Liputan Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, perbendaharaan.go.id - Dalam rangka implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil dan KPPN sesuai dengan Peratutan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyelenggaraan Rakor bertempat di Aula Kanwil dari tanggal 15 s.d. 18 Februari 2013 dengan mengusung tema “Menjamin Kesinambungan Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan melalui Revitalisasi Fungsi Kanwil dan KPPN”.  
Acara Rakor dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tiarta Sebayang. Dalam sambutannya, Tiarta menegaskan agar para Kepala Bidang/Bagian Umum serta para Kepala KPPN untuk selalu melakukan konsolidasi dan kesepahaman bagi seluruh jajarannya dalam rangka menyiapkan dan melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi perubahan tugas dan fungsi. Pada kesempatan itu juga Kepala Kanwil menyampaikan hasil sosialisasi dan workshop PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013 tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta dan isu-isu stategis Ditjen Perbendaharaan terkait pelaksanaan spending review dan rencana kunjungan kerja Menteri Keuangan ke daerah.

Liputan Penyerahan  LKKL Award Tahun 2012 Kanwil DJPB Provinsi DIY dan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 dan PER-1/PB/2013
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  mengundang 137 UAPPA-W dan para Kepala DPPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada acara Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan LKKL, dan PER-1/PB/2013 tentang Penyesuaian Sisa  Pagu DIPA  Terkait  SSPB. Kegiatan tersebut digelar bersamaaan dengan Penyerahan
Penghargaan kepada Pemenang LKKL Award Tingkat  UAPPA-W TA 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Pebruari 2013 di Aula lantai 3 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY.

Workshop Tata Cara Penyaluran Dana Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Kudus, perbendaharaan.go.id – KPPN Kudus menggelar acara workshop Tata Cara Penyaluran Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) satuan kerja lingkup KPPN Kudus, Kamis (21/2), di Hotel Griptha.
Acara dibuka secara langsung oleh Kepala KPPN Kudus, Saritano.  Dalam sambutannya ia menghimbau kepada pengelola keuangan satker yang hadir untuk memulai penyerapan anggaran dari sekarang agar realisasi tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Saritano juga berharap agar tidak ada lagi ada retur SP2D akibat kesalahan rekening.

Liputan KPPN Jambi Award III
Jambi, perbendaharaan.go.id – KPPN  Jambi seolah  tiada kenal  lelah untuk  meneruskan karyanya  di  Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah , dengan mengambil tempat di aula KPPN Jambi  pada tanggal 28 Februari  2013  kembali mengadakan Sosialisasi  Pelaporan Keuangan , Aplikasi SAKPA  dan Penganugerahan  KPPN  Jambi Award  2012  dengan dihadiri 400 undangan yang terdiri dari bendahara pengeluaran dan petugas SAKPA.
Dalam  sambutannya membuka acara  Kepala KPPN  Jambi, Kukuh  Setiawan  mengatakan bahwa  KPPN  Jambi di tengah  kesibukannya  dengan tugas pokok sebagai Bendahara Umum Negara tidak pernah lupa untuk terus  membekali satker dengan  kemampuan dan ketrampilan  yang  memadai sebagai pengelola keuangan. Terlebih saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat  sedang berjalan di dua tahun pelaporan yaitu tahun pelaporan 2013 yang  sementara  bergulir dan tahun 2012 dalam kerangka mempersiapkan LKPP Audited.  Persoalan pagu minus, ralat SPM dan SSBP / SSPB yang tinggi ,  revisi RKAKL / POK / DIPA yang tidak melihat realisasinya dan penyelesaian  UP/TUP  yang belum tuntas masih merupakan permasalahan yang dominan di tahun 2012. Artinya permasalahan tersebut sebenarnya ada di tingkat satker namun terbawa ke KPPN  karena  muara semua  transaksi  keuangan akan mengalir ke Bendahara Umum Negara.  Artinya  para pengelola keuangan harus cerdas  memahami , mendalami dan melaksanakan semua prosedur  terkait  perencanaan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. “Semoga dengan sosialisasi dan bimbingan teknis serta pemberian apresiasi oleh KPPN Jambi satker dapat lebih meningkat pemahamannya terhadap Pertanggungjawaban anggaran khususnya pelaporan keuangan,” tutup  beliu mengakhiri sambutan.

Liputan sosialisasi tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN KPPN Sibolga
Sibolga, perbendaharaan.go.id - Upaya peningkatan kualitas penyerapan dana APBN oleh seluruh satuan kerja kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan APBN terus digalakkan. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pencairan dana dan keakuratan penarikan dana satker serta perkiraan dana harian KPPN dan untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dan terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN di wilayah pembayaran KPPN Sibolga, maka dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi kepada kantor/satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Sibolga. Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Bimbingan teknis Aplikasi Petunjuk Operasional Kegiatan 2013 dan Aplikasi SPM 2013 juga dipandang perlu untuk memperkenalkan aplikasi yang berkaitan dengan rencana penarikan dana harian satker dan untuk memperlancar proses pencairan dana.

Liputan Pengambilan Sumpah PNS di KPPN Batam
Batam, perbendaharaan.go.id -KPPN Batam mengambil  sumpah pengangkatan tiga PNS baru, Jumat (22/2), di Aula KPPN Batam. Pegambilan sumpah dilakukan oleh Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri. Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji dan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 disebutkan bahwa salah satu kewajiban setiap PNS adalah mengucapkan sumpah/janji, oleh karena itu KPPN Batam mengadakan pengangkatan tersebut bagi pegawainya yang belum disumpah PNS.
Pelaksanan sumpah yang dihadiri oleh saksi-saksi yang juga merupakan pegawai KPPN Batam ini berlangsung khidmat. Selesai acara pengangkatan PNS ini, dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau R.M. Wiwieng Handayaningsih yang bertempat di Ruang Rapat KPPN Batam.

Liputan sosialisasi Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, perbendaharaan.go.id - Itulah tema besar yang diusung oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) ketika melakukan sosialisasi Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) kepada instansi vertikal kementerian negara/ lembaga lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013, bertempat di Hotel Orchardz Pontianak.
Acara sosilalisasi tersebut diikuti oleh para pejabat eselon IV yang menangani perencanaan, pelaksanaan anggaran, atau akuntansi dan pelaporan dari satker lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat, dengan narasumber dari Kantor Pusat dan Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat. Adapun maksud dan tujuan acara sosialisasi adalah untuk memberikan pembelajaran kepada satker dan pegawai Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan di bidang akuntansi dan pelaporan pada pemerintah pusat.

Watampone, perbendaharaan.go.id - Untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, KPPN Watampone mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-190/PMK.05/2012 dan Bimtek Aplikasi SPM 2013 pada tanggal 19-20 Februari 2013 di Kota Watampone, yang juga dikenal sebagai Bumi Arung Palakka.

Liputan Sosialisasi PMK Nomor 190/PMK.05/2012 di KPPN Makale
Makale, perbendaharaan.go.id – KPPN Makale menggelar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, (6/2), di Aula KPPN Makale. Dalam kesempatan tersebut, KPPN Makale mengundang para Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatangan SPM satuan kerja wilayah pembayarannya untuk mendapat sosialisasi tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Liputan Sosialisasi PMK-190/PMK.05/2012 dan PER-55/PB/2012 KPPN Samarinda
Samarinda,Perbendaharaan.go.id -Dalam rangka menghadapi tahun anggaran 2013 KPPN Samarinda menyelenggarakan sosialisasi PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran APBN dan PER-55/PB/2012 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan Kementerian /Lembaga pada Kamis 31 Januari 2013. Sosialisasi yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna Bengkirai Bank Indonesia Samarinda ini diikuti oleh PPK dan PPSPM satuan kerja wilayah KPPN Samarinda.