liputan Sosialisasi Aplikasi Layanan SDM Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, Perbendaharaan.go.id - Setelah berhasil membangun web portal SDM, mulai minggu kedua bulan Pebruari 2013, Bagian Administrasi Kepegawaian dan didukung oleh Bagian Pengembangan Pegawai menggelar Sosialisasi Aplikasi Layanan SDM sekaligus launching web portal SDM secara resmi.
Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dibagi dalam 4 batch, sampai dengan minggu awal bulan Maret 2013 yang diikuti oleh seluruh operator kepegawaian unit kerja Ditjen Perbendaaharaan. Batch pertama telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 12 s.d. 14 Pebruari 2013. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan, konsepsi dan tatacara penggunaan aplikasi layanan SDM.

Liputan Rapat Koordinasi Panitia Penyelenggara PPAKP Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Sebagai upaya meningkatakan kualitas SDM dalam bidang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Direktorat Jenderal Perbendaharaan kembali akan mengadakan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) di tahun 2013. Sampai dengan penyelenggaraan tahun 2012 yang lalu, PPAKP telah berhasil memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta sebanyak 27.141 orang. Untuk tahun ini, PPAKP akan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 3.390 orang.

Liputan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Rabu (6/2), di Gedung Kementerian Keuangan. Rapat Koordinasi yang bertemakan “Optimalisasi Sinergitas Penyusun dan Pereviu Laporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan LKKL dan LKPP Tahun 2012 yang Berkualitas Terbaik”, diikuti oleh para kepala biro keuangan kementerian negara/lembaga, para kepala biro perlengkapan/umum kementerian negara/lembaga, serta para inspektur/ Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kementerian negara/lembaga.

Liputan Rakor Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id –Reorganisasi dan revitalisasi instansi vertical Ditjen Perbendaharaan terus dilakukan. Hal itu terkait implementasi PMK 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara mengungkapkan Implementasi hasil penataan organisasi Kanwil dan KPPN, ditargetkan untuk diterapkan pada semester I tahun  2013.
“Banyak hal yang harus kita persiapkan, sebab dalam PMK tersebut terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar baik dari struktur organisasi maupun tugas tugas lain yang harus kita laksanakan,” ujar Tata saat membuka Rapat Koordinasi Kepala bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Baru
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto melantik 200 Pejabat eselon III dan IV yang baru lingkup Ditjen Perbendaharaan,  Selasa (15/1), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1461/KM.1/UP.11/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah dimutasikan 129 Pejabat untuk mengisi kekosongan  dan pergeseran Jabatan Eselon III di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-28/PB/UP.9/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah dimutasikan 294 Pejabat untuk mengisi kekosongan  dan pergeseran Jabatan Eselon IV di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Management Meeting Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id –Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo  beserta jajaran eselon I lainnya menyambut positif Spending Review Ditjen Perbendaharaan.  Meskipun merupakan tahap awal, spending review tersebut dinilai sangat penting oleh Menkeu. Sejauh ini, spending review biasa dilakukan oleh pihak eksternal Kementerian Keuangan dan LSM. “Kita ingin mereviu sendiri,” ujar Agus dalam forum Management Meeting, Kamis (27/12), di Gedung Kementerian Keuangan.
Dalam kesempataan yang sama, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto menyampaikan bahwa perbandingan volume APBN dengan Human Develovment Index (HDI) di Indonesia masih belum sebanding. Menurutnya, hal itu menunjukan rendahnya outcome pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga. ”Masih terdapat gap antara input dan outcome,” ujarnya.

Liputan Penandatangan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana APBN anatar Kementerian Keuangan dengan Bank Umum yang ditunjuk Sebagai Bank Operasional I
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana APBN antara Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) dengan empat Bank Umum yang ditunjuk Sebagai Bank Operasional I (BO I), Rabu (26/12), di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Keempat Bank umum yang ditunjuk sebagai BO I yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN.
Bank umum yang ditunjuk sebagai Bank Operasional I akan menyalurkan dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2013 yang diterbitkan oleh KPPN. Dari keempat Bank umum tersebut, total BO I seluruh Indonesia sebanyak 587 Bank. Bank BRI menjadi BO I terbanyak dengan jumlah 177  Bank. Bank BNI  berada diposisi kedua terbanyak dengan jumlah  168 BO I. Sedangkan, Bank Mandiri mendapat 147 BO I dan Bank BTN mendapat 95 BO I.

Reportase Benchmarking Budaya Organisasi di PT. Astra Motor dan Bank Mandiri
Jakarta, perbendaharaan.go.id,- Tim implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan pada  Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan kegiatan studi banding di PT Astra  Motor dan Kantor Pusat Bank Mandiri (18/12). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai alternatif konsep persiapan dan implementasi nilai budaya organisasi pada Ditjen Perbendaharaan.
Plt. Kepala Bagian  Pengembangan Pegawai, Ludiro, sebagai pimpinan tim menjelaskan dalam perkenalannya dengan jajaran PT. Astra Motor, “Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang terus bergerak maju dalam reformasi birokrasi saat ini sedang mengembangkan nilai-nilai organisasi. Hal yang perlu dilakukan berikutnya adalah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan organisasi. “Agar mempunyai cara pandang yang jelas, Ditjen Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan perlu belajar pada instansi yang telah mempunyai reputasi dan menerapkan nilai budaya terlebih dahulu pada organisasinya,” lanjut Ludiro.

Liputan Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto memantau langsung detik-detik terakhir batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS), Senin (17/12) di KPPN Jakarta I – VI. Hingga tadi  malam, lonjakan antrian pengajuan SPM LS dari satuan kerja (satker) kementerian negara/lembaga masih cukup panjang.
Fenomena lonjakan penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran merupakan masalah yang terus berulang. Kendati demikian, Agus Suprijanto menilai bahwa pelaksanaan akhir tahun anggaran kali ini jauh lebih tertib. “Tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, karena mereka (satker) telah diberi warning sebelumnya untuk mengajukan SPM sesuai dengan kapasitas KPPN,” ujar Agus.

Sosialisasi Interpretasi SAP Nomor 02, Interpretasi SAP Nomor 03, Buletin Teknis SAP Nomor 11 Dan Buletin Teknis SAP Nomor 12
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Komite Standar Akuntansi pemerintahan (KSAP) menggelar sosialisasi Interpretasi SAP Nomor 02 dan 03 serta  Buletin Teknis SAP No 11 dan 12, Kamis (13/12), di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, hadir Biro Keuangan dan Biro Umum Kementerian Negara/Lembaga, para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, para Ketua Jurusan Akuntansi, para Anggota Komite Konsultatif dan Anggota Komite Kerja KSAP,  serta para Undangan lainnya.
Sejak dibentuk, KSAP telah bekerja secara efektif dan memberikan output yang signifikan. Selain PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), KSAP juga menyusun peraturan lainnya dalam bentuk publikasian. Sampai dengan akhir tahun 2012, KSAP juga telah menyelesaikan tiga Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan dua belas Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual.