Jumlah Pengunjung :
18,469,053
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Helpdesk Perbendaharaan
ppakp, standar, standar akuntansi, standar akuntansi pemerintahan
Kategori: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
kenapa setiap saya buat spm gaji setelah input MAK selalu muncul isian daftar lampiran rekening belum sesuai dengan jumlah bersih spm??? padahal jml nya saudah sama terima kasih

Kemungkinan ada jumlah yang tidak sesuai antara lampiran dengan jumlah yang dibayarkan. Jika adk dari aplikasi gpp sudah benar, maka tidak perlu masuk ke dalam daftar lampiran.






yth. apakah kegiatan yang dilakukan sebelum dipa turun dapat dipertanggungjawabkan, tk

Pada halaman SP DIPA dinyatakan bahwa "DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 20xx sampai dengan 31 Desember 20xx", artinya kegiatan yang dapat didanai dan dipertanggungjawabkan dari DIPA adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang dalam rentang waktu tersebut.






Admin mohon bantuannya tentang penjelasan knp pas pencatatan spm gup keluar pesan "No spm up/tup tidak boleh kosong" padahal saya sudah pake update 13.0.3 dan sudah saya coba kembali update ke 13.0.0 dan ke 13.0.3 namun tidak bisa juga tetap keluar pesan sebagaimana diatas... database kami menggunakan database gabung di pc yg sama... mohon penjelasannya terima kashih

Pastikan saat pembuatan SPP GU anda memilih SPP UP yang dibebankannya di tombol Bendahara.

Dalam DPA biaya SPPD hanya untuk golongan III ke atas, apabila pegawai golongan II ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas bisakah menggunakan angaran sppd yang ada?

Bisa, hanya perlu penyesuaian di level detail belanja pada POK.

Mohon dalam aplikasi SPP dimuat menu referensi nomor SPBy. jika terjadi kesalahan penginputan penomoran SPBy akibatnya operator akan menginput ulang dari awal (Instal Ulang Aplikasi) karena penomoran SPBy tidak bisa manual seperti pada menu referensi nomor SPP maupun nomor SPM. demikian terima kasih

Usulan akan disampaikan ke pengembang aplikasi

Admin Mau nanya,kenapa setelah di Update aplikasi Simak BMN versi oktober 2012, tdk bisa dicetak label barangnya?

Apakah sudah disetup Logo pada administrator? Masuk sebagai Adminitrator, masuk menu Utility >> Setup Logo. Pastikan gambar logo dicopy kan ke bmnkp10/lokal




Ass.. Helpdesk yth: Bagaimana cara menambahkan Bank pada referensi di aplikasi SPM?? kenapa saat rekap SPP, pada kolom SPP/SPM SD YANG LALU, Jumlah II tidak keluar nilai SPP yang telah dirakam sebelumnya???

Referensi Bank tidak dapat ditambah secara manual. Untuk masalah jumlah yang lalu silahkan di-update aplikasinya.



sebelumnya sudah ada yang menanyakan ini tapi sepertinya kurang jelas, ketika akan membuat SPP LS Pihakketiga selalu terjadi error Bank Pusat harus diisi sedangkan  data supplier telah diisi. jawabannya untuk pengisian referensi kode bank tidak perlu , namun hanya uraian bank saja yang diisikan , tolong lebih detail lagi jawabannya makasih....

Untuk kode bank pusat seperti BRI, Mandiri, dsb itu harus diisi. Sedangkan untuk kode cabangnya jika tidak ada di referensi dapat dikosongkan saja.




Bagaimana cara merevisi mak pada aplikasi SPP 2013, ADK revisi RKAKL dan no barcode sudah ada dan dimasukkan tapi mak yang di revisi di aplikasi SPP pagu nya tidak berubah.

Apakah sudah dipastikan di aplikasi RKAKL bahwa mak tersebut sudah direvii. Apliaksi SPM hanya membaca ADK DIPA. Jadi apa yang ada di ADK DIPA itu yang dimasukkan ke dalam Aplikasi SPP/SPM.




Yth. admin.. mohon bantuannya, tahun ini kami mendapat dana TP Binapenta PPKK keg. Padat karya Infrastruktur. pada MAK 521219 terdapat pembayaran Uang Perangsang Kerja yang di bayar tiap 1 minggu kepada pekerja, yang mau saya tanyakan, apakah di bolehkan melaksanakan pembayaran secara langsung (LS) tetapi dengan menggunakan rekening bendahara tidak langsung ke pekerja? terima kasih atas tanggapannya..

Sesuai PMK 190/2012, pembayaran LS yang ditujukan/menggunakan rekening Bendahara Pengeluaran adalah untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas. Apabila pembayaran UPK dimaksud termasuk salah satu jenis keperluan di atas, maka dapat dilakukan dengan menggunakan rekening Bendahara Pengeluaran.














Terdapat Kesalahanan dalam pembebanan akun dimana seharunya honor pelakasana anggaran menggunakan 521115 tetapi dalam pencariannya menggunakan 521213, memang di dalam SPM hanya terulis 52 akan tetapi dalam rekonsiliasi tetap tampak, bagaimana caranya membuat permohonan koreksi data ke KPPN untuk mengirim ulang SPM perbaikannya

Tampilan belanja sebanyak dua digit (52) hanya muncul dalam lembar SPM/SP2D, sedangkan dalam file data tetap tercatat 6 digit. Sehingga untuk melakukan koreksi dapat disampaikan koreksi SPM seperti biasa kepada KPPN dengan disertai ADK.









Bisaka dibayarkan tunjangan profesi  guru non PNS yang sudah mempunyai beban kerja 24 jam yang sk-nya hanya kepala sekolah bukan dari kepala dinas atau wali kota sebagai guru honorer dan bagaiman peraturan-nya.

"Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 2009, tunjangan Guru diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 9 PMK Nomor 164/PMK.05/2010, disebutkan bahwa Tunjangan Profesi Guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Kementerian Pendidikan Nasional, yang diperoleh setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 164/PMK.05/2010 menyebutkan bahwa Tunjangan Profesi Guru dibayarkan sesuai Surat Keputusan tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi Guru.
1. Telah mendapatkan sertifikat pendidik.
2. Telah mendapatkan Nomor Registrasi Guru dari Kementerian Pendidikan Nasional (saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
3. Terdapat Surat Keputusan tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi Guru dari pejabat yang berwenang."



























Apakah kalkulator termasuk ATK?

Ya. Kalkulator termasuk ATK.
Namun, apakah termasuk peralatan dan mesin (Aset tetap), maka harus dipenuhi dulu nilai minimal kapitalisasi, yaitu minimal Rp. 300ribu. Apabila di atas Rp. 300 ribu, maka harus dikapitalisasi menjadi aset tetap, dan pembeliannya menggunakan akun532xxx.






Yth. Help Desk 1. Pertanyaan saya yang dikirim tgl 26 Februari belum dijawab, gimana ya ? 2. Satker Kami untuk perjalanan dinas menggunakan akun 524119, apakah untuk setiap kali perjalanan dinas ditempat kami harus menggunakan paket meeting (fullboard) ? karena saya mendapat informasi untuk dapat menggunakan uang harian perjalanan dinas harus menggunakan akun 524111 3. Kami rumah sakit BLU dari tahun 2008,  Dokter di rumah sakit kami diundang oleh pihak non pemerintah untuk mengghadiri seminar/workshop di yogya selama 3 hari, apakah penggunan dananya dari rupiah murni atau dana BLU (524119 atau 525119) terimakasih atas perhatiannnya

Bahwa perjalanan yang menggunakan paket meeting (fullboard) adalah untuk pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya. Peruntukkan akun 524111 (Belanja perjalanan biasa) sesuai Bagan Akun Standar (BAS) yaitu Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan/pengawasan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah. Sedangkan akun 524119 (Belanja perjalanan lainnya) yaitu  pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian/lembaga yang tidak tertampung dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase luar negeri. Sesuai PMK No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Bab V pasal 8 ayat 1, Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponenkomponen antara lain uang harian, maka untuk setiap perjalanan dinas yang dilakukan dapat dibayarkan uang harian. Oleh karena itu, sesuai RKA-KL/POK Satker Saudara penggunaan akun 524119 untuk perjalanan dinas dapat dibayarkan uang harian.

Secara prinsip kegiatan menghadiri seminar/workshop yang diselenggarakan oleh pihak swasta dapat dibiayai dananya dari rupiah Murni atau BLU, sepanjang dialokasikan dalam RKAKL/POK. Perjalanan dokter untuk menghadiri seminar/workshop merupakan bagian dari peningkatan SDM, maka sesuai RKA-KL/POK satker Saudara untuk membiayai perjalanan dimaksud sebaiknya menggunakan dana BLU dengan kode akun 525119 (belanja penyedia Barang dan Jasa BLU lainnya).











Pak, saya mau revisi POK RKAKL DIPA 2013, itukan revisi melalui KPA dengan pengesahan Kanwil DJPBN apakah itu sdh benar? kendalanya saya belum punya password RKAKL DIPA online. Saya sdh kirim data via email tapi belum ada balasannya. Terima kasih atas bantuannya

Revisi POK tidak perlu pengesahan dari Kanwil DJPBN, ADK revisi POK disampaikan bersamaan dengan saat melakukan revisi DIPA. Mengenai password RKAKL DIPA on line, agar menghubungi unit eselon I-nya.





Yth. helpdesk... Kami akan menyelenggarakan Diklat Teknis Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, Bagaimana pembayaran honor pengajarnya (yang berasal dari 1 unit eselon I)? apaka ada peraturan yang mengatur pembayaran honor tersebut baik besarnya honor maupun jumlah waktu per JPLnya? Dalam Permen Keu No. 37/PMK.02/2012 mengatur  tentang narasumber kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Desiminasi/FGD/sejenisnya, menurut hemat kami keduanya merupakan kegiatan yang berbeda karena dalam diklat tersebut terdapat ujian disetiap mata pelajaran. terima kasih atas bantuanya

Sebaiknya diklat dimaksud diselenggarakan oleh suatu pusat diklat yang memang tupoksinya menyelenggarakan diklat, termasuk diklat teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik  kementerian yang bersangkutan. Pengajar diklat dimaksud (berasal dari I unit eselon I) tidak diberikan honor mengajar karena sudah menjadi tupoksinya mengajar diklat (widyaiswara). Sedangkan apabila pengajar dimaksud bukan seorang widyaiswara, maka dapat diberikan honor narasumber sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PMK 37/PMK.02/2012.
















Yth. Admin, langsung ke pertanyaan: 1. Pada lampiran XII PMK 190/PMK.05/2012, mengenai format KUITANSI PEMBAYARAN UP dibagian bawah terdapat simbol *) dengan keterangan \\\\\\\"Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/jasa (misalnya: jasa tambal ban).\\\\\\\" Apakah ini berarti jika ada bukti/kuitansi/nota dari penyedia barang/jasa, toko, dan kios, maka saya selaku bendahara tidak perlu lagi membuatkan kuitansi? 2. Apakah ini juga berarti bukti pertanggungjawaban saya cukup hanya dengan SPBy yang dilampiri bukti/kuitansi/nota dari toko tersebut? 3. Terkait dengan adanya dokumen SPBy dari PPK, apakah ini berarti saya selaku bendahara tidak boleh atau wajib menolak melakukan pembayaran sebelum ada SPBy? Karena ini akan menjadi masalah misalnya/contoh: kami perlu penggantian Aki Mobil, lalu menyuruh teman pergi membelinya, tetapi yg bersangkutan tidak memiliki uang dan juga belum mengetahui harganya secara pasti Aki tsb. Sementara jelas disebutkan dalam PMK 190 pasal 51 bahwa bendahara melakukan pembayaran berdasarkan SPBy yg telah disetujui PPK, dan pada SPBy terdapat isian harganya. Mohon pencerahan, trims.

1. Apabila terdapat bukti/kuitansi/nota dari penyedia barang/jasa, maka  tidak perlu lagi membuatkan kuitansi.   2. Bukti/kuitansi/nota dari penyedia barang/jasa tersebut dilakukan pengesahan oleh PPK dan dilampirkan pada saat minta penggantian UP kepada Bendahara.  3. Dalam hal belum terdapat bukti/kuitansi/nota, Bendahara dapat memberikan UP sebagai uang muka. Atas hal tersebut, SPBy dilampiri dengan rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran, rincian kebutuhan dana, dan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja.
















Karena kekurangan daya listrik maka kami merencanakan penambahan daya listrik dari PLN dan setelah kami konsultasikan dengan PLN biayanya sekitar Rp. 52.000.000,- dan mereka ingin pembayaran dimuka. Yang ingin kami tanyakan: Apakah pembayaran tersebut dapat dibayar dengan proses UP dan kalau tidak bisa bagaimana solusinya? Apakah pertanggungjawaban tersebut bisa dengan bukti kuitansi saja? .Terima kasih atas jawabannya.

Prinsip pembayaran atas beban APBN adalah dengan pembayaran langsung (LS). Dikarenakan PLN ingin pembayaran dimuka, hal tersebut dapat dilakukan dengan UP. Namun terlebih dahulu minta dispensasi pembayaran UP melebihi 50 juta, kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharan.







Admin dalam menjawab pertanyaan P. Tri Joko menjelaskan bahwa "Pemeliharaan gedung senilai Rp30 juta dapat dilaksanakan secara swakelola atau perikatan dengan pihak ketiga. Mekanisme pembayarannya dapat dilakukan dengan UP atau LS, sesuai kebutuhan/kondisi." Bagaimana kaitannya dengan Kemenkeu N0. 01/2001 yang membatasi pemeliharaan gedung s.d. Rp10 juta?

KMK No.01/2001 mengatur mengenai nilai kapitalisasi aset, tidak mengatur mengenai mekanisme pembayaran.



Assalam, Yth. Admin apakah diperbolehkan apabila ppk memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membayar langsung ke rekanan tidak melalui pelaksana kegiatan sehingga penandatangan penerima uang di SPby adalah rekanan/pihak ketiga/supplier? mohon pencerahannya... thanks.. Wassalam

Pembayaran yang dilakukan LS (langsung) kepada pihak ketiga, tidak perlu diterbitkan SPBy. Karena SPBy merupakan bukti pengeluaran UP oleh Bendahara atas perintah PPK.





« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
Serambi | Cari   
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia