Jumlah Pengunjung :
17,039,055
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pada TA  2012 rekening retur  pada BNI (kode Bank 611) dengan saldo akhir Rp592.508.489,-. Pada TA 2013 kode Bank rekening retur BNI menjadi 612 dan kode Bank 611 menjadi PT. Bank Mandiri. Perbedaan kode Bank tersebut, karena aplikasi Vera hanya membaca kode Bank sehingga  saldo  awal TA 2013 rekening retur BNI (kode Bank 612) Rp.0,- dan saldo awal PT Bank Mandiri (611) Rp.592.508.489,-. Hal tersebut mengakibatkan rekening retur BNI (kode Bank 611) menjadi minus karena pembayaran kembali retur SP2D melalui rekening BNI seolah2 tanpa didahului oleh adanya retur SP2D. Bagaimana solusi untuk hal tersebut?

Pengisian saldo awal per kode bank pada awal tahun dapat dilakukan secara manual, sehingga permasalahan ini tidak perlu terjadi apabila pada awal tahun 2013, KPPN mengisi saldo awal pada masing2 kode bank secara manual karena ada perubahan kode bank tersebut. Solusi yang dapat dilakukan adaalah KPPN cq seksi Bank Pos mengisi ulang data saldo awal tahun 2013 disesuaikan dengan jumlah saldo yang seharusnya paada masing2 kode bank.
















Hasil analisa LKPP terdapat perbedaan SAL sebesar Rp. 1,-. yang diakibatkan oleh adanya perbedaan SAL sebesar Rp.1,- ketika pengambilan saldo awal tgl 01 Januari 2013. Mengapa terjadi perbedaan SAL tersebut dan apa solusinya agar perbedaan itu tidak berkelanjutan seterusnya?

Kami tidak dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ini karena informasi/data yang disampaikan oleh penanya tidak lengkap. Ada juga kemungkinan selisih tersebut diakibatkan oleh pembulatan pada sistem aplikasi.








Kami mempunyai kegiatan rapat 8 kali yang pelaksanaannya untuk 1 tahun anggaran 2013. Pada saat dana sudah terserap untuk rapat 2 kali, kami mengadakan revisi menambah pagu anggaran yang diambil (mengurangi) dari kegiatan lain. Apakah hal tersebut dapat dilakukan? dan apakah bila direvisi, anggaran pelaksanaan rapat 2 kali tersebut dapat dibayarkan? terimakasih

Revisi dimaksud bisa dilakukan mengikuti ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran. Revisi anggaran tidak dapat dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan tidak mengganggu kinerja terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga terhadap pelaksanaan rapat 2 kali tersebut dapat dibayarkan.










Salam, 1. Dimanakah  kami bisa mendapatkan buku panduan aplikasi SPM 2013 secara lengkap, kalau bisa di upload saja pa, agar kami bisa mendownloadnya. 2. beberapa waktu yang lalu kami menghadiri sosialisasi PMK 190 di KPPN jakarta V, pada kesempatan tsb disampaikan bahwa akan ditertibkannya akun untuk translok dalam kota 521219 ke 524119, sementara untuk revisi ke 524119 kata orang DJA akun untuk perjadin sdh dikunci tidak boleh bertambah atau berkurang. mohon kejelasannya untuk hal tersebut. terima kasih.

1. Terima kasih atas masukannya, manual aplikasi SPM TA 2013 dimaksud dapat di unduh pada www.perbendaharaan.go.id. 2. Revisi dari akun 521219 ke akun 524119 sepanjang masih dalam satu output merupakan revisi POK yang ditetapkan oleh KPA. Revisi dimaksud bersifat administratif dalam rangka memenuhi kaidah akuntansi.









1. Kami terdapat beberapa pengadaan yang tiap paketnya tidak mencapai  200 juta, namun baik dalam POK maupun DIPA tidak diuraikan honorarium pejabat pengadaan atau panitia penerima hasil pekerjaan.  Bagaimana proses pencairanya honorarium pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan yang tidak disebutkan dalam POK atau DIPA tersebut..?. 2. sekiranya kami melakukan pengadaan secara elektronik, namun apabila ternyata realisasi belanja modal tersebut sangat mepet dengan nominal DIPA yang kami miliki, bagaimana dengan pembayaran honorarium Pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan..?  

1. Pencairan anggaran tidak dapat dilakukan apabila tidak dialokasikan dalam POK/DIPA. Agar dilakukan revisi POK/DIPA untuk mencantumkan alokasi anggaran berupa pembayaran honorarium pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan terlebih dahulu, untuk selanjutnya diajukan pembayarannya/ pencairan honor dimaksud ke KPPN.  2. Apabila masih terdapat sisa anggaran dari kegiatan/output lain, bisa dilakukan revisi menambah belanja modal untuk membayar honor pejabat pengadaan.



















helpdesk yth, saya ingin menanyakan tentang perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam, apakah waktu delapan jam tersebut adalah waktu pelaksanaan pekerjaan di tempat yang dituju atau dihitung sejak pegawai tersebut meninggalkan kantor dan kembali ke kantor? terima kasih

Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam adalah penugasan ke luar kantor yang dilakukan di dalam kota mulai dari tempat kedudukan (kantor), melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, memerlukan waktu 8 jam.







Yth. Tim Helpdesk yang budiman, Saya adalah peneliti pertama yang bebas tugas belajar kemudian aktif kembali dengan SK Kepala Institusi saya dengan TMT: 1 September 2012, SK tersebut di tandatangani 28 September 2012, SPMT dan SPMJ saya di tandatangani 3 Oktober 2012 dengan TMT 1 September 2012 dan tertulis bahwa saya diberikan hak tunjangan fungsional per 1 September 2012, perlu di ketahui pula, bahwa saya memang aktif dan melaksanakan tugas kembali per-1 September 2012. Berikutnya, bulan Februari 2012, bagian bendahara kantor saya mengajukan rapelan tunjangan fungsional saya di KPPN daerah saya, regional Bogor. Namun dari rapelan yang diajukan, menurut verifikasi petugas KPPN menyatakan bahwa rapelan saya di hitung sejak 1 Oktober 2012 dengan landasan aturan perka BKN no 39 tahun 2007. Yang menyatakan bahwa : “Pemberian tunjangan jabatan fungsional tidak berlaku surut dari tanggal penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional” Saya memahami, bahwa ada dua persepsi dengan yang dimaksud tanggal penetapan keputusan pengangkatan ini, yaitu TMT atau tanggal dimana pejabat menandatangani surat tersebut. Kalo saya pribadi setelah membaca dan memahami secara keseluruhan isi perka no 39 tahun 2007 ini menyakini bahwa yang dimaksud adalah TMT, secara detai bisa kita diskusikan lebih lanjut namun bisa jadi apa yang saya yakini juga salah. Mohon pencerahan

Pembayaran kembali tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan  melaksanakan tugasnya kembali. Dalam hal ini TMT SPMT adalah 1 September 2012 maka pembayarannya dihitung mulai bulan Oktober 2012, bukan September 2012. (Peraturan Kepala BKN No. 39 Tahun 2007)












ketika merekam referensi bank/pos kode, nama bank serta rekening itu diisi memakai rekening bank satker atau atau rekening yang ada di sp2d milik kppn.

Diisi dengan bank/pos rekening satker.

 Apakah belanja non kas yang berasal dari hibah barang langsung dihitung sebagai realisasi belanja, mengingat belanja tersebut tidak masuk dalam DIPA. munculnya realisasi tersebut karena adanya kewajiban atas setiap penerimaan barang hibah langsung di laporkan ke kppn, terima kasih

Belanja non kas atas penerimaan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga, diperhitungakan sebagai realisasi belanja non kas yang terpisah dari realisasi belanja kas. Apabila mengacu pada format LRA face, reliasasi belanja kas dan non kas sudah dipisahkan.










