Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
19,175,864
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Rubrik : Nusantara
Meningkatkan Sinergi Melalui Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai PNS/Aggota POLRI
Publikasi: Jumat, 7 Maret 2014 | 901 x dibaca

Liputan Acara Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai POLRI
Tanjungbalai, perbendaharaan.go.id -
KPPN Tanjungbalai telah melaksanakan serah terima kartu pegawai dan dokumen pendukung kepegawaian dalam rangka pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai POLRI kepada Polres Kota Tanjungbalai dan Polres Kabupaten Asahan, Senin (24/2). Acara serah terima disaksikan langsung oleh Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi. Kartu pegawai dan dokumen pendukung kepegawaian PNS/Anggota POLRI yang diserahterimakan untuk Polres Kota Tanjungbalai sejumlah 337 pegawai dan Polres Asahan 654 pegawai.

[baca...]

Langkah Cepat Kedepan – Kepala KPPN Raha dan Kapolres Muna Tandatangani BAST
Publikasi: Selasa, 4 Maret 2014 | 1012 x dibaca

Liputan Sosialisasi dan Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai anggota Polri dan PNS Polri
Raha, perbendaharaan.go.id —
KPPN Raha punya gawe berupa Sosialisasi dan Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai anggota Polri dan PNS Polri dari KPPN Raha kepada Polres Muna(26/02). Kegiatan yang digebrak oleh segenap pegawai KPPN Raha ini disutradarai secara langsung oleh Kepala Kantor Haryono Efendi.

[baca...]

Salama’ tau Su’be di Tampo’na Manakarra
Publikasi: Selasa, 4 Maret 2014 | 841 x dibaca

Liputan Diseminasi Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 dan PMK nomor 7/PMK.02/2014
Mamuju, perbendaharaan.go.id -
Untuk menyeberluaskan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN dan PMK nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan Sosialisasi/Diseminasi Bertempat di aula Gedung Keuangan Negara Mamuju, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat(25/02) .

[baca...]

Memantapkan Sinergi,Bersama Membangun Bumi Manakarra
Publikasi: Selasa, 25 Februari 2014 | 1133 x dibaca

Liputan, rapat koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju, perbendaharaan.go.id-
Dalam rangka konsolidasi internal dan untuk lebih memantapkan sinergi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 29 s.d. 30 Januari 2014. Rapat tersebut diselenggarakan sebagai ajang untuk mengevaluasi program-program kerja KPPN di tahun 2013 dan pemaparan program-program kerja Kanwil dan KPPN di tahun 2014.

[baca...]

Meningkatkan Peran APBN untuk Mendorong Percepatan Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Daerah
Publikasi: Senin, 17 Februari 2014 | 1620 x dibaca

Liputan Seminar Peningkatan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Kanwil Ditjen PBN Prov. Kepulauan Riau
Tanjungpinang-Batam, perbendaharaan.go.id,
- Untuk lebih meningkatkan peran APBN guna mendorong percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan acara Seminar dan Lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2014. Seminar dilakukan dua kali, di Tanjungpinang pada Selasa, (11/02) dan di Batam pada Kamis, 13 Februari 2014.

[baca...]

“ Indahnya Kebersamaan ”
Publikasi: Senin, 17 Februari 2014 | 748 x dibaca

Jakarta, perbendaharaan.go.id, -Seiring dengan tuntutan kemajuan teknologi tranformasi di Kementerian Keuangan terus bergulir, seperti saling berlomba, setiap Eselon I di Kementerian Keuangan melakukan terobosan terutama dalam penyederhanaan proses bisnis dan pelayanan. Tuntutan global yang tidak mungkin terelakan, semua proses bisnis, baik di sektor swasta maupun birokrasi menuju ke satu arah, dari direct system menjadi “online system”. Pada pertengahan Oktober 2013 Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan E-Billing Pajak, kemudian Ditjen Perbendaharaan juga merilis proyek prestisius di bidang Sistem Keuangan, yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN.

[baca...]

“Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai/Anggota Polri oleh satker Polri, Pasti Lebih Baik!”
Publikasi: Senin, 17 Februari 2014 | 906 x dibaca

Liputan Soialisasi&Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai/Anggota Polri.
Barabai, perbendaharaan.go.id,-
‘’Ini adalah pekerjaan lama yang baru diselesaikan pada saat ini. Lama, bukan berarti menunda penyelesaiannya. Akan tetapi demikianlah, diperlukan sinergi dan koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menyelesaikan amanah ini”, demikian kutipan sambutan Kepala KPPN Barabai, Khairil Indra, yang mengawali kegiatan sosialisasi dan serah terima pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai/anggota Polri di hadapan 3 (tiga) pimpinan yaitu, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Tri Yunianto, Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Iwan Sonjaya, dan Kapolres Tapin AKBP Namora L.U. Simanjuntak yang dipusatkan di Aula KPPN Barabai.

[baca...]

KPPN SAUMLAKI BERSAMA SATKER POLRES MTB BERHASIL MELAKSANAKAN SERAH TERIMA PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI POLRI
Publikasi: Rabu, 29 Januari 2014 | 1312 x dibaca

Liputan Acara Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Polri dari KPPN Saumlaki Kepada Satker Polres MTB
Saumlaki, perbendaharaan.go.id -
Dalam rangka percepatan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Polri sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. 38/PB/2012 tentang Juknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Polri/PNS Polri dari KPPN kepada Satker Polri.
KPPN Saumlaki menyelenggarakan acara Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai POLRI dari KPPN Saumlaki Kepada Satker Polres Maluku Tenggara Barat (MTB), Jumat (3/1), di Aula Gedung KPPN Saumlaki, yang dihadiri oleh Kapolres MTB, AKBP A.R. Tatuh beserta tim Bensat Polres MTB, dan seluruh pegawai KPPN Saumlaki.

[baca...]

Komitmen Kerja Ikhlas, Cerdas, Tuntas, dan Berintegritas menyambut tahun anggaran baru dari bumi murakata..
Publikasi: Selasa, 7 Januari 2014 | 1615 x dibaca

Liputan serah terima DIPA 2014 dan pencanangan KPPN Barabai menjadi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Barabai, 23 Desember 2013, perbendaharaan.go.id,-
Sebagai wujud implementasi semangat Reformasi Birokrasi yang tercermin dari nilai-nilai kementerian keuangan, KPPN Barabai melakukan terobosan melalui pencanangan KPPN Barabai menjadi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Bersih dan Melayani. Kegiatan launching ini dirangkaikan dengan acara serah terima DIPA 2014 khusus satuan kerja wilayah pembayaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berlangsung di Aula KPPN Barabai.

[baca...]

Pesan Pak Dhe Karwo Kepada Kepala Daerah se-Jatim: “Diperlukan Strategi Khusus Untuk Menyongsong Pencatan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015”
Publikasi: Jumat, 3 Januari 2014 | 1158 x dibaca

Liputan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD TA 2014 Lingkup Provinsi Jawa Timur
Surabaya, perbendaharaan.go.id,-
Hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 merupakan hari yang menjadi tonggak penanda bahwa para pengelola keuangan negara di wilayah Provinsi Jawa Timur akan memulai siklus pelaksanaan anggaran. Pada hari itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar acara “Penyerahan DIPA APBN dan DPA APBD Tahun 2014”, sebagai langkah akhir dari siklus perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2014. Acara yang dihadiri oleh Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur serta segenap kepala satuan kerja unit instansi vertikal k/l dan kepala satuan kerja perangkat daerah, dilaksanakan di Aula Gedung Grahadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

[baca...]

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR