Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,842,361
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Selamat siang, mohon arahan, apabila melakukan perjalanan dinas bersama2 dalam satu kegiatan, di dalam kota atau perjadin yang hanya di kenakan transport lokal dan uang saku,apakah  pertanggungjawabanya di bolehkan hanya tanda tangan di rekap saja secara bersama sama, dan tidak menggunakan kwitansi perorang atau persatuan? mohon arahan, terimakasih.

Iya bisa, karena sesuai PMK No. 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN dalam Pasal 40 ayat (3) disebutkan bahwa pembayaran tagihan melalui/ kepada Bendahara Pengeluaran (termasuk biaya perjadin) dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah antara lain daftar penerima pembayaran (rekap data pelaksana perjadin yang minimal memuat identitas dan tanda tangan peserta).








Mohon Pencerahan Pak/Bu...dengan terbitnya Per 19/PB/2013 yang harus dijalankan 14 hari setelah ditetapkan (berarti 29 Mei 2013) penembalian uang muka kerja harus melalui potongan SPM (pasal 1 ayat 12). Pemasalahan yang timbul adalah potongan pengembalian uang muka kerja pada SPM tidak mengembalikan pagu DIPA akun bersangkutan demikian juga pada pengawasan kontrak pada aplikasi SPM satker...bagaimana jalan keluarnya..atau harus menunggu update aplikasi untuk penjalankan Perdirjen 19 ini? terima kasih

Masih dalam proses pengembangan.

mengapa tanggal dan no DIPA tidak tercetak pada cetakan SPP dan SPM? padahal sudah di input sewaktu perekaman data. terimakasih

Silahkan saudara download update SPM 2013 dengan versi 13.0.5 dari website www.perbendaharaan.go.id atau hubungi KPPN mitra kerja Saudara.




jika ada pengeluaran pimpinan berupa Paspor, Visa, Asuransi dibebankan di MAK yang apa sebaiknya...? mohon pencerahannya

Perlu dipastikan dahulu apakah dalam PMK yang mengatur mengenai penyusunan RKAL dan SBU pengeluaran tersebut dapat ditanggung satker Saudari, dalam hal bisa maka pengeluaran tersebut dapat dibebankan ke dalam akun 521219.






sesuai surat Menteri Keuangan NO.S-2056/MK.5/2013 bahwasanya, Akun untuk perjalanan transport dalam kota adalah 524113, dalam DIPA kami terdapat akun 524119 ( belanja perjalanan lainnya), pertanyaannya : 1. apakah akun tersebut bisa kami pergunakan untuk belanja transport Operator SAI rekonsiliasi Ke KPPN setempat atau harus di revisi ke akun 524113, sebagai catatan Lokasi KPPN kami adalah dalam kota. 2. Apkah akun 524119 tersebut bisa digunakan untuk belanja transport ke luar kota, misalnya ke kanwil kami di Medan. 3. Apakah transport ke luar kota dokumen pertanggung jawabannya seperti perjalanan Dinas dalam negeri. atas perhatian dan jawaban kami ucapkan terima kasih..

Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-4599/PB/2013 tanggal 3 Juli 2013 maka bantuan transpor lokal untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota dapat dibebankan ke dalam akun 524113.

Akun 524119 dapat digunakan untuk perjalan dinas ke luar kota sepanjang kegiatan tersebut diselenggarakan secara paket meeting. Namun apabila perjalan dinas tersebut dilaksanakan secara individu dengan melibatkan beberapa pegawai maka pengeluarannya dibebankan ke dalam akun 524111.






Sesuai dengan PERDIRJEN 12/PB/2013 pada BAB V pasal 30 ayat 7 bahwa revisi DIPA Petikan dapat dilakukan melalui email. Bagaimana caranya mendaftar email untuk revisi DIPA Petikan tersebut?

Untuk mendaftar email dimaksud, agar Saudara menghubungi Kanwil DJPB setempat.

Mohon info, saya akan mengubah akun 521219 menjadi 524114, dikarenakan sudah digunakan sebagian maka yg direvisi jg hanya sisanya. akn tetapi sya kesulitan untuk mengubah volume,saya sudah pke menu \\\"ubah\\\" ttpi volum tidk bisa berubah,,, bgmn cara mengubahnya? terima kasih

Agar Saudara merubah atau merevisinya melalui aplikasi rkakldipa 2013 versi 9.2

Mohon bantuan, saya memiliki masalah pada saat rekam data kontrak pada kolom realisasi, pada pengisian pagu kontrak tahun 2013 pada saat akan di simpan selalu keluar peringatan “Data too long for column ‘norevisi’ at row 1″. Terima kasih

Silahkan saudara download update SPM 2013 dengan versi 13.0.5 dari website www.perbendaharaan.go.id atau hubungi KPPN mitra kerja Saudara.




Yth.Helpdesk Mohon dapat dibantu jawab, staf instansi di Jakarta Pusat mendapatkan tugas ke Jakarta Selatan yang memerlukan (waktu perjalanan dan kegiatannya) dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan dan kembali ke Jakarta Pusat lebih dari 8 jam. 1. Apakah diperbolehkan masuk kategori Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam? Sehingga mendapatkan Uang Harian 75 % dan Bantuan Transport 110.000 2. Apakah yang dimaksud dengan "Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan" ? Mohon dapat diberikan contohnya Terima Kasih

1. Penugasan yang dilakukan di luar kantor, mulai dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula memerlukan waktu lebih dari 8 jam sebagaimana yang Saudara sampaikan merupakan perjalanan dinas jabatan dalam kota lebih dari 8 jam. Atas pelaksanaan perjadin tersebut dapat dibayarkan biaya perjadin meliputi biaya transportasi dalam kota sesuai standar biaya (rp110.000,-) atau secara at cost sesuai bukti pengeluaran yang sah, dan uang harian sebesar 75%. Apabila tidak diperlukan menginap, maka tidak dapat diberikan biaya penginapan dan tidak berhak biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di tempat tujuan.  2. Maksudnya adalah untuk menjalankan tusinya, seorang pegawai/pejabat ditugaskan melakukan perjadin. Misalnya, tusi salah satu kantor pusat suatu instansi adalah melakukan pembinaan kepada satker vertikalnya di daerah (bagi yang mempunyai kantor vertikal di daerah), maka dalam melakukan pembinaaan tersebut perlu dilakukan secara on the spot yaitu berkunjung langsung ke kantor daerah.























Yth, Tim Help Desk. Mohon informasi dan penjelasannya: 1. Satker kami mau mengadakan kegiatan, dikarenakan pembatasan kegiatan di hotel, kami bermaksud mengadakan disalah satu kantor kami di Jakarta Selatan (Satket kami di pusat di Jakarta Pusat). Kegiatan dilaksanakan 2 hari dan tiap harinya 8 jam. Pertanyaanya, dikarenakan bukan paket meeting dihotel, apakah bisa kepada peserta dan panitia diberikan uang saku dan transport? atau bisakah diberikan uang harian? 2. Dari jawaban pertanyaan 1, biaya dibebankan ke akun mana? apakah 521219 atau 524119? 3. Satker kami pernah diundang pada kegiatan yang dilaksanakan di kantor kami di Jakarta Selatan tersebut, kegiatan dilaksanakan dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Apakah peserta dapat diberikan uang harian, uang saku, atau uang saku rapat dalam kantor? Mohon bantuan penjelasan dan arahannya. Terima kasih

1.  Sesuai PMK 113/PMK.05/2012 pada Lampiran II huruf Romawi III, disebutkan bahwa kegiatan perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam (yang dilaksanakan tanpa menggunakan paket meeting), hanya diberikan biaya perjadin berupa biaya transportasi kegiatan dalam kota sesuai standar biaya dan tidak  diberikan uang harian.  2. Sesuai surat Menteri Keuangan No. 2056/MK.5/2013, biaya perjadin berupa biaya transportasi dalam kota dibebankan pada akun 524113 (akun baru).   3. Kepada peserta yang diundang diberikan biaya transportasi kegiatan dalam kota sebagaimana penjelasan pada angka 1 di atas, sedangkan bagi peserta pengundang/panitia tidak dapat diberikan biaya perjadin karena dilakukan di dalam kantor pengundang. Uang saku rapat di dalam kantor tidak dapat diberikan kepada satker yang diundang maupun kepada satker pengundang/panitia.Uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja diberikan berdasarkan ketentuan dalam PMK 37/PMK.02/ 2012 yaitu melibatkan eselon 1 lainnya, dan dilaksanakan minimal 4 jam di luar  jam kerja. Salah satu solusinya, peserta yang diundang diberikan biaya transportasi kegiatan dalam kota, sedangkan peserta pengundang dapat diberikan uang lembur.
























Helpdesk Yth. Satker kami mengadakan pelatihan/rapat, dimana pesertanya itu berasal dari dalam kota, luar kota dan luar provinsi yang keseluruhan pesertanya itu berasal dari luar satker/kementerian kami, dimana biaya transportasi peserta (PP) ditanggung oleh panitia (MAK 524119) tanpa uang harian (peserta ditanggung akomodasi dan konsumsi oleh panitia), sebagai pertanggungjawaban thdap biaya perjalanan peserta trsbt, surat/dokumen/bukti apa saja yang wajib diminta oleh panitia kepada tiap peserta? Makasih

Dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjadin dalam negeri diatur antara lain mengenai kegiatan perjadin dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan menggunakan paket meeting dan biaya penyelenggaraan ditanggung oleh panitia, maka sebagai bukti pertanggungjawaban dari masing-masing peserta cukup berupa Surat Tugas. Sedangkan SPD dan daftar peserta kegiatan/daftar penerima pembayaran dapat dibuat secara kolektif oleh panitia penyelenggara.














mohon bantuannya. bagaimana mengatasi di aplikasi SPM pada saat pengajuan SPM PNBP terdapat perintah Masukan Maksimal Pencairan. sementara pada awal satker kami sudah mengajukan Maksimal Pencairan ke KPPN. atas bantuannya terima kasih. (satker BBP2TP Medan/567408)

Harus kami konfirmasikan dahulu pada Subdit Peraturan.

Bagaimana caranya mendownload aplikasi GPP satker? aplikasi tersebut untuk saya jadikan latihan sebelum menjadi PPAPB. karena untuk latihan dengan menggunakan aplikasi yang ada di kantor tidak diperbolehkan karena takut datanya hilang /rusak. Mohon solusinya

Silahkan saudara menghubungi KPPN mitra kerja Saudara dan minta aplikasi GPP Satker awal sekaligus update-updatenya sampai sekarang.



Mengenai aturan fullboard dan tidak. misal pegawai diberi tugas utk mengikuti seminar/pelatihan dengan biaya pendaftaran 2 juta selama 3 hari di luar kota, dengan fasilitas makan siang saja dan snack. transport dan penginapan diganti (riil) tanpa transport lokal dan makan pagi dan malam. apakah uang harian yang diberikan sesuai aturan fullboard (uang saku saja) atau tidak (uang makan, uang saku dan uang transport lokal)?  pejalanan ke tampat tujuan menggunakan KA dengan waktu tempuh  (kira2 8,5jam/17 jam PP) apakah perjadinnya ditambah waktu perjalanan atau tidak? terima kasih

Penambahan waktu perjadin diberikan dengan pertimbangan jadwal pelaksanaan kegiatan, waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan, dan transportasi yang digunakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penerbit surat tugas dapat menambahkan waktu perjadin 1 hari sebelum dan/atau 1 hari setelah pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan. Pada prinsipnya, biaya perjadin diberikan sebagai kompensasi atas penugasan yang diberikan kepada Pelaksana SPD (bukan untuk menambah penghasilan), dalam hal perjadin yang dilakukan menggunakan paket meeting (fullboard) dengan biaya transportasi dan penginapan dibayarkan riil, ditanggung makan serta tidak perlu transport lokal karena kegiatan dilakukan di hotel, maka kepada peserta hanya diberikan uang saku sesuai standar biaya.



















satker kami akan melakukan kegiatan yang tidak melibatkan Es 1 lain (intern satker)..untuk narasumber berasal dari Es 1 lain pertanyaannya apakah bisa moderator berasal dari satker kami sendiri

Sepanjang narasumber berasal dari eselon I lain walapun peserta dari intern satker, moderator dapat ditunjuk dari satker sendiri/panitia atau dari eselon I lain, tergantung kebutuhan.






Di bidang kami (Bidang Pendidikan Agama Islam) yang masuk pada Satker Pendidikan Islam, DIPA turun tanggal 8 Mei  2013 (bintang sudah tidak ada) dan sudah kami Revisi tanggal 25 Mei 2013 termasuk revisi perjalanan dari 521119 ke 524113 dan 521219 ke 524114, namun hari senin kami dapat surat nomor : S-1045/AG/2013 dan S-3612/PB/2013 perihal Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran dalam rangka mempercepat penyelesaian revisi penghematan/ pemotongan belanja K/L TA 2013. Dalam minggu ini kami akan mengadakan kegiatan Tusi Bidang di luar kota, yang menjadi pertanyaan kami, apakah Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, bila dapat dilaksanakan apakah memakai DIPA lama  (8 Mei 2013) atau memakai DIPA revisi tanggal 25 Mei 2013, terima kasih.

Dalam melaksanakan kegiatan, satker berpedoman pada DIPA yang terakhir, setelah revisi DIPA disahkan (apabila terdapat revisi).



Selamat Pagi Tim Help Desk. "Terima kasih atas penjelasan ttng perbedaan dan peruntukan belanja akun 524119 dan akun 524113. Yang menjadi persoalan bagi kami sekarang adalah perbedaan dan peruntukan belanja akun 524111 dengan akun 524112. Sedianya kami mempunyai belanja akun 524111 yang dalam rkakl diperuntukan untuk perjalanan ke provinsi. Tapi pada pelaksanaannya kami juga sering menggunakan belanja akun tsb untuk perjalanan tetap ke ibu kota kabupaten (daerah kami adalah daerah kepulauan). Yang jadi pertanyaan :          1. Apakah terhadap tindakan tsb kami harus merevisi sebagian anggaran dari akun 524111 ke akun 524112 ? 1. Apakah pembayaran uang harian perjadin dari akun 524111 ataupun akun 524112 dikenakan pajak/pph 21? Tanks atas Penjelasannya

Perbedaan akun 524111 dan 524112 adalah tujuan dari kegiatan perjalanan dinas dimaksud. Akun 524111 digunakan untuk pengeluaran perjalanan dinas bagi PNS/pegawai tidak tetap yang secara umum melakanakan tupoksi, sedangkan 524112 digunakan untuk pengeluaran perjalanan dinas yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.


Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, pengertian Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi sehingga masih dalam batas wilayah kota/kabupaten yang sama, dan memperhatikan surat Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor  S-4599/PB/2013 Tanggal 3 Juli 2013 maka perjalanan dinas tersebut menggunakan akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota).


Aturan perpajakn mohon ditanyakan kepada KPP setempat, namun demikian sepengetahuan kami komponen perjalan dinas tidak termasuk yang dikenakan pajak.



Kenapa spm 13.0.4 saat merekam akun di data kontrak muncul conectivity error Data to0 Long for column \\\'no revisi\\\' at row 1..jadi muncul pilihan \\\"Quit\\\" yes or no mohon penjelasannya 

Silahkan saudara download update SPM 2013 dengan versi 13.0.5 dari website www.perbendaharaan.go.id atau hubungi KPPN mitra kerja Saudara.
Selamat sore, mohon bantuannya. Saya sudah memasukkan semua isian data kontrak termasuk pagu kontrak dll, bahkan saat mencetak karwas, nilai kontrak sudah muncul jml yang saya isikan untuk pagu kontrak tsb sebesar xxx juga di tabel keterangan dan tabel kontrak tahun jamak sudah muncul nilai kontrak tsb sbsr xxx sisa kontrak juga dengan nilai xxx (blm ada pembuatan untuk SPP  SPM jadi masih utuh) tetapi di tabel Program/Kegiatan/Output/Akun pada tabel kode, nilai, dan pagu kontrak tdk muncul nilainya. padahal pada register data realisasi kontrak prestasi pekerjaan yg sy masukan sbsr xxx/12 semuanya masuk dan dpt mengurangi pagu kontrak tsb smpai habis (logikanya klo tdk ada pagu kontrak seharusnya tdk dpt memasukan nilai prestasi pekerjaannya) sy jg sudah melakukan konsultasi ke KPPN Makassar I, namun jg belum dpt terselesaikan, langkah2 yg sdh ditempuh a.l 1. transfer ulang pagu mulai dr dipa awal sampai revisi akhir (2) 3. perbaikan pagu kontrak 5. mengupdate ulang spm mulai dr revisi 13.0.1 urut sampai 13.0.4 6. mencoba membuat kontrak pd masing2 update Dari semua langkah itu tetap tdk dpt muncul dan saat akan membuat SPP selalu muncul pesan masukan dulu pagu kontrak (padahal sdh berkali kali pagu kontrak dinput) tetapi pada saat memasukan pagu kontrak pada pos pagu kontrak 2013 lalu memposkannya ke prog/keg/output/akun yg sesuai pd saat menyimpan muncul pesan : CONNECTIVITY ERROR : (MYsql) (ODBC 5.1 Driver) (mysql-5.1.51-community)Data too long for column ‘norevisi’ at row 1 do you want to quit? baik pilihan ya/tdk sdh di coba jg, dan setelah itu tetap dapat di simpan dan melanjutkan proses selanjutnya.

Silahkan saudara download update SPM 2013 dengan versi 13.0.5 dari website www.perbendaharaan.go.id atau hubungi KPPN mitra kerja Saudara.




Mohon penjelasannya, apabila dalam satu tim (2 orang) berangkat dari Jakarta ke Bandara Soetta ke Aceh, apakah perhitungan tarif taksinya per orang yaitu : = {(170.000 90.000) x 2 orang} x 2 kali PP atau per tim (1 taksi) dengan perhitungan :   = {(170.000 90.000)} x 2 kali PP   Terima kasih

Pelaksana SPD dalam melaksanakan tugas dan PPK dalam mengesahkan biaya perjadin berpegang pada prinsip efisiensi anggaran belanja, dalam hal memungkinkan, maka biaya taksi tersebut  dapat diberikan per tim (1 taksi) x 2 kali PP. Sesuai PMK No.113/PMK.05/2012 dalam Pasal 35 diatur bahwa hal tersebut menjadi kewenangan PPK dengan memperhatikan efisiensi dan ketersediaan anggaran.












« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR