Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jumlah Pengunjung :
18,838,879
Terbanyak:
68,297
(Selasa, 2 Nopember 2010)
( lengkap )


Menteri Keuangan Amanatkan Peran Strategis Ditjen Perbendaharaan Kedepan
Rabu, 27 Maret 2013 | Oleh: redaksi () | 3428 x dibaca

Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id –
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengamanatkan peran strategis Ditjen Perbendaharaan kepada peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan I Tahun 2013, Selasa (26/3), di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan memberikan porsi perhatian yang besar terhadap peran Kanwil Ditjen Perendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.

Dalam arahannya,  Agus D.W. Martowardojo meminta Ditjen Perbendaharaan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dilakukan dengan cara akselerasi penyerapan belanja modal dengan prioritas pada 10 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki pagu terbesar.  Total pagu belanja modal 10 K/L tersebut mencapai 75 persen dari pagu belanja pemerintah pusat, dengan nilai Rp448 triliun. Terkait belanja barang, Agus meminta Ditjen Perbendaharaan melakukan pengendalian, khusunya biaya perjalanan dinas, seminar, honor dan sejenisnya.

Pada sisi penerimaan negara, Menteri Keuangan mememinta agar jajaran Ditjen Perbendaharaan mendorong finalisasi penerimaan negara melalui sistem yang menjamin kelancaran, kemudahan dan kepatuhan penyetoran penerimaan negara. Agus melanjutkan, bahwa system tersebut diwujudkan melalui penyelesaian Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

RAPIMNAS DJPBMenyinggung peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan,  Menteri Keuangan meminta Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Perimbangan Keuangan agar bersinergi melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Lebih lanjut, dirinya pun meminta Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan dan BKF bekerjasama mendukung Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal di daerah.

Dalam kesempatan tersebut juga, Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Perbendaharaan, atas penyelesaian tugas spending review pada 20 K/L yang terdiri dari 20.856 satuan kerja. “Hasil spending review telah mampumengidentifikasi potensi bebanfiskal sebesar Rp71 triliun,” ujar Agus.

Di akhir arahannya, Menteri Keuangan berpesan, “Pastikan seluruh peran strategis berjalan secara harmonis”.

Rapimnas Ditjen Perbendaharaan kali ini melibatkan unit eselon I lainnya, yaitu, Ditjen Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan dan BKF. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya persiapan implementasi PMK Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rapimnas berlangsung tanggal 26 s.d 28 Maret 2013.


Oleh: Tim Media Center – Ditjen Perbendaharaan

Berita Berita Terkini Lainnya

Semangat Baru Kerja Kemenkeu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
BLU Integrated Online System : a step to accelerate modernization
Dirjen Perbendaharaan: “Jadilah Insan Perbendaharaan yang Mempunyai Nilai”
Kanwil DJPBN Prov. Maluku Termotivasi Melaksanakan Kinerja Optimal
Berkerjasama dengan BI, Kanwil DJPBN Prov. Sulsel menghimpun informasi strategis
Tidak ada komentar tentang artikel ini
Semua Komentar tidak langsung ditampilkan tetapi melalui penyuntingan.
Nama :
Email :
Judul Komentar :
Isi Komentar :
Kode : Security Code [ Barui kode ]
Tuliskan Kode :
Penting: Semua Harus diisi.
  © 2007 - 2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FECHAR