Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,670,009
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Semangat Baru Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
Senin, 9 Nopember 2009 | Oleh: kukun98 () | 3390 x dibaca

Laporan dari Kegiatan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/PB/2009


Jakarta, pengembangan.go.id - Salah satu bentuk reformasi di bidang keuangan negara adalah pemisahan kewenangan pengelolaan keuangan negara antara kewenangan administratif (ordonnateur) dan kewenangan kebendaharaan (comptable). Kewenangan administratif dilimpahkan kepada Kementrian Negara/Lembaga, sementara kewenangan kebendaharaaan tetap pada Kementerian Keuangan. Salah satu kewenangan administratif yang dilimpahkan kepada Kementrian Negara/Lembaga adalah pengelolaan administrasi belanja pegawai. Sebagai landasan pelimpahan wewenang tersebut, telah terbit Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai PNS Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.


Untuk meningkatkan pemahaman para pejabat/petugas KPPN dalam melaksanakan proses pengalihan administrasi belanja pegawai, Direktorat Sistem Perbendaharaan (dhi. Subdit Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaaan) mengadakan kegiatan Sosialisasi Perdirjen Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai dengan peserta perwakilan Kepala Seksi Perbendaharaan dari semua KPPN dan perwakilan Kepala Seksi pada Bidang PP dari semua Kanwil DJPBN beserta masing-masing satu orang pelaksananya. Mengingat banyaknya peserta yang diundang maka pelaksanaan sosialisasi dibagi menjadi dua periode. Periode I dilaksanakan tgl. 26 s.d 28 Oktober 2008 di Hotel Sahid Jaya Jakarta, sedangkan periode II dilaksanakan tgl. 28 s.d 30 Oktober 2008 di Hotel Sheraton Media Jakarta. Periode I diikuti oleh 232 peserta dari 15 Kanwil Ditjen PBN dan 102 KPPN di wilayah Jawa dan Sumatra, sedangkan periode II diikuti 178 peserta dari 15 Kanwil Ditjen PBN dan 74 KPPN di luar wilayah Jawa dan Sumatra.


Materi sosialisasi berisi antara lain tentang filosofi pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai, pokok pikiran Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/2009, Standar Operating Procedure (SOP) penyelesaian belanja pegawai di KPPN dan terakhir, namun tak kalah penting yaitu simulasi Aplikasi GPP. Materi disampaikan oleh para narasumber yang kompeten dalam bidang masing-masing, antara lain Bapak Tri Buwono Tunggal selaku mantan ketua Tim Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai, Anas Fajri mantan anggota Tim Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai, Djazuli Kasubdit PPP I Dit. Sistem Perbendaharaan, dan Umar Jati programmer Aplikasi GPP dari Subdit Pengembangan Aplikasi Dit. Sistem Perbendaharaan.


1Periode I dibuka oleh Bapak Tri Buwono Tunggal Kakanwil Ditjen PBN Jakarta. Serius tapi santai, Pak Tri menekankan pentingnya pengelolaan adminstrasi belanja pegawai. Beliau berpesan agar sebelum menyerahkan pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada satker, KPPN terlebih dahulu meyakinkan kebenaran data yang direkam dalam database kepegawaian Aplikasi GPP. Data yang direkam harus benar-benar sesuai dengan bukti fisik berupa Surat Keputusan maupun dokumen-dokumen kepegawaian lainnya. Hal tersebut karena kebenaran dan kelengkapan data awal akan sangat berpengaruh terhadap validasi proses pembayaran dengan menggunakan aplikasi GPP. Disamping itu, Pak Tri meminta kepada Kanwil Ditjen PBN terutama Bidang PP agar selalu memonitor pengalihan belanja pegawai pada KPPN di wilayah masing-masing.
Pak Tri juga sangat menekankan tentang keamanan database di KPPN. Setiap KPPN harus menyediakan server tersendiri untuk database belanja pegawai dan selalu mem-back up data setiap hari. KPPN juga harus segera melakukan sosialisasi kepada satker tentang pengalihan administrasi belanja pegawai ini serta mengingatkan mereka untuk menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yang merupakan perluasan dan pengganti dari Pembuat Daftar Gaji (PDG). Pak Tri juga sangat mengapresiasi program aplikasi GPP yang sangat membantu KPPN maupun satker dalam menatausahakan pengelolaan belanja pegawai. Dengan program aplikasi GPP, tidak lagi ada cerita pegawai KPPN yang lembur karena mesti mengisi kartu belanja pegawai ataupun membawa pulang kartu pegawai untuk dikerjakan bersama istri, anak ataupun anggota keluarga lainnya.


Pembukaan periode II dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Bpk. K.A Badaruddin, Direktur Sistem Perbendahraaan Bpk. Bambang Isnaeni Gunarto, dan juga Bpk. Tri Buwono Tunggal. Periode II dibuka oleh Bapak K.A. Badaruddin. Dalam amanatnya, Pak Badar menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di Departemen Keuangan bertujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk secara optimal meningkatkan kemakmuran rakyat. Beliau menekankan KPPN sebagai ujung tombak Ditjen Perbendaharaaan agar dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya cepat, tepat, benar, dan tanpa pungutan, tapi juga harus disertai dengan senyum. Semua itu sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada semua stakeholders Ditjen Perbendaharaaan.


2Terkait dengan pengalihan admnistrasi belanja pegawai, Pak Badar menjelaskan bahwa sesuai amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan guna meperoleh tingkat akuntabilitas yang tinggi harus ada unsur check and balance dalam pengelolaan keuangan negara. Guna mewujudkan hal tersebut maka dilakukan pemisahan kewenangan antara PA/KPA sebagai ordonatur dengan KPPN sebagai komptabel. Pak Badar menceritakan bagaimana sewaktu beliau masih bekerja sebagai pelaksana di KPPN, beliau harus mengkartukan belanja pegawai secara manual yang sangat menyita waktu hingga beliau minta bantuan kepada teman-temannya. Ada kejadian lucu pada saat itu, dimana dalam kartu belanja pegawai yang dikartukan, ternyata teman-teman Pak Badar yang dimintai bantuan tersebut juga memparaf tempat yang semestinya dilakukan oleh Korpel. Dengan adanya aplikasi GPP maka kejadian seperti itu tidak akan lagi terjadi karena semua sudah divalidasi menggunakan program komputer.


Pak Badar berpesan agar selalu kreatif menciptakan pekerjaan baru, khususnya terkait adaptasi dengan lingkungan pekerjaan. "Generasi tua" diminta agar jangan merasa kalah dan termajinalkan dengan yang muda. Apabila dalam lima tahun kedepan tidak ada pemikiran untuk membuat pekerjaan baru, maka sangat mungkin Ditjen PBN akan mengalami kelebihan jumlah pegawai. Selama ini telah ada kemajuan yang terkadang tidak terasa oleh kita sendiri, misalnya dengan diperkenalkannya Sistem Penganggaran Anggaran Negara (SPAN), Penyelesaian SP2D yang semakin cepat, Treasury Single Account (TSA) dan Treasury National Pooling (TNP) yang dalam setahun Ditjen PBN dapat menghasilkan pendapatan negara sebesar 3 trilyun, dan penerapan LKPP sebagai pengganti PAN.


Direktur Sistem Perbendaharaan, Bapak Bambang Isnaeni Gunarto juga turut memberikan sambutan sebagai shohibul hajat. Dalam sambutannya beliau lebih menekankan kepada keamanan dan kesempurnaan pengelolaan Aplikasi GPP. Beliau mengingatkan pentingnya Ditjen. Perbendaharaan mempunyai database kepegawaian. Akhirnya kegiatan sosialisasi ditutup oleh Kasubdit Peraturan dan Pembinaan Perbendahraaan I, Bpk. Djazuli untuk Periode I dan Kasubdit Peraturan dan Pembinaan Perbendahraaan II, Bapak Mamat Suhermat untuk Periode II. Kegiatan diakhiri dengan harapan bahwa setelah kegiatan sosialisasi ini KPPN dan Kanwil DJPBN dapat meneruskan maksud Perdirjen PBN tersebut kepada satker di wilayah kerjanya, dan pengalihan administrasi belanja pegawai dapat berjalan sesuai amanat Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



Oleh : Bayu Setiawan,Kasi PPP - IIC, Subdit PPP, Dit. Sistem Perbendaharaan


 

Berita Berita Terkini Lainnya

Wamenkeu II : Kanwil Ditjen Perbendaharaan harus menjadi Adviser Pemerintah Daerah
Sesditjen Perbendaharaan : Pengelolaan Kinerja Harus Kritis dan Selalu Memberikan Masukan yang Konstruktif.
Wakil Presiden Menginstruksikan Pemerintah Daerah Untuk Mempersiapkan Langkah-langkah Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
Direktur PKN: Seluruh Penerimaan Negara Harus Disetorkan Melalui Bank/Pos Persepsi Dengan Menggunakan MPN
Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Terkini Provinsi Lampung
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR