Liputan Regional Economist I Tahun 2013 : Seminar Kebijakan Fiskal Tahun 2013 Dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id -
Kementerian Keuangan melalui sinergi antara BKF, Biro KLI Setjen Kementerian Keuangan dan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi D.I. Yogyakarta, menyelenggarakan kegiatan Seminar Regional Economist hari Kamis (18/04), bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Kegiatan Regional Economist di Yogyakarta ini merupakan agenda pertama dari rencana 26 kegiatan serupa di kota provinsi lain di seluruh Indonesia. Hadir pada seminar tersebut sekitar 200 peserta yang sebagian besar adalah civitas akademika perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu kegiatan juga dihadiri unsur instansi pusat khususnya Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah serta beberapa media lokal di Yogyakarta.

Kunjungan Kerja Komisi XI DPR-RI Ke Kementerian Keuangan Lingkup Provinsi Bengkulu
Bengkulu, perbendaharaan.go.id - Tim dari Komisi XI DPR-RI yang dipimpin oleh Dr. Harry Azhar Aziz, M.A. melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu, khususnya ke instansi vertikal lingkup Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Senin (15/4), di aula KPPN Bengkulu. Kunjungan kerja Komisi yang membidangi Keuangan di DPR-RI tersebut merupakan yang pertama kali di Provinsi Bengkulu.

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dengan Para Kepala Daerah
Denpasar, perbendaharaan.go.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali I. G. B. Kartika Manuaba melakukan kunjungan kerja secara marathon dengan delapan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Bali. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka konsolidasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 169/PMK.01/2012.

Liputan Bimtek Service Excellent KPPN Medan I
Medan, perbendaharaan.go.id - ”Merubah mindset bukan pekerjaan yang mudah seperti membalik telapak tangan. Perubahan membutuhkan kesungguhan, komitmen, dan konsistensi. Perubahan ke arah yang lebih baik adalah suatu keniscayaan. Seiring dengan bergulirnya angin reformasi, mutu layanan menjadi hal yang urgen selain kompetensi dan kapabilitas. Paradigma yang menganggap “KPPN sebagai lembaga nonprofit oriented, sehingga bagaimanapun pelayanan KPPN, satker pasti akan datang juga” harus ditinggalkan. Paradigma lama harus diganti dengan paradigma baru sebagai lembaga yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan yang sejalan dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan antara lain : Integritas tercermin pada kejujuran, ketulusan, dan menjaga martabat, Profesionalisme pada kompetensi, kecakapan, dan bekerja dengan hati, Sinergi dalam kerjasama, saling percaya, dan memberikan solusi terbaik, Pelayanan pada orientasi kepuasan pemangku kepentingan, proaktif, cepat tanggap, dan Kesempurnaan sebagai usaha perbaikan terus-menerus serta mengembangkan inovasi dan kreativitas”.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU APBN, Pemerintah telah menyusun dan menyajikan LKPP yang komprehensif sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).