Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
19,005,200
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Satker KPU di wilker kami menerima hibah langsung berupa uang. Kronologisnya sbb : 1. Hibah tahap I Rp 7M di terima di tahun 2012; 2. Sampai saat ini satker tsb belum mengajukan register     ke DJPU; 3. Hibah tsb telah digunakan sebanyak Rp 2M,     sisanya masih terdapat di rekening penampungan     hibah 5M; pertanyaannya: 1. Bagaimana perlakuan thd hibah thn 2012 tsb dlm     pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya? 2. bolehkan hibah 2012 td di ajukan bersamaan dengan     hibah 2013 untuk registrasi dan pengesahannya? Terima kasih 

Sehubungan dengan pertanyaan Bapak Amran, KPPN Barabai tentang hibah langsung dalam bentuk uang yang diterima tahun 2012 dan sebagian telah dibelanjakan, namun sampai dengan akhir tahun belum mengajukan register. Atas transaksi/ kejadian tersebut, Pak Amran dapat mengacu pada Surat Dirjen Perbendaharaan No: S-9833/PB/2012   Tentang Batas Waktu Pengelolaan Hibah Langsung Berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2012. Untuk kejadian diatas secara umum perlakukannya adalah hibah langsung uang yang diterima dan belum diajukan permohonan registernya sebagaimana dalam batas waktu yang ditetapkan, pengakuan belanja yang bersumber dari hibah pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan pengakuan pendapatan pada Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (BUN) tidak dilakukan pada tahun 2012, namun pengakuannya dilakukan setelah hibah tsb disahkan oleh KPPN pada tahun 2013. Dan atas kejadian tersebut harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk informasi yang lebih lengkap dapat dilihat dalam surat tersebut. 




















ass. wr. wb mohon maaf bapak menanyakan masalah instalasi aplikasi konfirmasi satker. setelah selesai diinstal di win 7 kenapa di (konfirmasi_satker.exe) nya ketika dijalankan tidak bisa kemudian keluar \\\"cannot locate microsoft Visual fox pro support library\\\" apakah ada bagian dari aplikasi yang belum terinstall? mohon penverahannya ?

Waalaikum salam,tentang message error "cannot locate microsoft Visual fox pro support library\" ini dikarenakan pada saat instalasi run time visual foxpro yang berekstensi .dll error/rusak karena virus.permasalah ini bisa diatasi dengan mencopy file yang berekstensi .dll pada aplikasi Sakpa atau SPM dan copykan ke folder c:\tsa










Kami ingin menanyakan apakah Gubes yg pensiun/perpanj.Gubesnya habis setelah bulan Agustus 2012 bisa dibayarkan Gaji nya? kalau bisa kami mengacu pd aturan mana? T.kasih

Pada prinsipnya batas usia pensiun adalan 56 tahun. Batas usia pensiun tersebut dapat diperpanjang apabila PNS memangku jabatan tertentu. Dalam hal perpanjangan batas usia pensiun yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang sudah habis karena PNS sudah tidak memangku jabatan tertentu maka PNS bersangkutan kembali kepada batas usia pensiun awal, apabila usia ybs sudah melewati batas usia tersebut maka PNS ybs tidak berhak mendapatkan gaji lagi namun berhak atas pensiun












Assalamu'alaikum wr.wb. Yth. Pengelola Helpdesk, pada ADK Online DIPA Universitas Malikussaleh Nomor : 023-04.2.664501/2013 tgl. 5 Desember 2012 terdapat pagu minus Rp. 1.000,- pada Akun 512211 Belanja Uang Lembur tertulis Rp. 58.998.000,- seharusnya Rp. 58.999.000,-. Sedangkan pada salinan DIPA tertulis Rp. 58.999.000,- (tidak ada pagu Minus Rp. 1.000,-). Dengan adanya pagu minus pada akun tersebut telah mengakibatkan penolakan sistem pembuat SPM jenis 04 Gaji Lainnya, dimana kami sampai saat ini tidak dapat menerbitkan SPM untuk pembayaran Uang Makan PNS, Tunj. Sertifikasi Dosen dan Kehormatan Profesor untuk bulan Januari sd Februari 2013 (Akun Tidak Diblokir). Untuk itu, kami mohon bantuan Saudara untuk kiranya dapat mengoreksi ADK online tersebut, sehingga Univ Malikussaleh dapat membayar uang makan pns dsb yang telah nantikan dan untuk menghindari gejolak sosial lainnya, demikian semoga terkabul, atas perkenan, bantuan dan kerjasamanya, dihaturkan terima kasih, wassalam.

Silahkan menghubungi Ditjen Anggaran, dengan email aplikasidja@yahoo.com. Mengingat tahun 2013 penerbitan dan database DIPA terdapat pada DJA. Kewenangan untuk merubah pagu anggaran juga di DJA






ass, mohon bantuanya, kami memiliki 9 satker dengan masing masing DIPA namun masing-masing satker belum siap memiliki bendahara pengeluaran /BPP sendiri, sehingga masih dilaksanakan oleh 1 bendhara pengeluaran, dan hanya di bantu staf pengelola keuangan, yang kami tanyakan apa tugas dan dasar hukum penugasan staf pengelola keuangan??terimakasih

Staff pengelola keuangan adalah staff pembantu KPA dan bukan pembantu Bendahara sehingga staff pengelola keuangan itu terikat oleh KPA satker terkait. Apabila staff pengelola keuangan tersebut dianggap layak sebagai Bendahara maka sebaiknya dia ditetapkan sebagai Bendahara untuk satker tersebut. Kami sampaikan pula bahwa seseorang bisa ditunjuk sebagai Bendahara atas lebih dari satu DIPA seperti yang anda alami saat ini. Hal itu sesuai dengan PMK No. 190/PMK.05/2012 pasal 23 ayat 2.










Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.02/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013, bersama ini kami ingin menanyakan beberapa hal sebagai berikut : Kami telah melakukan ralat POK Satker, dimana ralat tersebut tidak merubah isi dalam DIPA sehingga dapat diproses di KPA satker kami, POK ralat tersebut sudah disahkan oleh Dirjen Hortikultura tanggal 25 Februari 2013. Namun demikian untuk menimalisir jika terjadi masalah di KPPN dalam hal pembayaran, kami tetap akan mengirimkan ADK kepada Kanwil Perbendaharaan untuk dilakukan update data hingga ke KPPN Jakarta V dan Jakarta VI. Oleh karena itu kami ingin menanyakan prosedur/ alur tata cara penyampaian ADK RKAKLDIPA ini yang benar ke Kanwil Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Jika Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan peraturan dirjen tersendiri terkait tata cara revisi anggaran, mohon agar menginformasikan/mengirimkan file Peraturan Dirjen Perbendaharaan dimaksud melalui email ini. Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak disampaikan terima kasih.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai petunjuk revisi DIPA TA 2013 sedang dalam proses penetapan di Ditjen Perbendaharaan.



Yth. bpk/ibu DJP sy mau bertanya apakah honor untuk bendahara pengeluaran ada dasar hukum yg mngatur??ataukah hanya berdasarkan kewenangan msg2 instansi....trima kasih....

Pada prinsipnya pembayaran honorarium untuk bendahara pengeluaran menjadi kewenangan masing maisng KPA dengan memperhatikan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Standar Biaya Umum. Pada tahun 2013 Standar Biaya Umum diatur dalam PMK Nomor 37/PMK,02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2013









saya ingin bertanya atas ketidak jelasan maksud dari honor nara sumber yg diatur di SBU atau PMK yaitu dgn ketentuan berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyele nggara I masyarakat.. yang dimaksud dgn "berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelen ggara" itu bagaimana? kami ada perbedaan pndapat tentang hal itu.. permasalahannya yaitu kami penyelenggara sbg  satker eselon 2 di daerah mngadakan seminar dgn  mengundang satker pusat sbgai narasumber ke daerah.. yang saya tanyakan apakah kami boleh memberikan honor narasumber terhadap orang pusat tersebut?? 

Honor narasumber tidak dapat diberikan kepada pegawai yang masih dalam satu hierarki/satu eselon I yang sama, yang fungsinya lebih kepada pembinaan yaitu memberikan informasi dan pengetahuan dalam rangka pembinaan dari kantor pusat kepada kantor instansi vertikalnya di daerah. 






Pada SAKPA 2013 untuk MAK Tunjangan Kemahalan Hakim Masih 511341 sementara sesuai dengan Surat DIrjen Perbendaharaan No. 610/Pb/2013 Tanggal 22 Januari 2013 MAK tersebut telah diubah menjadi 511157 (Tunjangan Kemahalan Hakim). Mohon untuk segera diperbaiki demi kelancaran proses rekon bulanan satker terima kasih

MAK Tunjangan Kemahalan Hakim sudah ditambahkan pada aplikasi SAKPA, hanya saja belum di upload pada website perbendaharaan.go.i. Bapak bisa menunggu update tersebut pada website www.perbendahraan.go.id. Atau dapat dimintakan pada KPPN terdekat dengan satkerBapak.








Dengan Hormat, Bersama ini saya mohon informasi mengenai Revisi RKAKL khususnya untuk perubahan KOMPONEN yang  mana sebelumnya telah saya konsultasikan dengan Kanwil DJA Pontianak, namun mereka belum menerima aturan mengenai Revisi Komponen dan disarankan untuk konsultasi ke DJA Pusat. Permasalahan Kami : Program 040.11.11 "Program Pegembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya" Kode Kegiatan 5191 "Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik" Output 004 "Aktivasi Pengembangan Ruang Kreatif" Komponen awal 013 "Temu Karya Seni Tari dan Musik Kota Pontianak" di Pontianak Rencana Revisi Komponen 013 "Pawai Seni dan Budaya Tahun 2013" di Jakarta Dari permasalahan tersebut saya mohon informasi dari Bapak untuk perubahan/revisi komponen tersebut kewenangannya ada dimana, apakah di Satker/Kanwil DJA/Esselon I atau DJA Pusat. Atas informasi Bapak Saya ucapkan terima kasih.

Revisi pergeseran/penambahan komponen sepanjang masih dalam satu output dan tidak mengubah DIPA, merupakan kewenangan KPA, tidak perlu pengesahan dari DJPBN.



Yth. Bapak / Ibu Sehubungan dengan telah berakhirnya proyek ECBAM (Hibah Langsung dari UNDP) pada kementerian PPN / Bappenas, bersama ini saya menanyakan : 1. mekaninsme pelaporan hibah dimaksud setelah penutupan rekening Bank. 2. Apakah ada format khusus untuk melaporkan penutupan rekening Bank atas hibah dimaksud? demikian disampaikan, mohon pencerahannya. Terima kasih, Salam, Andi

Sesuai PMK 57/PMK.05/2007, apabila rekening lainnya untuk penggunaan dana hibah telah ditutup maka satker harus menyampaikan laporan kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan up. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dengan tembusan kepada Sekjen Kementerian masing-masing.








Untuk Uang Muka Kerja yang diberikan oleh Bendahara kepada PPTK, kapan seharusnya uang muka kerja itu dipertanggungjawabkan? Apakah terikat batas waktu? (misalnya setiap tutup bulan, UMK harus diserahkan kembali ke Bendahara) dan sebenarnya UMK itu terhitung sebagai kas tunai Bendahara atau tidak? (terkait batas kas tunai bendahara setiap akhir bulan).

Perlu diperjelas maksud PPTK disini apakah sebagai BPP atau bukan. Apabila sebagai BPP, maka pertanggungjawabannya adalah setiap bulan atau pada saat permintaan revolving UP. Bila UP/Ls Bendahara disampaikan kepada BPP maka dianggap telah terjadi transfer dana kepada BPP sehingga mengurangi uang tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran. Namun bila diserahkan bukan kepada BPP, maka uang muka itu, saat ini, masih dianggap sebagai bagian dari uang Bendahara Pengeluaran. Kami sampaikan pula bahwa batas kas tunai Bendahara itu bukan setiap akhir bulan, tapi pada setiap akhir hari kerja (di luar jam kerja).










Mohon diinformasikan tentang detail pengopersian, penginputan dan pengolahan aplikasi SPM 2013, karena saya hanya menemukan panduan penginstalan saja.

Petunjuk pengoperasian SPP-SPM 2013 telah dikirim melalui email broizul1979@gmail.com

Surat Edaran Maksimum Pencairan Dana DIPA TA. 2013 Kemenhut (PNBP) dari Ditjen Perbendaharaan telah terbit (SE-8/PB/2013 tanggal 28 Februari 2013) sebesar 38,67% dari PAGU Satker Kami (3 Milyar) . Akan tetapi di Aplikasi SPM 2013 ver 13.0.03 yang ada belum bisa melakukan pencairan sebesar 20% sesuai aturan (PMK Nomor 190/PMK.05/2012 pasal 67 ayat 1) tetapi hanya bisa melakukan pencairan dengan perhitungan 1/12 (PMK Nomor 190/PMK.05/2012 pasal 67 ayat 5). Bagaimana Satker kami bisa memperoleh UP PNBP dengan perhitungan 20% (Maksimal 500.000.000,-) tetapi tidak dengan perhitungan 1/12 (maksimal 200.000.000,-). ...........? Aplikasi SPM 2013 harus bagaimana........? Hal ini dikarenakan Kementerian Kehutan telah mendapatkan SE-nya.

Aplikasi akan segera diperbaiki.

Ada permintaan ralat SP3B BLU satuan kerja Universitas Brawijaya untuk triwulan 2-4 TA 2012. Setelah terbit SP2B yang baru (hasil koreksi per tanggal 31 Desember 2012), ternyata SP2B ralat tidak me-replace SP2B yang lama. Hal ini berpengaruh pada kas BLU satker bersangkutan yang menjadi berlipat-lipat. Mohon petunjuk dan solusi. Terima kasih

1. Ralat SP2B BLU tidak mengakibatkan terbitnya SP2B baru, melainkan hanya mengganti SP2B BLU yang telah diterbitkan sebelumnya.
2. Jumlah pendapatan/belanja pada SP3B ralat adalah sebesar nilai benarnya, bukan selisih dari nilai pendapatan/belanja pada SP3B sebelumnya yang dinyatakan salah.
3. Apabila ralat tersebut ternyata terlanjur menerbitkan SP2B baru sehingga jumlah saldo kas BLU menjadi berlibat-lipat, maka SP2B tersebut harus dibatalkan. 4. Selanjutnya, apabila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan ralat SP2B yang terkait dengan aplikasi SPM/SP2D, Saudara agar menghubungi Direktorat Sistem Perbendaharaan.







Mohon bantuannya untuk dikirimkan manual aplikasi SPM 2013, karena masih sering bermasalah dalam menjalankannya. Atas bantunnya diucapkan terima kasih  

Untuk pak Trihanto, berbagai kendala dalam aplikasi SPM dapat dikonsultasikan pada KPPN mitra kerjanya. Sebagai tambahan akan kami email slide yang biasa dipresentasikan dalam sesi Aplikasi SPM. Semoga dapat membantu dan terima kasih.






 ADK DIPA  untuk tahun 2013 yang kami terima pada bagian belanja pegawai (51) tidak terdapat rinciannya, bagaimana ya solusinya?

solusinya harus dilakukan perekaman ulang dengan menghapus dahulu level diatasnya.

Yth.Tim Helpdesk Dit.APK Pada LKPP KPPN TA.2012 terdapat selisih angka sebesar Rp.6,- antara  data Laporan Kas Posisi (LKP) dengan Laporan Arus Kas (LAK) yang berasal dari adanya pembayaran SPM-IB TA.2011 yang terbawa sampai dengan TA.2012 yang tidak dalam rupiah penuh (dalam pecehan nol koma) Kami mencoba untuk membuat jurnal koreksi dan hasilnya menjadi sama atau tidak ada selisih Pertanyaan : Apakah kami diperbolehkan menjurnal/koreksi atas permasalahan dimaksud ...tks.

Jurnal koreksi untuk menyelesaikan perbaikan dapat dibenarkan dan diperbolehkan. Dalam hal ini dokumen sumber yaitu Memo Penyesuaian agar diadministrasikan dengan baik.















slamat siang , saya mau menanyakan bagaimanakah cara mengganti kementrian yg ada pada layar pertama / halaman depan aplikasi SPM 2013? karena yg tampil di aplkasi saya kementrian kesehatan. sekian dan terima kasih.

Melalui menu Cetak SPM. Masuk ke tombol Parameter Judul.

Selamat siang.  Izin bertanya, begini masalahnya. saya mau mencetak SPM TUP NIHIL tetapi permasalahnya muncul setelah saya mau mencetak SPM tsb tidak keluar SPM2 yang akan di cetak di kolom pilihan sedangkan saya sudah mencatat tgl SPM tsb  sewaktu mau saya BATAL SPM tidak ada juga SPM yg akan dibatalkan. utk versi SPM sudah update yg 13.0.3. mohon bantuannya. terimakasih

Kemungkinan anda salah mengisi tanggal SPM, pastikan tanggal bulan dan tahun saat mencatat nomor SPM-nya. Untuk pencariannya dapat dilihat pada menu Monitoring Penyelesaian SPM.





« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR