Jumlah Pengunjung :
17,056,339
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Ada kegiatan pembuatan demplot karbon pada lokasi Suaka Margasatwa Kerumutan. Kegiatan tersebut menggunakan MAK 521219, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh petugas dan tenaga buruh, item yang dibutuhkan bahan untuk pembuatan pal, peralatan lapangan, upah buruh dan makan, serta transport darat dan air menuju lokasi, uang atau insentif petugas. apa saja yang bisa diakomodir oleh MAK tersebut Terima kasih

Mohon maaf kami tidak mengetahui peralatan demplot karbon yang Saudara maksud dan peruntukannya seperti apa. Namun demikian, sepanjang peralatan tersebut menjadi milik satker dimaksud dan memenuhi kriteria Aset Tetap maka seluruh pengeluaran yang berkontribusi terhadap pembentukan aset tetap tersebut dapat dibedakan ke dalam akun 532XXX. Apabila aset yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria Aset Tetap maka pengelurannya dapat dibebankan ke dalam akun 521211 dan 521219.













menurut PER-17/PB/2013 BAB III pasal 11 (6) menyebutkan satker pendidikan pengguna PNBP untuk menggunakan sisa MP tahun lalu harus mendapat persetujuan Dirjen Pbn. apa betul demikian?apakah tidak bisa digunakan dengan surat pernyataan kepada Kepala KPPN saja atau Kanwil Pbn di daerah?terimakasih

Sesuai PER-17/PB/2013 pada Pasal 11 (6) memang telah diatur demikian bahwa bagi satker pendidikan pengguna PNBP yang akan menggunakan sisa MP tahun lalu harus mendapat persetujuan Dirjen Perbendaharaan. Saat ini Ditjen Perbendaharaan sedang menyusun konsep pelimpahan wewenang pemberian persetujuan penggunaan sisa MP tahun lalu tersebut kepada Kepala KPPN. 








Setelah saya rekam data kontrak dengan menggunakan aplikasi spm yang baru di update, muncul error, tapi data tersimpan, dan saya coba merekam ke SPP akun yang direkam tidak muncul / kosong, mohon bantuannya y pak

Silahkan saudara download update SPM 2013 dengan versi 13.0.5 dari website www.perbendaharaan.go.id atau hubungi KPPN mitra kerja Saudara.







Ass, Bagaimana dengan pembayarn honor ganda dalam 1 kegiatan Sosialisasi yang sama, misal : Panitia merangkap jadi Narasumber / Moderator, kalau memang tidak diperbolehkan, tolong Dasar Hukumnya di perjelas kepda kami selaku Satker. Trims.

Pada prinsipnya honor tidak dapat dibayarkan ganda/rangkap untuk satu kegiatan dan menghasilkan output yang sama.

Maaf mau menanyakan tentang belanja pagawai(Honorarium). Apa benar honorarium yang ada hubungannya dengan tupoksi tidak boleh dibayarkan ? Baik tupoksi pribadi/satker. Banyak kegiatan di satker kami yang dibuatkan Surat Tugas/SK. Surat Tugas/SK masih bisakah di bayar Honorariumnya ? Trima ksih informasinya

Honorarium tim/panitia/komite pelaksana kegiatan diberikan dalam rangka pencapaian output atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA, pencapaian output dimaksud merupakan tugas dan tanggung jawab PA/KPA. Sepanjang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara tidak mengatur secara khusus mengenai pembatasan pembayaran honorarium dimaksud, maka pembatasan pemberian honorarium ditetapkan oleh PA/KPA setelah memperhatikan efisiensi dan efektivitas pencapaian output/ sasaran.











helpdesk yang terhormat.. disalah satu satker Polda setiap tahun menyelenggarakan Penerimaan Polri dalam rangkat kegiatan tersebut pada rkakl di dukung anggaran dengan akun 521119 (belanja barang operasional lainnya) dengan detil biaya werving brigadir Polri, kegiatan tersebut memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Apakah boleh panitia-panitia dari kegiatan tersebut yang notabene dari instansi intern mendapat honor dari kegiatan tersebut yang memang sudah menjadi tupoksinya.! apabila memang boleh, apa akun yang tepat untuk hal ini..dan jika tidak boleh, adakah aturannya..terimakasih

Honorarium tim/panitia/komite pelaksana kegiatan diberikan dalam rangka pencapaian output atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA, pencapaian output dimaksud merupakan tugas dan tanggung jawab PA/KPA. Sepanjang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara tidak mengatur secara khusus mengenai pembatasan pembayaran honorarium dimaksud, maka pemberian honorarium dimaksud ditetapkan oleh PA/KPA setelah memperhatikan efisiensi dan efektivitas pencapaian output/sasaran. Akun yang digunakan adalah 521213 (Belanja Honor Output Kegiatan), merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.


















Berdasarkan PMK 31/PMK.02/2013 tentang perubahan atas SBU 2013 yang saya mau tanyakan apabila melaksanakan rapat didalam kantor selama 3 Hari lebih dari 8 jam , apakah uang saku yang diterima peserta menggunakan standar baru sebesar Rp.250.000 atau uang saku paket meeting full day sebesar Rp.130.000,- , bagaimana perlakuannya. mohon dijawab karena kegiatannya akan dilaksanakan segera, terimakasih

Uang saku rapat dalam kantor dapat dibayarkan setelah memenuhi ketentuan dalam PMK No.37/ PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.31/PMK.02/2013, antara lain dilaksanakan minimal 4 jam di luar jam kantor, dan melibatkan eselon I lainnya. Sedangkan uang saku paket meeting (halfday/fullday/fullboard) diberikan untuk kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor (misalnya di hotel atau tempat menginap lainnya) menggunakan paket meeting, dengan ketentuan melibatkan eselon I lainnya.














Apakah perbedaan antara Transport Lokal dan Transport Dalam kota? Perjalanan Dinas yang dilakukan di Provinsi DKI jakarta Selain uang harian 75% apakah masih bisa diberi tambahan lagi berupa uang transport lokal/Transpot dalam kota dan berapa besarannya?

Transport lokal adalah biaya transportasi yang diberikan kepada Pelaksana SPD untuk melakukan tugas di dalam kota (untuk mobile) di kota tempat tujuan perjalanan dinas, termasuk dalam jenis perjadin luar kota. Sedangkan biaya transport kegiatan dalam kota adalah biaya transportasi yang diberikan kepada Pelaksana SPD yang melaksanakan tugas di dalam kota, termasuk dalam jenis perjadin di dalam kota.








Di DIPA satker kami ada akun 524119 belanja perjalanan lainnya, salah satunya berupa perjadin kegiatan pengamanan hutan di wilayah kabupaten. yang jadi masalah yaitu kegiatan ini sifatnya mobile dengan menyusuri sungai dengan perahu dan/atau jalan angkutan dengan mobil menyusur jauh ke pedalaman sehingga menginap di lapangan dengan ikut tidur di rumah penduduk (tentunya membayar). yang ingin kami tanyakan apakah biaya penginapan dibayarkan sebesar tarif hotel di kabupaten setempat ataukah dibayar sebesar 30% nya saja?. Admin mohon agar dijawab secepatnya. Terima kasih.   

PMK113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri dalam Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa biaya penginapan sebesar 30% diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan menginap, namun tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya. Dalam hal ini, Pelaksana SPD tersebut dapat menginap di rumah penduduk. Pemberian biaya penginapan sebesar 30% dimaksud dapat dipergunakan sebagai kompensasi kepada  penduduk setempat yang rumahnya dipakai sebagai tempat menginap. Biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel/tempat menginap lainnya di kabupaten setempat diberikan secara lumpsum tanpa melampirkan bukti pengeluaran rill yang sah.
















Yth. Bapak/Ibu, Kami ingin menanyakan apakah pagu paket meeting fullday di luar kota dapat melebihi Standar Biaya? Hal ini kami tanyakan karena kami mempunyai kegiatan pengadaan jasa lainnya yang didalamnya terdapat kegiatan paket meeting yang harus dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama dengan pelaksanaan kegiatan Internasional di Bali. Harga penawaran dari hotel kira-kira 2x lipat dari harga SBU. Kami mohon penjelasannya. Terima kasih.

Pagu paket meeting dalam PMK No. 37/ PMK.02/ 2012 tentang SBU) merupakan Lampiran II (estimasi), yang dalam pelaksanaannya dapat melampaui pagu dalam. Namun hal tersebut menjadi tanggung jawab KPA/PPK dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan ketersediaan anggaran dalam DIPA.

















Yth. Admin Helpdesk, apakah honorarium moderator dapat diberikan kepada pejabat/staf di dalam lingkup eselon I penyelenggara? Karena yang diatur dalam penjelasan SBU hanya untuk narasumber saja. Terima kasih.

Persyaratan pemberian honor moderator sama dengan persyaratan pemberian honor narasumber. Apabila tidak ada narasumber, maka tidak ada  moderator, karena biasanya moderator selalu mendampingi narasumber.







Sehubungan dengan diblokirnya anggaran Kementerian Agama. Apakah bisa kegiatan dilakukan seperti biasa. Baru kemudian di SPJkan ketika blokir dibuka? Untuk Honor rutin, misalkan Tim Web, apa SK nya dibuat bulan Januari atau ketika blokirnya di buka? Dan Tim sudah bekerja mulai bulan Januari s.d. Desember

Kegiatan yang masih diblokir tidak dapat dilaksanakan, termasuk untuk kegiatan yang memerlukan dasar pelaksanaan (SK).


apakah bisa Spby di tulis dengan menggunakan pulpen?? trimakasih sebelumnya...

Hal dimaksud tidak diatur, dalam rangka memudahkan pelaksanaannya SPBy telah dibuatkan aplikasinya. Apabila dengan ditulis tangan mejadi lebih memudahkan, silakan saja namun format agar disesuaikan dengan PMK 190/2012.






Yth. Mohon dijelaskan cara menghitung banyaknya hari dalam perjalanan dinas . Contoh Kami mengadakan perjalanan dinas dari ke Kediri ke Jakarta , berangkat tgl 15 Mei pukul 18.00 dengan kereta Api tiba di jakarta tanggal 16 Mei  Pukul 07.00 , sore harinya tgl 16 Mei pukul 18.00 Pulang kembali ke kediri dengan kereta api dan tiba tgl 17 mei pukul 07.00. pertanyaan kami berapa jumlah hari kami mengadakan perjalanan dinas ? terima kasih 

Jumlah hari perjalanan dinas dimaksud adalah 3 hari (tanggal 15  sd. 17 Mei).

Aturan mana yang digunakan untuk perjalanan dinas luar kota dalam rangka Penyusunan PMPRB dimana kegiatan tsb kita memakai akomodasi diklat tidak bayar hanya makan nya kita bayar. Dan Uang Harian mana yang dipergunakan, apakah bisa 75 % dari Satuan UH provinsi  ? atau ada ketentuan lain? terima kasih.

Perjalanan dinas dalam rangka rapat/pertemuan menggunakan paket meeting yang diatur dalam PMK No.113/PMK.05/2012 dilaksanakan dengan semua biaya penyelenggaraan ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka kepada peserta hanya diberikan uang saku paket meeting sesuai standar biaya. Dalam hal perjadin yang dilaksanakan di luar kota dan tidak ditanggung makannya (hanya akomodasinya yang ditanggung), maka kepada pelaksana SPD dimaksud dapat diberikan uang harian perjadin (full).











Mohon penjelasan mengenai biaya perjalanan dinas yang diberikan kepada PNS yang diberi tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan, baik lokasi diklat di dalam kota maupun lokasi diklat yang pelaksanaannya melewati batas kota : 1. Komponen biaya apa saja yang harus diberikan kepada peserta diklat dan besaran indeks 2. Perhitungan hari diklat : a. Apakah hari diklat sebagai dasar perhitungan biaya dihitung berdasarkan hari efektif pembelajaran saja? mengingat ada diklat yang dilaksanakan di luar kota lebih dari 1 minggu, tetapi hari sabtu dan minggu tidak ada proses pembelajaran b. Registrasi dilaksanakan 1 hari sebelum diklat dimulai, apakah hal ini sudah masuk dalam perhitungan hari diklat? Terima kasih atas penjelasan yang akan diberikan

1.  Perjalanan dinas dalam rangka diklat menggunakan paket meeting yang diatur dalam PMK No.113/PMK.05/2012 dilaksanakan dengan semua biaya penyelenggaraan ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka kepada peserta hanya diberikan uang saku paket meeting sesuai standar biaya.  2. Penentuan jumlah hari diklat merupakan kewenangan PPK, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan diklat. Uang saku diberikan berdasarkan jumlah hari rill pelaksanaan diklat, termasuk dalam hal 1 hari sebelum pelaksanaan diklat yang diperlukan untuk registrasi.



































Pertanyaan mengenai Perjalanan Dina Dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat (misal: Makassar-Jakarta PP), bagaimana dengan pertanggungjawaban tiket pesawatnya? saya dengar-dengar bisa hanya menggunakan Tiket Berangkat saja dikali 2 (tidak perlu tiket pulang). Kemudian gimana kalau dinas dari Makassar-jakarta, tapi lewat kota lain pulangnya, misal: Yogyakarta. Apakah bisa dipertanggung jawabkan tiketnya? kan bisa dapat lebih murah harganya. Terima kasih. Mohon pencerahannya.

Biaya transportasi kepulangan dibayarkan mengacu pada biaya transportasi kedatangan tanpa melampirkan bukti pengeluaran hanya berlaku untuk kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya menggunakan paket meeting. Tiket kepulangan dimaksud (Jakarta - Makassar via Yogyakarta) dapat dibayarkan, sepanjang lebih efisien. Namun hal tersebut agar diatur secara internal lebih lanjut (SOP) mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.














ass, mohon dapat diberikan penjelasan,  apakah rapat kegiatan/membahas program kerja yang berkenaan dapat dikategorikan sebagai sejenis rapat koordinasi sehingga bagi peserta eselon 1 diluar penyelenggara dapat diberikan honorarium nara sumber?, dan apakah moderator dapat ditunjuk dari es 1 penyelenggara dan dapat juga dibayarkan honornya? tks

Sepanjang suatu kegiatan dilaksanakan dengan mengundang eselon I lain, kepada narasumber dan moderator dapat dibayarkan honorarium sebagai narasumber dan moderator. Moderator boleh ditunjuk dari panitia penyelenggara.






saya dari instansi PTN yg saya ingin tanyakan apakah dana dari sisa hasil tender dari pekerjaan pembangunan gedung (belanja modal gedung bangunan) bisa digunakan utk pengadaan laptop dan printer sebagai penunjang dlm kegiatan proyek pembangunan tsb. (sebagai ilustrasi instansi saya dilaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kuliah ternyata dari anggaran yang ditetapkan ternyata ada sisa dana hasil tender.kemudian sisa dana hasil tender tsb oleh panitia pengadaan akan digunakan utk menunjang administrasi kegiatan pembangunan tersebut berupa pembelian laptop dan printer yang menjadi pertanyaan saya apakah pembebanan anggaran utk pengadaan laptop dan printer tsb menggunakan MAK 5321 atau MAK 5331 (belanja modal gedung bangunan) saya mohon petunjuk krn mendesak utk dilaksanakan trima kasih. doni  

Sisa tender dimaksud dapat digunakan untuk pengadaan laptop dan printer (menggunakan akun 5331/belanja modal gedung bangunan) sepanjang tidak lebih dari 10% dari nilai kontrak, dan cukup dilakukan addendum kontrak.





Ass. Wr. Wb. Kalau esselon I (Jakarta) mengadakan rapat (3 hari) misal di kota bandung dengan akomodasi tidak di tanggung oleh panitia artinya dibebankan ke  peserta dan pesertanya seluruh indonesia termasuk kami yang dari bandung. kalau kami dari bandung apakah boleh mendapatkan uang trasnport perjalanan dinas tidak dan masuk ke akun apakah ? dan bolehkah kita menginap di hotel tersebut juga dan masuk ke akun apa?

Sesuai PMK No.113/PMK.05/2012, kepada Pelaksana SPD (dalam kota dan/atau luar kota) diberikan biaya perjalanan dinas antara lain biaya transpor pegawai. Untuk peserta dari Bandung (dalam kota) diberikan biaya transport dalam kota secara lumpsum sesuai standar biaya. Biaya penginapan dapat diberikan apabila diperlukan menginap dan hal tersebut merupakan kewenangan PPK. Akun yang digunakan adalah akun 524111.











« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia