeluaran. Sehingga apakah BOP bisa dibayarkan dengan mekanisme tersebut atau tidak maka tergantung aturan terkait BOP tersebut memungkinkan untuk menggunakan LS melalui Bendahara Pengeluaran atau tidak

3. Sesuai pasal dimaksud maka Saudara harus menyampaikan data/dokumen yang dengan jelas tertuang untuk disampaikan kepada KPPN.

Yth. Helpdesk,  1.    Perjalanan dinas dalam kota dengan paket meeting fullday (tidak menginap) selama 2 (dua) hari maka berapa kali uang transport kegiatan dalam kota yang diberikan? Apakah Rp110.000,00 atau Rp220.000,00 (Rp110.000,00 x 2 hari) ?? 2.    Sesuai PMK Nomor 37/PMk.02/2012 ttg Standar Biaya TA 2013, Lampian I Huruf 8 Honorarium Narasumber; huruf 8.1.d. disebutkan bahwa Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/disetarakan diberikan sebesar Rp900.000/OJ. Dalam pelaksanaan anggaran, apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang menetapkan tingkatan honor narasumber untk eselon IV dan Non Eselon (staf) (misalnya Eselon IV Rp800.000/OJ dan Staf Rp700.000/OJ) dan bagaimana mekanismenya.? Terima kasih

1. Apabila dalam satu satker terdapat 2 DIPA, bisa ditunjuk Bendahara Pengeluaran untuk orang yang sama dengan kewajiban terjadi pemisahan dalam segala administrasinya untuk setiap DIPA termasuk pembukuan dan pertanggung jawabannya. Dan diperkenankan pula menunjuk seorang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Hanya saja, untuk kasus Saudara mengapa tidak sekalian saja BPP tersebut menjadi Bendahara Pengeluaran.

2. Pembayaran kepada pihak ketiga namun melalui Bendahara memiliki dasar hukum dengan istilah LS melalui Bendahara Pengeluaran. Sehingga apakah BOP bisa dibayarkan dengan mekanisme tersebut atau tidak maka tergantung aturan terkait BOP tersebut memungkinkan untuk menggunakan LS melalui Bendahara Pengeluaran atau tidak

3. Sesuai pasal dimaksud maka Saudara harus menyampaikan data/dokumen yang dengan jelas tertuang untuk disampaikan kepada KPPN.


Yth. Helpdesk,  1.    Perjalanan dinas dalam kota dengan paket meeting fullday (tidak menginap) selama 2 (dua) hari maka berapa kali uang transport kegiatan dalam kota yang diberikan? Apakah Rp110.000,00 atau Rp220.000,00 (Rp110.000,00 x 2 hari) ?? 2.    Sesuai PMK Nomor 37/PMk.02/2012 ttg Standar Biaya TA 2013, Lampian I Huruf 8 Honorarium Narasumber; huruf 8.1.d. disebutkan bahwa Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/disetarakan diberikan sebesar Rp900.000/OJ. Dalam pelaksanaan anggaran, apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang menetapkan tingkatan honor narasumber untk eselon IV dan Non Eselon (staf) (misalnya Eselon IV Rp800.000/OJ dan Staf Rp700.000/OJ) dan bagaimana mekanismenya.? Terima kasih

"1. Biaya transpor dalam kota diberikan secara lumpsum sesuai standar biaya dan dibayarkan sesuai jumlah penugasan. Penugasan yang dilakukan selama 2 hari pergi pulang, maka biaya transpor diberikan Rp110.000,00 x 2 hari.
2. PPK berwenang menetapkan tingkatan honor narasumber untuk eselon IV dan noneselon, tergantung pada ketersediaan anggaran. Sedangkan mekanismenya agar diatur dalam SOP internal satker."









1. Adakah dasar hukum yang mengatur tentang tanggal tiket PP harus sesuai dengan tanggal dinas sesuai Surat Tugas pegawai yang melakukan perjalanan dinas ? 2. Adakah dasar hukum yang mengatur tentang batasan hari maksimal seorang pegawai melakukan perjalanan dinas dalam sebulan ? 3. Kantor kami berlokasi di Manado, apabila pegawai ditugaskan ke Jakarta, apa bisa pegawai yang bersangkutan tiketnya ke Jakarta tp yang transit ke Surabaya / Makassar dulu ? Bagaimana sebenernya perlakuan terhadap tiket pesawat transit ini ? Apa bisa diganti ? 4. Apabila pegawai yang ditugaskan sedang berada dalam kota yang sama untuk mengikuti diklat / panggilan dari kantor pusat karena yang bersangkutan sedang cuti, apakah yang bersangkutan harus pulang dulu ke tempat asal bekerja baru berangkat ke tujuan dinas ? Bagaimana pertanggungjawaban tiket PP nya ? Atas perhatian dan jawabannya kami ucapkan terima kasih

1. Tidak terdapat pengaturan mengenai tanggal tiket PP harus sesuai dengan tanggal Surat Tugas pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Bisa jadi tidak sama terutama untuk daerah yang mengalami kesulitan transportasi, sehingga memerlukan waktu tambahan 1 hari untuk tiba di bandara di tempat kedudukan kemudian melanjutkan dengan pesawat menuju ke tempat tujuan perjalanan dinas, demikian juga untuk kembali ke tempat kedudukan semula.  2. Tidak terdapat batasan hari maksimal seorang pegawai melakukan perjalanan dinas dalam sebulan. Hal tersebut merupakan kewenangan pejabat penerbit surat tugas, sepanjang tidak mengakibatkan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan rangkap, dan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perjalanan dinas.  3. Pembayaran tiket pesawat agar berpedoman pada standar biaya, tiket pesawat transit sebaiknya tidak melebihi dari tiket pesawat yang langsung (tidak transit). Namun hal tersebut seyogyanya diatur lebih lanjut dengan SOP.   4. Apabila memang dimungkinkan, dapat saja pegawai dimaksud langsung mengikuti diklat tanpa kembali dulu ke tempat asal bekerja. Dari sisi biaya menjadi lebih efisien, karena hanya memberikan biaya transportasi pulangnya saja (tidak perlu PP), mengingat biaya transportasi diberikan secara at cost sesuai bukti pengeluaran yang sah.



































Dear admin....permisi kami mau bertanya sebagai berikut1. SP2D gaji induk kan merupakan LS Pihak Ketiga, yang seharusnya langsung ditransfer dari kas negara ke rek.pihak ketiga dalam hal ini pegawai, nah jika hal tsb tidak terjadi demikian, namun dana tsb mampir dulu ke rekening Benlu (rek.kantor) baru diteruskan ke pegawai, apakah ini sebuah kesalahan ? apa resiko hal ini bagi Benlu? adakah melanggar hukum?2. Masih seputar sikon di atas, ketika dana mampir ke rek.bendahara ini, bendahra meminta dipotongkan oleh BRI bbrp potongan dari gaji pegawai sesuai kesepakatan lisan forum pegawai, sehingga dampkanya apa yg diterima pegawai tidak sesuai dg SP2D. Apakah ini menyalahi hukum karena nominal yang dikirim tidak sesuai SP2D ? mohon diberikan soluasinya ya Pak, barangkali pernah menemui hal ini, sekalian dasar hukumnya. Karena saya rasa sendiri hal seperti 2 poin di atas adalah kejanggalan, menyalahi SP2D, khawatir ada pemeriksaan di belakang hari. terima kasih sebelumnya :)wassalam

Mohon konfirmasi apakah memang hal itu masih terjadi di kantor Saudara dan apa penyebabnya? Sebab saat ini pembayaran gaji pegawai diarahkan langsung ke rekening pegawai yang bersangkutan. Sedangkan pembayaran pihak ketiga melalui Bendahara Pengeluaran disebut dengan istilah LS Bendahara dan hal itu memiliki dasar hukum terkait aturan pelaksanaan APBN. Risiko yang paling besar adalah apabila terjadi kehilangan uang di brankas maka mutlak menjadi tanggung jawab Bendahara.

Mohon konfirmasi pula apakah saat uang masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, Bank memiliki hak untuk memotong uang tersebut? Sebab Bank tidka punya kuasa untuk memotong uang nasabahnya tanpa ada perintah dari nasabah itu sendiri. Dalam hal ini, kesesuaian jumlah SP2D dengan uang yang masuk adalah berdasarkan uang yang masuk di rekening tertuju (dalam hal ini rekening Bendahara). Dan apabila terdapat pengurangan jumlah uang pada saat penyampaian dari Bendahara kepada pegawai itu diluar mekanisme pelaksanaan APBN.












Sehubungan dengan PMK 190 tahun 2012 tentang Belanja Modal yang dapat dibayarkan melalui UP (Batasan smp dengan Rp 50juta). Yang mau saya tanyakan, dapatkah belanja modal (berupa pengadaan Komputer) dibayarkan melalui UP (Nilai Pengadaan tidak sampai dengan 30 juta rupiah), atau harus dibayarkan melalui mekanisme LS ? Atas jawabannya diucapkan terimakasih.

Prinsip pembayaran atas beban APBN adalah dengan langsung (LS). Pengadaan komputer (belanja modal) dapat dilakukan dengan mekanisme UP, sepanjang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme langsung (LS).





Transport dalam kota SBU tahun 2013 sebesar Rp110.000 OK, tetapi di beberapa instansi K/L memberikan transport dalam kota memperhitungkan PP menjadi Rp220.000 sekali kegiatan, tolong penjelasan yang sesuai dengan SBU tahun 2013 ? apakah Rp110.000 per kegiatan atau Rp220.000 per kegiatan. Salam terimakasih penjelasannya demi akuntabilitas penggunaan uang negara.

Sesuai PMK No.31/PMK.02/2013, biaya transpor dalam kota sesuai SBU 2013 diberikan sebesar maksimal Rp110.000,- untuk satu kali pergi-pulang dengan satuan orang/kali.




Saya ada maslah pada aplikasi SAKPA dimana kami memiliki 3 Satker pada Dinas Kami.. dan pada aplikasi sakpa saya memiliki  user id yg berbda untuk tiap2 Satker. untuk user yang pertama sekali saya buat dan saya copy dipa dari aplikasi SPM itu berhasil di proses. Namun untuk 2 user lagi tidak dapat mengcopi dipa dari aplikasi spm padahal kode satker yang saya masukkan sudah benar dan pada saat koneksi dari aplikasi sakpa ke aplikasi spm Koneksi berhasil namun pada window yang muncul di pilihan no. dokumen tidak muncul apa2 pada pilihan comboboxnya. Gmana cara mengatasinya Mas??? Thanks..

Proses copy DIPA dapat dilakukan jika setup lokasi antara aplikasi SPP-SPM 2013 dan aplikasi SAKPA 2013 sudah sama. Jika sudah sama setup lokasi SPP-SPM 2013 dan setup lokasi SAKPA 2013, maka pada saat memilih nomor DIPA akan muncul nomor DIPA nya.






GPP 2013 Program Error, OZONA is not an object. Pesan ini keluar pada saat saya buat kekurangan tunjangan kemahalan hakim gimana solusinya   trim.

Akan dilakukan update untuk aplikasi Gaji 2013.

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR