Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,992,461
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Saya mengupdate aplikasi SPM ke versi 13.0.4, namun terjadi kendala saat merekam data kontrak. Informasi errornya: \"Connectivity error: [MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.1.51-community]Data too long for column \'norevisi\' at row 1Do you want to QUIT?\" Mohon bagaimana cara mengatasinya, karena hal ini menghambat proses pencairan dana. Terima kasih sebelumnya.

Silahkan saudara download update SPM 2013 dengan versi 13.0.5 dari website www.perbendaharaan.go.id atau hubungi KPPN mitra kerja Saudara.




Assalamu'alaikum, Mohon dijelaskan : 1. Apakah syaratya jika akan menempatkan uang saku di akun 521219 bukan di akun 524114. 2. Apakah jika melaksanakan diklat di gedung milik sendiri termasuk kriteria paket meeting ? Jika bukan paket meeting apakah penempatan akun biayanya seperti kegiatan biasa (non diklat). Terimakasih

1. Sesuai PMK No.113/PMK.05/2012, pemberian uang saku merupakan bagian dari uang harian yang merupakan komponen biaya perjadin, sehingga akun yang digunakan adalah akun perjadin (akun 524). Surat Menteri Keuangan No. 2056/MK.5/2013 tentang langkah-langkah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi  perjalanan dinas, mengatur bahwa akun 521219 yang digunakan untuk pembebanan biaya perjadin harus direvisi menjadi akun 524113 atau 524114. Dengan demikian biaya perjadin tidak menggunakan akun 521219 lagi.  2. Diklat yang dilaksanakan di gedung sendiri (menggunakan paket meeting atau tidak) tidak termasuk perjadin, agar menggunakan akun 5211xx atau 5212xx.















Terima kasih atas penjelasan ttng perbedaan dan peruntukan belanja akun 524119 dan akun 524113. Yang menjadi persoalan bagi kami sekarang adalah perbedaan dan peruntukan belanja akun 524111 dengan akun 524112. Sedianya kami mempunyai belanja akun 524111 yang dalam rkakl diperuntukan untuk perjalanan ke provinsi. Tapi pada pelaksanaannya kami juga sering menggunakan belanja akun tsb untuk perjalanan tetap ke ibu kota kabupaten (daerah kami adalah daerah kepulauan). Yang jadi pertanyaan, apakah terhadap tindakan tsb kami harus merevisi sebagian anggaran dari akun 524111 ke akun 524112 ? trima kasih atas penjelasannya.

Perbedaan akun 524111 dan 524112 adalah tujuan dari kegiatan perjalanan dinas dimaksud. Akun 524111 digunakan untuk pengeluaran perjalanan dinas bagi PNS/pegawai tidak tetap yang secara umum melakanakan tupoksi, sedangkan 524112 digunakan untuk pengeluaran perjalanan dinas yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.









Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, pengertian Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi sehingga masih dalam batas wilayah kota/kabupaten yang sama, dan memperhatikan surat Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor  S-4599/PB/2013 Tanggal 3 Juli 2013 maka perjalanan dinas tersebut menggunakan akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota).













Yth Help desk, Karena Dana Pagu Belanja Langganan Air (522113) sudah habis, apakah bisa diambil (revisi) dari Belanja Langganan Listrik (522111)? Kalau bisa apakah revisi KPA atau Kanwil DJPBN? Makasih.

Bisa, dan merupakan revisi POK yang ditetapkan oleh KPA.

Mohon bantuan, saya memiliki masalah pada saat rekam data kontrak pada kolom realisasi, pada pengisian pagu kontrak tahun 2013 pada saat akan di simpan selalu keluar peringatan “Data too long for column ‘norevisi’ at row 1″. Terima kasih

Silahkan saudara download update SPM 2013 dengan versi 13.0.5 dari website www.perbendaharaan.go.id atau hubungi KPPN mitra kerja Saudara.




Yth. Helpdesk, mohon solusinya aplikasi SPM setelah di update versi 3.0.4 kalau membuat data kontrak tidak berhasil muncul info "norevisi" at row 1, tks

Silahkan saudara download update SPM 2013 dengan versi 13.0.5 dari website www.perbendaharaan.go.id atau hubungi KPPN mitra kerja Saudara.




Sudah kami lakukan seperti apa yang DJA sarankan akan tetapi waktu transfer ke aplikasi SPM ADK rev ke 2 tetap gagal masuk.mohon bantuannya... Berikut ini saran dari DJA: Silakan update aplikasi RKAKLDIPA dengan yang terbaru, kemudian cek digital stamp pada menu RKAKL2013 - Matriks Usulan Revisi. Masukkan salah satu dari dua digital stamp yang ada pada menu tersebut, salah satunya harusnya benar.Update juga aplikasi SPM nya dengan cara copy kan file hasher.app pada folder RKAKLDIPA13 ke folder SPM.Terima kasih.    

Silahkan saudara download update SPM 2013 dengan versi 13.0.5 dari website www.perbendaharaan.go.id atau hubungi KPPN mitra kerja Saudara.



Dengan hormat, saya berkali-kali membuat "matriks semula menjadi" untuk rencana Revisi DIPA 2013 dengan aplikasi RKAKL DIPA dan menggunakan Data DIPA yang diambil dari DIPA OL, akan tetapi angka yang keluar tidak sesuai dengan DIPA kami, maupun perubahannya. Mohon pencerahannya, apakah ada yang salah dengan langkah-langkahnya? karena keliatannya angka yang keluar juga termasuk angka2 kumulatif di DIPA tahun sebelumnya sehingga menjadi sangat besar... Terimakasih.

Untuk adk revisi dan aplikasi rkakldipa agar Saudara menghubungi terlebih dahulu tim aplikasi dja pada ditjen anggaran. No. Telp 021-34357120 dan emailnya aplikasidja@yahoo.com




Yang terhormat, Admin. Apakah bisa misalnya A bertugas di kota Padang, sedang izin ke kota Medan, ternyata mendapat perintah untuk melakukan perjalanan dinas menuju jakarta, apakah bisa A langsung berangkat dari kota Medan menuju Jakarta, bagaimana dengan surat tugas dan SPD yang bersangkutan? Terima kasih

Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas  melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan (kantor/lokasi satker), melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula atas perintah pejabat penerbit surat tugas. Dalam hal si A tidak berangkat dari tempat kedudukan (kantor/lokasi satker), hal tersebut merupakan kewenangan pejabat penerbit surat tugas dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perjadin, termasuk kemungkinan kelengkapan surat tugas dan SPD yang perlu dibawa, dan biaya perjadin. 












mohon panduannya admin...satker kami sudah mengajukan kekurangan gaji januari s/d mei 2013...tapi dalam prosesnya ada salah satu pegawai yang terlewatkan selama 3 bulan (januari s/d maret) karena ada KGB...sedangkan yang 2 bulan (april dan mei)  sudah dimintakan...bisakan yang 3 bulan (januari s/d maret) dimintakan dan bagaimana caranya, karena kami coba buat aplikasi GPP muncul peringatan "kekurangan gaji pegawai ini sudah dimintakan"..terima kasih

Untuk adk revisi dan aplikasi rkakldipa agar Saudara menghubungi terlebih dahulu tim aplikasi dja pada ditjen anggaran. No. Telp 021-34357120 dan emailnya aplikasidja@yahoo.com




Saya ingin menanyakan, jika pelaksanaan suatu Bimtek atau seminar yang diadakan di tempat yang sama dengan tempat dimana kita menginap, apakah dapat dibayarkan transpor lokal? sementara jadwal acaranya sampai sore..apakah kita dapat membayarkan?atau yang kita bayarkan hanya transpor pulang dan pergi saja. Tks

Uang harian digunakan untuk uang saku, uang makan dan transport lokal. Perjadin yang diselenggarakan dengan menggunakan paket meeting (fullboard) yang disediakan penginapan dan makannya, tidak dapat dibayarkan transport lokalnya karena kegiatan dilakukan di hotel sehingga tidak perlu transport lokal untuk mobile. Dengan demikian kepada peserta hanya diberikan uang saku paket meeting secara lumpsum sesuai standar biaya, dan biaya transportasi pergi-pulang ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan yang dibayarkan secara riil.















Kami mengadakan kegiatan fullday yang diselenggarakan di luar kantor. Tempat kami melaksanakan kegiatan berada diluar kabupaten tempat instansi kami berada. Apakah menggunakan MAK 524113,524114 atau 524119?

Kegiatan paket meeting di luar kantor yang dilaksanakan di luar kota/kabupaten penyelenggara maka dibebankan ke dalam akun 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota).







Satker kami 039486 telah mengajukan revisi DIPA ke DJPB Semarang sudah mendapat konfirmasi, kami sudah mengunduh adk rev tersebut melalui rkakl on line akan tetapi ketika kami memasukan adk rev tsbt ke aplikasi SPM dan memasukan Barcode yang baru gagal terus padahal aplikasi SPM kami sudah di up date dengan SPM 13.04, muncul tulisan barcode salah ...mohon bantuannya terimakasih

Silahkan saudara download update SPM 2013 dengan versi 13.0.5 dari website www.perbendaharaan.go.id atau hubungi KPPN mitra kerja Saudara.




Apakah pelaksanaan SPD yg tidak menggunakan penginapan (dlm hal ini Ybs. menginap di rumah saudara) bukti pembayarannya diperhitungkan di daftar pengeluaran riil?Atau hanya bila Ybs. menginap di penginapan tetapi tdk memperoleh bukti menginap (voucher) yang perhitungannya diperhitungkan di daftar pengeluaran riil?

Pelaksana SPD yang tidak menggunakan penginapan (karena menginap di rumah saudara) dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di tempat tujuan tanpa melampirkan kuitansi/bukti pembayaran hotel, termasuk dalam hal ybs menggunakan hotel/penginapan namun tidak dapat atau tidak memperoleh kuitansi/bukti pembayaran hotel/ penginapan. Besaran biaya penginapan 30% dimaksud dicantumkan dalam daftar pengeluaran riil.










pada menu validasi III pada Aplikasi Vera 2013 masih terdapat validasi merah pada pengecekan kesesuaian kode output dengan referensi. Setelah di cek pada Aplikasi Vera 2013 memang kode output tersebut tidak ada, pertanyaan: apa memang nanti ada update aplikasi atau bisa menambah sendiri kode output tersebut pada Aplikasi SP2D. Terima kasih

Rekam pada aplikasi SP2D. Masuk level Supervisor, Referensi >> Output, kemudian rekam sesuai dengan dokumen sumber.



Yth. Helpdesk. kami agak kesulitan dalam pengajuan revisi 2013, semakin ketat peraturan amat sangat bagus bagi kami dalam pengelolaan keuangan akan tetapi sangat tidak didukung oleh aplikasi yang mendukung kami dalam tata cara pengajuan revisi, terlebih lagi aplikasi revisi 2013 belum kami terima padahal aplikasi itu agak memudahkan kami untuk mengajukan revisi, revisi anggaran melalui aplikasi rkakl amat sulit dimengerti, apakah tidak ada sedikit pelatihan atau petunjuk melakukan revisi langsung di aplikasi rkakl? itu saja dulu, terima kasih banyak.

Untuk adk revisi dan aplikasi rkakldipa agar Saudara menghubungi terlebih dahulu tim aplikasi dja pada ditjen anggaran. No. Telp 021-34357120 dan emailnya aplikasidja@yahoo.com






Kepada Yth. Pengelola Pertanyaan : Ada tagihan dari supplier bekenaan dengan pekerjaan perbaikan saluran air  tahun 2012, apakah dapat dibayarkan pada tahun 2013. terima kasih

Bisa, terlebih dahulu melakukan revisi DIPA berupa pencantuman tunggakan pekerjaan tahun lalu yang dibayarkan pada tahun berjalan pada Halaman IV DIPA.



terkait surat menkeu S-2056 ttg perubahan akun, utk uang saku rapat didalam kantor diletakan di 52114 apa benar? terima kasih.

Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013 Tanggal 3 Juli 2013 tentang Penjelasana Lebih Lanjut Penggunaan Akun Perjalanan Dinas Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK.05/2013, uang saku rapat di dalam kantor dibebankan ke dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota).








ass. saya mau tanya adk revisi tidak terbaca pada aplikasi rkakldipa 2013 apakah ada update terbaru?aplikasi yang saya pakai 9.2 saya coba cari ke web djpbn tidak ada...terimakasih...

Untuk adk revisi dan aplikasi rkakldipa agar Saudara menghubungi terlebih dahulu tim aplikasi dja pada ditjen anggaran. No. Telp 021-34357120 dan emailnya aplikasidja@yahoo.com





Bagaimana caranya agar tulisan revisi bisa muncul pada spm (dasar pembayaran)

Setelah transfer pagu dipa revisi apabila Saudara rekam SPP di kolom jenis dokumen setelah pilih kode 01 (DIPA) ketik aja, contoh : REV.2 NO.SP-xxx.xx.x.xxxxxx-2/AG/2013




« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR