Saat ini tidak ada pengaturan mengenai batasan maksimal jumlah honor dan jam yang diberikan untuk narasumber. Hal tersebut merupakan kewenangan KPA/PPK, sepanjang transparan dan akuntabel.

Aplikasi SAPPA-W 2013 dapat diunduh melalui website www.perbendaharaan.go.id

1. KPA, PPK, PP-SPM dan/atau staf pengelola keuangan boleh menjadi anggota kepanitiaan yang diberikan honorarium perbulan, karena menghasilkan output/ kinerja yang berbeda.  2. Hal tersebut agar dikoordinasikan dan disampaikan kepada aparat pengawasan internal masing-masing.

Pegawai honorarium sebagai staf pengelola boleh saja ditunjuk/ditetapkan menjadi operator yang membantu kelancaran pengelolaan anggaran di satker. Hal tersebut menjadi kewenangan KPA, dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan kegiatan. SK dimaksud bisa dibuat terpisah atau  digabung.

1. SPBy dapat terdiri dari beberapa kuitansi, sepanjang masih dalam satu kegiatan/output dan akun yang sama.    2. Pada prinsipnya SPBy dibuat sebagai dokumen permintaan pembayaran UP oleh PPK kepada Bendahara (sebagai bukti pengeluaran UP dari Bendahara). SPBy tidak diberikan kepada toko, namun merupakan bukti pembayaran UP di internal satker.  SPBy dapat diterbitkan dalam rangka :  1. penggantian UP (revolving) UP, SPBy dilampiri kuitansi dari toko/penyedia barang/jasa, atau kuitansi UP yang dibuat sesuai Lampiran XI PMK 190 apabila tidak terdapat kuitansi dari toko/penyedia barang/jasa.  2. permintaan UP sebagai uang muka kerja, dalam hal ini SPBy dilampiri :   a). rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran,   b). rincian kebutuhan dana, dan  c). batas waktu pertanggungjawaban penggunaan.

Honor tim dibayarkan berdasarkan pengujian yang dilakukan, artinya apabila SK dimaksud ditetapkan oleh pejabat eselon 1 selaku pejabat eselon 1, maka menggunakan standar honor yang ditetapkan oleh eselon 1. Namun apabila SK dimaksud ditetapkan oleh pejabat eselon 1 selaku KPA, maka standar honor yang digunakan adalah yang ditetapkan oleh KPA.

a.Pengembangan SPM tahun 2013 didasari atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, antisipasi kebutuhan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaraan Negara, dan pengalihan DIPA ke DJA.

b. Imput data pada aplikasi SPM dilakukan 1 (satu) kali saat operator PPK membuat SPP, selanjutnya operator PPSPM hanya cukup mencetak SPM tanpa melakukan imput data. Dengan demikianapabila terjadi kesalahan pada SPmM, PPSPM/operator SPM mengembalikan SPP dan dokumen pendukung kepadaPPK/operator SPP untuk dilakukan proses perbaikan.

c. Proses tersebut diatas dilakukan berdasarkan proses bisnis yang ada pada PMK  Nomor 190/PMK.05/2012 dengan maksud agar terjadi proses check and balance antara PPK dan PPSPM.

d. Pada aplikasi SPM tahun 2013 telah dibuatkan tombol command untukmemudahkan operator SPM dalam menuliskan uraian pembayaran pada SPM sesuai dengan jenis SPM dan jenis belanja termasuk untuk SPM UP.

Pada saat data tidak valid terdapat cetakan yang muncul otomatis yang menginformasikan kode di bagian mana yang tidak valid. Misalnya kode 0053 - hal 3 dipa belum sesuai dengan halaman 2. Berdasarkan informasi tersebut data harus di benarkan dahulu, agar data bisa berstatus valid.

1. SPBy merupakan bukti pembayaran UP dari Bendahara kepada yang berhak menerima atas perintah PPK, baik berupa uang muka kerja atau atas dasar kuitansi. Namun sebagai dasar pembukuan/LPJ bagi Bendahara adalah kuitansi/nota pembelian. Sehingga pada Buku Kas Umum, yang dicantumkan adalah nomor bukti kuitansi/nota pembelian.                    2. Daftar Rincian Pembayaran dan SPBy dimaksud kurang lebih fungsinya hampir sama. Namun melihat efisiensi dan efektivitasnya, cukup dengan membuat SPBy. Karena SPBy diatur dalam PMK 190/2012, SPBy dapat dijadikan sebagai alat kontrol bahwa kuitansi yang diterbitkan dan disampaikan kepada PPK dimaksud minimal sama dengan SPBy atau SPBy sama dengan kuitansi – pengembalian.

1. Biaya tiket dibayarkan sesuai pengeluaran rill (at cost),  dan biasanya sudah termasuk travel insurance.  2. Biaya penginapan sebesar 30%  dibayarkan secara lumpsum, tanpa melampirkan bukti pengeluaran rill/kuitansi hotel. Pertanggungjawabannya dengan melampirkan dokumen Daftar Pengeluaran Rill.  3. Boleh saja, yang penting tidak melampaui tarif maksimal penginapan dikelasnya.  4. Pertanggungjawaban biaya penginapan dilaksanakan sesuai dengan tarif maksimal penginapannya masing-masing.  Hal-hal tersebut di atas sebaiknya dibuatkan SOP yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas di internal satker ybs.

Dasarnya adalah job description yang dicantumkan dalam Surat Keputusan yang ditetapkan oleh KPA. Dalam satu kegiatan dan dalam waktu yang bersamaan, tidak mungkin seorang panitia juga melaksanakan tugas seorang moderator.

Sehubungan dengan pertanyaan Bapak Amran, KPPN Barabai tentang hibah langsung dalam bentuk uang yang diterima tahun 2012 dan sebagian telah dibelanjakan, namun sampai dengan akhir tahun belum mengajukan register. Atas transaksi/ kejadian tersebut, Pak Amran dapat mengacu pada Surat Dirjen Perbendaharaan No: S-9833/PB/2012   Tentang Batas Waktu Pengelolaan Hibah Langsung Berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2012. Untuk kejadian diatas secara umum perlakukannya adalah hibah langsung uang yang diterima dan belum diajukan permohonan registernya sebagaimana dalam batas waktu yang ditetapkan, pengakuan belanja yang bersumber dari hibah pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan pengakuan pendapatan pada Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (BUN) tidak dilakukan pada tahun 2012, namun pengakuannya dilakukan setelah hibah tsb disahkan oleh KPPN pada tahun 2013. Dan atas kejadian tersebut harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk informasi yang lebih lengkap dapat dilihat dalam surat tersebut. 

Waalaikum salam,tentang message error "cannot locate microsoft Visual fox pro support library\" ini dikarenakan pada saat instalasi run time visual foxpro yang berekstensi .dll error/rusak karena virus.permasalah ini bisa diatasi dengan mencopy file yang berekstensi .dll pada aplikasi Sakpa atau SPM dan copykan ke folder c:\tsa

Pada prinsipnya batas usia pensiun adalan 56 tahun. Batas usia pensiun tersebut dapat diperpanjang apabila PNS memangku jabatan tertentu. Dalam hal perpanjangan batas usia pensiun yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang sudah habis karena PNS sudah tidak memangku jabatan tertentu maka PNS bersangkutan kembali kepada batas usia pensiun awal, apabila usia ybs sudah melewati batas usia tersebut maka PNS ybs tidak berhak mendapatkan gaji lagi namun berhak atas pensiun

Silahkan menghubungi Ditjen Anggaran, dengan email aplikasidja@yahoo.com. Mengingat tahun 2013 penerbitan dan database DIPA terdapat pada DJA. Kewenangan untuk merubah pagu anggaran juga di DJA

Staff pengelola keuangan adalah staff pembantu KPA dan bukan pembantu Bendahara sehingga staff pengelola keuangan itu terikat oleh KPA satker terkait. Apabila staff pengelola keuangan tersebut dianggap layak sebagai Bendahara maka sebaiknya dia ditetapkan sebagai Bendahara untuk satker tersebut. Kami sampaikan pula bahwa seseorang bisa ditunjuk sebagai Bendahara atas lebih dari satu DIPA seperti yang anda alami saat ini. Hal itu sesuai dengan PMK No. 190/PMK.05/2012 pasal 23 ayat 2.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai petunjuk revisi DIPA TA 2013 sedang dalam proses penetapan di Ditjen Perbendaharaan.

Pada prinsipnya pembayaran honorarium untuk bendahara pengeluaran menjadi kewenangan masing maisng KPA dengan memperhatikan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam PMK mengenai Standar Biaya Umum. Pada tahun 2013 Standar Biaya Umum diatur dalam PMK Nomor 37/PMK,02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2013

Honor narasumber tidak dapat diberikan kepada pegawai yang masih dalam satu hierarki/satu eselon I yang sama, yang fungsinya lebih kepada pembinaan yaitu memberikan informasi dan pengetahuan dalam rangka pembinaan dari kantor pusat kepada kantor instansi vertikalnya di daerah. 

MAK Tunjangan Kemahalan Hakim sudah ditambahkan pada aplikasi SAKPA, hanya saja belum di upload pada website perbendaharaan.go.i. Bapak bisa menunggu update tersebut pada website www.perbendahraan.go.id. Atau dapat dimintakan pada KPPN terdekat dengan satkerBapak.