Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,809,891
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Rubrik : Nusantara
PENANDATANGANAN MOU / NOTA KOMITMEN ANTARA KPPN GARUT DENGAN BANK OPERASIONAL I / BANK PERSEPSI MITRA KERJA KPPN GARUT
Publikasi: Kamis, 19 Desember 2013 | 783 x dibaca

Garut, perbendaharaan.go.id, -       Langkah terobosan telah dilaksanakan oleh KPPN Garut sesuai dengan arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat bahwa pelaksanaan penyaluran dana APBN dan pengelolaan penerimaan negara perlu dilakukan kesepakatan, bersinergi dan berkoordinasi dengan Bank Operasional I/ Persepsi dalam rangka Implementasi SPAN dan mensukseskan Langkah- langkah Akhir Tahun Anggaran 2013.

[baca...]

Mari membangun nilai diri !
Publikasi: Rabu, 18 Desember 2013 | 650 x dibaca

Sumbawa Besar, perbendaharaan.go.id, - Seorang peserta Capacity Building ditanya bagaimana anda mensikapi hidup ini ? “Ah kalau saya sih seperti air mengalir saja“. Kepentingan kita bukanlah menentukan Benar atau salah jawaban itu. “Kita akan menemukannya jawabannya pada kegiatan Capacity Building hari ini”, demikian kalimat pembuka dari Supriyanto, trainer PPSDM Kementerian Keuangan.

[baca...]

“ Perbaikan Tata Kelola PNBP Sebagai Upaya Meningkatkan Kontribusi Penerimaan Negara “
Publikasi: Rabu, 18 Desember 2013 | 773 x dibaca

Liputan pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Pengelolaan PNBP
Gorontalo, perbendaharaan.go.id,-
Sebagai wujud implementasi PMK nomor 169/PMK.01/2012 yang antara lain menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah melakukan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan PNBP di Meeting Room Borneo Hotel Maqna Gorontalo (5/12) dengan peserta adalah kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerimaan satker dari 12 Bagian Anggaran satker pengelola PNBP yang ada di Provinsi Gorontalo, acara ini dihadiri pula oleh Kepala KPPN Gorontalo dan Kepala KPPN Marisa.

[baca...]

Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbandaharaan Provinsi Sulawesi Tengah disambut baik oleh stakeholders
Publikasi: Senin, 16 Desember 2013 | 661 x dibaca

Palu, perbendaharaan.go.id,- Bersamaan dengan kegiatan Seminar yang bertajuk Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Hotel Santika Palu yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah selaku tuan rumah melakukan pubikasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Sulawesi Tengah Semester I Tahun 2013. Kegiatan peluncuran Kajian Fiskal Regional edisi perdana yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah ditandai dengan penyerahan secara simbolis dokumen KFR kepada perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan kalangan akademisi.

[baca...]

KPPN Singkawang: Service Excellence, Pencipta Kesempurnaan Kinerja
Publikasi: Senin, 16 Desember 2013 | 547 x dibaca

Singkawang, perbendaharaan.go.id, - Sabtu pagi (30/11), KPPN Singkawang telah dipenuhi oleh para pegawai dan beberapa keluarga masing-masing. Nampak warna biru mendominasi warna di sabtu pagi yang cerah. Para pegawai dengan seragam training birunya bersiap untuk mengikuti acara bertajuk “Melalui Pelayanan yang Sempurna (Service Excellence) yang didasari Integritas, Sinergi dan Profesionalisme akan Tercipta Kesempurnaan Pelaksanaan Tugas”. Tepat pukul 08.30 WIB rombongan KPPN Singkawang berangkat bersama ke tempat acara yaitu di Hotel Palapa Beach, Pantai Pasir Panjang, Singkawang.

[baca...]

“PENYAMAAN PERSEPSI TRIPARTITE PENERIMAAN NEGARA DAN TREASURY SINGLE ACCOUNT DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013”
Publikasi: Senin, 16 Desember 2013 | 410 x dibaca

Pontianak, perbendaharaan.go.id - “Bagaimana kami bisa membantu secara optimal, jika perbankan yang lain setengah hati melayani nasabah yang mau menyetor pajak dan setoran lainnya? Malah sebagian bank disinyalir menutup lebih awal loket layanan setoran dari batas waktu yang telah ditetapkan.” Inilah sekelumit “curhat” peserta pada sesi tanya-jawab kegiatan sosialisasi dan penyamaan persepsi terhadap penerimaan Negara dan Treasury Single Account (TSA) yang disampaikan oleh Arief Budiman, Kepala Cabang Bank Mandiri Ngurah Rai Pontianak. Ia mengungkapkan pengalamannya tahun lalu, dimana antrean penyetor sangat panjang dikantornya dan ironis justru terjadi di sebagian bank persepsi lain malah sepi antrean. Menyikapi hal ini Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Marni Misnur yang bertindak sebagai Narasumber menjelaskan, perlu adanya kesadaran semua pihak, utamanya bank/pos persepsi agar memahami hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam dokumen perjanjian jasa pelayanan perbankan sebagai bank/pos persepsi dalam rangka pelaksanaan TSA Penerimaan, yang ditandatangani pimpinan perbankan/pos dan Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan pada tanggal 28 Juni 2013.

[baca...]

SOSIALISASI LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN KPPN BOJONEGORO
Publikasi: Senin, 16 Desember 2013 | 614 x dibaca

Bojonegoro, perbendaharaan.go.id, - Menjelang akhir tahun, Dirjen Perbendaharaan mempunyai kerja besar dalam dalam konteks pelaksanaan anggaran belanja. Pembayaran APBN dengan segala administrasinya yang akan harus diselesaikan pada tanggal 31 Desember. Mengingat pengelolaan keuangan negara adalah sebuah proses, maka setiap tahun Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara.

[baca...]

DI KOTA SEJUTA BUNGA, KANWIL DIY BERSINERGI MENYAMBUT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013.
Publikasi: Kamis, 12 Desember 2013 | 516 x dibaca

Liputan Rakorwil II lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id -
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi Wilayah yang kedua di tahun 2013, pada tanggal 22 s.d 24 November 2013, di The Oxalis Regency Hotel, Magelang. Rakorwil diikuti oleh seluruh pejabat eselon II, III dan IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates. Rakor kali ini mengusung tema “Tingkatkan Sinergi dan Konsolidasi Untuk Sukseskan Akhir Tahun Anggaran 2013” dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Alfiah.

[baca...]

“SERVICE EXELLENCE TRAINING” DARI BRI UNTUK KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI
Publikasi: Kamis, 12 Desember 2013 | 516 x dibaca

Denpasar,perbendaharaan.go.id – Dalam rangka untuk terus meningkatkan soft competency pegawai, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali bekerjasama dengan Kanwil PT. BRI (Persero) Bali Nusra menyelenggarakan Service Exellence Training bagi para pegawai dan Honorer di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Sabtu (30/11/2013) bertempat diaula Basement GKN I Denpasar.

[baca...]

Pemahaman Keuangan Negara yang Benar Dapat Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Maluku Utara
Publikasi: Selasa, 10 Desember 2013 | 3085 x dibaca

Ternate, perbendaharaan.go.id- Sebagai bentuk peran aktif dan turut serta dalam pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Maluku Utara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan seminar “Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara Dalam Persepektif Keuangan Negara,” Rabu (4/12), di Bella International Hotel. Seminar yang diikuti oleh seluruh Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara, bertujuan untuk memberikan kejelasan pemahaman mengenai tndak pidana korupsi dan kerugian negara, terkait konsep-konsep pemikiran yang ada di dalam UU Keuangan Negara. Selain itu, Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai penyelenggara ingin memberikan pengetahuan tentang batasan Tindak Pidana Korupsi bagi pengelola Keuangan Negara di lingkup Provinsi Maluku Utara. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat hampir setiap tindak pidana korupsi yang terjadi berhubungan dengan kerugian negara.

[baca...]

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR