Jumlah Pengunjung :
17,105,022
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Sekali Lagi, WTP
Kamis, 27 Oktober 2011 | Oleh: redaksi (Media Center Ditjen Perbendaharaan) | 2212 x dibaca

Liputan sosialisasi SAK UAKPA lingkup Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, Perbendaharaan.go.idOpini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepertinya sudah menjadi obsesi keluarga besar Ditjen Perbendaharaan. Berbagai upaya untuk mencapai opini dambaan semua lembaga itu mereka lakukan. Terbaru adalah kegiatan bertajuk Sosialisasi SAK UAKPA lingkup Ditjen Perbendaharaan Tahap II yang diselenggarakan tanggal 18 – 21 Oktober 2011 di Jakarta.

Sebanyak tujuh puluh orang peserta yang berasal dari KPPN dan kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan hadir dalam acara tersebut. Mereka belajar tentang kebijakan penyajian laporan keuangan, hal-hal seputar pemeriksaan BPK, SAP, penyajian informasi akrual, aplikasi MONIKA dan LTPK, aplikasi SAK 2011 dan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Ketua Panitia, M. Sidkon, Kasubbag AKLAP, Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen perbendaharaan menyampaikan bahwa  tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memberikan keseragaman pola pikir para operator SAKPA dalam menyusun laporan keuangan di instansi masing-masing. Keseragaman itu penting dalam rangka mencapai target laporan keuangan dengan opini WTP.

“Mengubah WDP (wajar dengan pengecualian-red) menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian-red) adalah target berat, namun bisa dilakukan berkat peran dari teman-teman dalam menyusun laporan keuangan dengan cermat dan benar,” kata Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Setditjen Perbendaharaan, Ludiro,  dalam arahannya kepada peserta.

SAK Beberapa materi berkaitan dengan penyajian laporan keuangan diberikan kepada para peserta sosialisasi. Materi-materi tersebut adalah kebijakan penyajian laporan keuangan yang disampaikan oleh Sumiyati, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekjen Kemenkeu. Hal-hal seputar pemeriksaan BPK oleh Wahyu Tri Kuncoro, Pengendali Tekhnis Auditor Madya Itjen Kemenkeu.

Para Operator diajari bagaimana mengetahui dan memahami 4 aspek pemberian opini BPK yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Mereka juga dipahamkan mengenai laporan keuangan yang harus bisa menyediakan data apa yang diminta oleh BPK terkait pemeriksaan. Namun apabila ada hal – hal yang BPK belum ketahui dan dipertanyakan, maka para penyusun laporan keuangan harus bisa menjawab. Mereka juga diajak untuk berani beradu argumen apabila ada yang kurang sesuai atau tidak sepaham  dengan peraturan yang ada.

“Dalam hal ini Itjen akan berperan sebagai mitra Bapak dan Ibu sekalian apabila ada temuan BPK yang harus ditindaklanjuti,” kata Pengendali Tekhnis Auditor Madya Itjen Kemenkeu, Wahyu Tri Kuncoro, saat memberikan materi. Selain hal di atas, masing-masing instansi baik KPPN maupun kanwil harus memperhatikan hal – hal penting lainnya terkait pemeriksaan BPK.

“Mohon pencatatan UP oleh bendahara pengeluaran selaku satker, dan pencatatan aset terutama aset persediaan senantiasa diadministrasikan secara tertib, cermat, dan rapi, karena hal-hal semacam itu juga sering dijadikan temuan oleh BPK,” tambah Ludiro.


Plt. Kabag Keuangan yang juga Kepala Bagian Kepegawaian itu mengharapkan  semua peserta dapat menyampaikan hasil sosialisi tersebut kepada rekan - rekannya di kantornya agar tidak ada lagi kendala dalam penyusunan laporan.


Oleh : Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare dan Tantri Apriansyah – Kontributor Bagian Keuangan Setditjen Perbendaharaan, Editor : Bambang Kismanto

Berita Berita Terkini Lainnya

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur Perlakukan Pemerintah Daerah Layaknya Mitra Kerja yang Sejajar, bukan Satker.
Menkeu Tegaskan Visi Baru Ditjen Perbendaharaan
Berbagi Ilmu Pengeloaan Kas Negara Bersama 13 Negara Anggota PEMNA
Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perlu Ditanamkan Pada Para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta jajarannya untuk lebih berhati-hati di tahun politik.

Komentar Pengunjung

Prestasi Hebat....
2011-10-31 07:07:35, - oleh : Andre Parindrianto,SKom,Nabire
Predikat pelaporan keuangan yg kita sandang sekarang adalah wajar tanpa pengecualian....predikat yang diimpikan sejak dulu oleh kita....prestasi hebat tersebut tak lepas dari peran satker dari K/L di daerah yang berperan aktif menunjukkan kemampuan nya dalam hal mengelolah keuangannya dan membuat pertanggungjawabannya melalui suatu laporan yang terbuat dari aplikasi sakpa.....saya ucapkan selamat untuk DJPBN dan K/L lainnya....WTP kemenangan kita bersama


Semua Komentar tidak langsung ditampilkan tetapi melalui penyuntingan.
Nama :
Email :
Judul Komentar :
Isi Komentar :
Kode : Security Code [ Barui kode ]
Tuliskan Kode :
Penting: Semua Harus diisi.
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia