Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,681,754
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
berdasarkan pasal 12 pmk perjadin menyatakan perjadin yang menggunakan transportasi laut kurang dari 24 jam hanya diberikan uang harian, apakah ini berarti bahwa penggunaan transportasi laut yang kurang dari 24 jam biaya transportnya diambil dari uang harian? sementara apabila dari lokasi kami untuk menuju kebandara memerlukan perjalanan laut kurang dari 24 jam namun biaya transportnya adalah sebesar 365.000,- terima kasih

Biaya transportasi diberikan secara at cost sesuai bukti pengeluaran riil yang sah, antara lain meliputi biaya transportasi yang dikeluarkan dari tempat kedudukan menuju bandara, dari bandara ke tempat tujuan perjadin dan sebaliknya. Dalam hal perjadin menggunakan transportasi laut dimaksud kurang dari 24 jam menuju ke bandara, komponen biaya perjadin yang diberikan meliputi:   1). biaya transportasi (laut) dibayarkan sesuai bukti riil,  2). biaya transportasi lain, misalnya taksi dari darmaga/pelabuhan menuju ke bandara,  3) uang harian perjadin, dan 4) biaya penginapan.    Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 12 PMK No.113/2012 adalah perjadin yang menggunakan transportasi laut memerlukan waktu lebih dari atau sampai dengan 24 jam, selain diberikan biaya transportasi/tiket sesuai at cost, hanya diberikan uang harian (tidak diberikan biaya penginapan) karena di kapal laut tidak terdapat penginapan dan biaya kapal laut sudah termasuk kamar-kamar menginap.























Sesuai edaran surat menteri keuangan terbaru terjadi perubahan akun paket meeting dari akun 521219 menjadi 524114. yang ingin kami tanyakan apakah terkena pajak atau tidak paket meeting fullboard kontraktual dengan pihak hotel setelah terjadi perpindahan akun tersebut. Demikian terima kasih.

Ketentuan pengenaan pajak tetap mengikuti ketentuan perpajakan. Dalam hal ini, biaya penginapan dalam bentuk paket meeting dimaksud tetap dikenakan pajak sesuai ketentuan.  





Saya mohon penjelasan tentang PMK 190 tahun 2012 Pasal 43 ayat 1 tentan UP dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS? dan Ayat 5, UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang, belanja modal dan belanja barang. Apa ada juknisnya?

PMK No. 190/2012 dimaksud telah bersifat operasional, sehingga tidak perlu juknis lebih lanjut, kecuali terhadap ketentuan yang telah diamanatkan dalam PMK No. 190/2012 untuk diatur lebih lanjut juknisnya, misalnya ketentuan PNBP, dan jaminan uang muka.







assalamualaikum wr.wb bapak/Ibu saya ingin bertanya untuk Bantuan Siswa Miskin dan Penerima Beasiswa akunnya 575111 atau 573111? terimakasih wassalam

Bantuan untuk siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan dapat dibebakan ke dalam akun 575111 (Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan).




Yth. Admin Mengenai penggunaan akun baru 524114 tentang bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional termasuk uang saku dan paket meeting, apakah uang saku tersebut dikenakan pajak pph 21 atau tidak ? karena akun baru ini termasuk akun perjalanan dinas yang tidak dikenakan pajak. Terima kasih.

Aturan perpajakn mohon ditanyakan kepada KPP setempat, namun demikian sepengetahuan kami komponen perjalan dinas tidak termasuk yang dikenakan pajak.








Saya mau nanya password dipa online untuk 440595 dan 440596 yang sebelumnya sudah tidak bisa dipakai mohon petunjuk terima kasih.

agar menghubungi pusat layanan DJA atau melalui email rkakldipa@anggaran.depkeu.go.id atau aplikasiDJA@yahoo.com



Yth helpdesk. Saya mau tanya mengenai berkas kelengkapan spd yang kurang lengkap.Misalnya Boarding Pass hilang, Bagaimana jalan keluarnya. Mengelai Laporan perjalanan dinas apakah termasuk berkas pendukung dari spd rangpung? trim

Berkas yang hilang dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan pada daftar pengeluaran riil, dan hal dimaksud menjadi bagian tanggung jawab PPK. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang disampaikan kepada pemberi tugas tidak perlu dilampiri dengan berkas pendukung spd rampung, cukup disampaikan kepada PPK.








Selamat Siang, Help Desk. Pertanyaan saya ini sudah kesekian kalinya (yang pernah dijawab), untuk itu saya sangat menharapkan jawabannya. Pertanyaaannya : Pertama : Berdasarkan penjelasan tentang revisi DIPA 2013, bahwa akun 521219 yang semulanya untuk biaya transportasi kegiatan haruslah direvisi menjadi akun 524113. Persoalan bagi saya adalah: apakah akun 524119 yang semula diperuntukkan sama seperti akun 521219 harus direvisi juga menjadi akun 524113? Kedua : Bagaimana dengan penggunaan akun 524111, apakah dapat dipergunakan untuk : 1. Perjalanan antar Kota dalam Provinsi? 2. Dapatkah akun tersebut dapat diperlakukan seperti akun 524113? Ketiga : Atas pembayaran Uang Harian Perjadin akun 524111, apakah dikenakan pajak PPh 21? Terima Kasih atas Jawabannya.

Peruntukan akun 524113 berbeda dengan akun 524119. Surat Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor  S-4599/PB/2013 Tanggal 3 Juli 2013 disebutkan bahwa akun 524113 hanya digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam kota untuk kegiatan yang memenuhi kriteria perjalan dinas sebagaimana disebutkan dalam PMk Nomor 113/PMK.05/2012, sedangkan akun 524119 digunakan untuk kegiatan paket meeting luar kota.
Akun 524111 (Perjalanan Dinas Biasa) dapat digunakan untuk membiayai perjalan dinas antar kota dalam provinsi yang sama.
Aturan perpajakn mohon ditanyakan kepada KPP setempat, namun demikian sepengetahuan kami komponen perjalan dinas tidak termasuk yang dikenakan pajak.


Apakah 1 SPBy dibuat untuk setiap 1 kuitansi/nota (bukti pembelian)? Belanja UP kami banyak yang kecil-kecil, misalnya bon konsumsi atau bon bensin yang hanya 100-200ribu rupiah per-bon, apakah masing-masing bon harus dibuat SPBy sendiri-sendiri? jadi misalkan ada 200 kwitansi, berarti harus ada 200 SPBy? Bisakah SPBy tersebut digabung menjadi 1 untuk setiap kegiatan perbulan?

1 (satu) SPBy boleh/dapat terdiri dari beberapa kuitansi.

Yth. Admin Di RKAKL kami terdapat kegiatan lapang (*) yang satuan per bidangnya sudah ditentukan RKAKL dengan MAK 521219. bagaimanakah pertanggungjawaban keuangannya apakah cukup dengan SK, Surat Tugas, Daftar Nominatif dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan? ataukah ada hal lain yang harus saya lengkapi? * : Kegiatan Lapang penyuluhan sebesar Rp 80.000,-/bidang, kegiatan lapang pengumpulan data yuridis sebesar Rp 160.000,-/bidang, kegiatan lapang pengukuran sebesar Rp 253.000,-/bidang dan kegiatan panitia A sebesar Rp 80.000,-/bidang Terima kasih  

Apabila kegiatan lapang tersebut dilakukan dengan bentuk penugasan ke luar kantor, maka kegiatan lapang dimaksud termasuk dalam perjalanan dinas. Sesuai PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pasal 34 disebutkan bahwa pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada PPK dengan melampirkan dokumen berupa Surat Tugas, SPD, bukti pengeluaran riil atas biaya transportasi/biaya penginapan, dan daftar pengeluaran riil. Sedangkan berita acara penyelesaian pekerjaan dimaksud merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yang disampaikan kepada pemberi tugas.

















Panitia penyelenggara acara mengundang instansi lain peserta menanggung akomodasi dan konsumsi peserta 1 orang. trus kami datang 2 orang 1 nginap ditempat acara dan 1 nginap di hotel lain apakah peserta 2 orang yang hadiri ini mendapatkan? uang hariannya yang fullboard atau dibedakan? mohon jawabannya

Apabila kegiatan lapang tersebut dilakukan dengan bentuk penugasan ke luar kantor, maka kegiatan lapang dimaksud termasuk dalam perjalanan dinas. Sesuai PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pasal 34 disebutkan bahwa pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada PPK dengan melampirkan dokumen berupa Surat Tugas, SPD, bukti pengeluaran riil atas biaya transportasi/biaya penginapan, dan daftar pengeluaran riil. Sedangkan berita acara penyelesaian pekerjaan dimaksud merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yang disampaikan kepada pemberi tugas.

















Panitia penyelenggara acara mengundang instansi lain peserta menanggung akomodasi dan konsumsi peserta 1 orang. trus kami datang 2 orang 1 nginap ditempat acara dan 1 nginap di hotel lain apakah peserta 2 orang yang hadiri ini mendapatkan? uang hariannya yang fullboard atau dibedakan? mohon jawabannya

Prinsipnya biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan rangkap, apabila komponen biaya perjadin dimaksud telah ditanggung oleh panitia maka tidak dapat dibebankan dalam DIPA satker peserta. Sepanjang biaya penyelenggaraan kegiatan (akomodasi dan konsumsi) ditanggung oleh panitia, peserta hanya diberikan uang saku paket fullboard. Sedangkan kepada peserta yang tidak ditanggung akomodasi dan konsumsinya diberikan uang harian perjadin, selain diberikan komponen biaya perjalanan lain (biaya transportasi secara at cost).
















Yth. Helpdesk Untuk melaksanakan satu kegiatan di K/L, tetapi  tidak tersedia SDM yang memiliki keahlian di bidang itu misal : IT, Hukum, dll, sehingga diperlukan beberapa tenaga ahli sebagai nara sumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Para nara sumber dimaksud bukan  dalam kegiatan Seminar, FGD, Sosialisasi dll, melainkan  memberikan advise/masukan sesuai keahliannya dan dilaksanakan bukan dalam satu hari melainkan bisa beberapa hari (misal 5 hari)  dan beberapa orang sekaligus (misal 5 orang) dan beberapa dari narasumber tersebut berasal dari luar kota atau ditugaskan ke kota lain sehingga diberikan juga SDP (transport Penginapan uang harian).  Kami sangat memerlukan penjelasan  atas permasalahan tersebut agar pembayarannya akuntabel dan yang ditugaskan tidak disalahkan. Pertanyaan kami : 1.       Apakah dengan menugaskan beberapa orang tenaga ahli untuk kegiatan  tertentu sesuai keahlian  bersangkutan secara bersama-sama bukan dalam seminar, FGD, Sosialisasi atau  sejenisnya beberapa  jam sehari dapat diberikan honor nara sumber ? 2.       Penugasan nara sumber diberikan SDP (transport Penginapan uang harian), tetapi bukan dalam seminar, FGD, Sosialisasi dan sejenisnya selama beberapa hari dapat juga diberikan honor nara sumber ? 3.       Apakah unit/bagian tertentu ketika menyampaikan atau mensosialisasikan TUSI-nya ke unit eselon I lainnya Misal : bagian perencanaan mensosialisasikan cara penyusunan KAK,RAB,ROK ke unit eselon I lainnya dapat menjadi nara sumber dan diberikan honor ?  

1.  Pelaksanaan kegiatan merupakan tahapan untuk mencapai output/kinerja yang tercantum dalam DIPA. Permasalahan yang Saudara sampaikan dimaksud sebaiknya dilakukan dalam bentuk kontrak pengadaan jasa. Jasa keahlian tertentu yang diperlukan dalam rangka mencapai output satker. Meknisme pengadaan jasa agar mengikuti ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam kontrak dicantumkan pertimbangan-pertimbangan penunjukan narasumber, misalnya mengapa harus ditunjuk dari luar kota atau misalnya mengapa kegiatan dilakukan harus ke luar kota. Mencantumkan rincian biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, termasuk biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ke luar kota atau mendatangkan narasumber dimaksud dari luar kota.   2. Untuk kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya yang memerlukan narasumber, selain diberikan honor narasumber,  kepada narasumber dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas (uang  harian, biaya transportasi).   3. Honor narasumber bisa saja dibayarkan (walaupun materi yang disampaikan berkaitan dengan tusi) karena dalam SBU tidak terdapat pembatasan materi, sepanjang melibatkan eselon I lain.


























saya ingin bertanya apakah uang makan dibayarkan apabila pagi saya masuk kerja jam.7.30 kemudian saya  bertugas dilapangan sebagai panitia pelatihan penyuluhan sensus pertanian di wilayah kabupaten tempat saya kerja  dan jam 4 sore saya kembali kekantor lagi untuk absen, kata bendahara saya uang makan tidak di bayarkan kalau ikut jadi panitia penyuluhan sensus  pertanian karena sudah diberikan honor rp.200 rb selama 7 hari kerja. tolong di jelaskan karena saya masih kurang jelas mengenai masalah ini.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi PNS menyatakan bahwa  uang makan tidak dapat dibayarkan antara lain kepada PNS yang sedang melakukan perjalanan dinas. Sedangkan dalam PMK No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri disebutkan penugasan ke luar kantor (sbg panitia pelatihan penyuluhan) termasuk perjalanan dinas karena meninggalkan kantor dan disertai dengan Surat Tugas. Perjadin dimaksud terdiri dari perjadin dalam kota (lebih dari 8 jam atau sd 8 jam) dan perjadin keluar kota. Sebagai konsekuensi penugasan ke luar kantor tersebut kepada pelaksana SPD diberikan biaya perjalanan dinas (yang bersifat tidak menambah penghasilan), bukan diberikan honor yang bersifat dapat menambah penghasilan.
Assalamualaikum Disini kami mau tanya terkait dengan revisi ke-2 DIPA MIN Sucolor Kab. Bondowoso, kami sudah menanyakan ke DJA tapi sampai sekarang belum ada respon, jadi kami langsung alihkan pertanyaan ke Direktorat Perbendaraan, kami sudah selesai unduh ADK DIPA dan Digital Stampnya tapi setelah kami coba lakukan transfer ADKnya ke SPM ternyata digital stamnya tidak cocok, kami sudah menggunakan digital stamp yang baru, mohon pencerahannya. Terimakasih. Wassalamualaikum

Dapat menggunakan aplikasi SPM 2013 versi 13.0.4















Mengacu UU no.12 Thn.2012 dan SE Dikti no.1287/E/T/2012 kami sdh mengusulkan Gaji Prof. yg sdh pensiun setelah Agust'2012 yakni otomatis 70 thn akan tetapi kami tdk bisa mengajukan usulan gajinya dgn menggunakan aplikasi GPP 2013 krn pd aplikasi tsb tampil gaji pokok 2013, padahal kami mengajukan pada thn sebelumnya dgn gaji pokok 2011 atau 2012, kami menunggu aplikasi baru yg bisa mengakomodir usulan gaji dgn gaji pokok sebelum 2013. T.kasih

Masuk menu pegawai-> tombol perubahan->pilih SK yang di default->ubah isian tahun di samping kode gaji pokok menjadi 2012 atau 2011

















Yth. Tim Helpdesk kami dari satker Pengadilan Negeri Oelamasi sudah melakukan update gpp 1 Mei 2013..pada saat membuat kekurangan gaji hakim dan gaji bulan juni 2013 muncul pesan : Isian Kode tunjangan kemahalan hakim anda salah, karena satker anda tidak dalam zona 2... padahal sesuai PP No 94 Tahun 2012 ttg tunjangan hakim, dll satker kami masuk zona 2 Propinsi Nusa Tenggara Timur...apakah operator gpp kemenkeu lupa memasukan satker kami di zona 2 di update gpp terbaru..mohon bantuan dan perbaikannya karena hal ini juga berdampak pada pengajuan gaji bulan juni 2013 yang tidak dapat diproses dengan update 1 mei 2013 ini...atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terim kasih...mohon dalam waktu yg tidak terlalu lama...

Update Gaji pokok hakim ada di Update GPP tangganl 14 Mei 2013.

Mohon bantuannya pak, apabila melakukan konsinyering Revisi DIPAdi dalam kota menginap (fullboard). berapa uang harian yang dapat diberikan?apakah harus melibatkan esselon 1 lannya dlm konsinyering?makasih.

Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan paket meeting/konsinyering dapat dilaksanakan apabila melibatkan eselon I lainnya. Uang harian yang dibayarkan berupa uang saku fullboard dalam kota dengan besarannya sesuai diatur dalam PMK No.37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.31/PMK.02/2013.










Mohon bantuannya, bagaimana cara meng-update tabel referensi pada aplikasi RKAK/L untuk penambahan akun baru 524113 dan 524114? saya tidak menemukan menu download pada RKAK/L DIPA online. terima kasih

Download melalui website DJA www.anggaran.depkeu.go.id

Yth Helpdesk, 1. Apakah diperbolehkan kami membuatkan Daftar Pengeluaran Riil untuk unsur masyarakat/Non Pns. karena kami kesulitan untuk meminta bukti transport perjalanan darat. 2. Satker kami mengadakan pelatihan, Apakah diperbolehkan pejabat eselon III kami dapat diberikan honorarium sebagai pembicara khusus sesuai standar SBU 2013 ? Mohon pencerahan. TQ

1. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang tidak disertai bukti pengeluaran riil yang sah dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan oleh PPK.   2. Honor narasumber dimaksud dapat diberikan sesuai ketentuan dalam PMK No.37/ PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.31/PMK.02/2013 antara lain melibatkan eselon I lainnya atau pesertanya dari masyarakat, besaran honor diberikan maksimal sesuai standar biaya.












««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR