Liputan Workshop Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Denpasar, perbendaharaan.go.id – Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai fasilitator perumusan, menyelenggarakan acara Workshop Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan APBNdengan tema“Menuju Pelaksanaan APBN Yang Lebih Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan, dan Bertanggung jawab”, Selasa(18/09) di Denpasar. Workshop tersebut digelar bertujuan untuk menjaring masukan berupa kritik dan saran dari kementerian negara/ lembaga yang diperkirakan memiliki permasalahan yang kompleks dalam hal pelaksanaan anggaran. Workshop tersebut dihadiri perwakilan dari lingkup Ditjen Perbendaharaan, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan-Kementerian Hukum dan HAM, , dan turut mengundang 20 satuan kerja mitra kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali.

Gorontolo, perbendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menganugerahkan Treasury Awards Tahun 2012 kepada para satuan kerja (satker) berprestasi, Kamis (20/9), di Ballroom Hotel Maqna Gorontalo. Acara yang dihadiri oleh para kepala satuan kerja instansi vertikal, kepala dinas, pejabat daerah Provinsi Gorontalo dan Bupati Boalemo mendapat tanggapan yang sangat positif karena menunjukkan apresiasi yang tinggi dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas kerja keras satker-satker di wilayah Provinsi Gorontalo dalam upaya mencapai opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Liputan Penyerahan Laporan Penyerapan Anggaran DIPA DK, TP, dan UB Provinsi D.I. Yogyakarta Semester I TA 2012.
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro menyerahkan Laporan Penyerapan Anggaran DIPA DK, TP, dan UB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Semester I Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Provinsi D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (4/9), di Kepatihan Yogjakarta. Kegiatan tersebut bertepatan dengan penyerahan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR R.I. pada tanggal 4 September 2012.

SOSIALISASI PMK 114/PMK.05/2012 BAGI PEMDA DAN PDAM DI MAKASSAR
Makassar-perbendaharaan.go.id - Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Sosialisasi PMK 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum, Kamis (13/9), di Hotel Grand Clarion Makassar. Bertindak selaku panitia adalah para pejabat dan jajaran pegawai Direktorat SMI dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan direksi PDAM yang mewakili sebagian Wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, NTB dan Jayapura.

Liputan Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Perbendaharaan ke KPPN Rangkasbitung
Rangkasbitung, perbendahraan.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto meninjau gedung KPPN Rangkasbitung yang belum lama ini diterjang angina putting beliung, Senin (24/9). Sesampainya di KPPN Rangkasbitung, Agus Suprijanto ingin memastikan bahwa tidak ada korban luka maupun korban jiwa atas peristiwa itu. Agus juga ingin melihat bahwa peralatan kantor masih berfungsi sehingga pelayanan kepada pemangku kepentingan tetap dapat berjalan.

Liputan Kunjungan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, perbendaharaan.go.id – “Reassesment terhadap para pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi akan dilaksanakan dalam waktu dekat”, demikian penjelasan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, saat beramah-tamah dengan seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dilakukan sesaat setelah melakukan pendampingan terhadap Tim Penilai Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian Keuangan di KPPN Pontianak, Rabu (19/9).

Liputan Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Lingkup Kementerian Keuangan di KPPN Pontianak.
Pontianak, perbendaharaan.go.id – “Pelayanan KPPN Pontianak tidak hanya diberikan sebatas didalam gedung kantor saja, melainkan dimulai sejak satker berada ditempat parkir, yaitu dengan menyediakan Locker Helm. Locker ini digunakan untuk memberikan kenyamanan kepada para stakeholder dari pencurian helm yang marak terjadi di Pontianak”, pernyataan ini disampaikan oleh Ade Rohman, Kepala KPPN Pontianak dalam presentasinya pada saat penilaian Kantor Pelayanan Percontohan yang Kementerian Keuangan tahun 2012, Rabu (19/9) di Aula KPPN Pontianak.

Sosialisasi Bisnis Proses Dan Peranan Bank/Pos Persepsi Dalam Sistem MPN Generasi Kedua (MPN G-2)
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sekarang, melakukan transaksi setoran penerimaan negara semakin mudah. Ditjen Perbendaharaan bersama Tim Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2)  telah menciptakan e_Billing (electronic billing system), sehingga siapa saja dapat melakukan transaksi dengan mudah.
Hal itu dibuktikan melalui demo  transaksi setoran PPh pasal 21 melalui e-Billing dihadapan perwakilan Bank/ Pos Persepsi mitra kerja Ditjen Perbendaharaan, Selasa (18/9), di Aula Mezzanine Kementerian keuangan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Sekjen Kementerian Keuangan, Staff Ahli Menteri Keuangan  Bidang Informasi dan Teknologi, Dirjen Perbendaharaan, Kepala PUSINTEK, dan jajaran pejabat eselon II lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Liputan Penilaiaan Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan 2012
Surakarta, perbendaharaan.go.id – KPPN Surakarta, KPPN Pontianak, dan KPPN Sidoarjo maju menjadi kandidat Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan 2012. Penilaian dilakukan secara marathon oleh tim dari Sekretariat Jendreral Kementerian Keuangan.

KPPN Surakarta mendapat penilaian pertama, Kamis (6/9). Tim penilai yang hadir dalam kesempatan tersebut diketuai oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekjen Kementerian Keuangan Anis Basalamah, dengan anggota Sesditjen Pajak dan Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jateng dan DIY.

Liputan Pembukaan Rapimtas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id – Direktorat Jenderal Perbendaharaan rencananya akan membatasi jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan satuan kerja ke KPPN pada akhir tahun anggaran ini. Upaya itu ditempuh guna mencegah penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto saat pembukaan Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Ditjen Perbendaharaan, Kamis (13/9), di Kantor Pusat.