Selamat sore, Yth. helpdesk Saya telah melakukan install aplikasi SPM VERSI 13.0.2, yang ingin saya tanyakan: 1. Mengapa kode output pada SPBy tidak juga muncul pada saat telah dilakukan pencetakan? 2. Bagaimana hubungan antara SPBy dengan SPP, apakah bisa jika SPBy diinput oleh operator yang terpisah dengan penginputan SPP tanpa mengirim data? 3.  Bolehkah aplikasi SPM disharing kepada 3 orang operator pemegang aplikasi?maksud saya aplikasi SPM di sharing kepada 3 orang sesuai dengan program kegiatannya? Terima kasih Salam, Desta Tarigan

1. Pastikan kode output ada dalam tabel referensi. Jika belum ada lakukan perekaman kode output dalam tabel referensi.

2. Bisa, karena antara SPBy dan SPP tidak berkaitan.

3. Boleh, asal jangan lupa mengalokasikan nomor SPM kepada masing-masing operator, agar tidak dobel nomor SPM

Dengan ini kami ingin mengusulkan agar tampilan antar muka aplikasi SAKPA 2013 memunculkan user dan setting aplikasi seperti pada SAKPA 2012. Karena tanpa tampilan tersebut, kami (pembina sakpa) kesulitan untuk mendeteksi kesalahan setting yg dibuat oleh operator sakpa. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Tampilan muka Aplikasi SAKPA 2013 masih ada, klik tombol OPERATOR, sebelah kiri tombol Anggaran.













Assalamu\\\'alaikum Wr.Wb Dear Hlepdesk Perbendaharaan Saya mohon klasrifikasi pengalaman ttg pembuatan Daftar Lampiran Gaji di SPM 13.0.2. Gaji kami di BPD Aceh, agak kesulitan untuk membuat lampiran pada SPM 13.0.2. Pengalaman saya Setelah dicoba, lampiran gaji dibuat secara manual (mengikuti format contoh daftar lampiran yang disertakan pada SPM 13.0.1) dengan cara : 1. Buka contoh daftar lampiran (yang disertakan pada SPM 13.0.1), copy-paste kan dengan daftar lampiran gaji (Excel) yang anda buat di GPP yang terlapat pada C:AplikasiGajiSatker/SPM (Nilai rupiah pada contoh daftar lampiran (yang disertakan pada SPM 13.0.1 di isikan nilai bersih pada lampiran haji di GPP. Kode Bank Span dirubah ke BPD (Bila keluar pesan nama bank di buat BPD... kosongkan saja kode bank gaji anda) 2. Save as ke Tex (Tab Delimited) simpan pada lokasi yang anda inginkan. (tahapan buat lampiran selesai). Pembuatan SPP. 1. Rubah Setting Default Bank Overbooking ke salah satu Bank BO. di SPM/Utiliti/settingBankOperasional. 2. Buat SPP Gaji Otomatis dengan mengambil data GPP (Langkah ini agar tidak susah-susah membuat nilai SPM). 3. Sampai di uraian SPP, tekan tombol kembali (bila lanjut ke lampiran maka lampiran kita dianggap salah karena belum input email, kode pos dll), tujuannya kita rubah SPP menjadi manual agar lampiran bisa diimport dan pilih lokasi daftar lampiran yang anda buat di atas yang disave as ke Tex (Tab Delimited). pembuatan SPP selesai dan SPM bisa dibuat seperti biasa. Mohon petunjuk atas cerita pengalaman ini, apakah bisa digunakan dan tidak bermasalah dengan aplikasi untuk ke depannya... Terimakasih atas klarifikasinya dan salam sukses... Wassalam Safrizal  

kami sependapat dengan pendapat anda. Terima kasih.























































Saya dari Satker 069016 Distan Aceh ingin mengajukan rekening bendahara pengeluaran, tetapi rekeningnya masih menggunakan rekening tahun lalu, saya minta bantuan bapak untuk mengirimkan contoh dan syarat-syarat pengajuan penyambungan rekening bendahara pengeluaran, terimakasih

Apabila DIPA yang dikelola antara tahun ini dengan tahun sebelumnya masih sejenis maka tidak perlu lagi mengajukan pembukaan rekening. Namun bila mengelola DIPA yang berbeda maka sebaiknya anda menututo rekening yang lama dan membuka rekening baru. Pembukaan rekening tersebut mengacu pada PMK No. 57/PMK.05/2007.









Apakah bisa honor dibayarkan 12 bulan sementara SK Gubernur diterbitkan pada tanggal 6 Februari 2013 dan SK berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan (6 Februari 2013 s/d 31 Desember 2013) sementara di DIPA Honor 12 bulan? mohon pencerahan terima kasih

Apabila pengaturan dalam SK dinyatakan bahwa honor dibayarkan (berlaku surut) mulai dari bulan Januari 2013, maka honor atas SK tim dimaksud dapat dibayarkan 12 bulan (Jan-Des). Hal tersebut menjadi kewenangan KPA, dan KPA harus dapat mempertanggungjawabkan bahwa Tim dimaksud telah bekerja dari bulan Januari, terdapat bukti output kinerja tim, dan telah dialokasikan anggarannya dalam DIPA.








menurut PMK 190 psl 67 ayat 5, apakan kami dapat mengajukan UP dana PNBP selama kami belum menerima Surat Edaran.

Sesuai PMK No.190/2012 dimaksud, Satker dapat mengajukan UP dari dana PNBP selama  belum menerima Surat Edaran, namun sifatnya sebagai uang muka kerja yang akan diperhitungkan dari realisasi PNBP tahun berjalan. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dengan Perdirjen Perbendaharaan yang sedang disusun oleh Ditjen Perbendaharaan.

Admin tolong di cek, aplikasi SPM Update 13.0.2 eror,terlalu banyak yang eror sehingga kami tidak bisa menuliskan di sini satu per satu

Silahkan kunjungi kami di Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta supaya dapat didiskusikan dan diselesaikan permasalahan yanga ada.





admin mohon penjelasan, ketika membuat RUH Gaji Induk,masuk dalam perekaman bendaharawan, daftar lampiran,terdapat eror bahwa isian pegawai tidak lengkap,dimana email dll harus di isi,namun setelah dicoba diisi satu persatu,terdapat eror aplikasi spm langsung keluar,kemudian di referensi 1,isian referensi bank,setelah di pilih/checklist,terdapat eror dimana aplikasi masih memberi keterangan isian bank belum dipilih,padahal sudah dichecklist terima kasih

Untuk pengisian Referensi Kode Bank tidak perlu, namun hanya uraian bank saja yang diisikan. Dan pastikan setting referensi sesuai manual/petunjuk operasionalnya.














Kami mengalami kesulitan untuk batal spm karena tidak ada tombol batal spm nya. versi yang digunakan 13.0.2. Kami sudah coba instal ulang aplikasi dari awal, input user, pagu. Sebelum proses restore data, tombol batal spm masih ada, tapi ketika restore data telah kami lakukan tombol batal tidak ada, yang ada hanya rekam(disable), catat spm, hapus, simpan dan keluar. Mohon pencerahannya. Terima kasih

Untuk SPM yang sudah mandapatkan nomor SPM tidak dapat dibatalkan, tetapi harus diubah atau dihapus.













Admin yang terhormat, Kami menanyakana apa saja syarat dan tekhnis dari Revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)? bagaimana peraturan dan teknisnya? terimakasih...

Ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran TA 2013 berupa ralat pejabat perbendaharaan (termasuk Kuasa PA), saat ini masih sedang dalam konsep Peraturan Perdirjen Perbendaharaan. Namun, prinsipnya pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan mendahului perubahan/ralat pejabat perbendaharaan, sepanjang Surat Keputusan perubahan/ralat pejabat perbendaharaan dimaksud telah disampaikan kepada KPPN.

Mengapa setelah update aplikasi SPM 2013 versi 2 pada daftar lampiran SPM gaji data rekening masing-masing pegawai kode pos, kota, propinsi, nama email dan nomor telepon malah harus input manual, sedangkan pada versi sebelumnya secara otomatis terisi.  

Bukan secara otomatis terisi, tetapi memang sudah ada sebelumnya. Untuk awal, harus direkam manual terlebih dahulu.










««« | « Previous | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia