Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengamanatkan peran strategis Ditjen Perbendaharaan kepada peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2013, Selasa (26/3), di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan memberikan porsi perhatian yang besar terhadap peran Kanwil Ditjen Perendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.
Dalam arahannya,  Agus D.W. Martowardojo meminta Ditjen Perbendaharaan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dilakukan dengan cara akselerasi penyerapan belanja modal dengan prioritas pada 10 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki pagu terbesar.  Total pagu belanja modal 10 K/L tersebut mencapai 75 persen dari pagu belanja pemerintah pusat, dengan nilai Rp448 triliun. Terkait belanja barang, Agus meminta Ditjen Perbendaharaan melakukan pengendalian, khusunya biaya perjalanan dinas, seminar, honor dan sejenisnya.

Liputan " Kick Off ” UAT SPAN
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan menggelar acara Kick-Off User Acceptance Test(UAT) SPAN, Senin (25/3), di Gedung Prijadi  Praptosuhardjo II, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Hadir beberapa pejabat lingkup Unit Eselon I Kementerian Keuangan dan para pesertaTraining UAT yang nantinya akan ikut dalam UAT SPAN.
Setelah melalui perjalanan panjang, proses pengembangan SPAN sudah sampai pada tahap User Acceptance Test (UAT). UAT merupakan mekanisme persetujuan calon pengguna atas hasil pengembangan suatu aplikasi. UAT SPAN yang akan dilaksanakan adalah UAT terhadap SPAN EBS yang akan diterapkan untuk proses transaksi pengeluaran anggaran negara dan pelaporan di Ditjen Perbendaharaan serta unit yang terkait BA 999.

Liputan Rapat Kerja Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tata Suntara membuka  kegiatan Rapat Kerja (raker) Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013, Selasab(19/03). Raker tersebut melibatkan perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
Dalam sambutannya, Tata Suntara menyampaikan Reformasi dan Tranformasi yang terus dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan masih terus bergulir. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 berpengaruh pada perubahan tugas dan fungsi kantor wilayah (kanwil) Ditjen Perbendaharaan, termasuk dibentuknya struktur baru yaitu Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Liputan “Rapat Koordinasi User Acceptance Test dan Kunjungan Dirjen Perbendaharaan”
Jakarta, perbendaharaan.go.id –“Genjot sampai final!”, Inilah yang diserukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto, dalam kunjungan sekaligus Rapat Koordinasi User Acceptance Test di Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Jumat (15/3).
Tak hanya sambutan meriah dari segenap pegawai, Direktur Jenderal Perbendaharaan  didampingi oleh Sekretaris, Direktur, dan pejabat di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan disuguhi dengan mini library yang memuat dokumen dan produk kerja SPAN. Selain itu, rombongan juga mencoba aplikasi SPAN secara langsung dibantu oleh PIC masing-masing modul.

Liputan Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) dalam Penyusunan LKPP Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Pemerintah dan BPK telah menyepakati rekonsiliasi tiga pihak (tripartit), antara Kementerian Keuangan, kementerian/ lembaga (K/L), dan BPK. Rekonsiliasi tiga pihak ini digelar guna penyusunan laporan keuangan tahun 2012. Rekonsiliasi tripartit ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu, Tahap I dilaksanakan saat 7 Maret 2013 dan Tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 April 2013.
Saat membuka acara Rekonsiliasi Tiga Pihak Tahap I di Jakarta pada Kamis (7/3), Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menyampaikan bahwa terkait dengan laporan keuangan tahun 2012 kali ini, Pemerintah dan BPK telah sepakat melakukan percepatan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan audit terhadap 14 K/L dari keseluruhan 86 LKKL dan 9  Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BA BUN). “Kita berharap agar pada pelaporan keuangan tahun 2012 ini seluruh K/L tersebut dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, red) yang telah dicapai pada tahun 2011,” ujar Agus.

Liputan Seminar Nasional  “Penerapan Electronic Based Transaction dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca  Implementasi SPAN”
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan menggelar peyelenggaraan Seminar Nasional  dengan tema “Penerapan Electronic Based Transaction dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca  Implementasi SPAN”, Rabu (6/3), di Hotel Borobudur. Seminar dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, KPK, PPATK, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dan intansi terkait.
Mengawali acara, Direktur Transformasi Perbendaharaan Sudarto menyampaikan bahwa seminar ini diselenggarakan untuk menginformasikan perkembangan terkini proses pengelolaan administrasi keuangan negara yang mengarah pada sistem yang terintegrasi dengan proses bisnis yang berbasis transaksi elektronik. Di lingkungan Kementerian Keuangan, sistem ini bernama SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Menurutnya, Tidak hanya dari aspek infrastruktur, sistem on-line yang sama sekali baru tentunya harus diperkuat dengan kepastian hukum. Hasil seminar diharapkan dapat men-trigger input dalam menyusun kerangka regulasi implementasi SPAN.

Liputan Peningkatan Kompetensi Pejabat Eselon III di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gelombang I
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Mempersiapkan diri menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah, Ditjen Perbendaharaan menggelar Peningkatan Kompetensi Pejabat Eselon III di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah. Kegiatan dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang I dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 8 Maret 2013. Sedangkan Gelombang II dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 16 Maret 2013.
Dalam pembukaan penyelenggaraan kegiatan gelombang I, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi dan dimaksudkan sebagai benchmarking study serta alih ilmu atas pekerjaan yang sama dengan proyeksi pekerjaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.  Agus mengharapkan kegiatan ini menjadi bekal para pejabat eselon III dalam pelaksanaan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan sehingga terbangun sinergi guna optimalisasi kinerja.

Liputan Training Of Trainers (TOT) dan Upgrading Narasumber PPAKP Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id- Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yuniar Yanuar Rasyid membuka kegiatan TOT dan Upgrading Narasumber PPAKP Tahun 2013, Senin (25/02). Kegiatan tersebut melibatkan peserta dari dalam maupun luar Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
PPAKP tahun 2013 akan lebih menitikberatkan pada materi yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Di antaranya adalah spending review, tata cara revisi DIPA, dan tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Untuk itu, pihak penyelenggara merasa perlu untuk melakukan upgrading narasumber PPAKP.

liputan Sosialisasi Aplikasi Layanan SDM Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, Perbendaharaan.go.id - Setelah berhasil membangun web portal SDM, mulai minggu kedua bulan Pebruari 2013, Bagian Administrasi Kepegawaian dan didukung oleh Bagian Pengembangan Pegawai menggelar Sosialisasi Aplikasi Layanan SDM sekaligus launching web portal SDM secara resmi.
Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dibagi dalam 4 batch, sampai dengan minggu awal bulan Maret 2013 yang diikuti oleh seluruh operator kepegawaian unit kerja Ditjen Perbendaaharaan. Batch pertama telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 12 s.d. 14 Pebruari 2013. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan, konsepsi dan tatacara penggunaan aplikasi layanan SDM.

Liputan Rapat Koordinasi Panitia Penyelenggara PPAKP Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Sebagai upaya meningkatakan kualitas SDM dalam bidang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Direktorat Jenderal Perbendaharaan kembali akan mengadakan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) di tahun 2013. Sampai dengan penyelenggaraan tahun 2012 yang lalu, PPAKP telah berhasil memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta sebanyak 27.141 orang. Untuk tahun ini, PPAKP akan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 3.390 orang.