Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,971,047
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
aslm.. admin mohon bantuannya. satker kami mau revisi POK. di aplikasi RKAKL sudah Ok kemudian kami validasi juga tidak ada masalah. kmdian kami kirim melalui menu SPAN kirim Ke DJA. Lalu kami restore ke SPM knp RUH SPM msh yang lama? Tidak sesuai dengan Revisi Yang di RKAKL? mohon solusinya dikirim juga ke email kami. trims...

Jika berhasil dalam proses transfer pagu ke aplikasi SPM, berarti ADK yang dimasukkan masih yang lama.












Assalamu'alaykum Kami akan melakukan ralat akun Mak Spp untuk GUP akan tetapi saat ini PPK dan PPSPM kami sedang melakukan perjalanan dinas maka akan dibuat dan disetor ke Kppn pada saat mereka kembali yang menjadi masalah kami Back up laporan Sakpa akan kami kirim ke Kementerian sebelum tanggal 12 April 2013 sementara belum dilakukan perubahan pada akun Mak dilaporan Sakpa tersebut. apakah tidak menjadi masalah jika laporan Sakpa kami Triwulan ini berbeda dengan laporan yg akan dikirim Triwulan berikutnya? Terimakasih

Saat ini tidak terdapat pembatasan pembayaran honor terkait dengan output kegiatan bagi tenaga honorer, kepada tenaga honorer dimaksud dapat dibayarkan honor per kegiatan dengan output yang dihasilkan berbeda.






Pak/Ibu, kalau TUP diatas 1 Milyar menurut PMK 190 itu cukup persetujuan dari KPPN saja apa harus pesetujuan dari Kanwil? Terima Kasih

Nilai TUP diajukan sesuai kebutuhan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. TUP di atas 1 Milyar tersebut diajukan ke KPPN.




Pak/ibu, saya sudah mendownload adk revisi dipa ke 1 di RKAKL-DIPA ONLINE dan saya juga sudah menggunakan aplikasi RKAKL-DIPA Update terbaru. Saya sudah restore adk yang saya download tersebut di aplikasi rkakl-dipa dan prosee restore berhasil. Kemudian saya melakukan revisi POK & dan berhasil di validasi. Namun setelah saya melakukan Kirim ADK Ke DJA pada menu SPAN hasil pengiriman tersebut masih berformat .13 bukan .1301 sehingga ADK tersebut tidak bisa di input pada aplikasi SPM atau ditolak pada aplikasi spm, karena pada aplikasi SPM sudah ada data revisi dipa 1. Apa yang harus saya lakukan agar hasil Pengiriman ADK ke DJA formatnya .1301 ? terima kasih

Mohon ditunggu untuk perbaikannya. Update Aplikasi SPM 2013 segera kami upload pada website kami.


















Pada saat pembahsan DIPA alokasi anggaran untuk tunjangan profesi dihitung berdasarkan gaji pokok tahun anggaran 2012 namun ternyata setelah DIPA tahun anggaran 2013  disyahkan banyak pegawai yang gaji pokoknya berubah atau naik. Pertanyaan :                                                                                    1. Apakah boleh tunjangan profesi dari PNS tersebut dibayarkan berdasarkan          gaji pokok baru?    2.  Jika boleh, maka akan terjadi kekurangan anggaran tunjangan profesi dalam      tahun anggaran 2013, untuk mengatasi permasalahan tersebut Apakah boleh      dimintaksn tambahan anggaran untuk tunjangan profesi?    

Tunjangan Profesi Guru sesuai dengan ketentuannya, harus dibayarkan berdasarkan gaji pokok (PMK No. 164/PMK.05/2010 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen). Untuk mengatasi kekurangan, agar disampaikan kepada Kemendikbud kekurangan alokasi ini, untuk dilakukan penyesuaian (penambahan alokasi).








Apakah Bendahara Pengaluaran Pembantu (BPP) diperbolehkan merangkap menjadi panitia pengadaan barang dan jasa? atau panitia yang lain dalam (SK)? apakah ada peraturan yang menjelaskan hal tersebut? mohon penjelasannya. Terima kasih.

Sesuai PMK 190/PMK.05/2012 pasal 22 ayat 5, Bendahara Pengeluaran/BPP dilarang dirangkap oleh KPA, PPK maupun PPSPM. Sedangkan menurut PMK 73/PMK.05/2008 pasal 3, Bendahara Pengeluaran/BPP tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan atau sebaliknya. Sehingga apabila diluar itu, tidak ada larangan. Namun yang jelas, semua harus memperhatikan prinsip check and balance.







Yth Helpdesk. Mohon penjelasan apabila ada pelaksanaan kegiatan di luar kota  dengan menggunakan paket meeting fullboard, akun mana yg bisa digunakan untuk pencairannya apakah 521119 atau 521219. Apa bisa uang saku dan uang transport juga diambil dalam akun tersebut atau tidak? Pengeluaran apa saja yg dpt ditarik dari akun 521119? Tk

Sejak diterbitkannya surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Langkah-Langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas, maka pembebanan paket meeting fullboard tidak lagi menggunakan akun 521119 ataupun 521219, mengingat seluruh komponen perjalanan dinas (termasuk hotel) dikumpulkan menjadi satu akun, sehingga kegiatan paket meeting luar kota pengeluarannya dibebankan ke dalam akun 524119











aslkm, untuk kegiatan dalam kota, apakah kita menerima transport lokal uang harian (110.000 85.000) atau hanyamenerima salah satunya   terima kasih

Untuk kegiatan/penugasan dalam kota sampai dengan 8 jam diberikan uang transport kegiatan dalam kota sesuai standar biaya (maksimal 110.000). Namun apabila kegiatan dimaksud dalam rangka rapat/pertemuan yang diselenggarakan di hotel/tempat lainnya menggunakan paket meeting, maka diberikan uang transport kegiatan dalam kota sesuai standar biaya (maksimal 110.000) dan uang harian berupa uang saku paket meeting sesuai standar biaya sejumlah hari riil pelaksanaan kegiatan rapat.















apakah ada peraturan yang mengatur tentang kewajiban pengembalian sisa lebih gaji pegawai nasional

Jika yang dimaksud adalah sisa kelebihan pembayaran, maka ya, untuk semua kelebihan pembayaran harus disetor kembali ke kas negara dengan formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)





helpdesk yang terhormat..mohon infonya..pada rancangan rkakl daerah (propinsi/dekon) banyak terdapat alokasi anggaran berupa insentif yang ditujukan untuk petugas..dimana petugas yang diberi insentif ini adalah petugas pada instansi tersebut (PNS)..dan insentif yang diberikan ini adalah untuk pekerjaan yang memang sudah menjadi tupoksinya..apakah pemberian/alokasi anggaran yang berupa insentif ini dapat dibenarkan..apabila memang boleh, apa akun yang tepat untuk hal ini..dan jika tidak boleh, adakah aturannya..terimakasih

Pemberian insentif tidak dikenal dalam PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 dan PMK Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL tidak dikenal insentif atas pelaksanaan kegiatan. Pelaksaan tupoksi satker juga tidak diperkenankan mendapatkan insentif. Namun demikian dalam rangka mencapai output satker diperkenankan alokasi biaya dalam bentuk transpor lokal atau uang harian (apabila dalam bentuk perjalanan dinas) sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Langkah-Langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas, maka bantuan transpor dalam kota menggunakan akun 524113, uang saku dan transpor lokal kegiatan paket meeting dalam kota menggunakan akun 524114, sedangkan apabila dilaksanakan di luar kota menggunakan akun 524119.
























Muncul box bertuliskan "Pilih kode Bank Default sesuai daftar bank aktif di KPPN mitra kerja".  Di Referensi I - Bank Pos - sudah diisi uraiannya. Saya baca katanya tidak perlu mengisikan kode Bank/Pos tetapi di aplikasinya sendiri kode Bank/Pos harus diisi. Mohon bantuannya.

Masuk menu Utility >> Setting Bank Operasional, pilihan yang harus diceklist dapat ditanyakan pada KPPN mitra kerja Satker.









Satker kami untuk 2013 mendapat bantuan transportasi akun 521219. dalam rangka pembinaan PNPM ke desa...selain SPT (surat perintah tugas), apalagi yang diperlukan ?? apakah menggunakan SPD dan Rincian Biaya Perjalanan dinas seperti 524119

Surat Menteri Keuangan No. S-2056/MK.05/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Langkah-Langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan
Transparansi Belanja Perjalanan Dinas mengatur penggunaan akun baru yaitu biaya perjalanan dinas berupa uang transport lokal dalam kota dan yang masih menggunakan akun 521219 agar direvisi ke dalam akun 524113 (Belanja Bantuan Transport Dalam Kota).  Sesuai PMK No.113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri antara lain menyatakan bahwa perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam dapat dilaksanakan tanpa penerbitan SPD, pengesahan sebagai bukti telah melaksanakan tugas di tempat tujuan dapat dilakukan menjadi satu/lampiran pada Surat Tugas. 
Pada perdin dalam daerah untuk penginapan eselon III ke bawah, 1 (satu) kamar seharusnya diisi oleh berpa orang?

Mohon maaf, pertanyaan yang disampaikan kurang jelas. Apabila yang dimaksud perdin daerah adalah perjadin dalam kota dengan dana APBN, maka sesuai PMK No. 37/PMK.02/2012, biaya penginapan dalam rangka rapat/pertemuan menggunakan paket meeting, maka akomodasi paket untuk eselon III ke bawah yaitu 1 (satu) kamar untuk 2 orang. Namun apabila perdin daerah dimaksud adalah dana APBD agar berpedoman pada peraturan daerah mengenai perdin yang ditetapkan gubernur/walikota masing-masing.












Satker kami berada di Kab. Tapanuli Tengah diundang mengikuti pertemuan di Medan dimana dalam undangan akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia medan. Jadwal pertemuan : registrasi pukul 13.00 WIB tgl 4 Maret dan selesai 13.00 WIB tgl 5 Maret 2013. Pertanyaan kami : 1) Apakah kepada petugas yang ditugaskan selain transport dapat kami berikan Uang Saku Paket Fullboard, dan bila bisa berapa hari yang dapat kami berikan ? 2) Mengingat jarak tempuh dari kabupaten ke lokasi (Medan) selama 10 s/d 11 jam dan berangkat menggunakan kendaraan umum pada 3 maret 2013 malam, dan kembali dari medan ke kabupaten paling cepat tanggal 5 Maret 2013 malam, apakah kami bisa berikan tambahan Uang Harian sebanyak 2 hari kepada petugas selain dari point satu diatas. 3) Dikarenakan petugas yang ditugaskan sampai di lokasi pertemuan pukul 5.00 WIB, apakah petugas bisa diberikan biaya penginapan 1 OH Atas jawabanya kami ucapkan terimakasih

Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat/pertemuan di luar kota, menggunakan paket meeting fullboard dengan akomodasi dan konsumsi ditanggung satker penyelenggara, maka :               1).  Kepada peserta (Kab. Tapanuli Tengah) diberikan biaya perjalanan dinas berupa biaya transport luar kota sesuai biaya rill dan uang harian berupa uang saku paket fullboard luar kota sesuai standar biaya selama kegiatan pertemuan (2 hari).  2). Dari tempat kedudukan asal/Kab memerlukan waktu 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan untuk tiba di lokasi (Medan) dan 1 hari setelah kegiatan untuk kembali ke tempat kedudukan asal, maka kepada petugas dimaksud dapat diberikan uang harian perjalanan dinas sebanyak 2 hari di luar jadwal kegiatan pertemuan. Dalam surat tugas yang diterbitkan oleh kepala satker, harus mencantumkan tgl penugasan yaitu tgl 3 sd. 5 Maret 2013.                3). Selain uang harian sebagaimana dimaksud pada poin 2, kepada peserta dimaksud juga dapat diberikan biaya penginapan.




























Pada PMK 190 memberikan petunjuk bahwa untuk SPP-SPM PTUP kode NPWP kosong. KPPN JKT 1 pun memberikan petunjuk yang sama kode NPWP BUN isikan dg : 00.000.000.0-000.000. Namun mengapa setelah perekaman bendahara/supplier atas nama BUN berhasil. Ketika SPP direkam, pada Form Bendaharawan muncul \\\"kode npwp harus diisi\\\". bagaimana ini ?

Sementara dapat diisi dengan NPWP Bendahara Satker.














Ass. Yth tim helpdesk. di satker kami ada revisi rkakl/POK. kami kesulitan merubah pagu revisi pada SPM 2013,kami sudag mencoba cara yang disarankan dari tim helpdesk untuk memvalidasi revisi dari rkakl 2013 dan masuk menu SPAN untuk kirim data ke DJA tapi setelah masuk ke aplikasi SPP 2013 masuk menu Pagu sub menu Transfer pagu dan revisi pagu diminta barcode dan barcode yang kami masukan dari hasil monitoring digital stam selalu gagal dengan peingatan File ADk dan barcode tidak sesuai sedangkan kami sudah mencoba beberapa kali selalu gagal. Mohon bantuanya pak..Terimakasih

Pada aplikasi SPM 2013 hanya dapat menerima hasil transfer dari aplikasi RKAKL-DIPA.

















kenapa saya tidak bisa rekam spp untuk gaji ??? dengan ket. DAFTAR LAMPIRAN REKENING BELUM SESUAI, ISIAN DAFTAR LAMPIRAN REKENING BELUM SESUAI JUMLAH BERSIH SPM, ISIAN DATA BELUM BENAR.... terjadi sesudah saya update SPM versi 13.0.3... tolong penjelasannnya...  

Kemungkinan file lampiran yang diimport tidak sesuai dengan format yang seharsunya. Contoh format dapat dilihat pada update Aplikasi SPM versi 13.0.1.











Tidak boleh menerima honor rangkap 26-03-2013   Pertanyaan dan Jawaban   Penanya : Ridwan Pertanyaan : menurut jawaban sebelumnya mengenai pemberian honor dobel dalam satu kegiatan semisal sebagai panitia dan moderator tidak dapat dilakukan. Apa dasar hukum dari hal tersebut….terima kasih sebelumnya Jawaban : Dasarnya adalah job description yang dicantumkan dalam Surat Keputusan yang ditetapkan oleh KPA. Dalam satu kegiatan dan dalam waktu yang bersamaan, tidak mungkin seorang panitia juga melaksanakan tugas seorang moderator. Menanggapi pertanyaan Sdr. RIDWAN dan jawaban di atas, apakah untuk narasumber dan moderator yang PNS Satker dpt menerima bantuan transport? terima kasih atas jawabannya.  

Dalam PMK 113/PMK.05/2012 disebutkan bahwa  narasumber dan moderator dapat diberikan biaya perjalanan dinas, antara lain biaya transport sesuai biaya rill atau biaya transpor lokal (lumpsum) dan/atau biaya penginapan (bila diperlukan menginap).









Pegawai honor sebagai staf pengelola 26-03-2013   Pertanyaan dan Jawaban   Penanya : feter Pertanyaan : apakah boleh pegawai honorarium sebagai staf pengelola menjadi operator yg membantu kelancaran pengelolaan anggaran di satker. kalau boleh, apakah SK nya digabungkan dengan SK pejabat pengelola keuangan? kemudian, apakah kami boleh minta di emailkan contoh SK pengelola keuangan dan SK pengelola/petugas SAI? terimakasih sebelumnya Jawaban : Pegawai honorarium sebagai staf pengelola boleh saja ditunjuk/ditetapkan menjadi operator yang membantu kelancaran pengelolaan anggaran di satker. Hal tersebut menjadi kewenangan KPA, dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan kegiatan. SK dimaksud bisa dibuat terpisah atau  digabung. Menanggapi pertanyaan feter dan jawaban di atas, mohon penjelasan apakah tenaga honorer bisa mendapatkan honorarium bulanan/kegiatan seperti halnya PNS apabila menjadi panitia kegiatan, operator dll sesuai ketentuan yang ada. Mohon penjelasannya dan terima kasih.

Kepada tenaga honorer dapat dibayarkan honorarium yang terkait dengan output kegiatan sepanjang terdapat dasar pelaksanaannya (SK KPA).


Mohon solusi bagaimana mengajukan kekurangan tunjangan kemahalan hakim dengan aplikasi gpp 2013, karna selalu muncul peringatan ERROR OZONA not FOUND, mohon pencerahan

Tunggu Aplikasi GPP Satker terbaru, yang akan di publis melalui web perbendaharaan.go.id awal bulan Mei 2013.







« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR