Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,603,731
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Helpdesk yang terhormat n baik hati, mohon diemail Peraturan yang menyebutkan dilarang memberikan bantuan ijin belajar dengan menggunakan MAK 52

Apabila yang Saudara maksud ijin belajar termasuk bagian dari beasiswa maka sesuai dengan Perdirjen PBN Nomor PER-80/PB/2011, pemberian bantuan beasiswa kepada pegawai lingkup K/L atau di luar lingkup satker dapat dibebankan ke dalam akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya), pemberian beasiswa yang tidak diperbolehkan dengan menggunakan akun 52 adalah pemberian beasiswa kepada masyarakat umum.











kita mengadakan kegiatan yang melibatkan tenaga ahli, yang tenaga ahlinya mendapatkan honor setiap bulannya sampai dengan selesainya kegiatan, yang saya ingin tanyakan apakah tenaga ahli tersebut diberikan uang harian petugas apa tidah??

Mohon maaf pertanyaan yang Saudara sampaikan tidak jelas. Dapat kami sampaikan bahwa uang harian merupakan salah satu komponen biaya perjalanan dinas, yang diberikan kepada pelaksana yang melakukan perjalanan dinas. Apabila dalam pelaksanan kegiatan dimaksud dilakukan, yang salah satu bentuknya adalah melakukan perjalanan dinas, maka kepada tenaga ahli dimaksud dibayarkan uang hariannya. Atau tergantung dengan kontrak kerja dengan tenaga ahli tersebut, apabila honor yang dibayarkan tersebut sudah termasuk  melakukan perjalanan dinas sampai kegiatannya selesai, maka tidak dapat dibayarkan uang hariannya (yang dapat mengakibatkan dobel pembayaran atas satu kegiatan).

Mohon maaf pertanyaan yang Saudara sampaikan tidak jelas. Dapat kami sampaikan bahwa uang harian merupakan salah satu komponen biaya perjalanan dinas, yang diberikan kepada pelaksana yang melakukan perjalanan dinas. Apabila dalam pelaksanan kegiatan dimaksud dilakukan, yang salah satu bentuknya adalah melakukan perjalanan dinas, maka kepada tenaga ahli dimaksud dibayarkan uang hariannya. Atau tergantung dengan kontrak kerja dengan tenaga ahli tersebut, apabila honor yang dibayarkan tersebut sudah termasuk  melakukan perjalanan dinas sampai kegiatannya selesai, maka tidak dapat dibayarkan uang hariannya (yang dapat mengakibatkan dobel pembayaran atas satu kegiatan).








































Sehubungan dengan masih banyaknya temuan kesalahan pencantuman kode Program, Kegiatan, Output, dan kode akun pada Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), dengan ini kami mengusulkan penyempurnaan Menu Validasi II Aplikasi VERA 2012, khususnya pada submenu Pengecekan Pengembalian Belanja Tanpa Realisasi.

Usul kami sampaikan pada pengembang aplikasi Vera.














Aplikasi SPM sy buka tgl 18/12/2012..mau rekam SPM NIHIL 2012..pada saat merekam..data spm tidak bisa disave karena sisa UP/TUP -970.000.000.Begitu dilihat pada monitoring mmg ada nilai -970.000.000 dgn jenis transaksi SSBP kode 42 tgl 20/12/2012 bukan SP2D 81.Saya coba hapus data tersebut..akan tetapi tidak bisa.Apa penyebabnya ada data tersebut..padahal saya tidak merekamnya?Bagaimana cara menghapusnya?Mohon solusinya.trims

Akun 42 tidak akan mengurang UP/TUP. Kemungkinan pernah ada salah ketik pada waktu yang lalu. Dan memang tidak bisa dilakukan proses penghapusan. Penghapusan bisa dilakukan pada Edit Pagu.





















mohon dapat dikirimkan ke alamat email peraturan Dirjen per bendaharaan nomor 41 tahun 2012

Terimakasih atas p[ertanyaannya, untuk peraturan yang Saudara minta kami sarankan Saudara bisa datang ke Customer Service KPPN mitra kerja Saudara.



Selamat siang pak... Apakah diperbolehkan untuk membebankan biaya administrasi dan pengeluaran bank tahun anggaran 2012 ke DIPA TA 2013 jawaban bisa dikirimkan ke alamsyah74@yahoo.com atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Alamsyah

Tunggakan tahun lalu yang belum dibayarkan dapat dibebankan ke dalam TA berikutnya dengan mencantumkan pada halaman IV DIPA.

Apakah PNS, Anggota TNI/POLRI yang ditugaskan sementara dengan nota dinas/sprint/bko di Prov.Papua berhak atas tunjangan khusus papua, sementara gaji yang bersangkutan dibayarkan di luar Prov. Papua? kalau berhak bagaimana cara pembayarannya?

Pegawai dimaksud berhak mendapat tunjangan papua, untuk pembayaran tunjangan papua dimasukkan dalam daftar gaji induk pegawai dengan melampirkan nota dinas /sprint bko dean surat pernyataan bahwa pegawai ybs telah melaksanakan tugas di Prov. Papua sebagai dokumen pendukung pada pengajuan gaji bulan berikutnya. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, dapat diberikan rapel setelah tunjangan papua telah masuk dalam gaji induk. 















Saya perserta PPAKP Ankatan V tahun 2010 diHotel Sahid Surabaya, dan saya dinyatakan telah lulus, namun sampai saat ini saya belum menerima Sertifikat tersebut dan saya sudah tanya dengan Kantor Wilayah ternyata disana juga tidak ada sertifikat atas nama saya. Mohon solusinya bagaimana sya bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih.

Terkait sertifikat kelulusan/keikutsertaan PPAKP 2010 dapat kami sampaikan bahwa seluruh sertifikat untuk peserta PPAKP TA 2010 telah kami distribusikan melalui Sekjen/setingkat dari masing-masing Kementerian Negara/Lembaga, selanjutnya mohon ditanyakan kepada Sekjen KL Saudara perihal sertifikat dimaksud.









untuk pengadaan barang dan jasa dengan pagu anggaran lebih dari Rp. 50.000.000,- pelaksanaannya apakah bisa dilakukan belanja langsung atau melalui pihak ketiga dengan sistem LS? terima kasih

PMK 190/PMK.05/2012 mengatur bahwa pada prinsipnya pembayaran barang/jasa atas beban APBN dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Sedangkan terhadap belanja untuk operasional perkantoran dapat dilakukan dengan mekanisme UP. Pembayaran dengan UP adalah untuk pengeluaran sampai dengan Rp50 juta. 










apakah pegawai yang memegang kegiatan lebih dari satu pembayaran honorariumnya dibayarkan sesuai dengan jumlah kegiatannya atau akumulasi dari nilai kegiatan dan apa dasar hukum pembayaran tersebut? terima kasih 

Saat ini, belum terdapat pengaturan mengenai pembatasan pemberian honor. Honor-honor tersebut dapat dibayarkan, sepanjang menghasilkan output yang berbeda, dan ada dasar pelaksanaannya (SK KPA). Jadi kepada pegawai yang memegang beberapa kegiatan yang menghasilkan output yang berbeda, honor masing-masing kegiatan tersebut dapat dibayarkan.








mohon informasinya apakah seorang PNS dapat menerima 3 honor sekaligus dari 1 DIPA misal honor SAI, SIMPEG dan Kearsipan yang sama-sama 12 bulan? mohon disertakan dasar aturannya. terima kasih

Saat ini, belum terdapat pengaturan mengenai pembatasan pemberian honor. Honor-honor tersebut dapat dibayarkan, sepanjang menghasilkan output yang berbeda, dan ada dasar pelaksanaannya (SK KPA). Honor SAI, SIMPEG dan Kearsipan yang menghasilkan output yang berbeda, dapat dibayarkan kepada seorang PNS.












Mengapa Bendahara turut menandatangani SSP LS, bukankah kewenangannya hanya sebatas UP? Apakah betul anggapan bahwa rekening bank harus kosong (dari uang UP) ketika mengajukan TUP?Bukankah uang UP itu adalah uang utk membiayai operasional astker sedang TUP untuk non operasional yang tidak dapat di LS kan? Apakah satker kami boleh melakukan studi banding ke Depkeu untuk belajar seputar pengelolaan keuangan?bagaiman prosedurnya?

Secara aturan, Bendahara tidak turut bertanggung jawab atas Ls kepada Pihak ketiga sebab Bendahara Pengeluaran hanya terkait pembayaran UP. Sehingga Bendahara Pengeluaran pun bukan sebagai wajib pungut atas SPM Ls kepada Pihak Ketiga. Untuk lebih jelasnya, Anda Bisa menanyakan hal tersebut kepada KPPN terdekat.

Pengajuan TUP adalah untuk pengajuan operasional yang melebihi jumlah UP yang ada dan tidak dapat dibayarkan dengan LS. Untuk hal tersebut tidak harus rekening Bendahara bersaldo nihil.




Sesuai PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga pada   kolom pendapatan BA/Unit Eselon I/Lokasi/Akun/Satker : 999.02.01.51.431XXX.960186 akan tetapi pada Aplikasi SPM 2012 kode satker terdefault 977263. Mengingat batas waktu penyampaian SPM tersebut mohon kiranya perbaikan Aplikasi SPM dan SP2D dapat kami terima secepatnya

Menurut SE-2/PB/2012, kode satkernya menjadi 977263.















Bolehkah meralat sumber dana RM pada spm menjadi BLN (reksus) ?Karena di PER-66/pb/2012 hanya boleh meralat kegiatan, subkegiatan(sekarang output), MAK(sekarang AKUN), dan uraian saja, tidak mengatur tentang ralat sumber danaterima kasih . kalo boleh dengan aturannya.

Dalam hal terdapat koreksi atas SPM/SP2D agar berpedoman pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 tentang mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada Kantor Pelayanan Pembayaran.





Bagaimana penyelesaian selisih Saldo Akhir rekening Kas sebesar Rp. 21.470.000,- akibat adanya Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dari Satker BLU (Universitas Haluoleo Kendari Kd.Satker 023.04.208962.KD) yang masuk ke Rekening Kas Negara yaitu Akun 525112 (Pengembalian Belanja Barang BLU) pada tanggal 16 Oktober 2012 NTPN 1314151314000212 sebesar Rp.17.550.000,- dan tanggal 18 Oktober 2012 NTPN 1115121404091203 sebesar Rp.3.920.000,-, setoran pengembalian belanja BLU tersebut tidak terposting pada Aplikasi Vera 2012. Terima Kasih atas perhatiannya. KPPN Kendari

Setoran ke Kas Negara dengan akun Belanja BLU tidak ada Posting rules-nya, sehingga menyebabkan selisih kas antara LKP dan LAK. maaf, Belum ketemu solusinya.. :( Kemungkinan bisa direklas sebagai pendapatan anggaran lain2 kemudian diajukan SPM PP, namun tentu tidak akan mengurangi realisasi belanja BLU ybs dan sebagai PNBP pencatatan atas PNBP Satker BLU juga tidak tepat.




















kwitansi penutup adalah? apakah semua belanja (pembayaran honor, perjalanan dinas dll) harus memakai kwitansi penutup??

Saat ini, belum terdapat pengaturan mengenai ketentuan mengenai kuitansi penutup. Sebenarnya kuitansi digunakan sebagai bukti pengeluaran atas beban APBN oleh bendahara atas perintah KPA/PPK. Selanjutnya penggunaan kuitansi dimaksud agar berpedoman pada PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Sedangkan kuitansi digunakan untuk  pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50 juta.















Saya mau membuat SPM Gaji 2013, Adk Dipa yang di berikan oleh KPPN Makassar 1 setelah proses terima Dipa pada Aplikasi SPM 2013, Pagu Anggaran untuk jenis Belanja Tunjangan Umum tidak ada. Bagaimana caranya kami membuat spm gaji bulan januari 2013? terimakasih

Dapat diunduh melalui website DJA (ftp://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/default.asp). Backup DIPA dalam bentuk rakkl (zxxxxxx.xxx). Jika ada permasalahan dapat menghubungi DJA.








cara cepat membuat laporan keuangan dan tutup buku keuangan tahunan  

Silahkan pelajari Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.





mau menanyakan untuk gpp 2013 ketika saya mencaoba membuat kekurangan gaji untuk hakim muncul peringatan bahwa satker anda bukan satker mahkamah agung apakah memanga belum bisa di gunakan untuk pegawai yg berstatus hakim atau memang masih ada b ug di programnya 

Sudah dilakukan perbaikan. Silahkan diunduh aplikasi GPP 2013 yang terbaru di website www.perbendaharaan.go.id








Asslm pak/ibu.... kalau kegiatan pertemuan untuk membuat SOP apakah harus dibiayai dengan paket meeting...bagaimana kalau dibiayai dengan perjadin?boleh tidak?

Kegiatan pertemuan tersebut tidak harus dengan paket meeting, tetapi apabila kegiatan pertemuan tersebut dilakukan secara bersama-sama di hotel dengan fasilitas paket meeting, maka kegiatan tersebut termasuk jenis perjadin jabatan yang dilakukan dalam rangka rapat, seminar, sejenisnya. Kepada peserta rapat diberikan uang saku paket meeting sejumlah hari pelaksanaan kegiatan pertemuan.

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR