Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,842,208
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Pentingnya Koordinasi Dalam Mewirausahakan Pemerintah
Senin, 12 Desember 2011 | Oleh: redaksi () | 1806 x dibaca

Liputan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Jakarta, perbendaharaan.go.id- “Reinventing public institutions is Herculean work. There is no recipe you can follow to reinvent government, no step by step progression to which you must slavishly adhere. The process is not linear, and it is certainly not orderly” penggalan kutipan buah karya David Osborn tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU) pada tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2011 di Hotel Red Top, Jakarta.

Pesan Agus Suprijanto di atas menyiratkan pentingnya koordinasi dalam mewirausahakan pemerintah mengingat besarnya lingkup pekerjaan yang harus ditangani. Koordinasi yang efektif antara seluruh pemangku kepentingan PK BLU, baik BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, dan Dewan Pengawas inilah yang mendasari dilaksanakannya Rapat Koordinasi PK BLU bertema “ Seiring Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yang Semakin Baik, Kita Tingkatkan Peran Satker BLU dalam rangka Penyediaan Layanan Publik yang Berkualitas” .

Penyelenggaraan rapat koordinasi kali ini terasa sangat istimewa dengan hadirnya tiga pejabat eselon satu dari institusi yang terkait pengelolaan keuangan negara, yaitu Auditor Utama Keuangan Negara VI, Abdul Latief, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Supriyanto, dan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Supriyantoro.

Dalam keynote speech-nya, Direktur Jenderal Perbendaharaan secara khusus mengingatkan urgensi pola PK BLU bagi penyediaan layanan publik yang terstandardisasi, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Lahirnya PK BLU harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian, sehingga kalau BLU lahir tidak bisa memberikan nilai tambah, tidak bisa memberikan kontribusi kepada perekonomian, kepada pelayanan publik dan sebagainya, lebih baik menjadi satker biasa,” pungkasnya. Lebih lanjut beliau menyampaikan agar simpul-simpul permasalahan yang menghambat pelaksanaan PK BLU perlu terus diurai sekaligus memperkuat fungsi pengawasannya, agar satker BLU dapat lebih akuntabel.

Tantangan ke depan yang semakin berat, menuntut peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja keras menciptakan model PK BLU yang optimal. Peran ini dapat diwujudkan dengan dewan pengawas yang makin efektif mengawasi kinerja BLU, kementerian/lembaga yang membuka ruang kreatif bagi satker BLU untuk tumbuh, dan dukungan dari pemeriksa bagi peningkatan akuntabilitas. Sementara bagi pengelola BLU Dirjen Perbendaharaan berpesan untuk terus mengubah pola pikir yang ada. “Istilahnya out of the box, kalau kita masih melingkar-melingkar di dalam marka regulasi yang ada maka kita tidak akan pernah melakukan perubahan mengenai BLU ini,” menurut Agus .

Rapat koordinasi tahun ini terbagi atas sidang pleno dan komisi. Dalam sidang pleno pertama, ada tiga paparan yang disampaikan oleh BPK, Direktur Pembinaan PK BLU, serta perwakilan dari pengelola BLU bidang kesehatan dan pendidikan, yaitu Dirjen Bina Upaya Kesehatan dan Dekan FEB Universitas Diponegoro, Prof. M. Nasir, Ph.D.

Pada paparan pertama, Auditor Utama BPK, Abdul Latief menyampaikan mengenai ekspektasi BPK terhadap pengelolaan keuangan BLU. Beliau menjelaskan proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara rinci juga dijabarkan temuan-temuan yang umum didapatkan pada proses audit LK K/L terkait satker PK BLU, antara lain menyangkut proses pengintegrasian yang belum memadai, pencatatan dan pengelolaan kas BLU, serta kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga yang tidak memiliki perikatan yang jelas dan tidak memberikan kontribusi kepada penerimaan negara. Untuk itu diharapkan seluruh satker BLU dapat meningkatkan kepatuhan dan ketaatan atas aturan yang ada, serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern.

Pada kesempatan kedua, Direktur Pembinaan PK BLU, Hari Utama Ribowo memaparkan materi mengenai akuntabilitas PK BLU saat ini. Beliau mereviu langkah-langkah yang harus dilakukan setelah menjadi satker BLU, sekaligus menampilkan statistik kepatuhan atas kewajiban tersebut. Secara umum memang terlihat peningkatan akuntabilitas pada satker BLU dilihat pada pemenuhan kewajiban untuk menyusun RBA, mengesahkan pendapatan dan belanja, mengusulkan tarif layanan, serta mengembangkan sistem akuntansi. Namun demikian, akuntabilitas yang meningkat seyogyanya juga tercermin dalam peningkatan layanan yang makin berkualitas.

Materi terakhir pada sidang pleno I dibawakan secara bersamaan oleh Dirjen BUK Kemenkes Supriyantoro dan Dekan FEB Universitas Diponegoro Prof. M. Nasir sebagai representasi dari satker BLU bidang kesehatan dan pendidikan. Jumlah satker BLU dari kedua bidang tersebut lebih dari 80 persen jumlah satker BLU yang ada, sehingga harapan-harapan perbaikan regulasi bisa direpresentasikan oleh keduanya. Dirjen BUK menyampaikan pandangannya bahwa dengan tuntutan layanan kesehatan yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya, maka hambatan yang masih dirasakan oleh RS BLU perlu mendapatkan perhatian. Secara khusus beliau menyoroti kebutuhan RS untuk melakukan kerjasama operasi, pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien, pernyederhanaan proses persetujuan tarif layanan, penetapan remunerasi yang berorientasi pada kinerja, serta perbaikan aspek penilaian kinerja yang lebih mempertimbangkan kinerja layanan dan kontribusi sosial. Senada dengan Dirjen BUK, Prof. M. Nasir juga menyoroti perlunya perbaikan-perbaikan terutama di bidang kerjasama pemanfaatan BMN, dan unifikasi pelaporan keuangan BLU.

Di hari kedua, para peserta dibagi ke dalam empat komisi yang membahas topik perencanaan dan penganggaran BLU, pelaksanaan anggaran BLU, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran BLU, serta pengadaan barang/jasa BLU. Seluruh satker BLU terlibat aktif dalam diskusi di masing-masing sidang komisi. Antusiasme diperlihatkan oleh para peserta, karena pada sidang komisi inilah dirumuskan perbaikan-perbaikan PK BLU ke depan. Dalam sidang komisi diperoleh kesepakatan untuk mengajukan rekomendasi bagi penyempurnaan regulasi PK BLU, peningkatan peran K/L dalam mengembangkan satker BLU, dan pembinaan yang efektif oleh K/L dan Kementerian Keuangan kepada satker BLU.

Oleh: Kontributor Direktorat Pembinaan PK BLU

Berita Berita Terkini Lainnya

Semangat Baru Kerja Kemenkeu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
BLU Integrated Online System : a step to accelerate modernization
Dirjen Perbendaharaan: “Jadilah Insan Perbendaharaan yang Mempunyai Nilai”
Kanwil DJPBN Prov. Maluku Termotivasi Melaksanakan Kinerja Optimal
Berkerjasama dengan BI, Kanwil DJPBN Prov. Sulsel menghimpun informasi strategis

Komentar Pengunjung

Memang tidak mudah
2011-12-15 15:10:51, - oleh : eko budi sutrisno
dengan pola pengelolaan keuangan yang fleksibil,dengan menerapkan praktek2 bisnis yang sehat seharusnya BLU mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,beban APBN semakin berkurang


Semua Komentar tidak langsung ditampilkan tetapi melalui penyuntingan.
Nama :
Email :
Judul Komentar :
Isi Komentar :
Kode : Security Code [ Barui kode ]
Tuliskan Kode :
Penting: Semua Harus diisi.
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR